PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

PERDA Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. 4. Kabupaten adalah Kabupaten dalam wilayah Daerah. 5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 7. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 8. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim. 9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 10. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel. 12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan. 14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung... mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. 15. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berLalu Lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. 16. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 17. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas. 18. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. 19. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran. 20. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan Angkutan laut dalam negeri, alih muat Angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarKabupaten dalam Daerah. 21. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 22. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan dalam wilayah Daerah. (2) Pengembangan... (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi. (3) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam wilayah Daerah; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan dalam wilayah Daerah. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang. (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

(1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan diselenggarakan Terminal penumpang. (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. lokasi; b. teknis; dan c. pelayanan.

Pasal 6

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A; b. Terminal... b. Terminal penumpang tipe B; dan c. Terminal penumpang tipe C. (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk Angkutan antarkota dalam provinsi. (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipadukan dengan pelayanan Angkutan perkotaan dan/atau Angkutan perdesaan dalam satu wilayah provinsi.

Pasal 7

(1) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diklasifikasikan ke dalam kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani. (2) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelas 1; b. kelas 2; dan c. kelas 3. (3) Tipe Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan masukan bupati/walikota. (4) Kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan.

Pasal 8

(1) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Gubernur. (2) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang sebagimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal. (3) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 9

(1) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan memperhatikan: a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan; b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota; c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek; d. kesesuaian... d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan Angkutan; g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan i. kelestarian fungsi lingkungan hidup. (3) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi Terminal penumpang juga memperhatikan: a. rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal dalam rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan strategis nasional.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jalur keberangkatan; b. jalur kedatangan; c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; d. tempat naik turun penumpang; e. tempat parkir kendaraan; f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; g. perlengkapan Jalan; h. media informasi; i. kantor penyelenggara Terminal; dan j. loket penjualan tiket. (5) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa: a. jalur keberangkatan; b. jalur kedatangan; c. tempat naik turun penumpang; dan d. tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area; e. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (customer service); f. outlet pembelian tiket secara online; g. jalur... g. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan h. tempat berkumpul darurat. (6) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan: a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang; b. karakteristik pelayanan; c. pengaturan waktu tunggu kendaraan; d. pengaturan pola parkir; dan e. dimensi kendaraan.

Pasal 11

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal. (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui; b. pos kesehatan; c. fasilitas kesehatan; d. fasilitas peribadatan; e. pos polisi; f. alat pemadam kebakaran; dan g. fasilitas umum. (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: a. toilet; b. rumah makan; c. fasilitas telekomunikasi; d. tempat istirahat awak kendaraan; e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; g. fasilitas kebersihan; h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau j. fasilitas penginapan. (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa: a. area merokok; b. fasilitas anjungan tunai mandiri; c. fasilitas pengantar barang; d. fasilitas telekomunikasi dan/ atau area dengan jaringan internet; e. ruang anak-anak; f. media... f. media pengaduan layanan; dan g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan. (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal. (6) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 13

(1) Terhadap fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dilakukan pemanfaatan. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal. (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan. (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa: a. Angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang; b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan c. parkir Kendaraan. (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal; b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal; dan c. perawatan rambu, marka, dan papan informasi; Pasal 15...

Pasal 15

Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 16

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi rencana: a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum; c. pengaturan kedatangan dan Penumpang; d. pengaturan petugas di Terminal; e. pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan f. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum. (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana: a. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal; b. rampcheck kendaraan; c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan; d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Pasal 17

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi kegiatan: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. pendataan kinerja Terminal, meliputi: 1. pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat; 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum; 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan 4. pencatatan faktor muat kendaraan. c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang; d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan e. pengaturan arus Lalu Lintas di DLKr Terminal dan daerah pengawasan Terminal. Pasal 18...

Pasal 18

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan; 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan; 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang; b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik jalan; 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum; 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan; c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi: 1. pemeriksaan kompetensi; 2. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam; 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif; 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan 5. jam kerja pengemudi; d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal; 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal; 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian Terminal penumpang tipe B diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian...

BAB Kedua

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal. (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang. (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan diselenggarakan Terminal penumpang. (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. lokasi; b. teknis; dan c. pelayanan.

Pasal 6

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A; b. Terminal... b. Terminal penumpang tipe B; dan c. Terminal penumpang tipe C. (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk Angkutan antarkota dalam provinsi. (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipadukan dengan pelayanan Angkutan perkotaan dan/atau Angkutan perdesaan dalam satu wilayah provinsi.

Pasal 7

(1) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diklasifikasikan ke dalam kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani. (2) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelas 1; b. kelas 2; dan c. kelas 3. (3) Tipe Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan masukan bupati/walikota. (4) Kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan.

Pasal 8

(1) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Gubernur. (2) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang sebagimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal. (3) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 9

(1) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan memperhatikan: a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan; b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota; c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek; d. kesesuaian... d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan Angkutan; g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan i. kelestarian fungsi lingkungan hidup. (3) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi Terminal penumpang juga memperhatikan: a. rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal dalam rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan strategis nasional.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jalur keberangkatan; b. jalur kedatangan; c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; d. tempat naik turun penumpang; e. tempat parkir kendaraan; f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; g. perlengkapan Jalan; h. media informasi; i. kantor penyelenggara Terminal; dan j. loket penjualan tiket. (5) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa: a. jalur keberangkatan; b. jalur kedatangan; c. tempat naik turun penumpang; dan d. tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area; e. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (customer service); f. outlet pembelian tiket secara online; g. jalur... g. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan h. tempat berkumpul darurat. (6) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan: a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang; b. karakteristik pelayanan; c. pengaturan waktu tunggu kendaraan; d. pengaturan pola parkir; dan e. dimensi kendaraan.

Pasal 11

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal. (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui; b. pos kesehatan; c. fasilitas kesehatan; d. fasilitas peribadatan; e. pos polisi; f. alat pemadam kebakaran; dan g. fasilitas umum. (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: a. toilet; b. rumah makan; c. fasilitas telekomunikasi; d. tempat istirahat awak kendaraan; e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; g. fasilitas kebersihan; h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau j. fasilitas penginapan. (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa: a. area merokok; b. fasilitas anjungan tunai mandiri; c. fasilitas pengantar barang; d. fasilitas telekomunikasi dan/ atau area dengan jaringan internet; e. ruang anak-anak; f. media... f. media pengaduan layanan; dan g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan. (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal. (6) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 13

(1) Terhadap fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dilakukan pemanfaatan. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal. (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan. (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa: a. Angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang; b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan c. parkir Kendaraan. (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal; b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal; dan c. perawatan rambu, marka, dan papan informasi; Pasal 15...

Pasal 15

Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 16

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi rencana: a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum; c. pengaturan kedatangan dan Penumpang; d. pengaturan petugas di Terminal; e. pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan f. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum. (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana: a. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal; b. rampcheck kendaraan; c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan; d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Pasal 17

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi kegiatan: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. pendataan kinerja Terminal, meliputi: 1. pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat; 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum; 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan 4. pencatatan faktor muat kendaraan. c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang; d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan e. pengaturan arus Lalu Lintas di DLKr Terminal dan daerah pengawasan Terminal. Pasal 18...

Pasal 18

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan; 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan; 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang; b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik jalan; 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum; 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan; c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi: 1. pemeriksaan kompetensi; 2. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam; 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif; 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan 5. jam kerja pengemudi; d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal; 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal; 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian Terminal penumpang tipe B diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian...

BAB Ketiga

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 20

Koreksi

(1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait. (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi: a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang; d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas; g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas; h. penetapan tingkat pelayanan; dan i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas. (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi: a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi: a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; b. pengadaan... b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum. (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi pemberian: a. arahan; b. bimbingan; c. penyuluhan; d. pelatihan; dan e. bantuan teknis. (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan c. tindakan penegakan hukum. (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas ada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi: a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan provinsi; dan b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan provinsi. (2) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing- masing ruas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada Jalan nasional yang bersinggungan.

Pasal 23

Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi: a. kebijakan mengenai sirkulasi arus Lalu Lintas; b. kebijakan larangan parkir pada ruang milik Jalan; dan c. kebijakan pembatasan atau larangan untuk jenis kendaraan tertentu. Paragraf 2...

BAB 1

Umum

Pasal 20

Koreksi

(1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait. (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi: a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang; d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas; g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas; h. penetapan tingkat pelayanan; dan i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas. (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi: a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi: a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; b. pengadaan... b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum. (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi pemberian: a. arahan; b. bimbingan; c. penyuluhan; d. pelatihan; dan e. bantuan teknis. (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi: a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan c. tindakan penegakan hukum. (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas ada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi: a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan provinsi; dan b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan provinsi. (2) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing- masing ruas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada Jalan nasional yang bersinggungan.

Pasal 23

Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi: a. kebijakan mengenai sirkulasi arus Lalu Lintas; b. kebijakan larangan parkir pada ruang milik Jalan; dan c. kebijakan pembatasan atau larangan untuk jenis kendaraan tertentu. Paragraf 2...

Pasal 24

(1) Daerah menyelenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas. (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi: a. mengendalikan Lalu Lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi; c. mendorong penggunaan kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas Lalu Lintas bagi Angkutan umum di ruas Jalan tertentu dan persimpangan; dan d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna Jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

BAB 2

Sirkulasi Arus Lalu Lintas

Pasal 24

Koreksi

(1) Daerah menyelenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas. (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi: a. mengendalikan Lalu Lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi; c. mendorong penggunaan kendaraan Angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas Lalu Lintas bagi Angkutan umum di ruas Jalan tertentu dan persimpangan; dan d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna Jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Pasal 25

(1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang: a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan; b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter; c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan; d. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan e. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis. (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan. (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di Jalan provinsi. (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penggembokan; d. penggembosan ban; dan/atau e. penderekan. (5) Ketentuan... (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB 3

Larangan Parkir pada Ruang Milik Jalan

Pasal 25

Koreksi

(1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang: a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan; b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter; c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan; d. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan e. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis. (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan. (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di Jalan provinsi. (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penggembokan; d. penggembosan ban; dan/atau e. penderekan. (5) Ketentuan... (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang milik Jalan. (2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ruang manfaat Jalan; dan b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan. (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. badan Jalan; b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; c. saluran tepi Jalan; d. jalur jaringan utilitas terpadu; dan e. lajur atau jalur Angkutan massal berbasis Jalan maupun lajur khusus Lalu Lintas lainnya.

Pasal 27

(1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan provinsi. (2) Penggunaan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

Pasal 28

(1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif. (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara. (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 29

(1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan. (2) Pejabat... (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB Kesembilan