PP

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang INVESTASI PEMERINTAH

PP Nomor 63 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 2. Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah. 3. Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri. 4. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 8. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum yang diatur tersendiri dengan UNDANG-UNDANG. 9. Badan Usaha adalah BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 11. Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 12. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam penyediaan dana investasi antara Menteri selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk dengan pimpinan BUMN atau BHL. 13. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. 14. Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PKIP adalah dokumen yang disusun oleh KIP yang berisi pedoman umum antara lain mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi atas sumber daya dan risiko. 15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Article 10

Correction

Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengelola/menatausahakan Investasi Pemerintah.

Article 11

Correction

Kewenangan pengelolaan/penatausahaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. kewenangan regulasi; b. kewenangan supervisi; dan c. kewenangan operasional.

Article 12

Dalam melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Menteri berwenang dan bertanggungjawab: a. menyusun dan MENETAPKAN ketentuan dan peraturan di bidang Investasi Pemerintah; b. MENETAPKAN kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; dan c. MENETAPKAN PKIP.

Article 13

(1) Dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP. (2) KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; b. menyusun PKIP; c. melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP; d. menyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN; e. memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah; f. memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah; g. menyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan; h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP; i. menerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIP; j. menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada Menteri; dan k. meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Article 14

(1) Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian teknis, auditor internal Pemerintah, dan/atau tenaga ahli. (2) Keanggotaan KIP diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Article 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), KIP dibantu oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang secara struktural mempunyai tugas dan fungsi manajemen investasi. (2) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja KIP.

Article 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta unit kerja pembantu dan pendanaan pelaksanaan tugas KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 17

(1) Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Menteri selaku Bendahara Umum Negara MENETAPKAN BLU Pengelola Dana sebagai OIP. (2) Selain MENETAPKAN BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN BLU lain sebagai OIP. (3) BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas Investasi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya; b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP; c. melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah; d. menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah; e. melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah; f. melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; g. melaksanakan Divestasi atas Investasi Pemerintah; h. menyusun laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan i. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya.

Article 18

(1) Selain BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah, Menteri dapat menunjuk: a. BUMN; dan/atau b. BHL, sebagai OIP. (2) Pelaksanaan kewenangan operasional oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan Menteri.

Article 19

(1) Kewenangan operasional OIP yang dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan Perjanjian Investasi. (2) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat mengenai: a. hak dan kewajiban para pihak; b. rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah; c. penempatan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah; d. pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah; e. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; f. pelaksanaan Divestasi atas Investasi Pemerintah termasuk Divestasi yang ditentukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; g. penyampaian laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; h. pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya; i. berakhirnya Perjanjian Investasi; j. penyelesaian sengketa; dan k. penyampaian tata kelola investasi yang berlaku.

Article 20

OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus memiliki unit yang melaksanakan fungsi: a. perumusan rencana dan strategi investasi; b. pengawasan pelaksanaan investasi; dan c. evaluasi ketaatan pelaksanaan investasi terhadap rencana dan strategi investasi.

Article 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan BLU sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tata cara penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Ketiga

Kewenangan Supervisi

Article 13

Correction

(1) Dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP. (2) KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; b. menyusun PKIP; c. melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP; d. menyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN; e. memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah; f. memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah; g. menyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan; h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP; i. menerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIP; j. menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada Menteri; dan k. meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Article 14

(1) Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian teknis, auditor internal Pemerintah, dan/atau tenaga ahli. (2) Keanggotaan KIP diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Article 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), KIP dibantu oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang secara struktural mempunyai tugas dan fungsi manajemen investasi. (2) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja KIP.

Article 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta unit kerja pembantu dan pendanaan pelaksanaan tugas KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Keempat

Kewenangan Operasional

Article 17

Correction

(1) Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Menteri selaku Bendahara Umum Negara MENETAPKAN BLU Pengelola Dana sebagai OIP. (2) Selain MENETAPKAN BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN BLU lain sebagai OIP. (3) BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas Investasi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya; b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP; c. melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah; d. menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah; e. melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah; f. melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; g. melaksanakan Divestasi atas Investasi Pemerintah; h. menyusun laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan i. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya.

Article 18

(1) Selain BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah, Menteri dapat menunjuk: a. BUMN; dan/atau b. BHL, sebagai OIP. (2) Pelaksanaan kewenangan operasional oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan Menteri.

Article 19

(1) Kewenangan operasional OIP yang dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan Perjanjian Investasi. (2) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat mengenai: a. hak dan kewajiban para pihak; b. rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah; c. penempatan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah; d. pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah; e. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; f. pelaksanaan Divestasi atas Investasi Pemerintah termasuk Divestasi yang ditentukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; g. penyampaian laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; h. pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya; i. berakhirnya Perjanjian Investasi; j. penyelesaian sengketa; dan k. penyampaian tata kelola investasi yang berlaku.

Article 20

OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus memiliki unit yang melaksanakan fungsi: a. perumusan rencana dan strategi investasi; b. pengawasan pelaksanaan investasi; dan c. evaluasi ketaatan pelaksanaan investasi terhadap rencana dan strategi investasi.

Article 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan BLU sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tata cara penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai OIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Article 22

Correction

Pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pelaporan; d. pengawasan; dan e. pertanggungjawaban.

Article 44

Correction

(1) OIP menyusun laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah. (2) Laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kinerja portofolio Investasi Pemerintah; b. pendapatan Investasi Pemerintah; c. pengelolaan risiko; dan d. informasi penting lainnya. (3) Laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KIP. (4) Selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OIP menyampaikan laporan keuangan kepada KIP. (5) KIP menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kepada Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 45

KIP dapat meminta laporan dan/atau informasi lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada OIP.

Article 46

KIP melakukan pengawasan atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP.

Article 47

OIP memastikan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Perjanjian Investasi.

Article 48

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 49

OIP menjalankan pengelolaan Investasi Pemerintah untuk kepentingan Pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah.

Article 50

(1) Dalam melaksanakan Investasi Pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenang BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) serta sesuai hak dan kewajiban BUMN dan/atau BHL sebagaimana diatur dalam Perjanjian Investasi, Pimpinan/Direksi OIP harus menerapkan prinsip iktikad baik dan penuh tanggung jawab. (2) Dalam hal pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penurunan nilai investasi, Pimpinan/Direksi OIP tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan/atau kerugian negara apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi Pemerintah; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi Pemerintah tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

Article 51

(1) KIP bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal terjadi kerugian akibat penurunan nilai investasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP, KIP dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal: a. telah melakukan fungsi supervisi dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi Pemerintah oleh OIP yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada OIP untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB 2

Perencanaan Investasi Pemerintah oleh BLU

Article 24

Correction

(1) BLU menyusun rencana jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Berdasarkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU menyusun rencana investasi tahunan. (3) Penyusunan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan: a. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BLU; dan b. kemampuan BLU untuk mengelola dana. (4) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KIP setelah mendapat persetujuan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Article 25

(1) Dalam hal terdapat rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, BLU menyusun rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah dan mengusulkan kepada KIP untuk mendapatkan persetujuan. (2) Penganggaran atas rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang telah disetujui oleh KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 26

(1) Menteri mengusulkan alokasi Investasi Pemerintah yang akan dikelola oleh BUMN dan/atau BHL dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Berdasarkan alokasi Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN, Menteri menunjuk BUMN dan/atau BHL untuk bertindak sebagai OIP. (3) OIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah. (4) OIP menyampaikan rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri. (5) Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan Perjanjian Investasi dengan BUMN dan/atau BHL.

Article 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Investasi Pemerintah oleh KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perencanaan Investasi Pemerintah oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, dan perencanaan Investasi Pemerintah oleh BUMN dan/atau BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Article 28

Correction

Investasi Pemerintah dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh OIP paling sedikit dengan mempertimbangkan: a. tujuan investasi; b. tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan c. alokasi aset/kebijakan portofolio investasi.

Article 29

Correction

(1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada penilaian kewajaran harga saham dan surat utang. (2) Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan/atau surat utang yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Article 30

Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang oleh OIP harus dilakukan oleh tenaga ahli/profesional yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dan/atau di bidang investasi dan keuangan.

Article 31

Dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang, OIP harus melakukan: a. analisis terhadap risiko; dan b. dokumentasi pengambilan keputusan yang dituangkan dalam kertas kerja analisis yang memadai.

Article 32

(1) OIP dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada Manajer Investasi. (2) Alih daya pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian.

Article 33

Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit harus memenuhi ketentuan: a. memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan; b. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi; dan d. memiliki Wakil Manajer Investasi yang tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Article 34

Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyampaikan laporan atas kinerja pengelolaan investasi/portofolio Investasi Pemerintah secara berkala kepada OIP sesuai perjanjian atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan.

Article 35

OIP melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Article 36

(1) OIP membuka rekening pengelolaan investasi pada Bank Kustodian. (2) Bank Kustodian paling sedikit memenuhi kriteria: a. mempunyai status sebagai bank umum; b. minimal cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; c. mempunyai izin usaha kustodian dari lembaga yang berwenang; dan d. memenuhi syarat tambahan dari OIP. (3) Ketentuan mengenai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal transaksi saham dan surat utang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan pada bursa efek.

Article 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB 1

Saham dan Surat Utang

Article 28

Correction

Investasi Pemerintah dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh OIP paling sedikit dengan mempertimbangkan: a. tujuan investasi; b. tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan c. alokasi aset/kebijakan portofolio investasi.

Article 29

Correction

(1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada penilaian kewajaran harga saham dan surat utang. (2) Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan/atau surat utang yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Article 30

Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang oleh OIP harus dilakukan oleh tenaga ahli/profesional yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dan/atau di bidang investasi dan keuangan.

Article 31

Dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang, OIP harus melakukan: a. analisis terhadap risiko; dan b. dokumentasi pengambilan keputusan yang dituangkan dalam kertas kerja analisis yang memadai.

Article 32

(1) OIP dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada Manajer Investasi. (2) Alih daya pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian.

Article 33

Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit harus memenuhi ketentuan: a. memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan; b. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi; dan d. memiliki Wakil Manajer Investasi yang tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Article 34

Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyampaikan laporan atas kinerja pengelolaan investasi/portofolio Investasi Pemerintah secara berkala kepada OIP sesuai perjanjian atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan.

Article 35

OIP melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Article 36

(1) OIP membuka rekening pengelolaan investasi pada Bank Kustodian. (2) Bank Kustodian paling sedikit memenuhi kriteria: a. mempunyai status sebagai bank umum; b. minimal cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; c. mempunyai izin usaha kustodian dari lembaga yang berwenang; dan d. memenuhi syarat tambahan dari OIP. (3) Ketentuan mengenai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal transaksi saham dan surat utang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan pada bursa efek.

Article 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 38

(1) Pelaksanaan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit dengan mempertimbangkan: a. tujuan investasi; b. tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan c. kebijakan portofolio investasi. (2) Pelaksanaan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis biaya manfaat dan/atau metode lain yang relevan.

Article 39

(1) Investasi langsung berupa pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat digunakan untuk: a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau b. fasilitas pembiayaan/pendanaan. (2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan program Pemerintah. (3) Pemberian Pinjaman dapat dilakukan oleh OIP kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pinjaman dalam investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 40

Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen.

Article 41

Bentuk dan pelaksanaan investasi langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diatur oleh Menteri.

Article 42

Pemberian Pinjaman dan kerja sama investasi dapat dilakukan untuk mendukung kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Investasi Langsung

Article 38

Correction

(1) Pelaksanaan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit dengan mempertimbangkan: a. tujuan investasi; b. tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan c. kebijakan portofolio investasi. (2) Pelaksanaan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis biaya manfaat dan/atau metode lain yang relevan.

Article 39

Correction

(1) Investasi langsung berupa pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat digunakan untuk: a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau b. fasilitas pembiayaan/pendanaan. (2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan program Pemerintah. (3) Pemberian Pinjaman dapat dilakukan oleh OIP kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pinjaman dalam investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 40

Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen.

Article 41

Bentuk dan pelaksanaan investasi langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diatur oleh Menteri.

Article 42

Pemberian Pinjaman dan kerja sama investasi dapat dilakukan untuk mendukung kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 43

(1) OIP melakukan Divestasi sesuai dengan masa jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan. (2) Dalam keadaan tertentu, OIP dapat melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. tujuan Investasi Pemerintah berupa manfaat ekonomi/sosial/lainnya telah tercapai; b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau c. keadaan lain yang disetujui oleh KIP. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang INVESTASI PEMERINTAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

BAB Kesatu

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB 1

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 2

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 3

Article 26

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36