PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia

PERBAN Nomor 12 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

(1) Susunan organisasi Poltek Nuklir terdiri atas: a. Senat; b. Pemimpin; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan. (2) Struktur organisasi Poltek Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 6

(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat. (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.

Article 33

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.

Article 34

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan nonakademik.

Article 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi: a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik; c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan nonakademik; d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; e. pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan nonakademik; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur.

Article 36

(1) Dewan Pertimbangan merupakan unsur yang mempunyai tugas menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Poltek Nuklir. (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.

Article 37

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Poltek Nuklir, sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 38

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi. (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi. (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 39

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Wakil Direktur

Article 10

(1) Wakil Direktur terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik; dan b. Wakil Direktur Bidang Nonakademik. (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Article 11

(1) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang akademik dan pengajaran, penjaminan mutu dan pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Wakil Direktur Bidang Nonakademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, pengembangan karakter dan karier, dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dan barang milik negara.

Article 12

(1) Unsur organisasi di bawah pemimpin Poltek Nuklir terdiri atas unsur: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik. (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. program studi; dan b. pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit administrasi. (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Article 13

(1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Setiap Program Studi dipimpin oleh Ketua.

Article 14

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Program Studi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja program studi; b. pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran; c. penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran; d. pengoordinasian kegiatan pembelajaran; e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran; f. penyusunan laporan kegiatan pembelajaran; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 16

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala.

Article 17

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 19

(1) Unit Administrasi merupakan unit pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Unit Administrasi dipimpin oleh Kepala.

Article 20

Unit Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi akademik dan nonakademik serta koordinasi pengelolaan dan pelayanan penunjang nonakademik.

Article 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Unit Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi akademik; b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, kearsipan, keuangan, dan perlengkapan; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 22

(1) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik merupakan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik dipimpin oleh Kepala.

Article 23

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik.

Article 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja penjaminan mutu dan pengembangan akademik; b. pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran; c. pelaksanaan penilaian kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi; d. pengoordinasian pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; f. penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 25

(1) Unit Penunjang Akademik merupakan unsur penunjang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Setiap Unit Penunjang Akademik dipimpin oleh Kepala.

Article 26

Unit Penunjang Akademik terdiri atas: a. Laboratorium Terpadu; b. Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan c. Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan.

Article 27

Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium terpadu.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja; b. pengoordinasian pengelolaan dan pemberian layanan laboratorium dasar terpadu, terapan terpadu, aplikasi nuklir, dan radiasi terpadu; c. pengoordinasian pelayanan kegiatan keteknikan, pengendalian keselamatan kerja, dan proteksi radiasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 29

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan, bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja; b. pengoordinasian pengelolaan dan layanan perpustakaan; c. pengoordinasian pengelolaan dan layanan laboratorium bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian layanan pengembangan kemampuan berbahasa asing; e. pemberian layanan pengembangan sistem informasi dan komunikasi; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 31

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa.

Article 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja; b. pelaksanaan kegiatan pembinaan tata kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, layanan psikologi, kerohanian, olahraga dan seni, dan kesehatan; c. pengelolaan dan pelayanan pengembangan karier yang meliputi studi pelacakan (tracer study), pelatihan, tempat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB 3

Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Article 12

(1) Unsur organisasi di bawah pemimpin Poltek Nuklir terdiri atas unsur: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik. (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: a. program studi; dan b. pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit administrasi. (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Article 13

(1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Setiap Program Studi dipimpin oleh Ketua.

Article 14

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang teknologi nuklir.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Program Studi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja program studi; b. pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran; c. penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran; d. pengoordinasian kegiatan pembelajaran; e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran; f. penyusunan laporan kegiatan pembelajaran; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 16

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala.

Article 17

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 19

(1) Unit Administrasi merupakan unit pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Unit Administrasi dipimpin oleh Kepala.

Article 20

Unit Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi akademik dan nonakademik serta koordinasi pengelolaan dan pelayanan penunjang nonakademik.

Article 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Unit Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi akademik; b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, kearsipan, keuangan, dan perlengkapan; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 22

(1) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik merupakan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik dipimpin oleh Kepala.

Article 23

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan akademik.

Article 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja penjaminan mutu dan pengembangan akademik; b. pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran; c. pelaksanaan penilaian kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi; d. pengoordinasian pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; f. penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan akademik; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 25

(1) Unit Penunjang Akademik merupakan unsur penunjang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Setiap Unit Penunjang Akademik dipimpin oleh Kepala.

Article 26

Unit Penunjang Akademik terdiri atas: a. Laboratorium Terpadu; b. Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan c. Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan.

Article 27

Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium terpadu.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja; b. pengoordinasian pengelolaan dan pemberian layanan laboratorium dasar terpadu, terapan terpadu, aplikasi nuklir, dan radiasi terpadu; c. pengoordinasian pelayanan kegiatan keteknikan, pengendalian keselamatan kerja, dan proteksi radiasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 29

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan, bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja; b. pengoordinasian pengelolaan dan layanan perpustakaan; c. pengoordinasian pengelolaan dan layanan laboratorium bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian layanan pengembangan kemampuan berbahasa asing; e. pemberian layanan pengembangan sistem informasi dan komunikasi; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Article 31

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan karakter dan kewirausahaan mahasiswa.

Article 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja; b. pelaksanaan kegiatan pembinaan tata kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, layanan psikologi, kerohanian, olahraga dan seni, dan kesehatan; c. pengelolaan dan pelayanan pengembangan karier yang meliputi studi pelacakan (tracer study), pelatihan, tempat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB Keenam

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Article 37

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Poltek Nuklir, sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 38

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi. (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi. (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 39

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.