PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

PERMEN Nomor 01 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian selaku Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 6. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh atasan PPID utama untuk membantu perumusan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan. 7. Petugas Pelayanan Informasi adalah pelaksana layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian. 8. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UNDANG-UNDANG tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, MENETAPKAN petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

BAB II

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Article 2

Correction

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian meliputi: a. atasan PPID utama; b. atasan PPID pelaksana; c. PPID utama; d. PPID pelaksana; e. PPID pelaksana UPT; f. PPID pembantu pelaksana; g. Tim Pertimbangan; dan h. Petugas Pelayanan Informasi.

Article 3

Correction

Atasan PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Article 4

Atasan PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian; b. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; dan c. mewakili Kementerian Pertanian dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan.

Article 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atasan PPID utama berwenang: a. MENETAPKAN arah kebijakan layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian; b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID utama; c. menunjuk PPID utama untuk mewakili Kementerian Pertanian dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan d. MENETAPKAN strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID utama, PPID pelaksana, Pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi.

Article 6

Atasan PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Article 7

Atasan PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas: a. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik di tingkat unit kerja eselon I dan UPT Kementerian Pertanian; b. mewakili Unit Kerja atau UPT dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Daerah dan/atau di pengadilan; dan c. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan PPID pelaksana UPT.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atasan PPID pelaksana berwenang: a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Infromasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID pelaksana dan PPID pelaksana UPT; dan b. menunjuk PPID pelaksana atau PPID pelaksana UPT dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Daerah dan/atau di Pengadilan.

Article 9

PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga dan pelayanan Informasi Publik.

Article 10

PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana; b. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian konsekuensi; d. melakukan klasifikasi Informasi Publik; e. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan Informasi Publik; f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi; g. melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID lingkup Kementerian Pertanian; dan h. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPID utama berwenang: a. MENETAPKAN kebijakan layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian; b. MENETAPKAN laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berakala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; d. meminta klarifikasi PPID pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; e. MENETAPKAN dan MEMUTUSKAN suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan atasan PPID utama; f. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan atasan PPID utama; g. menugaskan PPID pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan h. MENETAPKAN strategi dan metode pembinaan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Article 12

PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merangkap sebagai PPID pelaksana bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Article 13

PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja eselon II yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian, kecuali pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Article 14

PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada unit kerja eselon I secara cepat, tepat, dan sederhana; b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja eselon I; c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja Eselon I; d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik; e. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik; f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan g. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.

Article 15

PPID pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dijabat oleh kepala UPT lingkup Kementerian Pertanian.

Article 16

PPID pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam 15 mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada UPT secara cepat, tepat, dan sederhana; b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UPT; c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada UPT; d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik; e. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik; f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan g. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.

Article 17

PPID pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dijabat oleh setiap pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja eselon II lingkup Kementerian Pertanian, kecuali pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjabat sebagai: a. PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau c. PPID pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Article 18

PPID pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik pada unit kerja Eselon II secara cepat, tepat, dan sederhana; b. menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan Informasi pada unit kerja Eselon II secara tepat; c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik; d. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi; dan e. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID pelaksana.

Article 19

(1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. (2) Penetapan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

Article 20

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas membantu perumusan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

Article 21

Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh masing-masing pejabat pimpinan tinggi pratama selaku PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan kepala UPT selaku PPID pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Article 22

Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas: a. melakukan pelayanan Informasi Publik secara langsung di konter layanan Informasi Publik maupun secara daring (online); b. melakukan verifikasi persyaratan pemohon informasi publik; dan c. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

BAB Keempat

PPID Utama

Article 9

Correction

Article 10

Correction

Article 11

Article 12

PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merangkap sebagai PPID pelaksana bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

BAB III

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Article 23

Correction

Pengelolaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian meliputi: a. Informasi Publik yang wajib dibuka, terdiri atas: 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan b. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan, terdiri atas: 1. Informasi yang dapat membahayakan negara; 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; 4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau 6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG.

Article 24

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 1 meliputi: a. Informasi tentang profil Kementerian Pertanian, unit kerja, atau UPT yang memuat Informasi kedudukan dan domisili, alamat lengkap, visi misi, struktur organisasi, profil pimpinan, serta tugas dan fungsi; b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, agenda kegiatan, layanan terkait hak masyarakat, dan laporan pelaksanaan kegiatan; c. laporan Informasi kinerja berupa uraian realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; d. laporan keuangan yang telah diaudit, minimal terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi, serta daftar aset dan investasi; e. laporan akses Informasi Publik berkala; f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Pertanian yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik; g. informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran lingkup Kementerian Pertanian; i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; j. Informasi tentang ketenagakerjaan; k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat lingkup Kementerian Pertanian; l. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; m. rencana strategis Kementerian Pertanian; n. data statistik pertanian dalam bentuk infografis; o. laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; dan p. Informasi tentang rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Article 25

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 2 meliputi Informasi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. jenis serta cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan atau hewan yang berpotensi menular; e. racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat; dan f. rencana gangguan utilitas publik.

Article 26

Informasi yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 3 meliputi: a. Daftar Informasi Publik; b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan, minimal terdiri atas masukan dari berbagai pihak, risalah rapat, rancangan, tahap perumusan, dan naskah peraturan, keputusan, dan kebijakan; c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; d. surat perjanjian dengan pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukungnya; e. surat menyurat pimpinan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya; f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; g. data perbendaharaan atau inventaris; h. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; i. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; j. daftar serta hasil penelitian yang dilakukan; k. peraturan Perundang-undangan beserta kajian akademiknya; l. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; m. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; n. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa o. Informasi tentang standar pengumuman Informasi Publik; dan p. prosedur kerja Kementerian Pertanian.

Article 27

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan Informasi Publik.

BAB Kedua

Informasi Publik yang Wajib Dibuka

Article 24

Correction

Article 25

Article 26

BAB IV

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Article 28

Correction

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik. (2) Perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPID utama, PPID pelaksana, atau PPID pelaksana UPT. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diajukan dengan melampirkan: a. salinan kartu tanda penduduk, bagi perorangan; b. akta pendirian yang telah mendapat pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, bagi badan hukum; atau c. surat kuasa dari anggota kelompok untuk mewakili kelompok dan disertai salinan kartu tanda penduduk pemberi kuasa, bagi kelompok. (5) Dalam hal permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikuasakan kepada pihak lain, harus disertai dengan surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 29

Permohonan Informasi yang telah dilengkapi dengan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dinyatakan diterima dan diproses lebih lanjut.

Article 30

(1) Permohonan Informasi yang belum dilengkapi dengan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dinyatakan ditunda. (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya informasi penundaan kepada pemohon. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya Informasi penundaan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi dokumen permohonan, permohonan dianggap dibatalkan.

Article 31

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tergolong sebagai permohonan atas Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, permohonan dinyatakan ditolak. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dengan melampirkan keputusan pengecualian Informasi.

Article 32

Prosedur penyelenggaraan layanan Informasi Publik dituangkan dalam bentuk Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Article 33

Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 minimal memuat: a. standar dan prosedur pengumuman; b. standar dan prosedur permintaan Informasi Publik; c. standar dan prosedur pengajuan keberatan; d. standar dan prosedur penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; e. standar dan prosedur pendokumentasian Informasi Publik; f. standar dan prosedur maklumat pelayanan; g. standar dan prosedur standar pengujian konsekuensi; h. standar waktu layanan; i. standar biaya penyalinan dan pengiriman Informasi Publik; dan j. format formulir: 1. permohonan Informasi Publik; 2. tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik; 3. pemberitahuan tertulis permohonan Informasi Publik; 4. perpanjangan waktu permohonan Informasi Publik; 5. penolakan permohonan Informasi Publik; 6. keberatan permohonan Informasi Publik; dan 7. rekapitulasi keberatan permohonan Informasi Publik.

Article 34

Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diumumkan dan disebarluaskan secara daring melalui laman PPID Kementerian Pertanian dan secara luring pada konter/gerai layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

BAB Kesatu

Umum

Article 28

Correction

Article 29

Permohonan Informasi yang telah dilengkapi dengan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dinyatakan diterima dan diproses lebih lanjut.

Article 30

Article 31

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Article 35

Correction

PPID utama melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Article 36

Correction

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 37

PPID utama menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada atasan PPID utama untuk diumumkan kepada publik.

Article 38

PPID pelaksana dan PPID pelaksana UPT menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan Informasi Publik.

Article 39

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan oleh: a. PPID pelaksana UPT kepada PPID pelaksana dengan tembusan kepada PPID utama paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. PPID pelaksana kepada PPID utama paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Article 40

Laporan bulanan yang disampaikan oleh PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b minimal memuat Informasi jumlah permohonan Informasi Publik lingkup unit kerja Eselon I kedudukannya, termasuk UPT yang berada di bawah koordinasinya, dilengkapi dengan jenis saluran permohonan.

Article 41

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan oleh: a. PPID pelaksana UPT kepada PPID pelaksana dengan tembusan kepada PPID utama paling lambat pada hari kerja terakhir dalam bulan Januari tahun berikutnya; dan b. PPID pelaksana kepada PPID utama paling lambat pada hari kerja terakhir dalam bulan Februari tahun berikutnya.

Article 42

Laporan tahunan yang disampaikan oleh PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b minimal memuat Informasi terdiri atas: a. rekapitulasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; b. rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik yang diklasifikasikan atas pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata waktu pelayanan; c. rekapitulasi waktu layanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan; d. rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan; e. jumlah pemohon berdasarkan usia; f. jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan; g. jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan: 1. pertanian; 2. keuangan; 3. kepegawaian; 4. hukum dan peraturan perundang-undangan; dan 5. pengadaan barang dan jasa; h. maklumat layanan PPID; i. sekilas PPID unit kerja; j. Program dan kegiatan unit kerja; k. sumber Daya Manusia dan anggaran PPID; l. sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; m. inovasi dan kolaborasi layanan Informasi; n. kendala eksternal dan internal; dan o. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Article 43

(1) PPID utama menyusun laporan layanan Informasi Publik kementerian pertanian paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Article 44

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan oleh PPID utama kepada Komisi Informasi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar layanan Informasi Publik.

BAB Kedua

Laporan

Article 38

Correction

PPID pelaksana dan PPID pelaksana UPT menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

BAB Keenam

Article 15

Article 16

BAB Ketujuh

Article 17

Article 18

BAB Kedelapan

Article 19

Article 20

BAB Kesembilan

Article 21

Article 22

BAB III

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 23

BAB Kedua

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Ketiga

Article 27

BAB IV

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu