PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang MEKANISME SELEKSI, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA KONSIL KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI

PERMEN Nomor 12 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KONSIL KESEHATAN INDONESIA

Article 2

Correction

Susunan organisasi Konsil Kesehatan INDONESIA terdiri atas: a. pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA; dan b. konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Article 3

Correction

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 7 (tujuh) orang anggota. (2) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. 3 (tiga) orang dari pemerintah; b. 1 (satu) orang dari kolegium; c. 2 (dua) orang dari profesi; dan d. 3 (tiga) orang dari masyarakat.

Article 4

(1) Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b masing-masing berjumlah 1 (satu) orang. (2) Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil: a. dokter; dan b. dokter gigi. (3) Konsil masing-masing kelompok Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil: a. tenaga psikologi klinis; b. tenaga keperawatan; c. tenaga kebidanan; d. tenaga kefarmasian; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. tenaga gizi; h. tenaga keterapian fisik; i. tenaga keteknisian medis; j. tenaga teknik biomedika; dan k. tenaga kesehatan tradisional. (4) Selain konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri dapat MENETAPKAN konsil bagi kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan baru.

Article 5

(1) Menteri melakukan seleksi terhadap calon anggota Konsil Kesehatan INDONESIA. (2) Untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri MENETAPKAN panitia seleksi. (3) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. menyusun jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi; b. menyelenggarakan seleksi; dan c. melaporkan hasil seleksi.

Article 6

(1) Panitia seleksi menyelenggarakan seleksi terbuka dalam rangka memilih calon anggota konsil kesehatan INDONESIA untuk pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dan konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (2) Calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diusulkan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 2 (dua) orang; dan b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebanyak 1 (satu) orang. (3) Calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dari unsur Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan ketua Kolegium Kesehatan INDONESIA. (4) Calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dari unsur profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan perwakilan profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (5) Calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan perwakilan masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan kesehatan. (6) Calon konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan perwakilan dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Article 7

(1) Panitia seleksi mengumumkan seleksi calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dan calon anggota dari Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara terbuka kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dan anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA yang dibutuhkan dari masing-masing unsur; b. jumlah anggota konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan c. persyaratan yang harus dipenuhi; d. alamat tujuan lamaran; dan e. batas waktu pengajuan lamaran.

Article 8

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dan Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, calon harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi unsur profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian dan memiliki STR; g. tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan h. tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Article 9

(1) Usulan calon pimpinan Konsil kesehatan INDONESIA dan calon anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui panitia seleksi dengan menyertakan dokumen: a. data diri berupa: 1. daftar riwayat hidup; 2. nomor induk kependudukan; 3. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki SIP; dan 4. surat keterangan catatan kepolisian. b. surat pernyataan kesediaan; c. surat keterangan yang menyatakan mengenai unsur yang diwakili; d. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan; dan/atau e. bagi pelamar yang merupakan pegawai negeri sipil menyertakan: 1. surat pernyataan kesediaan diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji; dan 2. surat keputusan kepangkatan terakhir. (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA yang berasal dari unsur profesi menyertakan surat pernyataan pernah melakukan praktik keprofesian dan memiliki STR.

Article 10

(1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan dan dokumen.

Article 11

(1) Panitia seleksi melakukan seleksi kompetensi terhadap usulan yang telah memenuhi kesesuaian persyaratan dan dokumen berdasarkan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penilaian kompetensi manajerial; b. sosio kultural; dan c. teknis bidang kesehatan.

Article 12

(1) Berdasarkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, panitia seleksi menyampaikan daftar calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dan calon anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan peringkat kepada Menteri. (2) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan.

Article 13

(1) Berdasarkan penyampaian hasil seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri melakukan tindak lanjut: a. mengusulkan calon pimpinan Konsil kesehatan INDONESIA kepada PRESIDEN, sebanyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan; dan b. MENETAPKAN anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (2) Ketentuan jumlah calon pimpinan Konsil kesehatan INDONESIA yang diusulkan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi seleksi untuk calon pimpinan Konsil kesehatan INDONESIA dari unsur Kolegium.

Article 14

(1) Pengusulan calon pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti anggota Konsil kesehatan INDONESIA periode berjalan berakhir. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan bahwa usulan pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin Konsil Kesehatan INDONESIA dalam pelaksanaan dukungan peningkatan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada: a. Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. Kolegium Kesehatan INDONESIA; dan c. Majelis Disiplin Profesi.

Article 16

Penyelenggaraan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi: a. perencanaan kegiatan konsil kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Kolegium Kesehatan INDONESIA dan Majelis Disiplin Profesi; b. penyusunan dan penetapan kebijakan internal dan standardisasi pelaksanaan tugas Konsil kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan Majelis Disiplin Profesi; c. pelaksanaan tugas Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan Majelis Disiplin Profesi; d. fasilitasi dukungan teknis pelaksanaan tugas Konsil kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tugas Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; f. pembinaan dan pengawasan Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; g. penyusunan laporan pelaksanan tugas Konsil masing- masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Kolegium Kesehatan INDONESIA dan Majelis Disiplin Profesi; dan h. perencanaan dukungan kebutuhan sumber daya manusia dan tata kelola administrasi Konsil kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Kolegium Kesehatan INDONESIA dan Majelis Disiplin Profesi.

BAB Kedua

Mekanisme Seleksi

Article 5

Correction

Article 6

Correction

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Tata Kerja

Article 15

Correction

Article 16

BAB III

KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA

Article 17

Correction

(1) Susunan keanggotaan Kolegium Kesehatan INDONESIA, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Kolegium sebagai anggota. (2) Ketua Kolegium Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan INDONESIA.

Article 18

Correction

(1) Menteri melakukan seleksi terhadap calon anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk penetapan Kolegium Kesehatan INDONESIA. (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri MENETAPKAN panitia seleksi. (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terbuka, meliputi: a. menyusun jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi; b. menyelenggarakan seleksi; dan c. melaporkan hasil seleksi.

Article 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki STR; g. tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan h. tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Article 20

(1) Seleksi calon anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA didahului dengan pemilihan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai disiplin ilmu kesehatan masing- masing untuk menentukan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang bakal calon dari Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan. (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kolegium Kesehatan INDONESIA berakhir. (3) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (4) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan visi, misi, dan program kerja dihadapan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai disiplin ilmu kesehatan masing-masing. (5) Berdasarkan penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pemilihan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai disiplin ilmu kesehatan masing-masing untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon pada kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan. (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi pada sistem informasi kesehatan nasional. (7) Hasil pemilihan calon pada kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada panitia seleksi. (8) Panitia seleksi melakukan seleksi berupa verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (9) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) panitia seleksi menyampaikan daftar nama calon sesuai dengan peringkat kepada Menteri. (10) Penyusunan daftar nama calon sesuai dengan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mempertimbangkan pengalaman calon dalam pengelolaan pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Article 21

(1) Dalam hal usulan calon anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA yang disampaikan oleh Panitia seleksi tidak memenuhi jumlah paling sedikit 3 (tiga) calon dan paling banyak 5 (lima) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Menteri dapat MENETAPKAN calon yang diusulkan atau mengembalikan kepada panitia seleksi. (2) Dalam hal Menteri mengembalikan usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan mengusulkan kembali bakal calon sesuai ketentuan dalam Pasal 20.

Article 22

(1) Berdasarkan usulan daftar nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9), Menteri MENETAPKAN ketua, wakil ketua, serta anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA. (2) Ketua, wakil ketua, serta anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan sebagai ketua kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan. (3) Ketua kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk susunan organisasi.

Article 23

(1) Kolegium Kesehatan INDONESIA memiliki tugas melakukan koordinasi pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kolegium Kesehatan INDONESIA menjalankan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kolegium tiap disiplin ilmu Kesehatan; b. evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kolegium tiap disiplin ilmu Kesehatan; dan c. koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan Kolegium Kesehatan INDONESIA dan kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan.

BAB Kedua

Mekanisme Seleksi

Article 18

Correction

Article 19

Correction

Article 20

Article 21

Article 22

BAB IV

MAJELIS DISIPLIN PROFESI

Article 24

Correction

(1) Dalam rangka penegakan disiplin profesi, Menteri membentuk Majelis Disiplin Profesi. (2) Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri melalui Konsil Kesehatan INDONESIA. (3) Majelis Disiplin Profesi dibentuk untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan INDONESIA dalam peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Article 25

Correction

(1) Susunan organisasi Majelis Disiplin Profesi terdiri atas: a. pimpinan Majelis Disiplin Profesi yang merangkap anggota; dan b. anggota Majelis Disiplin Profesi. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; dan b. 1 (satu) orang wakil ketua. (3) Anggota Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 7 (tujuh) orang.

Article 26

(1) Pimpinan dan anggota Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berasal dari unsur: a. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sebanyak 3 (tiga) orang; b. profesi, sebanyak 2 (dua) orang; c. perwakilan dari fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 1 (satu) orang; d. ahli hukum, sebanyak 1 (satu) orang; dan e. masyarakat, sebanyak 2 (dua) orang. (2) Perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Menteri.

Article 27

(1) Menteri membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota Majelis Disiplin Profesi. (2) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi; b. menyelenggarakan seleksi; dan c. melaporkan hasil seleksi.

Article 28

(1) Panitia seleksi mengumumkan seleksi calon anggota Majelis Disiplin Profesi dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e secara terbuka kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Majelis Disiplin Profesi berakhir. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah Majelis Disiplin Profesi yang dibutuhkan dari masing-masing unsur; b. persyaratan yang harus dipenuhi; c. alamat tujuan lamaran; dan d. batas waktu pengajuan lamaran.

Article 29

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Disiplin Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berkelakuan baik; e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat; f. bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, pernah melakukan praktik keprofesian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki STR; g. bagi ahli hukum, pernah memiliki pengalaman di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; h. tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum; dan i. tidak merangkap jabatan yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Article 30

(1) Pengusulan calon anggota Majelis Disiplin Profesi diajukan kepada panitia seleksi paling lama 2 (dua) bulan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi menyampaikan daftar nama calon sesuai dengan peringkat kepada Menteri. (4) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sesuai jumlah kebutuhan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (5) Berdasarkan penyampaian daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri MENETAPKAN anggota Majelis Disiplin Profesi.

Article 31

(1) Majelis Disiplin Profesi mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; c. penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d. pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan e. pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan pasien. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Disiplin Profesi tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara Pengadu, Teradu, pasien, dan/atau kuasanya.

Article 32

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi memeriksa dan MEMUTUSKAN setiap pengaduan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Ketua Majelis Disiplin Profesi atas nama Menteri MENETAPKAN tim pemeriksa yang bersifat ad hoc. (2) Unsur tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya merupakan pimpinan atau anggota Majelis Disiplin Profesi.

Article 33

Tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Mekanisme Seleksi

Article 27

Correction

Article 28

Correction

Article 29

Article 30

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU

Article 34

Correction

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA ditetapkan dan diangkat oleh PRESIDEN. (2) Anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi ditetapkan dan diangkat oleh Menteri.

Article 35

Correction

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun. (2) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 4 (empat) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Article 36

(1) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing- masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, diberhentikan sementara selama menjadi anggota Konsil Kesehatan INDONESIA tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing- masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian yang terkait dengan masa kerja pegawai sipil negara.

Article 37

Bagi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pembinaan kepegawaiannya tetap dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 38

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi berhenti atau diberhentikan karena: a. berakhir masa jabatan; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah republik INDONESIA; e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus- menerus selama 3 (tiga) bulan; f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau g. tidak berkinerja dengan baik. (2) Pemberhentian karena tidak berkinerja dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap pelaksanaan kinerja pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi. (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada akhir masa jabatan dan secara insidentil dalam hal diperlukan. (4) Sekretaris menghimpun hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaporkan kepada Menteri.

Article 39

(1) Pemberhentian pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA ditetapkan oleh PRESIDEN atas usulan Menteri. (2) Pemberhentian anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA dan Majelis Disiplin Profesi ditetapkan oleh Menteri.

Article 40

Pemberhentian pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi sebelum masa bakti berakhir, disertai dengan dokumen pendukung meliputi: a. surat pernyataan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b; b. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang, untuk pemberhentian karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c; c. surat keterangan bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik INDONESIA dari pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d; d. surat keterangan tidak mampu lagi melakukan tugas dari dokter atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e; e. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f; dan/atau f. surat keterangan hasil evaluasi kinerja yang diterbitkan oleh Menteri dalam hal pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi tidak berkinerja dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g.

Article 41

Article 42

(1) Pegawai negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi, kembali kepada instansi induknya jika belum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing- masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh instansi induknya jika telah mencapai batas usia pensiun. (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 43

(1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA yang diberhentikan karena alasan selain berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, PRESIDEN dapat mengangkat anggota pengganti antarwaktu atas usul Menteri. (2) Untuk mengisi kekosongan anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, atau anggota Majelis Disiplin Profesi, yang diberhentikan karena alasan selain berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Menteri dapat mengangkat anggota pengganti antarwaktu. (3) Masa jabatan pimpinan atau anggota pengganti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan atau anggota yang digantikan. (4) Calon pimpinan atau anggota pengganti antarwaktu harus berasal dari unsur yang sama dengan pimpinan atau anggota yang digantikan. (5) Pimpinan atau anggota pengganti antarwaktu dapat diusulkan kembali menjadi pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, atau anggota Majelis Disiplin Profesi, untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini. (6) Dalam hal sisa masa jabatan pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA kurang dari 6 (enam) bulan, Menteri tidak mengusulkan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Dalam hal sisa masa jabatan anggota Konsil masing- masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi kurang dari 6 (enam) bulan, tidak dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB Kesatu

Pengangkatan

Article 34

Correction

Article 35

Correction

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun. (2) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 4 (empat) tahun sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

Article 36

Article 37

BAB Kedua

Pemberhentian

Article 38

Correction

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi berhenti atau diberhentikan karena: a. berakhir masa jabatan; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah republik INDONESIA; e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus- menerus selama 3 (tiga) bulan; f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau g. tidak berkinerja dengan baik. (2) Pemberhentian karena tidak berkinerja dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap pelaksanaan kinerja pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi. (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada akhir masa jabatan dan secara insidentil dalam hal diperlukan. (4) Sekretaris menghimpun hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaporkan kepada Menteri.

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

BAB VI

KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI KONSIL KESEHATAN INDONESIA, KOLEGIUM KESEHATAN INDONESIA, DAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI

Article 44

Correction

(1) Semua unsur organisasi Konsil Kesehatan INDONESIA, Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan Majelis Disiplin Profesi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib bekerja sama di bawah koordinasi ketua Konsil Kesehatan INDONESIA. (2) Semua unsur organisasi Konsil Kesehatan INDONESIA, Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan Majelis Disiplin Profesi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dalam lingkungan masing-masing, dalam hubungan dengan Kementerian Kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. (3) Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif, dan efisien baik antar Konsil Kesehatan INDONESIA, Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan Majelis Disiplin Profesi maupun dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan serta dengan lembaga terkait. (4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat: a. pleno; b. pimpinan; c. konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; d. Kolegium Kesehatan INDONESIA; e. Majelis Disiplin Profesi; dan f. rapat lain yang dianggap perlu. (5) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan interoperabilitas data dan informasi.

Article 45

(1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Konsil Kesehatan INDONESIA. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, ketua dan wakil ketua Kolegium Kesehatan INDONESIA, serta ketua dan wakil ketua Majelis disiplin Profesi. (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MEMUTUSKAN: a. penetapan kebijakan internal Konsil Kesehatan INDONESIA; b. pembahasan dan penetapan perencanaan kegiatan; c. penyusunan dan penetapan laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris; dan/atau d. tugas lain yang dianggap perlu dalam pengambilan keputusan. (4) Pengambilan keputusan pada rapat pleno dinyatakan sah jika memenuhi kuorum dengan peserta paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam dua minggu.

(1) Pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi yang menjadi tersangka atau terdakwa diberhentikan sementara. (2) Pemberhentian sementara pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN atas usulan Menteri. (3) Pemberhentian sementara anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (4) Dalam hal pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, pemberhentian sementara dicabut. (5) Pencabutan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan: a. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (6) Dalam hal diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA dan anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas; dan b. anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi tidak mendapatkan honorarium, fasilitas perjalanan dinas, dan jaminan sosial. (7) Dalam hal pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, dan anggota Majelis Disiplin Profesi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada ketua Konsil Kesehatan INDONESIA dan/atau Sekretaris. (8) Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ketua Konsil Kesehatan INDONESIA dan/atau Sekretaris mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA kepada PRESIDEN melalui Menteri. (9) Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ketua Konsil Kesehatan INDONESIA dan/atau Sekretaris mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, atau Majelis Disiplin Profesi kepada Menteri. (10) Setelah pengaktifan kembali, hak keuangan atau honorarium yang tidak didapatkan selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan kepada pimpinan Konsil Kesehatan INDONESIA, anggota Konsil masing-masing kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, anggota Kolegium Kesehatan INDONESIA, atau anggota Majelis Disiplin Profesi.