PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum Usaha Depot Air Minum

PERDA Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian disingkat menjadi DPMTPSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 7. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik INDONESIA baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi. 8. Orang atau Badan adalah seseorang atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 9. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. 10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pemohon adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini. 12. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, untuk tujuan keuntungan dan/atau laba. 14. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 15. Bahan Tara Pangan (food grade) adalah bahan yang aman digunakan untuk mewadahi pangan. 16. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60˚C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan. 17. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum. 18. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi. 19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan. 20. Tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. 21. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang menerangkan bahwa Depot Air Minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi. 22. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada Depot Air Minum untuk melayani konsumen.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap DAM wajib: a. menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standarisasi air untuk keperluan Higiene sanitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan b. memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam penyelenggaraan air minum. (2) Untuk menjamin Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DAM wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Air baku DAM berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), mata air pegunungan atau sumber air bersih yang aman, terlindung, serta jauh dan bebas dari sumber atau bahan pencemar Air sesuai standar air baku dan air minum. (2) Standar air baku dan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. air yang akan menjadi air baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas standar air secara fisik, kimia dan bakteriologi yang termuat dalam parameter kualitas air sebelum digunakan dan/atau dijual sebagai air baku DAM; b. pengangkutan air baku memiliki surat jaminan pasok air baku; c. kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat beracun ke dalam air/harus tara pangan; d. ada bukti tertulis/sertifikat sumber air; e. pengangkutan air baku paling lama 12 (dua belas) jam sampai ke depot air minum dan selama perjalanan dilakukan desinfeksi; dan f. kualitas Air Minum yang dihasilkan memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum.

Pasal 8

(1) Air baku dan atau air hasil produksi DAM wajib dilakukan pengawasan kualitas air meliputi: a. pengawasan internal; dan b. pengawasan eksternal. (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penyelenggara air baku dan/atau penyelenggara Air Minum. (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Penyelenggara DAM tidak diperbolehkan mengambil dan/atau menggunakan air baku yang belum pernah diperiksa kualitas airnya secara fisik, kimia, dan bakteriologi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Higiene Sanitasi

Pasal 19

Koreksi

(1) Setiap pekerja atau penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib mentaati dan melaksanakan Higiene sanitasi perorangan. (2) Higiene sanitasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sehat dan bebas dari penyakit menular; b. tidak menjadi pembawa kuman penyakit; c. berperilaku Higiene dan sanitasi setiap melayani konsumen; d. selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen; e. menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi; f. tidak merokok setiap melayani konsumen; g. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan h. operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus Higiene sanitasi depot air minum. (3) Pelatihan atau kursus Higiene Sanitasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan yang diikuti oleh pemilik atau penyelenggara DAM serta penjamah atau tenaga kerja. (4) Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Tandon wajib terbuat dari bahan Tara Pangan (food grade), tertutup dan terlindung dari sinar matahari langsung serta rutin dibersihkan minimal 3 (tiga) bulan sekali. (2) Posisi tandon 1 (satu) lebih tinggi dari tandon 2 (dua) dan terhubung dengan kran buka tutup, dimana pada saat pengisian air baku ke Tandon 1 (satu), kran penghubung ke Tandon 2 (dua) ditutup.

Pasal 21

(1) Filter, mikrofilter dan disinfektor yang digunakan terbuat dari bahan Tara Pangan (food grade) dan tidak kedaluwarsa. (2) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pasir silika dan karbon aktif. (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di cuci setiap 10 (sepuluh) hari sekali. (4) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan berukuran 10µm, 5µm, 1µm, dan 0,5µm.

Pasal 22

(1) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi. (2) Pembersihan galon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembersihan bagian luar dan dalam galon dengan lap bersih dan sikat khusus sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya; dan b. melakukan pencucian galon sistem terbalik dengan menggunakan air hasil produksi yang steril. (3) Setiap selesai melakukan pengisian, galon wajib segera ditutup dengan tutup yang baru. (4) Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup galon.

BAB 1

Higiene Sanitasi Perorangan

Pasal 19

Koreksi

(1) Setiap pekerja atau penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib mentaati dan melaksanakan Higiene sanitasi perorangan. (2) Higiene sanitasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sehat dan bebas dari penyakit menular; b. tidak menjadi pembawa kuman penyakit; c. berperilaku Higiene dan sanitasi setiap melayani konsumen; d. selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen; e. menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi; f. tidak merokok setiap melayani konsumen; g. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan h. operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus Higiene sanitasi depot air minum. (3) Pelatihan atau kursus Higiene Sanitasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan yang diikuti oleh pemilik atau penyelenggara DAM serta penjamah atau tenaga kerja. (4) Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Tandon wajib terbuat dari bahan Tara Pangan (food grade), tertutup dan terlindung dari sinar matahari langsung serta rutin dibersihkan minimal 3 (tiga) bulan sekali. (2) Posisi tandon 1 (satu) lebih tinggi dari tandon 2 (dua) dan terhubung dengan kran buka tutup, dimana pada saat pengisian air baku ke Tandon 1 (satu), kran penghubung ke Tandon 2 (dua) ditutup.

Pasal 21

(1) Filter, mikrofilter dan disinfektor yang digunakan terbuat dari bahan Tara Pangan (food grade) dan tidak kedaluwarsa. (2) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pasir silika dan karbon aktif. (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di cuci setiap 10 (sepuluh) hari sekali. (4) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan berukuran 10µm, 5µm, 1µm, dan 0,5µm.

Pasal 22

(1) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi. (2) Pembersihan galon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembersihan bagian luar dan dalam galon dengan lap bersih dan sikat khusus sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya; dan b. melakukan pencucian galon sistem terbalik dengan menggunakan air hasil produksi yang steril. (3) Setiap selesai melakukan pengisian, galon wajib segera ditutup dengan tutup yang baru. (4) Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup galon.

Pasal 23

(1) Bangunan DAM wajib memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi. (2) Persyaratan Higiene Sanitasi Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit; b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya; c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai; d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah; e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup; f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik; g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata; h. ventilasi menjamin peredaran/pertukaran udara dengan baik; i. kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas; j. memiliki akses kamar mandi dan jamban; k. terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup ; l. terdapat tempat sampah yang tertutup; m. terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan n. bebas dari tikus, lalat, dan kecoa.

BAB V

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Pasal 24

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha DAM wajib memiliki Izin Usaha DAM. (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota. (3) Izin Usaha DAM diberikan atas nama Pemohon. (4) Dalam Izin Usaha DAM memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) DAM wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh DPMTPSP. (6) DAM wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh DPMTPSP. (7) DAM wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. (8) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen. (9) Hasil uji labolatorium air baku dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

(1) Objek Izin Usaha DAM adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum di lokasi tertentu. (2) Subjek Izin Usaha DAM adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum.

Pasal 26

(1) Permohonan Izin Usaha DAM dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab usaha. (2) Izin Usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala DPMTPSP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon; b. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; c. fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik orang pribadi atau badan; d. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar; e. asli dan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum); f. asli dan fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); g. asli dan fotocopy IUI (Izin Usaha Industri); h. asli dan fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan); i. melampirkan Surat Keterangan (Sertifikat) laik Higiene Sanitasi DAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan; j. melampirkan surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang; k. melampirkan sertifikat asli air baku terbaru dan fotocopy uji Labolatorium air terbaru dan maksimal 6 (enam) bulan terakhir; dan l. Rekomendasi dari tim teknis.

Pasal 27

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dikeluarkan surat izin usaha DAM dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. (2) Permohonan Izin usaha yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan. (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila : a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan atau tidak lengkap; b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/atau c. kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala DPMTPSP setelah mendapat rekomendasi secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Izin Usaha DAM diatur dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Izin Usaha DAM berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib melakukan heregistrasi setiap tahun. (2) Dalam melakukan heregistrasi izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan b. hasil uji labolatorium air baku. (3) Dalam hal izin usaha DAM hilang atau rusak Pemilik Izin dapat melakukan penggantian izin dengan mengajukan: a. surat permohonan; b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi; dan d. hasil uji laboratorium air baku.

Pasal 29

(1) Setiap perubahan data kepemilikan usaha DAM wajib dilaporkan oleh pemilik kepada Kepala DPMTPSP. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir pencabutan izin usaha DAM. (3) Berdasarkan formulir pencabutan izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMTPSP menerbitkan izin usaha DAM yang baru. (4) Kewajiban pelaporan perubahan data kepemilikan usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

Koreksi

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan, setelah mendapat Petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum Usaha Depot Air Minum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27