PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

PERDA Nomor 6 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 12. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk berdasarkan kerja sama antar Desa untuk meningkatkan pelayanan usaha antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 15. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan. 16. Kerja Sama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 12. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang dibentuk berdasarkan kerja sama antar Desa untuk meningkatkan pelayanan usaha antar Desa yang merupakan milik 2 (dua) atau lebih Desa yang melakukan kerja sama. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 15. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan. 16. Kerja Sama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN BUM DESA

Article 5

Correction

(1) Desa dapat membentuk BUM Desa. (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat: a. bentuk organisasi; b. kepengurusan; c. hak dan kewajiban; d. permodalan; e. bagi hasil usaha; f. keuntungan dan kepailitan; g. kerjasama dengan pihak ketiga; h. mekanisme pertanggungjawaban; dan i. pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Article 6

Correction

(1) BUM Desa merupakan badan usaha berbentuk badan hukum bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna membantu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. (2) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Article 7

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa; b. potensi usaha ekonomi Desa; c. sumber daya alam di Desa; d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Article 8

(1) Pembentukan BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat termasuk penamaan BUM Desa; b. analisa kelayakan usaha; c. organisasi pengelola BUM Desa; d. modal usaha BUM Desa; dan e. AD/ART BUM Desa. (3) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk MENETAPKAN Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUM Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Article 9

Correction

(1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penasihat; b. pelaksana operasional; dan c. pengawas. (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Article 10

Correction

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya. (2) Masa jabatan Penasihat selama masa jabatan Kepala Desa. (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasihat diisi oleh penjabat Kepala Desa.

Article 11

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a wajib: a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berwenang: a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Article 12

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, tunjangan dan/atau Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Article 13

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan kesepakatan musyawarah desa. (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Pelaksana Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masyarakat Desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mempunyai jiwa wirausaha b. berdomisili dan menetap di Desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun; c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; d. pendidikan paling rendah setingkat SMU/SMK atau sederajat; e. tidak berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau tidak bekerja pada Pemerintah Desa f. batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.

Article 14

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART BUM Desa. (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan d. melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala. (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar Pengadilan; b. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; c. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 15

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: a. meninggal dunia; b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Article 16

(1) Masa bhakti Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berturut-turut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Article 17

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, tunjangan dan/atau Penghargaan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Article 18

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: a. ketua; b. wakil Ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (4) Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat Desa. (5) Persyaratan, Pemberhentian dan masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Article 19

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban, menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Article 20

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, tunjangan dan/atau Penghargaan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

BAB Kedua

Pelaksana Operasional

Article 13

Correction

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan kesepakatan musyawarah desa. (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Pelaksana Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masyarakat Desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mempunyai jiwa wirausaha b. berdomisili dan menetap di Desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun; c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; d. pendidikan paling rendah setingkat SMU/SMK atau sederajat; e. tidak berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau tidak bekerja pada Pemerintah Desa f. batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.

Article 14

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART BUM Desa. (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan d. melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala. (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar Pengadilan; b. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; c. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 15

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: a. meninggal dunia; b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Article 16

(1) Masa bhakti Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berturut-turut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Article 17

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghasilan, tunjangan dan/atau penghargaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, tunjangan dan/atau Penghargaan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BUM Desa.

BAB V

JENIS USAHA

Article 27

Correction

Jenis usaha BUM Desa antara lain: a. bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat; b. bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat; c. usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga; d. bisnis yang berproduksi atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas; e. bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha- usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa; dan f. usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.

Article 28

(1) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: a. air minum Desa; b. usaha listrik Desa; c. lumbung pangan; d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna; dan e. usaha lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa. (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi: a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUM Desa; dan f. barang sewaan lainnya. (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi: a. jasa pembayaran listrik; b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan lainnya. (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi: a. pabrik es; b. hasil pertanian; c. sarana produksi pertanian; dan d. kegiatan bisnis produktif lainnya. (5) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. (6) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Article 29

(1) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. (2) Unit usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

BAB 1

Article 21

Article 22

BAB 2

Article 22

Article 23

BAB 3

Article 23

Article 24

BAB 4

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

Article 29

BAB VI

Article 30

BAB VII

Article 31