PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa. 12. Pengangkatan Perangkat Desa adalah pengisian jabatan lowong Perangkat Desa yang dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan. 13. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia P3D adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa. 14. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa. 15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi kelengkapan syarat administrasi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. 16. Penjaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia P3D untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari penduduk desa setempat. 17. Ujian penyaringan bakal calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia P3D secara lisan dan tertulis untuk mendapatkan calon Perangkat Desa yang memiliki mengetahui, wawasan dan keterampilan kepemimpinan yang layak sebagai Perangkat Desa. 18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

BAB V

PROSES PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Koreksi

(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia P3D dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia P3D dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait. (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Panitia P3D untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon. (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 13

(1) Ujian penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia P3D paling lama 2 (dua) hari. (2) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga. (3) Pelaksanaan ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Penetapan calon dilakukan oleh Panitia P3D berdasarkan hasil ujian penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah jabatan Perangkat Desa yang lowong. (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Panitia P3D kepada Kepala Desa untuk dipertimbangkan menjadi Perangkat Desa paling lama 2 (dua) hari sejak ditetapkan sebagai calon. (4) Dalam hal jumlah calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah jabatan Perangkat Desa yang lowong, maka Panitia P3D melakukan penjaringan dan penyaringan ulang. (5) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

BAB 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon

Pasal 9

Koreksi

(1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia P3D dengan mengumumkan waktu dan syarat pendaftaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pembentukan Panitia P3D. (2) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia P3D dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. (3) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan jumlah bakal calon yang mendaftar belum cukup untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling banyak 1 (satu) kali. (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari atas persetujuan kepala Desa dan dibuatkan dalam bentuk berita acara. (5) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap belum mencukupi jabatan Perangkat Desa yang lowong maka proses tetap dilanjutkan.

Pasal 10

(1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia P3D pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp6.000,00. (enam ribu rupiah). (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 11

(1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan. (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung oleh bakal calon atau melalui kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa.

BAB VI

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

Koreksi

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dalam bentuk keputusan. (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil penyaringan dari Panitia P3D. (3) Sebelum penetapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati. (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa yang memuat hasil konsultasi mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa. (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk MENETAPKAN dan mengangkat Perangkat Desa.

Pasal 16

(1) Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya, dilantik dihadapan anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa. (3) Susunan kata sumpah atau janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA”. (4) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

Masa jabatan Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditetapkan kembali sebagai Perangkat Desa sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA BagianKesatu

Pasal 18

Koreksi

(1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; f. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa; dan g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pelanggaran kesusilaan. (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa. (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa. (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Desa. (7) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Perangkat Desa yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas sementara dalam bentuk keputusan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

(1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dalam bentuk keputusan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena: a. perangkat Desa telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan b. perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara atau pelanggaran kesusilaan. (3) Tugas dan kewenangan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas sementara berdasarkan keputusan Kepala Desa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

BAB XIII

Pasal 25

BAB XIV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28