Peraturan Menteri Nomor p-39-menhut-v-2010 Tahun 2010 tentang POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan : 1. Pola umum adalah kerangka dasar dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan. 2. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 3. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 4. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. 5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 6. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 7. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. 8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 9. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 10. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. 11. Hutan pantai adalah Pohon yang tumbuh di tepi pantai dan tidak terpangaruh iklim serta berada di atas garis pasang tertinggi, dengan jenis pohonnya antara lain Casuarina equisetifolia, Terminalla catapa, Hibiscus tillaceus, Cocos nucifera dan Artocarpus altilis. 12. Kawasan gambut/rawa adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. 13. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon. 14. Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan dan pengayaan tanaman. 15. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang selanjutnya disebut penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, instalasi air, dan kepentingan religi serta kepentingan pertahanan keamanan. 16. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 17. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. 18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(1) Maksud pola umum memberikan kerangka dasar dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, serta reklamasi hutan yang memuat prinsip dan pendekatan. (2) Tujuan pola umum agar diperoleh landasan bersama mengenai pendekatan dasar, prinsip-prinsip, pola penyelenggaraan, dan mekanisme pengendalian pelaksanaan, agar diperoleh hasil dan dampak yang efektif sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan reklamasi hutan. (3) Maksud kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan memberikan acuan dan ukuran sebagai patokan yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. (4) Tujuan kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi memberikan pedoman dan/atau rambu-rambu dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan diselenggarakan berpedoman pada : a. Pola umum; b. Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Kriteria dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi : a. Kriteria dan standar rehabilitasi; b. Kriteria dan standar reklamasi.

(1) Masyarakat diberikan peluang dan diberdayakan, sehingga dapat berperan setara dan bermitra peran dengan Pemerintah, pemerintah daerah, pemegang hak/izin dalam melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan. (2) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas, terwujudnya efektivitas dan efisiensi dan menciptakan dorongan andil masyarakat dalam pembiayaan (cost sharing). (3) Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan meliputi: a. Pemberian kewenangan/hak/akses; b. Meningkatkan posisi/status pada kelompok yang lemah sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kelompok lainnya; c. Memberikan dukungan kepada masyarakat untuk bertindak sehingga mampu mengendalikan masa depannya. (4) Peningkatan kapasitas masyarakat yang berorientasi kepada pertumbuhan kondisi dimana masyarakat dapat belajar sambil bekerja untuk dirinya sendiri. (5) Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif didasarkan atas prinsip-prinsip : a. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan manfaat; b. Masyarakat sebagai pengambil keputusan; c. Pemerintah sebagai pendamping dan pengendalian kegiatan; d. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak; e. Kelembagaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat; f. Pendekatan didasarkan atas kelestarian fungsi hutan termasuk keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

(1) Pembinaan dan pengendalian ditekankan pada sisi hasil proses rehabilitasi dan reklamasi hutan. (2) Mengingat pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan sifatnya site spesifik, multi years, dan melibatkan stake holders, maka diperlukan penilaian yang lebih independen dan laporan hasil pengawasan/penilaian dan pengendalian lebih menjadi terbuka untuk publik. (3) Peran masyarakat profesional untuk tugas-tugas pengawasan dan pengendalian lebih ditingkatkan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/2000 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.