UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UU Nomor 7 Tahun 1953

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TENTANG DAFTAR-PEMILIH

Pasal 5

(1) Untuk tiap-tiap desa disusun dan dipelihara sebuah daftar-pemilih, yang menunjukkan pemilih-pemilih, yang bertempat tinggal di desa itu. Dalam pengertian desa termasuk kelurahan, negeri marga dan satuan-satuan daerah -lain, yang untuk menjalankan UNDANG-UNDANG ini oleh Menteri Dalam Negeri disamakan dengan desa. (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar-pemilih. Jika seorang pemilih mempunyai tempat-tinggal lebih dari satu, maka ia memilih satu di antara tempat-tinggal itu.

Pasal 6

Pendaftaran pemilih-pemilih, yang berada di luar negeri, dilakukan pada Kantor Perwakilan Republik INDONESIA menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 7

Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut: a. nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada; b. umur; c. sudah/pernah/belum kawin; d. jenis laki-laki atau perempuan; e. alamat rumah; f. pekerjaan.

Pasal 8

(1) Untuk mempersiapkan bahan-bahan, yang berguna untuk penyusunan daftar-pemilih, di tiap-tiap desa diadakan pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. (2) Atas dasar bahan-bahan, yang tersebut pada ayat 1 di atas, Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih sementara, yang memuat nama-nama pemilih, yang disusun menurut abjad. (3) Daftar-pemilih sementara dibubuhi cap Kepala Desa dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pendaftaran, Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lain.

Pasal 9

(1) Pada waktu yang ditentukan dengan PERATURAN PEMERINTAH daftar-pemilih sementara diumumkan. Pengumuman ini diadakan dengan memberikan kesempatan kepada umum untuk melihat daftar itu pada Panitia Pendaftaran Pemilih, tetapi daftar itu tidak boleh dibawa ke luar kantor penyimpanannya. Kesempatan melihat daftar itu lamanya 30 hari, dimulai dari hari pengumuman daftar- pemilih sementara itu. (2) Dalam jangka waktu yang tersebut pada ayat 1 di atas, dapat diajukan usul-usul perubahan dalam daftar-pemilih sementara, baik mengenai diri pengusul sendiri maupun diri orang lain. Jika usul-usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Apabila usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara: Keputusan Panitia Pemungutan Suara dalam hal ini mengikat dan keputusan itu diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dan Panitia Pendaftaran Pemilih, supaya menyesuaikannya dengan daftar-pemilih sementara.

Pasal 10

Setelah waktu yang tersebut pada Pasal 9 ayat 1 berakhir, maka Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih dan mengirimkan daftar itu bersama-sama dengan bahan-bahan pendaftaran dan pengaduan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 11

(1) Setiap pemilih memberitahukan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan tentang hal-hal yang menyebabkan perlu diubah suatu daftar-pemilih mengenai dirinya. (2) Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan kepada Panitia

Pasal 12

Sesudah daftar-pemilih disahkan, sampai 30 hari sebelum hari permulaan pencalonan, disusun daftar-pemilih-tambahan yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 13

Panitia Pemungutan Suara menyampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih turunan daftar-pemilih dan turunan daftar-pemilih-tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara. Turunan itu disampaikan bersama-sama dengan bahan-bahan, yang tersebut dalam Pasal 10.

Pasal 14

Bentuk daftar-pemilih, cara mengisinya, cara memeliharanya dan lain-lain, yang berhubungan dengan usaha penyusunan daftar-pemilih ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB III

TENTANG DAERAH-PEMILIHAN DAN DAERAH-PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 15

(1) Untuk pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka daerah INDONESIA dibagi dalam: 1. daerah-pemilihan Jawa Timur; 2. daerah-pemilihan Jawa Tengah; 3. daerah-pemilihan Jawa Barat; 4. daerah-pemilihan Jakarta Raya; 5. daerah-pemilihan Sumatera Selatan; 6. daerah-pemilihan Sumatera Tengah; 7. daerah-pemilihan Sumatera Utara; 8. daerah-pemilihan Kalimantan Barat; 9. daerah-pemilihan Kalimantan Selatan; 10. daerah-pemilihan Kalimantan Timur; 11. daerah-pemilihan Sulawesi Utara-Tengah; 12. daerah-pemilihan Sulawesi Tenggara-Selatan; 13. daerah-pemilihan Maluku, 14. daerah-pemilihan Sunda-Kecil Timur; 15. daerah-pemilihan Sunda-Kecil Barat; 16. daerah-pemilihan Irian Barat; yang masing-masing meliputi: 1. wilayah Propinsi Jawa Timur; 2. wilayah Propinsi Jawa Tengah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. wilayah Propinsi Jawa Barat; 4. wilayah Kotapraja Jakarta Raya; 5. wilayah Propinsi Sumatera Selatan; 6. wilayah Propinsi Sumatera Tengah; 7. wilayah Propinsi Sumatera Utara; 8. Kalimantan Barat, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Barat; 9. Kalimantan Selatan, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Selatan; 10. Kalimantan Timur, yaitu wilayah Karesidenan (administratif) Kalimantan Timur; 11. wilayah Daerah Sangihe dan Talaud, Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Donggala dan Daerah Poso; 12. wilayah Daerah Luwu, Daerah Mandar, Daerah Pare-Pare, Daerah Makasar, Kota Makasar, Daerah Bone, Daerah Bonthain dan Daerah Sulawesi Tenggara; 13. wilayah Propinsi Maluku; 14. bahagian wilayah Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Karesidenan Timor dan pulau-pulau sekitarnya; 15. bahagian wilayah Propinsi Sunda-Kecil yang dahulu merupakan Karesidenan Bali dan Lombok; 16. wilayah Irian Barat. (2) Masing-masing daerah-pemilihan memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang jumlahnya seimbang dengan jumlah penduduk warganegaranya.

Pasal 16

Tiap-tiap -kecamatan merupakan daerah-pemungutan suara dari daerah-pemilihan yang melingkungi kecamatan itu. Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat-kedudukan badan penyelenggara pemilihan di daerah itu.

BAB 1

Tentang jenis dan tugas badan-badan penyelenggara pemilihan

Pasal 17

Untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diadakan sebuah badan penyelenggara pemilihan: 1. di ibu kota INDONESIA atau di tempat lain yang ditunjuk oleh PRESIDEN, dengan nama Panitia Pemilihan INDONESIA; 2. dalam tiap-tiap daerah-pemilihan di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dengan nama Panitia Pemilihan; 3. dalam tiap-tiap kabupaten di tempat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dengan nama Panitia Pemilihan Kabupaten; 4. dalam tiap-tiap daerah-pemungutan suara di tempat kedudukan Camat, dengan nama Panitia Pemungutan Suara; 5. dalam tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pasal 18

Panitia Pemilihan INDONESIA mempersiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia Pemilihan membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di dalam daerah-pemilihannya. Panitia Pemilihan Kabupaten membantu Panitia Pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia Pemungutan Suara mensahkan daftar-pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menyelenggarakan pemungutan suara. Panitia Pendaftaran Pemilih melakukan pendaftaran pemilih, menyusun daftar-pemilih dan membantu mempersiapkan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 19

Kepala Perwakilan Republik INDONESIA membentuk sebuah panitia di tempat kedudukan perwakilannya yang disebut Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan tugas menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan administrasi pemilihan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan INDONESIA terdiri dati sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak-banyaknya sembilan orang anggota. Anggota-anggota diangkat dan diperhentikan oleh PRESIDEN. Pengangkatan itu berlaku untuk masa empat tahun. PRESIDEN mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua di antara anggota-anggota.

Pasal 21

Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak- banyaknya tujuh orang anggota. Anggota-anggota diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman. Pengangkatan itu berlaku untuk masa empat tahun. Menteri Kehakiman mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua di antara anggota- anggota.

Pasal 22

Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota. Bupati karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur. Pengangkatan itu berlaku untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

(1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota. Camat karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dari daerah-kabupaten, yan melingkungi daerah Panitia Pemungutan Suara itu. Pengangkatan itu berlaku untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pemungutan suara dalam suatu daerah-pemungutan suara atau di suatu negeri di luar INDONESIA dilakukan pada beberapa tempat serentak, maka Panitia Pemilihan Kabupaten atau buat di luar INDONESIA, Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, menambah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri, sehingga pemungutan suara dilakukan dengan sah.

Pasal 24

Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota. Kepala desa karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Camat dari daerah-kecamatan, yang melingkungi daerah-desa Panitia Pendaftaran Pemilih itu. Pengangkatan itu berlaku untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Wakil-Ketua mengganti Ketua, apabila Ketua berhalangan. Jika Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan, maka yang menggantikan Ketua ialah anggota yang tertua usianya.

Pasal 26

Panitia yang tersebut dalam pasal 19 terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, di antaranya seorang Ketua.

Pasal 27

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Panitia Pemilihan INDONESIA, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan anggota-anggota Panitia Pemeriksaan, yang dimaksud dalam Pasal 104 mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) sebagai berikut: "Saya bersumpah (Saya menyatakan dan sanggup dengan sungguh-sungguh). Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga., tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga, Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik INDONESIA, Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan, Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara." (2) Cara mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB 2

Tentang susunan badan-badan penyelenggara pemilihan

Pasal 20

Panitia Pemilihan INDONESIA terdiri dati sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak-banyaknya sembilan orang anggota. Anggota-anggota diangkat dan diperhentikan oleh PRESIDEN. Pengangkatan itu berlaku untuk masa empat tahun. PRESIDEN mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua di antara anggota-anggota.

Pasal 21

Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak- banyaknya tujuh orang anggota. Anggota-anggota diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman. Pengangkatan itu berlaku untuk masa empat tahun. Menteri Kehakiman mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua di antara anggota- anggota.

Pasal 22

Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota. Bupati karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur. Pengangkatan itu berlaku untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

(1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota. Camat karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dari daerah-kabupaten, yan melingkungi daerah Panitia Pemungutan Suara itu. Pengangkatan itu berlaku untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pemungutan suara dalam suatu daerah-pemungutan suara atau di suatu negeri di luar INDONESIA dilakukan pada beberapa tempat serentak, maka Panitia Pemilihan Kabupaten atau buat di luar INDONESIA, Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, menambah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri, sehingga pemungutan suara dilakukan dengan sah.

Pasal 24

Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota. Kepala desa karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Camat dari daerah-kecamatan, yang melingkungi daerah-desa Panitia Pendaftaran Pemilih itu. Pengangkatan itu berlaku untuk waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Wakil-Ketua mengganti Ketua, apabila Ketua berhalangan. Jika Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan, maka yang menggantikan Ketua ialah anggota yang tertua usianya.

Pasal 26

Panitia yang tersebut dalam pasal 19 terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, di antaranya seorang Ketua.

Pasal 27

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Panitia Pemilihan INDONESIA, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan anggota-anggota Panitia Pemeriksaan, yang dimaksud dalam Pasal 104 mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) sebagai berikut: "Saya bersumpah (Saya menyatakan dan sanggup dengan sungguh-sungguh). Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga., tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga, Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik INDONESIA, Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan, Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara." (2) Cara mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 28

Sesuatu rapat Panitia Pemilihan INDONESIA, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggota.

Pasal 29

Panitia Pemilihan INDONESIA, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih mengambil keputusan sah dengan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. Dalam hal suara-suara sama berat, keputusan diambil dengan jalan undian.