PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

PERDA Nomor 18 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA. 6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 14. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman Modal alam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

BAB II

JENIS USAHA DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain: a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha atau bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPM.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha atau bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. termasuk skala prioritas tinggi; h. termasuk pembangunan infrastruktur; i. melakukan alih teknologi; j. melakukan industri pionir; k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; m. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Koperasi; atau n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 5

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 6

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 7

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 8

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 10

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 11

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: a. rencana tata ruang wilayah; b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 12

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 13

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 14

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan: a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas; b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi; c. memperkenalkan teknologi baru; dan d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 15

(1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di wilayah Daerah. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Pasal 16

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 17

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 18

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB Kedua

Kriteria

Pasal 4

Koreksi

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha atau bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja lokal; c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. termasuk skala prioritas tinggi; h. termasuk pembangunan infrastruktur; i. melakukan alih teknologi; j. melakukan industri pionir; k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; m. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Koperasi; atau n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 5

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 6

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 7

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 8

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 10

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 11

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberlakukan kepada Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: a. rencana tata ruang wilayah; b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 12

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 13

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 14

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan: a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas; b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi; c. memperkenalkan teknologi baru; dan d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 15

(1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di wilayah Daerah. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Pasal 16

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 17

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 18

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemberian Insentif dalam bentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Reklame sampai dengan 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun masa pajak; dan/atau b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Air Tanah sampai dengan 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun masa pajak. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi; d. penyediaan bantuan teknis; dan/atau e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 21

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a antara lain: a. peta potensi ekonomi Daerah; b. rencata tata ruang wilayah Daerah; dan c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah. (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 22

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b antara lain: a. jaringan listrik; b. jalan; c. transportasi; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan air bersih.

Pasal 23

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diarahkan kepada: a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan/atau b. sesuai dengan peruntukannya. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditujukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bimbingan teknis; b. pelatihan; c. tenaga ahli; d. kajian; dan/atau e. studi kelayakan.

Pasal 25

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP. (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

BAB Kedua

Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 20

Koreksi

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi; d. penyediaan bantuan teknis; dan/atau e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a antara lain: a. peta potensi ekonomi Daerah; b. rencata tata ruang wilayah Daerah; dan c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah. (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 22

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b antara lain: a. jaringan listrik; b. jalan; c. transportasi; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan air bersih.

Pasal 23

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diarahkan kepada: a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan/atau b. sesuai dengan peruntukannya. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditujukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bimbingan teknis; b. pelatihan; c. tenaga ahli; d. kajian; dan/atau e. studi kelayakan.

Pasal 25

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP. (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan insentif dan kemudahan Penanaman Modal, Penanam Modal mengajukan usulan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan kebutuhan kemudahan Penanaman Modal; dan b. untuk yang bukan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, usulan memuat: 1. lingkup usaha; 2. kinerja manajemen; dan 3. perkembangan usaha.

Pasal 27

(1) Bupati MENETAPKAN Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal. (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Sekretaris Daerah; b. Sekretaris : kepala bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian; c. Anggota : 1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal; 2. kepala lembaga yang menerbitkan perizinan dalam bidang usaha; 3. ketua Kamar Dagang INDONESIA Daerah (KADINDA); dan 4. Akademisi. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi; b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur; c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; d. MENETAPKAN urutan Penanam Modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; e. MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 28

Bupati MENETAPKAN Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36