PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah

PERDA Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi : a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

BAB VII

PAKAIAN ADAT, ORNAMEN, UPACARA ADAT, SOUVENIR DAN MAKANAN KHAS

Pasal 65

Koreksi

Pemerintah Daerah Kabupaten MENETAPKAN: a. pakaian adat Daerah Kabupaten beserta kelengkapannya; b. ornamen/arsitektur khas Daerah Kabupaten pada bangunan; c. upacara adat Daerah Kabupaten; dan d. souvenir/cinderamata dan makanan khas.

Pasal 66

Koreksi

Penggunaan pakaian adat Daerah Kabupaten dikenakan pada: a. peringatan hari ulang tahun Daerah Kabupaten; b. penyelenggaraan upacara adat atau pesta adat; c. hari kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten; d. seragam sekolah peserta didik pada hari atau acara adat tertentu; dan/atau e. acara tertentu bagi masyarakat Daerah Kabupaten.

Pasal 67

(1) Setiap pembangunan bangunan/gedung publik, gedung yang sudah ada, maupun bangunan/gedung usaha milik swasta di Daerah Kabupaten wajib memiliki ornamen khas tradisional Daerah Kabupaten yang nampak dari luar dan dalam bangunan. (2) Ornamen tradisional Daerah Kabupaten yang nampak dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar atau replika alat tradisional Daerah Kabupaten. (3) Ornamen tradisional Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; dan c. penundaan pemberian layanan publik. (4) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. (5) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Upacara adat Daerah Kabupaten keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kecil kerajinan dan makanan khas Daerah Kabupaten sebagai oleh-oleh khas Daerah Kabupaten. (2) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan tempat sebagai sarana promosi souvenir/cinderamata Daerah Kabupaten kepada pengunjung. (3) Para pengelola hotel wajib menghidangkan makanan khas Daerah Kabupaten pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten. (4) Pemerintah Daerah menghidangkan makanan khas Daerah Kabupaten pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; dan c. penundaan pemberian layanan publik. (7) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan. (8) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 71

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten. (2) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bebas dari intervensi politik, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 72

Koreksi

(1) Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, budayawan, seniman, peneliti, akademisi, pakar, pengamat, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga Kebudayaan dan/atau organisasi masyarakat yang menaruh perhatian dan minat terhadap pemajuan kebudayaan. (2) Susunan keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten paling sedikit terdiri dari: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan d. Komite-Komite sesuai kebutuhan pemajuan kebudayaan. (3) Masa kepengurusan keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. (4) Anggota Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 73

(1) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki tugas: a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pemajuan Kebudayaan Daerah; b. menjaring aspirasi para pemangku kepentingan kebudayaan; c. mengamati dengan saksama berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan yang berlangsung di Daerah Kabupaten dalam kaitannya dengan pemajuan kebudayaan; d. mengusulkan program tahunan pemajuan kebudayaan Daerah; e. memperjuangkan dan menjaga kebebasan seniman dan budayawan dalam melakukan pemajuan kebudayaan; f. menjadi katalisator potensi Kebudayaan Daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan; dan g. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas setiap akhir tahun. (2) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki fungsi : a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan; b. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Bupati; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi dan/atau pertimbangan; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Daerah Kabupaten.

Pasal 74

Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki wewenang: a. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas bidang pelindungan, pengembangan/pemanfaatan/pembinaan Kebudayaan Daerah; b. memberikan masukan, pandangan, serta pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan pokok pikiran, kebijakan strategis di bidang pelindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan Kebudayaan Daerah; c. menjalin hubungan dengan lembaga kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, serta lembaga non-kebudayaan yang menaruh minat dalam pemajuan Kebudayaan pada umumnya; dan d. mewakili seniman dan budayawan dalam memperjuangkan kepentingan pemajuan Kebudayaan.

Pasal 75

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kebudayaan Daerah Karawang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi anggota, persyaratan keanggotaan, jumlah keanggotaan, penjaringan keanggotaan, pengangkatan, pengukuhan, pemberhentian, penggantian antar waktu, hak dan kewajiban anggota, tata kerja, hubungan kelembagaan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian perselisihan, dan pembiayaan serta tanggung jawab pengelolaan keuangan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah

BAB I

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB I

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

BAB VII

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

BAB VIII

Pasal 70

BAB IX

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

BAB X

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

BAB XI

Pasal 81

BAB XII

Pasal 82

BAB XIII

Pasal 83

Pasal 84

BAB XIV

Pasal 85

BAB XV

Pasal 86

BAB XVI

Pasal 87