PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

Jenis Kerja Sama pada Kementerian Koordinator terdiri atas: a. Kerja Sama dalam negeri; dan b. Kerja Sama luar negeri.

Pasal 3

(1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Kerja Sama Utama; dan b. Kerja Sama Teknis. (2) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga negara; b. kementerian/lembaga; c. lembaga nonpemerintah; d. pemerintah daerah; dan e. subjek hukum lain.

Pasal 4

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh: a. Menteri Koordinator; dan b. Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: a. pimpinan unit kerja; dan b. pejabat pembuat komitmen. (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pimpinan Unit Eselon I; b. pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Inspektorat, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik INDONESIA; atau c. pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 5

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama.

Pasal 7

(1) Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal: a. Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan unit kerja. (2) Penentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Biro.

Pasal 8

(1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan pada tingkat: a. Kementerian Koordinator; dan b. Unit Eselon I. (2) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Koordinator. (3) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I. (4) Kerja Sama luar negeri dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. subjek hukum internasional; dan b. nonsubjek hukum internasional. (2) Kerja sama luar negeri yang dilakukan dengan subjek hukum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 3

(1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Kerja Sama Utama; dan b. Kerja Sama Teknis. (2) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga negara; b. kementerian/lembaga; c. lembaga nonpemerintah; d. pemerintah daerah; dan e. subjek hukum lain.

Pasal 4

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh: a. Menteri Koordinator; dan b. Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: a. pimpinan unit kerja; dan b. pejabat pembuat komitmen. (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pimpinan Unit Eselon I; b. pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Inspektorat, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik INDONESIA; atau c. pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 5

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama.

Pasal 7

(1) Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal: a. Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan unit kerja. (2) Penentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Biro.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 10

Kerja Sama dalam negeri disusun berdasarkan tahapan: a. perencanaan; b. penjajakan; c. perumusan; dan d. penandatanganan.

Pasal 11

(1) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro. (2) Format perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 12

Pemrakarsa mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro.

Pasal 13

(1) Berdasarkan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro melakukan analisis dan evaluasi. (2) Hasil analisis dan evaluasi Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 14

(1) Penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan calon Mitra Kerja Sama untuk mengidentifikasi Kerja Sama dalam negeri yang akan dilakukan di tingkat Kementerian Koordinator dan tingkat Sekretariat Kementerian Koordinator. (2) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro. (3) Format laporan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 15

Pemrakarsa di tingkat Kementerian Koordinator atau tingkat Sekretariat Kementerian Koordinator dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 16

(1) Perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan berdasarkan laporan hasil penjajakan. (2) Pemrakarsa dalam melakukan perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan wakil dari: a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; b. Unit Eselon I/unit kerja terkait; dan c. Mitra Kerja Sama dalam negeri. (3) Selain mengikutsertakan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri dapat mengikutsertakan tenaga ahli.

Pasal 17

Dalam merumuskan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 minimal memuat: a. judul; b. tujuan; c. ruang lingkup Kerja Sama dalam negeri; dan d. pendanaan.

Pasal 18

Hasil perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam rancangan naskah Kerja Sama dalam negeri.

Pasal 19

Penandatanganan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan antara mitra Kerja Sama dalam negeri dengan: a. Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator untuk Kerja Sama Utama; dan b. pimpinan unit kerja atau pejabat pembuat komitmen untuk Kerja Sama Teknis.

BAB IV

TAHAPAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 20

Kerja Sama luar negeri dilaksanakan berdasarkan tahapan: a. perencanaan; b. penjajakan; c. perumusan; d. penandatanganan; dan e. pelaksanaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan Kerja Sama luar negeri.

Pasal 22

(1) Penjajakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon I selaku Pemrakarsa. (2) Pimpinan Unit Eselon I dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 23

(1) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan analisis oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebutuhan Kerja Sama; b. manfaat Kerja Sama; c. ruang lingkup Kerja Sama; dan d. calon Mitra Kerja Sama luar negeri. (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama dengan Unit Eselon I dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 24

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 25

(1) Perumusan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Pimpinan Unit Eselon I berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dalam melakukan perumusan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. judul; b. tujuan; c. ruang lingkup; d. subjek Kerja Sama; dan e. pendanaan.

Pasal 26

Penandatanganan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan antara mitra Kerja Sama luar negeri dengan: a. Menteri Koordinator; b. pimpinan Unit Eselon I; c. pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan jenjang dan kesetaraannya; atau d. pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan rangkaian kegiatan setelah naskah Kerja Sama luar negeri ditandatangani. (2) Pemrakarsa dalam melaksanakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan wakil dari biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.