PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang KERJA SAMA DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Bupati adalah Bupati Sragen. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh camat. 5. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sragen yang mengepalai wilayah kerja kecamatan. 6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Sragen. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pemerintah Desaadalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 10. KerjaSama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 11. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Desa. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 14. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar-Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Article 4

Correction

Ruang lingkup KerjaSama Desa meliputi: a. kerja sama antar-Desa; dan b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Article 5

Correction

(1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan Desa lainsesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Article 6

(1) Kerja sama antar-Desa meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau c. bidang ketentraman dan ketertiban. (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala Desa. (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan: a. pembentukan lembaga antar-Desa; b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa; c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa; d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan kawasan perdesaan; e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa. (5) Dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. (7) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerja sama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. penyelesaian perselisihan.

Article 7

Kerjasama antar-Desa dapat dilakukan antara: a. desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan b. desa dengan desa di lain Kecamatan dalam satu Daerah.

Article 8

(1) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa. (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama. (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerja sama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; h. keadaan kahar (force majeur); dan i. penyelesaian perselisihan. (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Article 9

KerjaSama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bidang: a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa; b. peningkatan pelayanan pendidikan; c. kesehatan; d. sosial budaya; e. ketentraman dan ketertiban; f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; g. tenaga kerja; h. pekerjaan umum;dan i. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang KERJA SAMA DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23

BAB X

Article 24

BAB XI

Article 25

BAB XII

Article 26

Article 27

BAB XIII

Article 28

Article 29