PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

PERDA Nomor 4 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Bupati adalah Bupati Subang; 4. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan; 6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang yang selanjutnya disingkat PT BPR Subang (Perseroda) yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang; 8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris; 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan; 10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 12. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 13. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah; 14. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak; 15. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya; 16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut; 17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva. Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih; 18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain; 19. Saham adalah surat bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya; 20. Saham atas nama adalah saham yang nama pemiliknya tercantum di lembar saham dan akan tercatat di perusahaan penerbit saham;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 10

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

BAB XIII

Pasal 25

BAB XIV

Pasal 26

BAB XV

Pasal 27

BAB XVI

Pasal 28

BAB XVII

Pasal 29

BAB XVIII

BAB XIX

Pasal 32