PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang JASA KONSTRUKSI

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 7. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatannya bergerak dibidang Jasa Konstruksi. 12. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. 13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 14. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 19. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi. 20. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi. 21. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. 22. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

BAB IV

STRUKTUR USAHA JASA KONTRUKSI

Article 6

Correction

Struktur usaha jasa konstruksi meliputi: a. jenis usaha jasa konstruksi; b. sifat usaha jasa konstruksi; c. klasifikasi usaha jasa konstruksi; d. layanan usaha jasa konstruksi; dan e. bentuk dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Article 7

Correction

(1) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi : a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi; b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. (2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c. (4) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Article 8

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi : a. umum; dan b. spesialis. (2) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh. (3) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Article 9

(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi : a. umum; dan b. spesialis. (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan. (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Article 11

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ayat (1) huruf b antara lain: a. instalasi; b. konstruksi khusus; c. konstruksi prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; dan e. penyewaan peralatan.

Article 12

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil.

Article 13

(1) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi : a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pengawasan; dan/atau e. manajemen penyelenggaraan konstruksi. (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi : a. survei; b. pengujian teknis; dan/atau c. analisis.

Article 14

(1) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi : a. pembangunan; b. pemeliharaan; c. pembongkaran; dan/atau d. pembangunan kembali. (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Article 15

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dalam Pasal 12 meliputi: a. rancang bangun; dan b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Article 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

Article 17

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Article 18

(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. kecil; b. menengah; dan c. besar. (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap: a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

BAB 2

Kontrak Kerja Konstruksi

Article 21

Correction

(1) Pengaturan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

Correction

(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan; c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran; g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan; l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Article 23

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kontrak Kerja Konstruksi : a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual; b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

Article 24

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan sub penyedia Jasa.

Article 25

(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa INDONESIA. (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris. (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa INDONESIA.

Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 sampai dengan 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

Article 27

(1) Penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi kegiatan: a. pembangunan; b. pengoperasian; c. pemeliharaan; d. pembongkaran; dan/atau e. pembangunan kembali. (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi. (3) Pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan : a. ketersediaan lahan baik sebagian maupun keseluruhan; b. perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Article 28

(1) Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan dan standar operasional prosedur. (2) Penyelenggaraan pengoperasian bangunan dalam penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi dilakukan sebagai bagian dari layanan terintegrasi.

Article 29

(1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan dalam rangka menjaga keandalan Bangunan Konstruksi beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan berkala.

Article 30

(1) Kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d berupa kegiatan penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya. (2) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bangunan yang memiliki kriteria: a. fungsinya tidak diperlukan lagi; b. membahayakan keselamatan umum; c. tidak memiliki izin; d. bahannya akan dipergunakan untuk keperluan lainnya; dan/atau e. telah melampaui rencana umur dan secara teknis tidak dapat diperpanjang umur layanannya. (3) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya berdasarkan kriteria risiko bahaya. (4) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah. (5) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. perencanaan; b. penetapan; dan c. pelaksanaan.

Article 31

(1) Kegiatan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi bangunan. (2) Penyelenggaraan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan : a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pelaksanaan pembangunan; dan e. pengawasannya.

BAB 3

Penyelenggaraan Usaha Pekerjaan Konstruksi

Article 27

Correction

(1) Penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi kegiatan: a. pembangunan; b. pengoperasian; c. pemeliharaan; d. pembongkaran; dan/atau e. pembangunan kembali. (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi. (3) Pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan : a. ketersediaan lahan baik sebagian maupun keseluruhan; b. perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Article 28

(1) Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan dan standar operasional prosedur. (2) Penyelenggaraan pengoperasian bangunan dalam penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi dilakukan sebagai bagian dari layanan terintegrasi.

Article 29

(1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan dalam rangka menjaga keandalan Bangunan Konstruksi beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan berkala.

Article 30

(1) Kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d berupa kegiatan penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya. (2) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bangunan yang memiliki kriteria: a. fungsinya tidak diperlukan lagi; b. membahayakan keselamatan umum; c. tidak memiliki izin; d. bahannya akan dipergunakan untuk keperluan lainnya; dan/atau e. telah melampaui rencana umur dan secara teknis tidak dapat diperpanjang umur layanannya. (3) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya berdasarkan kriteria risiko bahaya. (4) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah. (5) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. perencanaan; b. penetapan; dan c. pelaksanaan.

Article 31

(1) Kegiatan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi bangunan. (2) Penyelenggaraan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan : a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pelaksanaan pembangunan; dan e. pengawasannya.

Article 32

(1) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi : a. rancang dan bangun (design and build); dan b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. (2) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) Kontrak Kerja Konstruksi. (3) Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi pekerjaan yang : a. bersifat kompleks; atau b. pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, yang apabila tidak dilaksanakan secara terintegrasi berakibat pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (value for money) tidak tercapai.

BAB 3

Penilaian Kegagalan Bangunan

Article 38

Correction

(1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli. (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jasa Konstruksi.

Article 39

Correction

Penilai ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Warga negara INDONESIA dan berdomisili didalam wilayah INDONESIA; b. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan sub kualifikasi paling kurang ahli madya dan/atau insinyur professional madya; c. memiliki pengalaman kerja sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; d. mampu bekerja secara professional, jujur, objektif, dan independen; dan e. mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.

Article 40

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Jasa.

Article 41

(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Jasa Konstruksi.

Article 42

(1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Menteri yang mengatur tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bnagunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan.

Article 43

(1) Penyedia Jasa dan/atau pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Jasa Konstruksi.

BAB 4

Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Article 40

Correction

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Jasa.

Article 41

Correction

(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Jasa Konstruksi.

Article 42

(1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Menteri yang mengatur tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bnagunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan.

Article 43

(1) Penyedia Jasa dan/atau pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tentang Jasa Konstruksi.

BAB VIII

PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Article 48

Correction

(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh: a. orang perseorangan; dan/atau b. badan usaha. (2) Penyelenggara Jasa Konstruksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. (4) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Article 49

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Jasa Konstruksi terdiri atas: a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi; b. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi; c. Lisensi.

Article 50

(1) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi. (2) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. (3) Proses sertifikasi badan usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. (4) Proses registrasi badan usaha oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Menteri. (5) Proses registrasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya melalui mekanisme penerimaan Negara bukan pajak. (6) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Article 51

(1) Proses sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenakan biaya. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan : a. biaya pelaksana sertifikasi badan usaha; b. biaya operasional; c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan d. lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi. (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Article 52

(1) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi. (2) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang konstruksi. (4) Sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. (5) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dilakukan perubahan. (6) SKK konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlakunya.

Article 53

(1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha jasa konstruksi, kegiatan usaha jasa konstruksi diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha Jasa Konstruksi tingkat Risiko rendah; b. kegiatan usaha Jasa Konstruksi tingkat Risiko menengah; dan c. kegiatan usaha Jasa Konstruksi tingkat Risiko tinggi. (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Article 54

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai: a. Standar Nasional INDONESIA (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Article 55

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Article 56

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dapat diterbitkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah. (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (7) Dalam hal Pelaku Usaha: a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 57

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c berupa: a. NIB; dan b. lzin. (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Article 58

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (5) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Article 59

Ketentuan mengenai penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang berbasis risiko dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB Kedua

Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi

Article 49

Correction

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Jasa Konstruksi terdiri atas: a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi; b. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi; c. Lisensi.

Article 50

Correction

(1) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi. (2) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. (3) Proses sertifikasi badan usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. (4) Proses registrasi badan usaha oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Menteri. (5) Proses registrasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya melalui mekanisme penerimaan Negara bukan pajak. (6) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Article 51

(1) Proses sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenakan biaya. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan : a. biaya pelaksana sertifikasi badan usaha; b. biaya operasional; c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan d. lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi. (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Article 52

(1) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi. (2) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang konstruksi. (4) Sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. (5) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dilakukan perubahan. (6) SKK konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlakunya.

BAB Ketiga

Analisis Risiko

Article 53

Correction

(1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha jasa konstruksi, kegiatan usaha jasa konstruksi diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha Jasa Konstruksi tingkat Risiko rendah; b. kegiatan usaha Jasa Konstruksi tingkat Risiko menengah; dan c. kegiatan usaha Jasa Konstruksi tingkat Risiko tinggi. (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Article 54

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai: a. Standar Nasional INDONESIA (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Article 55

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS. (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Article 56

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dapat diterbitkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah. (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (7) Dalam hal Pelaku Usaha: a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 57

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c berupa: a. NIB; dan b. lzin. (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Article 58

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (5) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Article 59

Ketentuan mengenai penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang berbasis risiko dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI

Article 60

Correction

(1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (2) Pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan; c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau d. tertib kinerja penyedia jasa konstruksi. (5) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Article 61

(1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a meliputi : a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa; b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi; c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi. (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Article 62

(1) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b meliputi: a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah kabupaten; b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi; c. kesesuaian bentuk dan kualilikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi; d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. (2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan ` Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah kabupaten. (4) Pengawasan terhadap segmentasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Article 63

(1) Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap: a. fungsi peruntukannya; b. rencana umur Konstruksi; c. kapasitas dan beban; dan d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi. (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Article 64

Correction

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui: a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan c. forum Jasa Konstruksi.

Article 65

Correction

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan dengan cara: a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 66

(1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi. (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 67

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati sesuai kewenangannya. (2) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan. (3) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan. (4) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender. (5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta MENETAPKAN pengelola pengaduan.

Article 68

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara: a. masukan secara lisan; b. masukan secara tertulis; dan c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Article 69

(1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah. (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk : a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi. (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. media elektronik; dan/atau b. pertemuan. (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. asosiasi perusahaan; b. asosiasi profesi; c. Lembaga Pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi; d. pengguna jasa; e. penyedia jasa; f. Perguruan Tinggi/Pakar; g. pelaku rantai pasok; h. tenaga kerja konstruksi; i. pemerhati konstruksi; j. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; k. Pemanfaat produk jasa konstruksi.

Article 70

(1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi. (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Article 71

(1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Article 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan; c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran; g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan; l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan; o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang JASA KONSTRUKSI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Keenam

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 33

Article 34

Article 35

BAB Kesatu

Article 19

BAB Kedua

Article 20

BAB 1

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 2

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 3

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB 4

Article 32