Koreksi Pasal 17

(1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya. (2) Dalam melakukan penyidikan, PPNS: a. menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku; b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta sikap yang tidak emosional; dan c. melakukan . . . c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.