PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 2 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. Program Penyusunan Peraturan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 5. Naskah Urgensi adalah pokok materi muatan, maksud, dan tujuan yang akan diatur dalam peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 6. Evaluasi adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sehingga diketahui kedayagunaan, hasil guna, dan tujuan yang hendak dicapai dari suatu peraturan. 7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. 8. Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan. 9. Biro Hukum dan Kerja Sama adalah unit yang melaksanakan tugas koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pemberian advokasi, dan pengelolaan administrasi kerja sama. 10. Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan mengajukan usul rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun di lingkungan Badan.

BAB II

PERENCANAAN

Article 5

Correction

(1) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG dilaksanakan dalam program legislasi nasional. (2) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN dilakukan dalam suatu program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN.

Article 6

Correction

(1) Pemrakarsa mengajukan usul: a. perencanaan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dalam program legislasi nasional; b. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dalam program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH; dan c. Rancangan Peraturan dalam program penyusunan Peraturan PRESIDEN, secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Sekretaris Utama melaksanakan rapat koordinasi terhadap usulan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan dengan melibatkan Pemrakarsa, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyepakati: a. judul rancangan; b. urgensi tujuan penyusunan; dan c. ruang lingkup pengaturan. (4) Sekretaris Utama menyampaikan hasil rapat koordinasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan.

Article 7

(1) Kepala Badan menyampaikan Rancangan UNDANG-UNDANG kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk diusulkan dalam program legislasi nasional. (2) Kepala Badan menyampaikan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan Rancangan Peraturan PRESIDEN kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk diusulkan dalam program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (3) Mekanisme pengusulan dalam program legislasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengusulan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Dalam keadaan tertentu Kepala Badan dapat mengajukan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar program legislasi nasional, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH di luar program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN di luar program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Usulan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Article 9

Perencanaan penyusunan Peraturan Badan dilaksanakan dalam Progsun Peraturan.

Article 10

Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Article 11

(1) Pemrakarsa mengajukan usul Progsun Peraturan kepada Sekretaris Utama. (2) Usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi. (3) Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. analisis Peraturan Perundang-undangan terkait; dan c. ruang lingkup materi pengaturan. (4) Format Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 12

(1) Usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat diterima pada bulan November sebelum proses pengajuan tahun anggaran berikutnya. (2) Terhadap usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penelahaan. (3) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa untuk menyusun daftar rencana Progsun Peraturan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 13

(1) Usulan yang telah disepakati pada rapat koordinasi dimuat dalam daftar usulan Progsun Peraturan. (2) Sekretaris Utama menyampaikan daftar usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan dan penetapan oleh Kepala Badan. (3) Progsun Peraturan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. ruang lingkup pengaturan; c. Pemrakarsa; dan d. keterangan.

Article 14

(1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan berdasarkan izin prakarsa dari Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lain setelah Progsun Peraturan ditetapkan; b. adanya urgensi nasional; dan c. kebutuhan organisasi. (3) Pengajuan usul di luar Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi.

Article 15

(1) Terhadap usulan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penelaahan atas Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi. (2) Biro Hukum dan Kerja Sama menyampaikan hasil telaah kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama berupa rekomendasi menyetujui usulan atau menolak usulan izin prakarsa. (3) Dalam hal rekomendasi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyusunan. (4) Dalam hal rekomendasi menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk: a. mengajukan pada Program Penyusunan tahun berikutnya; atau b. tidak melanjutkan penyusunan Peraturan Badan atas pertimbangan hasil telaah.

BAB Kesatu

Perencanaan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN

Article 5

Correction

(1) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG dilaksanakan dalam program legislasi nasional. (2) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN dilakukan dalam suatu program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN.

Article 6

Correction

(1) Pemrakarsa mengajukan usul: a. perencanaan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dalam program legislasi nasional; b. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dalam program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH; dan c. Rancangan Peraturan dalam program penyusunan Peraturan PRESIDEN, secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Sekretaris Utama melaksanakan rapat koordinasi terhadap usulan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan dengan melibatkan Pemrakarsa, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyepakati: a. judul rancangan; b. urgensi tujuan penyusunan; dan c. ruang lingkup pengaturan. (4) Sekretaris Utama menyampaikan hasil rapat koordinasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan.

Article 7

(1) Kepala Badan menyampaikan Rancangan UNDANG-UNDANG kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk diusulkan dalam program legislasi nasional. (2) Kepala Badan menyampaikan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan Rancangan Peraturan PRESIDEN kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk diusulkan dalam program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (3) Mekanisme pengusulan dalam program legislasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengusulan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan program penyusunan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Dalam keadaan tertentu Kepala Badan dapat mengajukan usulan Rancangan UNDANG-UNDANG di luar program legislasi nasional, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH di luar program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN di luar program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Usulan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB Kedua

Perencanaan Peraturan Badan

Article 9

Correction

Perencanaan penyusunan Peraturan Badan dilaksanakan dalam Progsun Peraturan.

Article 10

Correction

Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Article 11

(1) Pemrakarsa mengajukan usul Progsun Peraturan kepada Sekretaris Utama. (2) Usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi. (3) Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. analisis Peraturan Perundang-undangan terkait; dan c. ruang lingkup materi pengaturan. (4) Format Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 12

(1) Usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat diterima pada bulan November sebelum proses pengajuan tahun anggaran berikutnya. (2) Terhadap usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penelahaan. (3) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa untuk menyusun daftar rencana Progsun Peraturan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 13

(1) Usulan yang telah disepakati pada rapat koordinasi dimuat dalam daftar usulan Progsun Peraturan. (2) Sekretaris Utama menyampaikan daftar usulan Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan dan penetapan oleh Kepala Badan. (3) Progsun Peraturan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. judul rancangan Peraturan Badan; b. ruang lingkup pengaturan; c. Pemrakarsa; dan d. keterangan.

Article 14

(1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan berdasarkan izin prakarsa dari Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lain setelah Progsun Peraturan ditetapkan; b. adanya urgensi nasional; dan c. kebutuhan organisasi. (3) Pengajuan usul di luar Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi.

Article 15

(1) Terhadap usulan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama melakukan penelaahan atas Rancangan Peraturan Badan dan Naskah Urgensi. (2) Biro Hukum dan Kerja Sama menyampaikan hasil telaah kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama berupa rekomendasi menyetujui usulan atau menolak usulan izin prakarsa. (3) Dalam hal rekomendasi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyusunan. (4) Dalam hal rekomendasi menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk: a. mengajukan pada Program Penyusunan tahun berikutnya; atau b. tidak melanjutkan penyusunan Peraturan Badan atas pertimbangan hasil telaah.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Article 16

Correction

Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Article 17

Correction

(1) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama menyusun Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG, Naskah Urgensi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan PRESIDEN dengan melibatkan Pemrakarsa dan unit kerja terkait. (2) Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi, dan/atau masyarakat. (3) Hasil penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Urgensi disampaikan Biro Hukum dan Kerja Sama kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

Article 18

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG, Naskah Urgensi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 19

(1) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama mengoordinasikan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan Naskah Akademik/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN berdasarkan Naskah Urgensi yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan membentuk tim di lingkungan Badan. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti Undang-Undangan, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi dan/atau masyarakat.

Article 20

(1) Terhadap Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG yang telah disusun oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Badan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam pelaksanaan rapat pembahasan di tingkat antarkementerian/lembaga. (2) Tata cara pembentukan panitia antarkementerian/ lembaga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 21

(1) Kepala Badan membentuk panitia antarkementerian/ lembaga dalam menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Pantia antarkementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Article 22

Pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan Rancangan Peraturan di tingkat panitia antarkementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Article 23

Tata cara penyusunan dan pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 24

(1) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan yang masuk dalam Progsun Peraturan. (2) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan dengan membentuk tim penyusunan. (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pemrakarsa. (4) Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama bertindak sebagai sekretaris tim penyusunan. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk anggota tim paling sedikit terdiri atas unsur: a. unit kerja terkait; b. Biro Hukum dan Kerja Sama; dan c. perancang Peraturan Perundang-undangan. (6) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan: a. kementerian/lembaga terkait; b. ahli hukum; c. praktisi; d. akademisi; e. organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan; dan/atau f. masyarakat.

Article 25

(1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama. (2) Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama dapat melakukan penyelarasan terhadap Rancangan Peraturan Badan. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. menyelaraskan substansi; dan b. menyelaraskan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Article 26

Dalam penyelarasan rancangan Peraturan Badan, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama dapat melibatkan: a. kementerian/lembaga terkait; b. ahli hukum; c. praktisi; d. akademisi; e. Pemrakarsa; f. organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan; dan/atau g. masyarakat.

Article 27

(1) Hasil penyelarasan penyusunan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-undangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Badan. (2) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Badan di kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Kedua

UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN

Article 17

Correction

(1) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama menyusun Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG, Naskah Urgensi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan PRESIDEN dengan melibatkan Pemrakarsa dan unit kerja terkait. (2) Penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi, dan/atau masyarakat. (3) Hasil penyusunan Naskah Akademik dan Naskah Urgensi disampaikan Biro Hukum dan Kerja Sama kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

Article 18

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UNDANG-UNDANG, Naskah Urgensi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 19

(1) Sekretaris Utama melalui Biro Hukum dan Kerja Sama mengoordinasikan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan Naskah Akademik/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN berdasarkan Naskah Urgensi yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan membentuk tim di lingkungan Badan. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti Undang-Undangan, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi dan/atau masyarakat.

Article 20

(1) Terhadap Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG yang telah disusun oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Badan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam pelaksanaan rapat pembahasan di tingkat antarkementerian/lembaga. (2) Tata cara pembentukan panitia antarkementerian/ lembaga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 21

(1) Kepala Badan membentuk panitia antarkementerian/ lembaga dalam menyusun Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Pantia antarkementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Article 22

Pembahasan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan Rancangan Peraturan di tingkat panitia antarkementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Article 23

Tata cara penyusunan dan pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG/Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Ketiga

Peraturan Badan

Article 24

Correction

(1) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan yang masuk dalam Progsun Peraturan. (2) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Badan dengan membentuk tim penyusunan. (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pemrakarsa. (4) Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama bertindak sebagai sekretaris tim penyusunan. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk anggota tim paling sedikit terdiri atas unsur: a. unit kerja terkait; b. Biro Hukum dan Kerja Sama; dan c. perancang Peraturan Perundang-undangan. (6) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan: a. kementerian/lembaga terkait; b. ahli hukum; c. praktisi; d. akademisi; e. organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan; dan/atau f. masyarakat.

Article 25

(1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama. (2) Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama dapat melakukan penyelarasan terhadap Rancangan Peraturan Badan. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. menyelaraskan substansi; dan b. menyelaraskan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Article 26

Dalam penyelarasan rancangan Peraturan Badan, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama dapat melibatkan: a. kementerian/lembaga terkait; b. ahli hukum; c. praktisi; d. akademisi; e. Pemrakarsa; f. organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan; dan/atau g. masyarakat.

Article 27

(1) Hasil penyelarasan penyusunan Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-undangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Badan. (2) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Badan di kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 35

Correction

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 880), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 36

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2025 KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ KUSWORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN FORMAT NASKAH URGENSI JUDUL RANCANGAN PERATURAN 1. Urgensi dan tujuan a. Urgensi Urgensi memuat mengenai alasan perlunya Rancangan Peraturan Badan ini disusun. b. Tujuan Tujuan yaitu memuat mengenai apa tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Badan yang akan disusun. 2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Pada pengaturan ini memuat hasil analisis terhadap Peraturan Perundan- Undangan terkait secara vertikal dan horizontal. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 3. Ruang Lingkup Pengaturan Pada bab ini mengatur mengenai ruang lingkup materi Peraturan Badan yang akan disusun. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya memuat: a. ketentuan umum (memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa); b. materi yang akan diatur; dan/atau c. lampiran (apabila diperlukan) Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama Pangkat/Gol.Ruang KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUSWORO

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB III

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Ketiga

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IV

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 28

BAB Kedua

Article 29

BAB Ketiga

Article 30

BAB V

Article 31

BAB VI

Article 32

BAB VII

Article 33

Article 34

BAB VIII

Article 35