KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

KEPPRES Nomor 147 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik INDONESIA di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Romania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa INDONESIA, Romania dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan PRESIDEN ini.

Article 2

Article 3

Correction

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 1. Kecuali jika dari hubungan kalimat diartikan lain, maka yang dimaksud dalam persetujuan ini dengan : (a) Istilah Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak lainnya pada Persetujuan berarti, Romania atau INDONESIA, sesuai dengan hubungan kalimatnya. (i) istilah "INDONESIA' meliputi wilayah Republik INDONESIA sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangannya dan daerah sekitarnya di mana Republik Indoneisa memiliki kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982; (ii) istilah "Romania" berarti Romania dan secara geografis digunakan menunjukkan wilayah Romania termasuk wilayah laut demikian juga zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di mana Romania memiliki hak kedaulatan, sesuai dengan UNDANG-UNDANG dalam negerinya dan berdasarkan hukum internasional, sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi dari sumber-sumber alam, makhuk hidup dan sumber-sumber mineral yang terdapat di dalam laut, dasar laut dan di bawah tanah dari perairan tersebut; (b) istilah "orang dan badan meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang-orang atau badan-badan; (c) istilah perseroan berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan hukum yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum; (d) istilah perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan berarti berturut-turut setiap perusahaan yang dijalankan oleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan setiap perusahaan yang dijalankan oleh penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan. (e) istilah lalu lintas internasional berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang digunakan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali apabila kapal laut dan pesawat udara tersebut semata-mata digunakan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. (f) Istilah pejabat yang berwenang" berarti : (i) di INDONESIA Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; (ii) di Romania Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah. (g) Istilah warga negara berarti : (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan suatu Negara pihak pada Persetujuan; (ii) setiap badan hukum, kesatuan usaha lainnya yang memperoleh statusnya berdasarkan hukum yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan. 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang ditentukan dalam Persetujuan ini.

Article 5

Correction

BENTUK USAHA TETAP 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. 2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi : (a) Suatu tempat kedudukan manajemen; (b) suatu cabang; (c) suatu kantor; (d) suatu pabrik; (e) suatu tempat kerja; (f) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat lain untuk pengambilan sumber daya alam. 3. Pengertian bentuk usaha tetap meliputi pula (a) Suatu lokasi bangunan atau konstruksi, perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu asalkan proyek atau kegiatan semacam itu berlangsung dalam suatu masa yang melebihi enam bulan; (b) Pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut asalkan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) disuatu negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari empat bulan dalam jangka waktu dua belas bulan dihitung sejak hari pertama jasa diberikan. 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini istilah bentuk usaha tetap" tidak dianggap meliputi : (a) Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata untuk maksud menyimpan, memamerkan atau pengiriman secara tidak teratur barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; (b) Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan yang semata-mata ditujukan untuk penyimpanan, pameran atau pengiriman secara tidak teratur. (c) pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan yang semata-mata ditujukan untuk diolah oleh perusahaan lainnya; (d) pengurusan suatu tempat usaha yang semata-mata ditujukan untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk pengumpulan keterangan untuk kepentingan perusahaan; (e) penjualan barang-barang pameran milik perusahaan yang dilakukan setelah pekan raya atau pameran yang sifatnya tidak tetap ditutup. (f) pengurusan suatu tempat usaha semata-mata untuk tujuan periklanan, untuk pengumpulan keterangan, untuk melakukan penelitian ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat persiapan atau penunjang bagi kepentingan perusahaan. 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 jika orang dan badan -selain dari agen yang bertindak bebas di mana ketentuan ayat 7 berlaku. bertindak di Negara pihak, pada Persetujuan atas nama perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di negara yang disebut pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang dan badan tersebut untuk kepentingan perusahaan, jika orang atau badan tersebut : (a) mempunyai dan biasa melakukan di Negara yang disebut pertama untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang dan badan itu hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tidak akan menjadikan tempat itu suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut; atau (b) tidak memiliki kuasa semacam itu, tetapi mempunyai kebiasaan mengurus persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dan secara teratur menyerahkan barang-barang atau barang dagangan itu atas nama perusahaan yang diwakilinya. 6. Suatu perusahaan asuransi dari Negara pihak pada Persetujuan, kecuali dalam hal reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya jika perusahaan tersebut memungut premi di negara lainnya atau menanggung resiko yang terjadi di sana melalui seorang pegawai atau melalui wakilnya yang bulan merupakan agen yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7. 7. Suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya karena perusahaan itu menjalankan usahanya di Negara lainnya itu melalui makelar, agen komisioner umum ataupun agen lainnya yang bertindak bebas sepanjang mereka bertindak dalam rangka kegiatan usahanya. Namun demikian, apabila kegiatan-kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan tersebut maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pengertian ayat ini. 8. Jika suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak menguasai atau dikuasai oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya, atau yang menjalankan usaha di negara lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan cara lainnya), maka hal itu tidak dengan sendirinya berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan suatu bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

Article 7

Correction

LABA USAHA 1. Laba perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan itu menjalankan usaha seperti dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya sebesar bagian laba yang dianggap berasal dari (a) bentuk usaha tetap; (b) penjualan barang-barang dagangan di negara lainnya itu, yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap tersebut; atau (c) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di negara lain yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tersebut. Ketentuan-ketentuan dari sub ayat b dan c di atas tidak akan berlaku apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa penjualan atau kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari orang atau badan usaha lainnya selain dari bentuk usaha tetap. 2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap di masing-masing negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan dalam keadaan sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang mempunyai bentuk usaha tetap itu. 3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap sejumlah kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor-pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain atau berupa komisi, untuk jasa-jasa khusus yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap sejumlah pembebanan yang dikenakan bentuk usaha tetap terhadap kantor pusat atau kantor-kantor lain milik kantor pusat (selain penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, komisi atau pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi pelaksanaan jasa-jasa tertentu atau untuk pimpinan, kecuali dalam hal perusahan perbankan berupa bunga atas pinjaman uang kepada kantor pusat atau kantor-kantor lain milik kantor pusat. 4. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap akan ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan hal yang menyimpang. 5. Pembelian barang-barang atau barang dagangan yang semata-mata dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dianggap menimbulkan laba untuk bentuk usaha tetap tersebut. 6. Jika di dalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan lain yang diatur secara tersendiri pada Pasal-Pasal lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan di dalam Pasal-Pasal tersebut tidak akan dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan di dalam Pasal ini.

Article 10

Correction

DIVIDEN 1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan di Negara tersebut; tetapi apabila penerima adalah pemilik saham yang menikmati dividen tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi: (a) 12,5 persen dari jumlah kotor dividen, jika penerima dividen adalah suatu perseroan yang memiliki secara langsung sekurang-kurangnya 25 persen dari modal perseroan yang membayarkan dividen itu; (b) dalam hal lainnya, 15 persen dari jumlah kotor dividen. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan atas laba yang menjadi dasar pembayaran dividen. 3. Istilah "dividen" yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, "jouissance", atau hak-hak. "joussance", saham-saham pertambangan, saham-saham pendiri atau hak-hak lainnya, yang bukan merupakan surat tagihan piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sebagai penghasilan dari saham-saham oleh UNDANG-UNDANG perpajakan di Negara di mana perseroan yang melakukan pembagian laba itu berkedudukan. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dimana pembayar dividen berkedudukan dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hak demikian tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau

Article 11

Correction

BUNGA 1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, bungan tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga itu timbul berdasarkan UNDANG-UNDANG di Negara itu, tapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 12,5 persen dari jumlah kotor bunga itu. 3. Menyimpang dari ketentuan ayat 2 pada Pasal ini, bunga yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara tersebut apabila : (a) pembayar bunga adalah Negara pihak pada Persetujuan, suatu unit administrasi teritorial atau oleh pemerintah daerah; atau (b) bunga itu dibayarkan kepada Negara pihak pada Persetujuan lainnya, suatu unit administrasi teritorial, atau pemerintah daerah atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau unit administrasi territorial atau pemerintah daerahnya; atau (c) bunga itu dibayar, dalam hal INDONESIA kepada Bank INDONESIA (Bank Sentral INDONESIA), dan dalam hal Romania kepada National Bank of Romania dan kepada Romanian Bank forForeign Trade; atau (d) bunga itu dibayarkan kepada setiap lembaga-lembaga keuangan lainnya yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah dari Negara-negara pihak pada Persetujuan dalam hubungannya dengan pinjaman yang diadakan dalam melaksanakan suatu persetujuan yang disepakati oleh Pemerintah dari kedua Negara pihak pada Persetujuan. 4. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik atau tidak baik yang mempunyai hak atas pembagian laba atau tidak, dan pada khususnya, penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat utang tertmasuk premi dan hadiah yang terikat pada obligasi maupun surat-surat hutang tersebut demikian pula penghasilan yang dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan berdasarkan UNDANG-UNDANG perpajakan dari Negara di mana penghasilan itu timbul termasuk bunga atas pembayaran untuk penjualan di muka. Denda yang dibebankan atas keterlambatan pembayaran-pembayaran pinjaman tidak boleh dianggap sebagai bunga untuk kepentingan Pasal ini. 5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga, yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, atau dengan kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15. 6. Bunga dianggap berasal di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, unit administrasi teritorial, pemerintah daerah atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan bunga, tanpa memandang apakah ia menjadi penduduk Negara pihak pada Persetujuan ataupun tidak, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 7. Apabila dikarenakan adanya hubungan istimewa antara pembayar dan penerima bunga atau antara kedua-duanya dan orang dan badan lainnya, dengan memperhatikan tagihan atas piutang yang menjadi dasar pembayaran bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan yang melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap jumlah bunga yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayarannya itu akan tetap dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan di masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Article 12

Correction

KOMISI 1. Komisi yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, komisi tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana komisi itu berasal berdasarkan UNDANG-UNDANG di Negara itu tetapi apabila penerima komisi memperoleh hasil tersebut dari pemilik komisi, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor komisi tersebut. 3. Istilah "komisi" yang digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran yang diberikan kepada makelar, komisioner atau orang lain yang oleh UNDANG-UNDANG perpajakan Negara pihak pada Persetujuan tempat timbulnya pembayaran tersebut dianggap sebagai makelar atau komisioner. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu, yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana komisi itu timbul, yang mempunyai hubungan yang efektif dengan kegiatan yang menimbulkan komisi tersebut. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7. 5. Komisi dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan komisi itu adalah Negara itu sendiri, unit administrasi teritorial, pemerintah daerah atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan komisi itu, apakah ia menjadi penduduk atau tidak menjadi penduduk Negara pihak pada Persetujuan, memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan dalam hubungan mana kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pembayaran itu dilakukan, dan komisi itu menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, maka komisi itu dianggap timbul di Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap itu berada. 6. Apabila karena hubungan istimewa antara pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi atau antara kedua-duanya dengan orang dan badan lain, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan komisi tersebut, jumlah komisi yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya berlaku untuk jumlah yang disebut terakhir. Dalam hak demikian, jumlah kelebihan pembayaran itu akan tetap dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Article 13

Correction

ROYALTI 1. Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, royalti itu dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana royalti berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi : (a) 12,5 Persen dari jumlah kotor royalti tersebut, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, film sinematografi atau tape untuk televisi atau penyiaran. (b) 15 persen dari jumlah kotor royalti, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atau penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah. 3. Istilah royalti yang digunakan dalam Pasal ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film sinematografi atau film atau tape untuk siaran radio atau televisi, setiap paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau penggunaan ataupun hal untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemilik hak yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti itu timbul melalui bentuk usaha tetap atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau milik yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, atau dengan kegiatan-kegiatan usaha lain yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan pada Pasal 7 atau Pasal 15. 5. Royalti dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan jika pembayar royalti adalah Negara itu sendiri, suatu unit administrasi teritorial, pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan royalti itu, baik yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan ataupun tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti itu timbul, dan royalti tersebut dibebankan kepada bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, maka royalti tersebut dianggap timbul di negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 6. Apabila dikarenakan adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dan pemilik hak atau antara kedua-duanya dengan pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan penggunaan, hak atau informasi yang mengakibatkan pembayaran royalti itu, jumlahnya melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan yang memperoleh hasil dari hak yang dimilikinya itu seandainya hubungan istimewa itu tidak ada maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku bagi jumlah royalti yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, akan tetap dikenakan pajak menurut UNDANG-UNDANG masing-masing Negara.

Article 25

Correction

NON-DISKRIMINASI 1. Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan yang berlainan atau lebih memberatkan dari pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud, yang dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara lainnya dalam keadaan yang sama. 2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya. Ketentuan ini tidak akan diartikan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan perseorangan, keringanan-keringanan dan pengurangan-pegurangan untuk kepentingan perpajakan yang merupakan beban status sipil atau tanggung jawab keluarga yang diberikan kepada penduduknya sendiri. 3. Suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak dapat mengoreksi atau membetulkan setiap penetapan pajak dari penduduk suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dengan memasukkan jenis-jenis penghasilan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan setelah daluwarsa menurut UNDANG-UNDANG perpajakan masing-masing negara, dan dalam hal apapun, setelah 5 tahun dari akhir tahun pajak yang bersangkutan di mana penghasilan itu diperoleh. 4. Perusahaan daru suatu Negara pihak pada Persetujuan, di mana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki atau dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berhubungan dengan itu di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak ataupun kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan itu, jika dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan lain yang serupa dari Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama. 5. Dalam pasal ini istilah "Pajak" berarti pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini.

Article 26

Correction

TATACARA PERSETUJUAN BERSAMA 1. Apabila penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur dalam perundang-undangan nasional di masing-masing Negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi penduduk Negara itu atau, jika masalahnya menyangkut dari ayat 1 Pasal 25, kepada pejabat-pejabat yang berwenang di Negara di mana ia menjadi warga negara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu dua tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini. 2. Pejabat yang berwenang akan berusaha, apabila keberatan yang diajukan kepadanya itu beralasan dan apabila ia tidak dapat mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan, akan berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya dengan maksud untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. 3. Pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan ataupun keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran ataupun pelaksanaan Persetujuan. Mereka dapat pula saling berkonsultasi bersama untuk mencegah terjadinya pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan ini. 4. Pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan dapat saling berhubungan secara langsung dengan tujuan untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat terdahulu. Apabila dianggap perlu untuk mencapai persetujuan itu dapat dilakukan suatu pertukaran pendapat secara lisan, pertukaran tersebut dapat dilakukan di antara para wakil dari pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan.

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 1

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 15

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31