PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

PERBAN Nomor 1 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. 3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus. 4. Jemaah Haji adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 5. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH. 6. Rekening Tabungan Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat RTJH adalah rekening yang dibuka oleh Jemaah Haji di BPS BPIH untuk tujuan pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus. 7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Penerimaan yang selanjutnya disebut BPS BPIH Penerima adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi penerimaan. 8. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH Operasional BPKH adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi pengelola biaya operasional BPKH. 9. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pengelola Nilai Manfaat yang selanjutnya disebut BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi untuk mengelola nilai manfaat Keuangan Haji. 10. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 11. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 12. Kas Haji Umum adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Penerima yang digunakan untuk tujuan penerimaan Keuangan Haji dan sebagai kas umum untuk tujuan pengelolaan Keuangan Haji terkait BPIH dan/atau BPIH Khusus. 13. Kas Haji adalah rekening BPKH pada BUS dan/atau UUS yang digunakan untuk menampung dana haji. 14. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. 15. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 2

Koreksi

(1) Penunjukkan BPS BPIH dilakukan oleh BPKH. (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai: a. BPS BPIH Penerima; b. BPS BPIH Operasional BPKH; dan/atau c. BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat. (3) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji.

Pasal 3

Koreksi

Penunjukkan BPS BPIH dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui proses: a. pemilihan; dan b. penetapan.

Pasal 4

(1) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUS atau UUS. (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1) BUS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. berbentuk perseroran terbatas; b. memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai BUS atau UUS; c. terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. memiliki tingkat kesehatan bank berbasis risiko minimum peringkat komposit 3 (tiga) sesuai denganself assessment dan/atau penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 6

(1) BPKH melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. dinyatakan lengkap dan sesuai; atau b. dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai. (4) Dalam hal hasil verifikasi berupa dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan proses analisis. (5) Dalam hal hasil verifikasi berupa dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, BPKH menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUS atau UUS untuk dilengkapi dan disesuaikan. (6) BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melengkapi dan/atau menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

Pasal 7

(1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai. (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. memenuhi kriteria; atau b. tidak memenuhi kriteria.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan hasil analisis berupa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diusulkan untuk memperoleh persetujuan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 9

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan setelah permohonan disetujui oleh Badan Pelaksana. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 10

BUS atau UUS yang telah ditetapkan sebagai BPS BPIH Penerima wajib: a. membuka rekening atas nama BPKH untuk kebutuhan transaksi penerimaan Keuangan Haji; b. membuka RTJH; c. menerima setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus yang dibayarkan melalui RTJH ke rekening atas nama BPKH sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. menampung dana yang dialokasikan untuk tujuan pengembalian saldo setoran untuk pembatalan, pengembalian saldo setoran BPIH Khusus, dan/atau pengembalian selisih saldo BPIH dari BPIH tahun berjalan; e. memindahkan setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus di RTJH ke rekening atas nama BPKH pada saat Jemaah Haji melakukan pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; f. memasukkan data pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus ke RTJH; g. memindahkan dana dari rekening atas nama BPKH ke RTJH; h. memindahkan dana dari rekening atas nama BPKH untuk tujuan pengembalian BPIH Khusus; i. melaksanakan instruksi BPKH mengenai pemindahan, penempatan, dan/atau investasi dana yang berada di dalam rekening atas nama BPKH; j. membayarkan nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi sesuai instruksi BPKH; k. memindahkan dana dari rekening atas nama BPKH untuk tujuan pembayaran operasional penyelenggaraan ibadah haji; l. melaksanakan seluruh instruksi BPKH untuk melakukan fungsi yang diatur dalam pasal ini; dan m. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Pasal 11

BUS atau UUS yang telah ditetapkan sebagai BPS BPIH Operasional BPKH wajib: a. membuka rekening atas nama BPKH untuk kebutuhan transaksi operasional BPKH; b. memindahkan dana untuk kebutuhan transaksi operasional BPKH sesuai dengan instruksi BPKH; c. pada akhir tahun memindahkan sisa dana di rekening atas nama BPKH sesuai dengan instruksi BPKH; d. melaksanakan seluruh instruksi BPKH untuk melakukan fungsi yang diatur dalam pasal ini; dan e. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Pasal 12

BUS atau UUS yang telah ditetapkan sebagai BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat wajib: a. membuka rekening atas nama BPKH untuk kebutuhan transaksi pengelolaan nilai manfaat Keuangan Haji; b. melaksanakan seluruh instruksi BPKH untuk melakukan fungsi yang diatur dalam pasal ini; dan c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Pasal 13

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m, Pasal 11 huruf e, dan Pasal 12 huruf c paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban sebagai BPS BPIH; b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Haji; c. bentuk sanksi dalam hal pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan; dan d. tata cara pengakhiran perjanjian kerja sama.

Pasal 14

(1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, Pasal 11 huruf d, dan Pasal 12 huruf b dapat dilakukan perubahan berdasarkan: a. permohonan; dan/atau b. penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan BPS BPIH. (2) Perubahan fungsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka penambahan fungsi. (3) Perubahan fungsi berdasarkan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka pengurangan fungsi.

Pasal 15

(1) Ketentuan mengenai permohonan sampai dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penambahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (2) Tata cara pengurangan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembukaan rekening atas nama BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan Pasal 12 huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB VI

PEMBAYARAN NILAI MANFAAT

Pasal 22

Koreksi

(1) Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (2) BPKH memberikan informasi mengenai nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Jemaah Haji melalui media atau saluran informasi yang disediakan oleh BPKH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di rekening virtual. (4) Rekening virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; dan b. nilai manfaat. (5) Jemaah Haji tidak dapat menarik saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah. (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rekening Jemaah Haji pada BPS BPIH atau melalui rekening yang ditunjuk dalam surat permohonan pengembalian dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 24

(1) Dalam hal BPIH pada tahun berjalan telah ditetapkan: a. BPKH akan menyampaikan informasi mengenai BPIH tahun berjalan; dan b. perhitungan kelebihan dan kekurangan merupakan kewenangan atau informasi milik kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. (2) Dalam hal terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Haji wajib membayar kekurangan pembayaran BPIH. (3) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencatat besaran yang dibayar oleh Jemaah Haji di RTJH dan memindahkan dana tersebut ke Kas Haji Umum atas nama BPKH.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2026 KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, Œ FADLUL IMANSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, ttd FADLUL IMANSYAH LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI FORMAT AKAD WAKALAH KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, ttd FADLUL IMANSYAH LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI FORMAT LAPORAN DAN SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN 1. Format Laporan Penempatan Keuangan Haji BANK XYZ Nomor Rekening Nama Bank Nomor Rekening Nama Bank (1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan) (dalam %) (dalam %) (DD/MM/YY) (DD/MM/YY) (DD/MM/YY) (DD/MM/YY) IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR IDR USD SAR DAU Deposito DAU IDR USD SAR LAPORAN POSISI SALDO DAN PEROLEHAN IMBAL HASIL REKENING DEPOSITO BPKH Likuiditas Nilai Manfaat VA Likuiditas Haji Khusus Deposito Setoran Awal Setoran Lunas Haji Reguler Deposito Nilai Manfaat Nilai Manfaat Nilai Manfaat VA Nominal Rekening Tujuan Setoran Awal Setoran Lunas Tanggal Jatuh Tempo Imbal hasil Pencairan Tanggal Nominal (Gross) Pajak Nominal (Nett) Rekening Tujuan Tanggal Nomor Rekening Nomor Bilyet Nominal Penempatan Jangka Waktu Penempatan Nisbah Bagi hasil BPKH Tanggal Penempatan Indicative Return (IR) No Periode : XX Januari 20XX s.d. XX Januari 20XX Jenis Haji Produk Klasifikasi Produk Mata Uang IDR - Rp 2 USD - Rp 3 SAR - SAR 4 IDR - USD 5 USD - USD dst dst - Rp LAPORAN POSISI SALDO REKENING GIRO BPKH BANK XYZ Per xx Januari 20xx Jumlah IDR Currency Saldo Jasa Giro Jumlah USD Jumlah SAR No. No. Rekening Nama Rekening 2. Format Laporan Rincian Jemaah Haji yang Mendaftar Laporan Rincian Jemaah Haji yang Mendaftar No Nama RTJH Tanggal Daftar No Validasi No Porsi 1 2 3 dst. 3. Format Laporan Daftar Nominatif (Beneficiary) Deposito Nama Jemaah Nomor RTJH Nomor Porsi Nominal Dana Setoran Awal Rupiah Setoran Lunas Rupiah Nilai Manfaat IDR Setoran Awal USD SAR Setoran Lunas USD SAR Nilai Manfaat USD SAR DAU IDR USD SAR LAPORAN DAFTAR NOMINATIF (BENEFICIARY) DEPOSITO PT. BANK XXXXX Periode : XXXX Haji Khusus DAU Beneficiary Deposito Jenis Haji Klasifikasi Produk Mata Uang No No. Bilyet Nominal Deposito No 4. Format Laporan Rasio Keuangan Syariah Induk 1 Aset Jutaan 2 Ekuitas Jutaan 3 DPK Jutaan 4 Laba/Rugi Jutaan 5 Modal Jutaan 6 Modal Inti(Tier 1) Jutaan 7 Tingkat Kesehatan (RBBR) # 8 CAR Persen (%) 9 ROE Persen (%) 10 ROA Persen (%) 11 NPF Gross Persen (%) 12 NPF Nett Persen (%) 13 FDR/LDR (untuk induk) Persen (%) 14 Financing at Risk Persen (%) 15 Short term Mismatch Persen (%) 16 Gross Revenue/ HI-1000 Persen (%) Laporan Rasio Keuangan Bulanan No Rasio Keuangan Satuan BUS UUS 5. Format Surat Penyampaian Laporan Publikasi Triwulanan KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, ttd FADLUL IMANSYAH

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

BAB IV

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32