Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang KEPOLISIAN NEGARA RI

UU Nomor 28 Tahun 1997

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang masih aktif; 3. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. Keamanan… 4. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat; 5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional; 6. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyelidikan; 7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG; 8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan; 9. Penyidik pegawai negeri sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan UNDANG-UNDANG ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing; 10. Penyidik… 10. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG; 11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 12. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik INDONESIA; 13. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

BAB II

SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam melaksanakan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi seluruh wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Dalam... (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian, wilayah negara dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 7

Koreksi

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik INDONESIA disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut oleh Panglima atas usul Kepala Kepolisian Republik INDONESIA.

Pasal 8

(1) PRESIDEN memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Dalam penyelenggaraaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PRESIDEN dibantu oleh Menteri dan Panglima. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 9

(1) Kepala Kepolisian Republik INDONESIA memimpin Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan menyelenggarakan pimpinan teknis kepolisian MENETAPKAN kebijakan, serta pengendaliannya. (2) Kepala... (2) Kepala Kepolisian Republik INDONESIA memimpin Kepolisian Negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas : a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Kepala Kepolisian Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada : a. ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Menteri; b. ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Panglima. (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri dan ayat (3) huruf b oleh Panglima.

Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik INDONESIA di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki. (2) Tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik INDONESIA.

Pasal 11

(1) Kepala Kepolisian Republik INDONESIA diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Yang... (2) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik INDONESIA adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang masih aktif. (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima, atas usul Kepala Kepolisian Republik INDONESIA.

Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional, dan pejabatnya diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik INDONESIA. (2) Jabatan tertentu lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA ditentukan dan diusulkan sebagai jabatan fungsional oleh Kepala Kepolisian Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Koreksi

Kepolisian Negara Republik INDONESIA bertugas : a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum; b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bersama-… c. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik INDONESIA : a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; f. melindungi... f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat; i. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas; j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah INDONESIA dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; k. mewakili pemerintah dalam organisasi kepolisian internasional. (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 15

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18…

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnnya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara mengutamakan tindakan pencegahan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14: (1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA secara umum berwenang : a. menerima laporan dan pengaduan; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; c. mengambil… c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; d. mencari keterangan dan barang bukti; e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum; g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu; l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; m.mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat. (2) Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; c. memberikan… c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam; d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; f. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH. Pasal.16 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik INDONESIA berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh… d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang KEPOLISIAN NEGARA RI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31