KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES Nomor 9 Tahun 1989

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU, DAN KEDAULATAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama " LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA " (disingkat LVRI) dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

Pasal 2

BAB II

ASAS, TUJUAN, SIFAT, DAN USAHA

Pasal 3

Koreksi

Legiun Veteran Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

Koreksi

Legiun Veteran Republik INDONESIA bertujuan : a. Membina potensi nasional Veteran Republik INDONESIA dalam rangka ketahanan nasional serta perjuangan bangsa demi kelestarian Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945. b. Memperjuangkan perbaikan sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta Veteran Republik INDONESIA pada khususnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. c. Ikut memelihara persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 5

(1) Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah Organisasi kemasyarakatan yang merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan Veteran Republik INDONESIA sebagai unsur/komponen Keluarga Besar Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dibentuk berdasarkan persamaan kehendak, bidang kegiatan, profesi, dan fungsinya untuk berperanserta dalam : a. Pewarisan Nilai-nilai 1945. b. Pembangunan Nasional dan c. Pertahanan Keamanan Nasional (Cadangan Nasional). (2) Legiun Veteran Republik INDONESIA tidak ada ikatan organik dengan organinsasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya tanpa mengurangi arti pentingnya pembinaan persatuan dan kesatuan nasional.

Pasal 6

Legiun Veteran Republik INDONESIA berusaha mencapai tujuan dengan jalan : a. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila untuk menjaga kelestarian serta pewarisannya kepada generasi penerus, sehingga mampu menangkal semua paham/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. b. Memperjuangkan terlaksananya UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang- undangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap Veteran Republik INDONESIA dalam rangka berpartisipasi sosial serta kerja sama dengan pemerintah. c. Memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap usaha-usaha Veteran Republik INDONESIA di segala bidang dengan mengikut-sertakan para anggota, sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, dalam proyek pembangunan, koperasi, maupun swasta di samping merehabilitasi dan meningkatkan kemampuan kerja Cacad Veteran untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan yang layak. d. Mengusahakan pendidikan agama, pendidikan umum, dan latihan kejuruan dalam rangka peningkatan kemampuan juang serta pemupukan kepribadian dan rasa tanggung-jawab Veteran Republik INDONESIA terhadap bangsa dan negaranya. e. Memelihara hubungan serta kerjasama dengan organisasi Veteran negara lain berdasarkan politik negara Republik INDONESIA yang bebas dan aktif. f. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, jiwa patriot Veteran, ketangkasan/ilmu keprajuritan, serta ketahanan nasional untuk berperanserta dalam sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEKUASAAN PIMPINAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Susunan organisasi Legiun Veteran Republik INDONESIA berbentuk peramidal dan vertikal yang berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II, Propinsi/Daerah Tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus sampai ke tingkat Pusat. (2) Di Desa/Kelurahan dibentuk Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah Anak Ranting dan bermarkas di Markas Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA. (3) Di Ibukota Kecamatan dibentuk Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah Ranting dan bermarkas di Markas Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA. (4) Di Ibukota Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II dibentuk Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah Cabang dan bermarkas di Markas Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA. (5) Di Ibukota Propinsi/Daerah Tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus dibentuk Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah Daerah dan bermarkas di Markas Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA. (6) Di Ibukota Negara Republik INDONESIA dibentuk Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Kongres dan bermarkas di Markas Besar Legiun Veteran Republik INDONESIA. (7) Wilayah pembinaan Legiun Veteran Republik INDONESIA disesuaikan dengan jenjang organisasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Sesuai dengan perkembangan dapat dibentuk Anak Organisasi sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA sesuai tingkatan masing-masing. (2) Wewenang untuk MENETAPKAN dan mengesahkan Pengurus anak organisasi di sesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut : a. Pengurus Anak Organisasi tingkat Pusat oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Pusat yang bersangkutan. b. Pengurus Anak Organisasi tingkat Daerah oleh Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Daerah yang bersangkutan. c. Pengurus Anak Organisasi tingkat Cabang oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Cabang yang bersangkutan. (3) Pada tingkat Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA tidak diadakan Anak Organisasi. (4) Susunan pengurus Anak Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi yang bersangkutan. (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi diatur sendiri oleh anak organisasi yang bersangkutan dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 12

(1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik INDONESIA tingkat nasional berada di tangan Kongres. (2) Dewan Peripurna Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Kongres terdiri atas sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang yang dipilih oleh Kongres dari unsur yang mewakili Daerah, Anak Organisasi tingkat Pusat dan Tokoh Veteran. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. (3) Pimpinan Pusat merupakan Pimpinan Harian yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang yang dipilih oleh Kongres. Susunan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA terdiri atas : a. Ketua Umum. b. Beberapa Ketua. c. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. d. Bendahara dan Wakil Bendahara. e. Beberapa Kepala Bagian. f. Beberapa Pembantu Umum.

Pasal 13

(1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik INDONESIA di tingkat Propinsi Daerah tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus berada di tangan Musyawarah Daerah. (2) Dewan Paripurna Daerah merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah terdiri atas sebanyakbanyaknya 45 (empat puluh lima) orang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dari unsur yangmewakili Cabang, dan Tokoh Veteran di Daerah. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang wakil. (3) Pimpinan Daerah merupakan Pimpinan Harian dan terdiri atas sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah. Susunan Pimpinan Daerah terdiri atas : a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. d. Bendahara. e. Beberapa Kepala Bagian. f. Beberapa Pembantu Umum.

Pasal 14

(1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran tingkat Kabupaten/Kotamadya/Daerah tingkat II berada di tangan Musyawarah Cabang. (2) Dewan Pimpinan Cabang merupakan kekusaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Cabang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang yang dipilih oleh Musyawarah Cabang dari unsur yang mewakili Ranting, Anak Organisasi tingkat cabang, dan Tokoh Veteran di wilayah Cabang. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil. (3) Pimpinan Cabang merupakan Pimpinan Harian terdiri atas sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Cabang. Susunan Pimpinan Cabang terdiri dari : a. Ketua. b. Beberapa Wakil Ketua. c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris. d. Bendahara. e. Beberapa Kepala Bagian. f. Beberapa Pembantu.

Pasal 15

Susunan Ranting/Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA disesuaikan dengan ruang lingkup wilayah kerja masing-masing berdasarkan situasi dan kondisi Veteran setempat yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Anggota Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA dari tingkat Pusat sampai tingkat terendah yang karena sesuatu hal menduduki Pimpinan Organisasi lain harus mendapat izin dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 17

(1) Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Kongres serta bertanggung jawab kepada Kongres. (2) Pimpinan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik INDONESIA tingkat Pusat bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA, sedangkan Pimpinan Anak Organisasi di tingkat Daerah/Cabang bertanggung jawab kepada Pimpinan Daerah/Cabang Lagiun Veteran Republik INDONESIA dan secara teknis pembinaan bertanggung jawab kepada Pimpinan Anak Organisasi setingkat di atasnya. (3) Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah. (4) Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. (5) Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting. (6) Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Ranting.

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Koreksi

(1) Keanggotaan Legiun Veteran Republik INDONESIA terdiri atas Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. (2) Yang menjadi Anggota Biasa Lagiun Veteran Republik INDONESIA adalah : a. Warga Negara Republik INDONESIA yang secara sah telah memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 2 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967. b. Warga Negara Republik INDONESIA yang nyata-nyata telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik INDONESIA, namun secara juridis belum memperoleh pengesahan karena masih dalam proses penyelesaian administrasi. (3) Yang menjadi anggota Luar Biasa Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah : a. Anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA (ABRI) atau Purnawirawan Anggota ABRI yang karena jabatan dan atau kedudukan sosialnya dibutuhkan ntuk berperan dalam memimpin Legiun Veteran Republik INDONESIA. b. Anggota seperti tersebut huruf a terlebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut : i. Yang bersangkutan harus menyatakan kesediaannya. ii. Untuk menduduki Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA harus mendapat persetujuan/izin dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. iii. Untuk menduduki jabatan Pimpinan Cabang, Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA harus mendapat persetujuan/izin dari Pimpinan Daerah Lagiun Veteran Republik INDONESIA dan Panglima Komando Daeah Militer yang bersangkutan.

Pasal 2

Anggota Kehormatan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah : a. PRESIDEN Republik INDONESIA. b. Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA. c. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. d. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik INDONESIA. e. Ketua Mahkamah Agung Republik INDONESIA. f. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA. g. Menteri Pertahanan Keamanan Republik INDONESIA. h. Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA. i. Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

Pasal 3

(1) Penetapan Keanggotaan Lagiun Veteran Republik INDONESIA dilakukan dengan pemberian Kartu Tanda Anggota. (2) Kartu Tanda Anggota diberikan oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA dan penyalurannya diatur melalui Pimpinan Ranting Lagiun Veteran Republik INDONESIA, kecuali untuk anggota kehormatan yang akan diatur oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. (3) Bentuk, Isi, dan pengadaan Kartu Tanda Anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. (4) Setiap Markas Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA wajib memelihara Daftar Anggota secara teratur menurut kelompok Ranting dan wilayah kerjanya.

Pasal 4

Disamping semua kewajiban yang telah ditetapkan menurut UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967, maka setiap anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA berkewajiban : a. Membayar uang pangkal dan iuran. b. Mentaati semua keputusan dan ketentuan organisasi. c. Menjunjung tinggi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. d. Melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

Pasal 5

(1) Setiap Anggota berhak : a. Berbicara dan mempunyai hak suara menurut tingkatan organisasi. b. Mengajukan koreksi atau usul melalui tingkat organisasi. c. Mendapatkan penghargaan organisasi berdasarkan jasa-jasanya. d. Melaporkan berbagai masalah Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dianggap perlu. e. Menghadiri rapat-rapat menurut tingkat organisasi. f. Memilih dan dipilih. g. Membela diri sampai ke tingkat Kongres. (3) Anggota Lagiun Veteran Republik INDONESIA mempunyai hak meminta bantuan kepada Legiun Veteran Republik INDONESIA dalam rangka pembinaan organisasi dan melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967 serta ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

(1) Anggota diberhentikan karena : a. Kehilangan haknya sebagai Veteran Republik INDONESIA menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967. b. Meninggal dunia. c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA melalui saluran bertingkat. d. Merangkap jabatan atau keanggotaan organisasi lain tanpa seizin Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. e. Mengingkari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. f. Terlibat dalam tindakan subversi, baik langsung ataupun tidak langsung, yang membahayakan keselamatan Negara dan Bangsa. (2) Pemberhentian anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Pimpinan Cabang yang bersangkutan, dan cara pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Daerah. (3) Sambil menunggu keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang Lagiun Veteran Republik INDONESIA dapat melakukan pemberhentian sementara dengan cara menarik kembali Kartu Tanda Anggota beserta kelengkapan lainnya.

Pasal 7

(1) Tindakan disiplin dilakukan terhadap anggota apabila : a. Melalaikan kewajiban sebagai anggota. b. Melanggar disiplin organisasi. c. Melanggar Keputusan dan Peraturan Organisasi. d. Merugikan nama baik organisasi dan martabat Veteran. (2) Tindakan disiplin dilakukan dengan bijaksana dan bersifat mendidik dengan maksud memberi kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Tindakan disiplin dinyatakan dalam bentuk : a. Pemberian tegoran atau peringatan secara lisan atau tertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali. b. Pemberhentian sementara (schorsing). (3) Tegoran atau peringatan kepada Anggota Biasa dilakukan oleh Pimpinan Cabang, tegoran atau peringatan untuk anggota Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Cabang, untuk anggota Pimpinan Cabang dan Dewan Paripurna Cabang oleh Pimpinan Daerah, untuk Pimpinan Daerah dan Dewan Paripurna Daerah oleh Pimpinan Pusat, sedangkan untuk anggota Pimpinan Pusat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat atau Keputusan Rapat Pimpinan Pusat. (4) Sesudah tegoran dan peringatan diberikan sampai 3 (tiga kali, tetapi anggota yang bersangkutan tidak menunjukkan tanda-tanda dan bukti perbaikannya, maka tindakan disiplin ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara (schorsing). (5) Pemberhentian sementara (schorsing) untuk Anggota Biasa, anggota Pimpinan Ranting, anggota Pimpinan Cabang, dan Dewan Paripurna Cabang dilakukan oleh Pimpinan Daerah. Pemberhentian sementara untuk angota Pimpinan Daerah dan anggota Dewan Paripurna Daerah dilakukan oleh Pimpinan Pusat. Pemberhentian sementara (schorsing) untuk anggota Pimpinan Pusat dilakukan dengan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat. Pemberhentian sementara (schorsing) untuk anggota Dewan Paripurna Pusat dilakukan dengan Keputusan Dewan Paripurna Pusat.

Pasal 8

Seorang anggota yang menerima tindakan disiplin berupa pemberhentian sementara (schorsing) dapat mengajukan pembelaan kepada Pimpinan yang MENETAPKAN pemberhentian sementara (schorsing). Apabila anggota tersebut tidak puas mengenai putusan terhadap pembelaan yang diajukan, maka dapat mengajukan pembelaannya sekali lagi kepada Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA, pembelaan terakhir kepada Kongres.

BAB II

ORGANISASI, DAN KEKUASAAN PIMPINAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pembentukan Anak Ranting, Ranting, Cabang, dan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA didasarkan atas kenyataan jumlah anggota yang bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan. (2) Untuk satu wilayah Desa/Kelurahan yang terdapat sedikit-dikitnya 15 (lima belas) orang Veteran dapat didirikan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting. Wilayah Desa/Kelurahan yang jumlah Veteran kurang dari 15 (lima belas) orang dapat bergabung dengan Desa/Kelurahan lainnya yang terdekat. (3) Untuk satu wilayah Kecamatan yang terdapat sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) orang Veteran didirikan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Ranting dan bermarkas di Markas Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA. Wilayah Kecamatan yang jumlah Veterannya kurang dari 30 (tiga puluh) orang dapat bergabung dengan Kecamatan yang terdekat. (4) Untuk satu daerah Kabupaten/Kotamadya/Daerah tingkat II yang memiliki 2 (dua) Ranting atau lebih didirikan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang dan bermarkas di Markas Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA. (5) Untuk satu daerah Propinsi/Daerah tingkat I/Daerah Istimewa/Daerah Khusus yang memiliki 2 (dua) Cabang atau lebih didirikan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Daerah dan bermarkas di Markas Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA. (6) Untuk tingkat Pusat didirikan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Pusat dan bermarkas di Markas Besar Legiun Veteran Republik INDONESIA. (7) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Sebagai unsur pelaksana kebijaksanaan Legiun Veteran Republik INDONESIA dibentuk Anak Organisasi Legiun Veteran Republik INDONESIA. (2) Anak Organisasi tersebut ialah : a. Korps cacad Veteran Republik INDONESIA. b. Korps Sarjana Veteran Republik INDONESIA. c. Korps Karyawan Veteran Republik INDONESIA. d. Korps Wanita Veteran Republik INDONESIA. e. Dewan Ekonomi Veteran Republik INDONESIA. f. Koperasi Veteran Republik INDONESIA. g. Yayasan Gedung Veteran Republik INDONESIA. h. Yayasan Karya Dharma. (3) Anak Organisasi wajib mentaati segala keputusan dan ketentuan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. (4) Pelanggaran terhadap keputusan tersebut ayat (3) dapat dikenakan tegoran, tindakan administratif, pembekuan dan /atau dalam keadaan sangat terpaksa dapat dibubarkan. Khusus yang menyangkut Koperasi Veteran Republik INDONESIA, Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA mengadakan konsulidasi dengan Departemen Koperasi. (5) Apabila dipandang perlu Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA dapat membentuk Anak Organisasi baru lainnya. (6) Pimpinan Pusat Legium Veteran wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut ayat (4) dan (5) kepada Dewan Paripurna Pusat dan Kongres.

Pasal 11

(1) Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang : a. Membentuk dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. MENETAPKAN kebijaksanaan umum organisasi. c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. d. Memilih para Anggota Dewan Paripurna Pusat dan Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik INDONESIA. (2) Dewan Peripurna Pusat Lagiun Veteran Republik INDONESIA yang merupakan kekuasaan tertinggi diantara dua Musyawarah Nasional Kongres mempunyai wewenang sebagai berikut : a. MENETAPKAN kebijaksanaan pokok dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kongres. b. Memberikan pengarahan dan mengawasi Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya. (3) Pimpinan Pusat Lagiun Veteran Republik INDONESIA yang merupakan pimpinan kolektif mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Pusat dan kebijaksanaan umum Kongres. b. Membagi tugas antara para anggoa Pimpinan, sehingga Ketua Umum melaksanakan Pimpinan Umum, sedangkan para Ketua melaksanakan koordinasi bidangnya masing-masing. c. MENETAPKAN Program Kerja dan Anggaran Tahunan. d. Mengesahkan Susunan Dewan Paripurna Daerah dan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA sesuai dengan keputusan Musyawarah Daerah yang bersangkutan. e. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres pada masa akhir masa pengabdiannya. f. Anggota Pimpinan Pusat adalah anggota Dewan Paripurna Pusat Lagiun Veteran Republik INDONESIA. (4) Anggota Pimpinan Pusat dan anggota Dewan Paripurna Pusat Lagiun Veteran Republik INDONESIA ditetapkan dengan keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA sesuai dengan putusan Kongres.

Pasal 12

(1) Musyawarah Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tingkat daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : a. MENETAPKAN kebijaksanaan umum daerah yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. b. Menilai laporan pertangungjawaban Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA. c. Memilih para anggota Dewan Paripurna Daerah dan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA. (2) Dewan Paripurna Daerah yang merupakan kekuasaan tertinggi diantara dua Musyawarah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. MENETAPKAN kebijaksanaan pokok daerah dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah. b. Memberikan pengarahan dan mengawasi Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya. (3) Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA yang merupakan Pimpinan kolektif mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Daerah, kebijaksanaan Umum Musyawarah Daerah, dan Program Kerja Pimpinan Pusat Lagiun Veteran Republik INDONESIA. b. Membagi tugas antara para anggota Pimpinan, sehingga Ketua malaksanakan Pimpinan Umum, sedangkan para Wakil Ketua melaksanakan koordinasi sesuai dengan bagiannya masing-masing. c. Mengesahkan susunan Dewan Paripurna Cabang dan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA sesuai dengan keputusan Musyawarah Cabang yang bersangkutan. d. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daeah pada akhir masa pengabdiannya. (4 Anggota Pimpinan Daerah adalah Anggota Dewan Paripurna Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 13

(1) Musyawarah Cabang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tingkat Cabang mempunyai wewenang sebagai berikut : a. MENETAPKAN kebijaksanaan umum cabang yang tidak bertentangan dengan Program Kerja Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA. b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA. c. Mimilih para anggota Dewan Paripurna Cabang dan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA. (2) Dewan Paripurna Cabang yang merupakan kekuasaan tertinggi diantara dua Musyawarah Cabang mempunyai wewenang sebagai berikut : a. MENETAPKAN kebijaksanaan pokok dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang. b. Memberikan pengarahan dan mengawasi Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA dalam pelaksanaan tugasnya. (3) Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA yang merupakan pimpinan kolektif mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Cabang, kebijaksanaan umum Musyawarah Cabang dan Program Kerja Pimpinan Daearah Legiun Veteran Republik INDONESIA. B Membagi tugas antara para anggota pimpinan, sehingga Ketua melaksanakan pimpinan umum sedangkan para Wakil Ketua melaksanakan koordinasi sesuai bagiannya masing-masing. c. Mengesahkan susunan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA sesuai dengan keputusan Musyawarah Ranting. d. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang pada akhir masa pengabdiannya. (4) Anggota pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Paripurna Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 14

(1) Musyawarah Ranting sebagai pemegang kekuasan tertinggi tingkat Ranting mempunyai wewenang sebagai berikut : a.MENETAPKAN Program Kerja berdasarkan Program Kerja Cabang. b.Menilai laporan pertangungjawaban Pimpinan Ranting. c.Memilih Pimpinan Ranting. (2) Pimpinan Ranting merupakan pimpinan organisasi sehari-hari dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan Program Kerja Musyawarah Ranting. b. Membagi tugas antara para anggota pimpinan, sehingga Ketua melaksanakan tugas pimpinan umum, sedangkan anggota Pengurus lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan bidang/bagian masing-masing. c. Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA sesuai dengan keputusan Musyawarah Anak Ranting yang bersangkutan. d. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting pada akhir masa pengabdiannya. (3) Pimpinan Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan susunan terdiri dari : a. Ketua dan Wakil Ketua. b. Sekretaris. c. Bendahara. d. Kepala-kepala Bagian. (4) Pimpinan Ranting ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 15

(1) Musyawarah Anak Ranting merupakan kekuasaan tertinggi tingkat Anak Ranting dan mempunyai wewenang sebagai berikut: a.Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting. b.MENETAPKAN Program Kerja berdasarkan Program Kerja Ranting. c.Memilih Pimpinan Anak Ranting. (2) Pimpinan Anak Ranting merupakan pimpinan organisasi sehari-hari mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut : a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan keputusan musyawarah Anak Ranting. b. Membagi tugas antara para anggota Pimpinan, sehingga Ketua melaksanakan tugas pimpinan umum, sedangkan anggota Pimpinan lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. c. Mengajukan laporan pertangungjawaban kepada Musyawarah Anak Ranting pada akhir masa pengabdian. (3) Pimpinan Anak Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan susunan terdiri dari : a. Ketua dan Wakil Ketua. b. Sekretaris. c. Bendahara. d. Pembantu Umum.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 16

Koreksi

Tingkatan Musyawarah dan Rapat terdiri dari : a. Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional : 1. Kongres menyelenggarakan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Dewan Paripurna Pusat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3. Pimpinan Pusat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. b. Musyawarah dan rapat tingkat daerah : 1. Musyawarah Daerah menyelenggarakan Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Dewan Paripurna Daerah menyelenggarakan Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3. Pimpinan Daerah menyelenggarakan Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. c. Musyawarah dan rapat tingkat Cabang : 1. Musyawarah Cabang menyelenggarakan musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun. 2. Dewan Paripurna Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3. Pimpinan Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. d. Musyawarah dan Rapat Tingkat Ranting : 1 Musyawarah Ranting menyelenggarakan musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Pimpinan Ranting menyelenggarakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. e. Guna membahas dan menyelesaikan persoalan yang bersifat khusus dan atau mendesak Kongres dapat menyelenggarakan Musyawarah Istimewa atas usul paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pimpinan Daerah.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Anggota peserta Musyawarah dan Rapat memiliki hak bicara dan hak suara di dalam Musyawarah dan Rapat yang bersangkutan. (2) Peninjau dalam Musyawarah dan Rapat hanya memiliki hak bicara setelah mendapat izin dari Pimpinan Sidang.

Pasal 19

(1) Setiap Musyawarah atau Rapat baru sah dan dapat mengambil putusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah peserta. (2) Apabila Musyawarah atau Rapat dengan cara yang ditetapkan tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda paling lama 6 (enam) jam. Apabila Musyawarah atau Rapat yang berikutnya dengan pemberian undangan baru untuk acara yang sama masih tetap belum mencapai kuorum, maka rapat adalah sah serta dapat mengambil putusan.

Pasal 20

(1) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila ketentuan tersebut ayat (1) tidak terlaksana, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan mengadakan pemungutan dan perhitungan suara secara langsung dari peserta. Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir dan memenuhi kuorum. (3 Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dianggap penting dilakukan secara rahasia atau tertulis.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Musyawarah dan Rapat akan ditetapkan didalam tata tertib Musyawarah dan Rapat yang bersangkutan.

BAB IV

KODE KEHORMATAN, LAMBANG, PANJI-PANJI, BENDERA, DAN LAGU

Pasal 22

Koreksi

Kode kehormatan Veteran Republik INDONESIA adalah "PANCA MARGA" yang berbunyi sebagai berikut : a. Kami Veteran Republik INDONESIA adalah warga Negara Republik INDONESIA yang senantiasa siap sedia menjadi Penegak dan Pembela Negara Prolkamasi 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. b. Kami Veteran Republik INDONESIA adalah Patriot serta pencinta Tanah Air, Bangsa, dan bahasa INDONESIA sesuai dengan Sumpah Pemuda. c. Kami Veteran Republik INDONESIA memiliki sifat-sifat Kesatria, jujur, dan menepati janji. d. Kami Veteran Republik INDONESIA memiliki disiplin yang hidup, taat kepada organisasi, UNDANG-UNDANG Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara. e. Kami Veteran Republik INDONESIA adalah manusia teladan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan semua tanggung jawab dan kewajiban.

Pasal 23

Lambang Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah " KARYA DHARMA " yang isi dan bentuknya disusun sebagai berikut : a. Bintang bersudut 5 (lima), warna kuning emas, dilingkari oleh setangkai padi berjumlah 22 (dua puluh dua) biji di sebelah kiri dan setangkai bunga kapas berdaun 12 (dua belas) buah di sebelah kanan. b. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita berwarna coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut. c. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "KARYA DHARMA" yang seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas.

Pasal 24

(1) Panji-Panji Legiun Veteran Republik INDONESIA mempunyai bentuk serta ukuran menurut ketentuan sebagai berikut : a. Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 78 Cm, panjang 117 Cm dengan warna kuning emas. b. Di tengah-tengah terletak bintang bersudut lima warna kuning emas dengan garis tengah berukuran 42 Cm, dilingkari oleh biji padi sebanyak 22 (dua puluh dua) dan bunga kapas berdaun sebanyak 12 (dua belas) buah. c. Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut berukuran lebar 8 Cm. d. Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi " KARYA DHARMA " seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas tebal 2 Cm, tinggi 4 Cm. e. Di tepi diberi kuncir-kuncir (jumbai) yang mengelilingi seluruh tepi panji dengan panjang 6 Cm dan berwarna kuning emas. f. Panji-Panji diikat pada sebuah tongkat yang berukuran panjang 250 Cm, garis tengah 4 Cm, dan ujungnya diberi bintang bersudut lima dari logam dengan garis tengah 15 Cm di tengah-tengah tebal 5 Cm, pada kelima ujung bintang bintang berbentuk tajam dan berwarna kuning emas. (2) Arti Panji-Panji : a. Warna dasar kuning emas mengandung arti persatuan, kebesaran keluhuran, dan kejayaan. b. Bintang emas bersudut lima, mengandung makna cita-cita luhur dan keadilan. c. Karya Dharma mengandung arti perjuangan yang terus-menerus, jujur, dan kebaktian yang iklas. d. Setangkai padi dan setangkai kapas berdaun yang diikat dengan pita coklat, mengandung makna kesungguhan untuk mencapai kemakmuran, dan kesejahteraan yang merata. e. Dua puluh dua biji padi dan dua belas bunga kapas berdaun adalah angka- angka dimulainya Kongres ke I Legiun Veteran Republik INDONESIA yaitu tanggal 22 Desember 1956.

Pasal 25

Bentuk bendera Legiun Veteran Republik INDONESIA, warna, dan isinya sama dengan panji- panji Legiun Veteran Republik INDONESIA, tanpa kuncir-kuncir (jumbai) dengan ukuran perbandingan 2 X 3.

Pasal 26

Lencana Veteran adalah lambang Veteran yang terbuat dari bahan logam berwarna emas serta berukuran garis tengah 17 mm.

Pasal 27

Lagu Legiun Veteran Republik INDONESIA ialah Mars Veteran Republik INDONESIA yang susunan kata-kata dan iramanya akan ditetapkan secara tersendiri.

Pasal 28

Pakaian seragam Veteran Republik INDONESIA di tetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atas usul Kongres.

Pasal 29

(1) a. Setiap anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA wajib mengerti dan hafal Pancamarga. b. Setiap anggota Legium Veteran Republik INDONESIA di dalam kehidupannya wajib mengindahkan isi dan jiwa Pancamarga. c. ancamarga diucapkan dalam acara/upacara khusus Veteran. (2) a. Pengawalan dan pengamanan Panji-Panji Lagiun Veteran di Pusat dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan Pusat, jika sedang berada di Daerah kepada Pimpinan Daerah, di Cabang kepada Pimpinan Cabang, sedangkan di Ranting kepada Pimpinan Ranting. b. Panji-Panji hanya dikeluarkan atas putusan Pimpinan Pusat untuk keperluan Upacara Resmi dan atau peristiwa khusus. c. Pada waktu Panji-Panji keluar setiap Veteran wajib hormat menurut ketentuan yang berlaku. d. Panji-Panji Legiun Veteran Republik INDONESIA memberi hormat kepada : - Sang Saka Merah Putih. - Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya. - Kepala Negara Republik INDONESIA. (3) Pemakaian Lencana Veteran Republik INDONESIA akan diatur dengan ketetapan Pimpinan Pusat. (4) Lagu Veteran Republik INDONESIA dapat dinyanyikan secara tunggal dan atau secara bersama-sama pada waktu upacara, berbaris, dan lain-lain.

Pasal 30

Hari Veteran dan Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah tanggal 2 Januari.

BAB VII

LAIN -LAIN

Pasal 34

Koreksi

Penggunaan nama atau sebutan Veteran Republik INDONESIA menurut pengertian UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967 untuk apapun oleh suatu organisasi, badan usaha atau perorangan hanya dibenarkan atas putusan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 35

Koreksi

(1) Pengisian lowongan antar waktu bagi anggota Pimpinan Pusat dan anggota Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA diputuskan dalam Rapat Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. (2) Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA dapat mengeluarkan keputusan sementara tentang penggantian antar waktu yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Rapat Dewan Paripurna Pusat kemudian diajukan usul pengesahan kepada PRESIDEN Republik INDONESIA. (3) Pengisian lowongan antar waktu anggota Dewan Paripurnav Daerah dan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA dilakukan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul dari Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA. (4) Pengisian lowongan antar waktu anggota Dewan Paripurna Cabang dan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA dilakukan oleh Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA. (5) Pengisian lowongan antar waktu anggota Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA. (6) Pengisian lowongan antar waktu anggota Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA dilakukan oleh Pimpinan Ranting atas usul Pimpinan Anak Ranting. (7) Pengisian lowongan antar waktu anggota Pimpinan Anak Organisasi Legiun Veteran Republik INDONESIA tingkat Pusat dilakukan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA, sedangkan Pimpinan Anak Organisasi tingkat Daerah/Cabang disesuaikan dengan tingkatan organisasi masing-masing atas usul Pimpinan Anak Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Serah terima kepungurusan dilakukan dalam acara khusus setelah terpilihnya dan disahkannya Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pasal 37

Apabila terjadi pembubaran organisasi dengan Keputusan Kongres maka Pimpinan Pusat MENETAPKAN suatu Panitia yang khusus bertugas melaksanakan inventarisasi serta perhitungan kekayaan organisasi yang hasilnya diserahkan kepada Lembaga/Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Kongres dipimpin oleh Presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional. Selama Presidium belum terpilih, maka Musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Pusat, yang disebut Pimpinan Sementara dengan tugas memilih Presidium. Musyawarah dihadiri oleh : a. Utusan Daerah dan Cabang yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. b. Seluruh anggota Dewan Paripurna Pusat termasuk pula seluruh anggota Pimpinan Pusat. c. Utusan Anak Organisasi tingkat Pusat. d. Peninjau. (2) Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Daerah. Selama Pimpinan Musyawarah Daerah belum terpilih, maka Musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Daerah, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Daerah. Musyawarah dihadiri oleh : a. Utusan Cabang dan Ranting yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. b. Para anggota Dewan Paripurna termasuk pula Pimpinan Daerah. c. Utusan anak Organisasi tingkat Daerah. d. Peninjau. (3) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Cabang yang dipilih oleh Musyawarah. Selama Pimpinan Musyawarah Cabang belum terpilih, maka Musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Cabang, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Cabang. Musyawarah dihadiri oleh : a. Utusan Ranting dengan perhitungan setiap 15 (lima belas) anggota diwakili oleh seorang utusan. b. Seluruh anggota Dewan Paripurna Cabang termasuk pula seluruh anggota Pimpinan Cabang. c. Utusan Anak Organisasi tingkat Cabang. d. Peninjau. (4) Musyawarah anggota Ranting dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Anggota Rnating yang dipimpin oleh Musyawarah. Selama Pimpinan Musyawarah anggota Ranting terpilih, maka Musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Ranting, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Anggota. Musyawarah dihadiri oleh : a. Seluruh anggota Ranting. b. Seluruh anggota Pimpinan Ranting. c. Seluruh anggota Pimpinan Anak Ranting. d. Peninjau. (5) Ketentuan seperti tersebut ayat (1) sampai (4) pasal ini berlaku pula bagi rapat Dewan Paripurna Pusat, Dewan Paripurna Daerah, dan Dewan Paripurna Cabang dengan pengecualian, bahwa rapat tersebut hanya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Paripurna yang bersangkutan.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35