PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani

PERMEN Nomor 26 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 2. Pembiayaan Usaha Tani adalah pemberian fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan untuk kegiatan Usaha Tani. 3. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. 4. Petani adalah warga negara INDONESIA perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 5. Badan Usaha Milik Petani adalah lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani. 6. Lembaga Perbankan adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perbankan dan Perbankan Syariah. 7. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani. 8. Kebutuhan Indikatif adalah kebutuhan biaya usaha tani dari masing-masing komoditas selama 1 (satu) siklus musim tanam atau siklus usaha. 9. Rencana Kebutuhan Usaha Tani adalah rencana kebutuhan modal kerja/operasional atau investasi Petani untuk usaha Pertanian dalam 1 (satu) periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit. 10. Siklus Musim Tanam adalah periode budi daya tanaman dalam satu musim tanam dalam 1 (satu) tahun. 11. Siklus Usaha adalah periode kegiatan suatu Usaha Tani, yang meliputi identifikasi, persiapan, pelaksanaan usaha budi daya dan hilirisasi serta evaluasi. 12. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

BAB II

KEBUTUHAN INDIKATIF

Pasal 2

Koreksi

(1) Kebutuhan Indikatif digunakan sebagai dasar bagi Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan dalam penyaluran Pembiayaan Usaha Tani. (2) Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk komoditas Pertanian subsektor: a. tanaman pangan; b. hortikultura; c. perkebunan; dan d. peternakan. (3) Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Usaha Tani pada tahapan: a. budi daya; b. panen; c. pascapanen; dan d. pengolahan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a. satuan usaha; dan/atau b. luasan tanam per hektare. (2) Satuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk Usaha Tani subsektor peternakan. (3) Luasan tanam per hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk Usaha Tani subsektor: a. tanaman pangan; b. hortikultura; dan c. perkebunan, pada tahapan budi daya. (4) Dalam hal Usaha Tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Usaha Tani pada tahapan pascapanen dan/atau pengolahan, Kebutuhan Indikatif disusun berdasarkan satuan usaha.

Pasal 4

Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun untuk pelaksanaan Usaha Tani selama 1 (satu) Siklus Musim Tanam bagi subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura atau 1 (satu) Siklus Usaha peternakan bagi subsektor peternakan.

Pasal 5

(1) Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Dalam hal terdapat Kebutuhan Indikatif lain yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan dapat mengacu pada komponen usaha komoditas yang dibutuhkan untuk Usaha Tani dengan menyesuaikan harga setempat.

Pasal 6

Kebutuhan Indikatif Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha Tani.

BAB IV

PENDAMPINGAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani, Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani difasilitasi melalui pendampingan. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan rencana kebutuhan Pembiayaan Usaha Tani; b. manajemen Usaha Tani; c. teknis Usaha Tani; dan/atau d. administrasi keuangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pendampingan penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka pengajuan pembiayaan kepada Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Pembiayaan. (2) Penyusunan rencana kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. penyusunan proposal usaha; dan b. rencana anggaran biaya. (3) Pendampingan penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas provinsi dan kabupaten/kota. (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh petugas teknis yang menangani pembiayaan.

Pasal 13

(1) Pendampingan manajemen Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b antara lain: a. manajemen sumber daya; b. manajemen pemasaran; dan c. manajemen kewirausahaan. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Pendampingan teknis Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka mengoorganisasikan faktor produksi serta memberikan produksi dan produktivitas yang diharapkan dari Usaha Tani sesuai dengan pedoman: a. cara budi daya yang baik (good agricultural practices); b. cara budi daya ternak yang baik (good farming practices); c. cara pembibitan ternak yang baik (good breeding practices); d. cara penanganan pascapanen yang baik (good handling practices); dan/atau e. cara pengolahan hasil yang baik (good manufacturing practices). (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan Dinas provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 15

(1) Pendampingan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka inklusi keuangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 16

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. pelatihan; dan/atau d. bentuk program/kegiatan lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pembinaan penyelenggaraan Pembiayaan Usaha Tani dilakukan oleh: a. Menteri; b. gubernur; dan c. bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. identifikasi jenis Usaha Tani yang dikembangkan; b. cara melaksanakan Usaha Tani yang baik; c. pemanfaatan Pembiayaan Usaha Tani; d. pelatihan manajerial Usaha Tani; dan/atau e. pelatihan analisis kelayakan Usaha Tani.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani kepada gubernur. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Teknis Komoditas, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 19

(1) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerapan dan pemberian edukasi petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani kepada bupati/wali kota. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas provinsi.

Pasal 20

(1) Pembinaan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penerapan dan pemberian edukasi petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani kepada Pengelola dan Pengguna Pembiayaan Usaha Tani. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pembiayaan Usaha Tani dilakukan oleh: a. Menteri; b. gubernur; dan c. bupati/wali kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Teknis Komoditas. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas provinsi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota.

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas: a. pemantauan; b. pelaporan; dan c. evaluasi.

Pasal 23

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan: a. terhadap jumlah Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani yang mendapatkan fasilitas Pembiayaan Usaha Tani; b. terhadap penyaluran dan pemanfaatan Pembiayaan Usaha Tani oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Pembiayaan; c. untuk memverifikasi data penyaluran Pembiayaan Usaha Tani oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Pembiayaan; dan d. untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan Pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 24

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan atas hasil pemantauan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 25

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan terhadap pelaporan atas hasil pemantauan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 26

Hasil pengawasan disampaikan secara tertulis dan berjenjang oleh: a. bupati/walikota; dan b. gubernur kepada Menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB Kedua

Pengawasan

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pembiayaan Usaha Tani dilakukan oleh: a. Menteri; b. gubernur; dan c. bupati/wali kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Teknis Komoditas. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas provinsi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota.

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas: a. pemantauan; b. pelaporan; dan c. evaluasi.

Pasal 23

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan: a. terhadap jumlah Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani yang mendapatkan fasilitas Pembiayaan Usaha Tani; b. terhadap penyaluran dan pemanfaatan Pembiayaan Usaha Tani oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Pembiayaan; c. untuk memverifikasi data penyaluran Pembiayaan Usaha Tani oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Pembiayaan; dan d. untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan Pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 24

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan atas hasil pemantauan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 25

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan terhadap pelaporan atas hasil pemantauan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 26

Hasil pengawasan disampaikan secara tertulis dan berjenjang oleh: a. bupati/walikota; dan b. gubernur kepada Menteri dan menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27