Koreksi Pasal 7

(1) Dalam rangka pengajuan permohonan Pembiayaan Usaha Tani, Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani menyusun Rencana Kebutuhan Usaha Tani. (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pertanian sesuai dengan komoditasnya. (4) Penyampaian Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk kredit atau pembiayaan program Pemerintah.