PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERDA Nomor 6 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surakarta. 4. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat . . . masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 8. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan Peraturan Daerah PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 9. Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. 11. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya. 12. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 14. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau . . . atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 15. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 16. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG. 17. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. 18. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian. 19. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG. 21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG. 22. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. BAB II . . .

BAB Kesatu

Pengangkatan

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat sebagai PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Walikota kepada Menteri. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 8

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Jaksa Agung Republik INDONESIA. (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota. (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Jaksa Agung Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat . . . tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri. (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Jaksa Agung Republik INDONESIA.

Pasal 9

(1) Usul pengangkatan PPNS diajukan oleh Walikota kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB 1

Persyaratan

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat sebagai PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Walikota kepada Menteri. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 8

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Jaksa Agung Republik INDONESIA. (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota. (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Jaksa Agung Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat . . . tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri. (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Jaksa Agung Republik INDONESIA.

Pasal 9

(1) Usul pengangkatan PPNS diajukan oleh Walikota kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan PPNS diterima Walikota. (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Lafal sumpah/janji PPNS berbunyi sebagai berikut. "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta pemerintah yang sah; Bahwa . . . Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya". (5) Bagi mereka yang beragama Kristen dan Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi : “Kiranya Tuhan menolong saya”.

Pasal 11

(1) Apabila seorang PPNS berkeberatan mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kalimat “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”. (2) Bagi mereka yang beragama Hindu, kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : “Om Atah Paramawisesa”. (3) Bagi mereka yang beragama Budha, kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : “Demi Sang Hyang Adi Budha”. (4) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kata-kata lain sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Paragraf 3 . . .

BAB 2

Pelantikan dan Sumpah/Janji

Pasal 10

Koreksi

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan PPNS diterima Walikota. (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Lafal sumpah/janji PPNS berbunyi sebagai berikut. "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta pemerintah yang sah; Bahwa . . . Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya". (5) Bagi mereka yang beragama Kristen dan Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi : “Kiranya Tuhan menolong saya”.

Pasal 11

(1) Apabila seorang PPNS berkeberatan mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kalimat “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”. (2) Bagi mereka yang beragama Hindu, kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : “Om Atah Paramawisesa”. (3) Bagi mereka yang beragama Budha, kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan : “Demi Sang Hyang Adi Budha”. (4) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diganti dengan kata-kata lain sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Paragraf 3 . . .

Pasal 12

(1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir. (5) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, pengurusan diajukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usul perpanjangan dan pengurusan kehilangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya. (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS: a. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku; b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan c. melakukan . . . c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 18

(1) Dalam melakukan operasional penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dengan cara: a. menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing; c. mendapat bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan dari Penyidik POLRI; d. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani; f. memberitahukan mengenai penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan ke Penuntut Umum; g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang ditangani; dan h. mengundang Penyidik POLRI dalam rapat berkala PPNS. (2) Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dibawah pengawasan bersama antara Walikota dan POLRI. (3) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pelaksanaan gelar perkara; b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara; c. melaksanakan supervisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS; d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala. Pasal 19 . . .

Pasal 19

(1) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di SKPD. (2) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SKPD. (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS. (4) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 20

(1) PPNS dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti. (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan. (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam laporan kejadian dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemotretan dan diikat menurut jenisnya masing-masing, diberi label, serta disegel. (5) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan. (6) Dalam hal penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memungkinkan, penyimpanan dapat dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita. (7) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS. BAB VII . . .

BAB VIII

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

Koreksi

(1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. (2) PPNS dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip- prinsip: a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab; b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya; c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 23

PPNS dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS meliputi: a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; c. mendahulukan kewajiban daripada hak; d. memperlakukan . . . d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum; e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi- saksi; h. tidak mempublikasikan teknik penyidikan; i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia; k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 24

Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib: a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah; b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 25

(1) Penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. (2) Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas dan wewenang: a. memantau pelaksanaan tugas PPNS; b. memeriksa pelanggaran PPNS; c. MENETAPKAN ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan d. memberikan rekomendasi kepada Walikota. (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat, dan Unsur Bagian Hukum dan HAM. (4) Tim . . . (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (5) Anggota Tim Kehormatan Kode Etik unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal berjumlah 2 (dua) orang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

BAB XIII

Pasal 33

BAB XIV

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36