PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

PERDA Nomor 3 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Pasar Jaya. 8. Direktur adalah Direktur Pasar Jaya. 9. Dewan Pengawas adalah organ Pasar Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan. 10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan. 11. Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar yang merupakan alat produksi perusahaan. 12. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Pasar Jaya untuk memperdagangkan barang/jasa. 13. Sarana Perpasaran adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mendukung pelayanan perpasaran kepada masyarakat. 14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PENGEMBANGAN USAHA

Article 4

Correction

Pasar Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk: a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya; b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah; c. membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahan yang balk; d. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah; e. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Pedagang Pasar; f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan g. meningkatkan pendapatan ash i Daerah.

Article 5

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasar Jaya dapat melakukan kegiatan usaha meliputi: a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Sarana Perpasaran; b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area Pasar; c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar; d. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi Pasar kepada Pedagang dan konsumen; dan e. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan. (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Jaya melakukan: a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta; b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; c. pembentukan anak perusahaan dan/atau merniliki saham pada perusahaan lain; dan d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di dalam area Pasar. (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM.

BAB 1

Pengangkatan

Article 10

Correction

(1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Pasar Jaya dilakukan oleh Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan i orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Pasar Jaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku KPM. (3) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan dapat ditambah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan kajian independen. (5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams mendapat persetujuan Gubernur selaku KPM. (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengawasi kegiatan operasional Pasar Jaya; b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur selaku KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur selaku KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi; d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur selaku KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Pasar Jaya; f. meminta penjelasan dan i Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Pasar Jaya; g. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; h. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan i. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Article 12

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Pasar Jaya; b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya; c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi; d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; dan f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

BAB 1

Pengangkatan

Article 17

Correction

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku KPM. (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan i pegawai Pasar Jaya atau tenaga profesional yang berkompeten. (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempupyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut menegnai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 18

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Gubernur selaku KPM. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1(satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah. (4) Direktur Utama diangkat dan i salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 19

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali : a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan / atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Article 20

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Pasar Jaya mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin dan mengendalikan jalannya Pasar Jaya sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Gubernur selaku KPM melalui Dewan Pengawas; c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan; d.' melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai; e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan; f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan; g. menyelenggarakan administrasi perusahaan; h. mewakili Pasar Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan; i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; dan j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Article 21

(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi. (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwerlang bertindak atas nama Direksi. (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Gubernur selaku KPM. (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Pasar Jaya dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur selaku KPM.

Article 22

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut: a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. MENETAPKAN gaji dan tunjangan pegawai; c. menandatangani laporan keuangan perusahaan; d. menandatangani ikatan hukum yang dilalcukan dengan pihak lain; e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha; f. MENETAPKAN besaran tarif dan jenis sumber penerimaan; g. MENETAPKAN tempat-tempat sebagai Pasar, penambahan, perubahan, peruntukan, tata ruang, desain, dan bentuk tempat dalam area Pasar; h. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Pasar Jaya; i. MENETAPKAN kegiatan yang dapat terintegrasi dengan pasar baik berupa bangunan perkantoran, hotel, apartemen sewa, rumah susun sewa, sarana olahraga dan gedung serbaguna serta bangunan lainnya yang mendukung pengembangan fungsi pasar; MENETAPKAN penggunaan/pemakaian hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha; k. MENETAPKAN jam buka dan jam tutup Pasar serta batas wilayah Pasar; 1. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area Pasar; dan m. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya balk secara langsung maupun tidak secara langsung menudukung kegiatan perpasaran.

Article 23

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dan i Gubernur selaku KPM meliputi : a. memindahtangankan aset Pasar Jaya; b. mengadakan perjanjian kerja sama dengan penjaminan asset Pasar Jaya; c. likuidasi area Pasar; d. pembentukan anak perusahaan; dan e. pemilikan saham pada perusahaan lain.

Article 24

• (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku KPM.

BAB 2

Tugas dan Wewenang

Article 20

Correction

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Pasar Jaya mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin dan mengendalikan jalannya Pasar Jaya sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Gubernur selaku KPM melalui Dewan Pengawas; c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan; d.' melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai; e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan; f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan; g. menyelenggarakan administrasi perusahaan; h. mewakili Pasar Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan; i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; dan j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Article 21

(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi. (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwerlang bertindak atas nama Direksi. (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Gubernur selaku KPM. (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Pasar Jaya dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur selaku KPM.

Article 22

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut: a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. MENETAPKAN gaji dan tunjangan pegawai; c. menandatangani laporan keuangan perusahaan; d. menandatangani ikatan hukum yang dilalcukan dengan pihak lain; e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha; f. MENETAPKAN besaran tarif dan jenis sumber penerimaan; g. MENETAPKAN tempat-tempat sebagai Pasar, penambahan, perubahan, peruntukan, tata ruang, desain, dan bentuk tempat dalam area Pasar; h. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Pasar Jaya; i. MENETAPKAN kegiatan yang dapat terintegrasi dengan pasar baik berupa bangunan perkantoran, hotel, apartemen sewa, rumah susun sewa, sarana olahraga dan gedung serbaguna serta bangunan lainnya yang mendukung pengembangan fungsi pasar; MENETAPKAN penggunaan/pemakaian hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha; k. MENETAPKAN jam buka dan jam tutup Pasar serta batas wilayah Pasar; 1. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area Pasar; dan m. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya balk secara langsung maupun tidak secara langsung menudukung kegiatan perpasaran.

Article 23

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dan i Gubernur selaku KPM meliputi : a. memindahtangankan aset Pasar Jaya; b. mengadakan perjanjian kerja sama dengan penjaminan asset Pasar Jaya; c. likuidasi area Pasar; d. pembentukan anak perusahaan; dan e. pemilikan saham pada perusahaan lain.

Article 24

• (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku KPM.

Article 25

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Gubernur selaku KPM. (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau intensif pekerjaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB 4

Cuti

Article 26

Correction

• (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar/ cud panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan; c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris ; d. • cuti alasan penting; dan e. cuti sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur selaku KPM atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Article 27

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia: c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pasar Jaya; dan/atau g. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Article 28

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sampai dengan huruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Gubernur selaku KPM.

Article 29

Gubernur selaku KPM MENETAPKAN keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Article 30

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurut a, huruf b, huruf c dan hurut d, diberhentikan dengan hormat. (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 31

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Gubernur selaku KPM.

Article 32

(1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan. (2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga. (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB 5

Pemberhentian

Article 27

Correction

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia: c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pasar Jaya; dan/atau g. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Article 28

Correction

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sampai dengan huruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada Gubernur selaku KPM.

Article 29

Gubernur selaku KPM MENETAPKAN keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Article 30

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurut a, huruf b, huruf c dan hurut d, diberhentikan dengan hormat. (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 31

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Gubernur selaku KPM.

Article 32

(1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan. (2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga. (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Article 35

Correction

(1) Pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip : a. akuntabilitas; b. transparansi; c. kewajaran; d. bertanggungjawab; dan e. mandiri. (2) Pasar Jaya menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

Article 36

Correction

(1) Pasar Jaya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Pasar Jaya atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b. peningkatan pengamanan modal dan/atau aset Pasar Jaya wajib dilaporkan kepada Gubernur selaku KPM; dan c. memberikan keuntungan bagi Pasar Jaya. (3) Persyaratan kerjasama Pasar Jaya dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentua.n peraturan perundang-uridangan.

Article 37

(1) Tahun buku Pasar Jaya adalah tahun takwim. (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur selaku KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang. (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan Pasar Jaya tahun berikutnya kepada Gubernur selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Gubernur selaku KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan Pasar Jaya yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

Article 38

(1) Laporan kegiatan usaha Pasar Jaya disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Gubernur selaku KPM. (2) Direksi menyarnpaikan laporan kegiatan usaha Pasar Jaya kepada Gubernur selaku KPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Gubernur selaku KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 9

Article 33

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 4

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 5

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 3

Article 25

Article 26

BAB 4

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB 5

Article 27