PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 1

Umum

Article 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltek Nuklir.

Article 8

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Bagian; c. Program Studi; d. Pusat; e. UPT; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan nonakademik; b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di bidang teknologi nuklir; c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir; d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; f. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan; g. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan pemberdayaan alumni; h. pelaksanaan pengembangan mutu kegiatan akademik dan nonakademik; dan i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Article 11

(1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik; b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

Article 12

(1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu dan pengembangan akademik pengajaran, dan urusan administrasi akademik dan pengajaran. (2) Wakil Direktur Bidang Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan barang milik negara. (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni, kehumasan, kerja sama, dan pengembangan karakter dan karier.

BAB 2

Direktur dan Wakil Direktur

Article 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan nonakademik; b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di bidang teknologi nuklir; c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir; d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; f. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan; g. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan pemberdayaan alumni; h. pelaksanaan pengembangan mutu kegiatan akademik dan nonakademik; dan i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Article 11

(1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik; b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

Article 12

(1) Wakil Direktur Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu dan pengembangan akademik pengajaran, dan urusan administrasi akademik dan pengajaran. (2) Wakil Direktur Bidang Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan di bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan barang milik negara. (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan dan alumni, kehumasan, kerja sama, dan pengembangan karakter dan karier.

Article 13

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltek Nuklir yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltek Nuklir. (2) Bagian dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum.

Article 14

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara.

Article 15

Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan arsip, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

Article 17

Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Subbagian Barang Milik Negara; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 18

Subbagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, kerumahtanggaan, dan administrasi barang milik negara.

BAB 3

Bagian

Article 13

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltek Nuklir yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltek Nuklir. (2) Bagian dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum.

Article 14

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara.

Article 15

Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan arsip, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara.

Article 17

Bagian Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Subbagian Barang Milik Negara; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 18

Subbagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, kerumahtanggaan, dan administrasi barang milik negara.

Article 19

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Article 20

(1) Program studi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh Ketua Program Studi. (2) Pelaksanaan tugas program studi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dosen.

Article 21

Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

Program Studi

Article 19

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Article 20

(1) Program studi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh Ketua Program Studi. (2) Pelaksanaan tugas program studi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dosen.

Article 21

Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan unsur pelaksana di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Pusat dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Article 23

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas: a. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik; dan b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Article 24

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengembangan sistem penjaminan mutu dan pengembangan akademik; c. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; e. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu dan pengembangan akademik; dan f. pelaksanaan urusan administrasi.

Article 26

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan penelitian; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. pelaksanaan urusan administrasi.

BAB 5

Pusat

Article 22

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan unsur pelaksana di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. (2) Pusat dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Article 23

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas: a. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik; dan b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Article 24

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengembangan sistem penjaminan mutu dan pengembangan akademik; c. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; e. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu dan pengembangan akademik; dan f. pelaksanaan urusan administrasi.

Article 26

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan penelitian; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. pelaksanaan urusan administrasi.

Article 28

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Wakil Direktur yang bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh Direktur.

Article 29

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas: a. UPT Laboratorium Dasar Terpadu; b. UPT Laboratorium Terapan Terpadu; c. UPT Laboratorium Aplikasi Iptek Nuklir Terpadu; d. UPT Perpustakaan; e. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; f. UPT Bahasa; g. UPT Keteknikan, Keselamatan, dan Proteksi Radiasi; dan h. UPT Pengembangan Karakter dan Karier.

Article 30

UPT Laboratorium Dasar Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dasar terpadu.

Article 31

UPT Laboratorium Terapan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium terapan terpadu.

Article 32

UPT Laboratorium Aplikasi Iptek Nuklir Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium aplikasi nuklir dan radiasi terpadu.

Article 33

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Article 34

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 35

UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium bahasa dan layanan pengembangan kemampuan berbahasa asing.

Article 36

UPT Keteknikan, Keselamatan, dan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf g mempunyai tugas melaksanakan layanan kegiatan keteknikan, pengendalian keselamatan kerja, dan proteksi radiasi.

Article 37

UPT Pengembangan Karakter dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan tata kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, layanan psikologi, kerohanian, olah raga dan seni, dan kesehatan, serta pengelolaan dan pelayanan pengembangan karier yang meliputi tracer study, pelatihan, tempat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

BAB 6

UPT

Article 28

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Wakil Direktur yang bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh Direktur.

Article 29

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas: a. UPT Laboratorium Dasar Terpadu; b. UPT Laboratorium Terapan Terpadu; c. UPT Laboratorium Aplikasi Iptek Nuklir Terpadu; d. UPT Perpustakaan; e. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; f. UPT Bahasa; g. UPT Keteknikan, Keselamatan, dan Proteksi Radiasi; dan h. UPT Pengembangan Karakter dan Karier.

Article 30

UPT Laboratorium Dasar Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dasar terpadu.

Article 31

UPT Laboratorium Terapan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium terapan terpadu.

Article 32

UPT Laboratorium Aplikasi Iptek Nuklir Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium aplikasi nuklir dan radiasi terpadu.

Article 33

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Article 34

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 35

UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium bahasa dan layanan pengembangan kemampuan berbahasa asing.

Article 36

UPT Keteknikan, Keselamatan, dan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf g mempunyai tugas melaksanakan layanan kegiatan keteknikan, pengendalian keselamatan kerja, dan proteksi radiasi.

Article 37

UPT Pengembangan Karakter dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan tata kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, layanan psikologi, kerohanian, olah raga dan seni, dan kesehatan, serta pengelolaan dan pelayanan pengembangan karier yang meliputi tracer study, pelatihan, tempat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.