PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERPRES Nomor 1 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang penanggulangan bencana. 2. Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 2

BAB Keempat

Unsur Pelaksana

Article 14

Correction

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Article 15

Correction

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Article 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; c. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana; e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana; f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BNPB; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan BNPB; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Article 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unsur pelaksana mempunyai fungsi: a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Article 18

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan pada tahap prabencana dan pascabencana. (2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Article 19

(1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Article 14

Correction

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Article 15

Correction

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Article 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; c. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana; e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana; f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BNPB; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan BNPB; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Article 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unsur pelaksana mempunyai fungsi: a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Article 18

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan pada tahap prabencana dan pascabencana. (2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Article 19

(1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas: a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi; c. Deputi Bidang Pencegahan; d. Deputi Bidang Penanganan Darurat; e. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; f. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; dan g. Inspektorat Utama.

BAB 3

Sekretariat Utama

Article 22

Correction

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Article 23

Correction

Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Article 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan BNPB; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran BNPB; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, persandian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPB; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 25

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah subbagian sesuai kebutuhan. (4) Bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan dukungan administrasi kepada deputi.

Article 26

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Article 27

Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan bencana.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem dan strategi; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan strategi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 29

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 4

Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Article 26

Correction

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Article 27

Correction

Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan bencana.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem dan strategi; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan strategi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 29

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Article 30

(1) Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Article 31

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

Article 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 33

(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 5

Deputi Bidang Pencegahan

Article 30

Correction

(1) Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Article 31

Correction

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

Article 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 33

(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Article 34

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh Deputi.

Article 35

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Article 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 37

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 6

Deputi Bidang Penanganan Darurat

Article 34

Correction

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh Deputi.

Article 35

Correction

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Article 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 37

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Article 38

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Deputi.

Article 39

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Article 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 41

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 7

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Article 38

Correction

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Deputi.

Article 39

Correction

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Article 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 41

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Article 42

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Deputi.

Article 43

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Article 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang logistik dan peralatan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 45

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 8

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Article 42

Correction

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Deputi.

Article 43

Correction

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Article 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang logistik dan peralatan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 45

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Article 46

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Article 47

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan BNPB.

Article 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan BNPB; b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BNPB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 49

(1) Inspektorat Utama paling banyak terdiri atas 3 (tiga) inspektorat. (2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 1 (satu) bagian yang menangani ketatatusahaan. (3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional auditor. (4) Bagian yang menangani ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

BAB 9

Inspektorat Utama

Article 46

Correction

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Article 47

Correction

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan BNPB.

Article 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan BNPB; b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BNPB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 49

(1) Inspektorat Utama paling banyak terdiri atas 3 (tiga) inspektorat. (2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 1 (satu) bagian yang menangani ketatatusahaan. (3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional auditor. (4) Bagian yang menangani ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Article 50

(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan unsur pelaksana paling banyak 3 (tiga) Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana. (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Article 51

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BNPB.

Article 52

(1) Pusat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang, 1 (satu) subbidang yang menangani ketatausahaan dan/atau kelompok jabatan fungsional. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB V

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Article 63

Correction

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau profesional.

Article 64

Correction

Kepala diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat Menteri.

Article 65

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Article 66

(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur Pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Kepala. (2) Kepala mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.

Article 67

(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala kepada PRESIDEN sejumlah 18 (delapan belas) calon anggota Unsur Pengarah. (2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk dilakukan uji kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 68

9 (sembilan) calon Anggota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan ditetapkan oleh PRESIDEN menjadi Anggota Unsur Pengarah.

Article 69

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Article 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan dan kriteria Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan BNPB.

Article 71

(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administator atau jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Article 72

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Article 73

Jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 12

Article 13

BAB Keempat

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 1

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 2

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 3

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 4

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB 5

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34