Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian T...

Pasal 2

PKS membeli TBS produksi Pekebun Mitra berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 3

(1) Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Pekebun plasma; dan b. Pekebun swadaya. (2) Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perjanjian kerja sama dengan PKS meliputi penyediaan benih, pendampingan teknis, penyuluhan, panen, dan pembelian TBS. (3) Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan perjanjian kemitraan dengan PKS paling kurang meliputi pembelian TBS.

Pasal 4

Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memiliki dokumen penguasaan tanah meliputi: a. sertifikat hak milik; b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; atau c. dasar penguasaan atas tanah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 5

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban; c. kondisi kebun, meliputi: 1. tingkat pemeliharaan; 2. persentase tenera; 3. persentase dura; dan 4. hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK; d. jangka waktu kerja sama, paling kurang: 1. 1 (satu) siklus tanam, bagi Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a; atau 2. 2 (dua) tahun, bagi Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b; e. syarat penerimaan buah di PKS; dan f. sanksi.

Pasal 6

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. hak Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra berhak atas: 1. jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan; dan 2. pembayaran TBS dari PKS sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi, dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati; b. hak PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS berhak: 1. mendapatkan pasokan TBS dari seluruh hasil produksi Pekebun Mitra sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS; dan 2. menolak TBS yang dikirim oleh pihak Pekebun Mitra dalam hal TBS tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS atau menerima TBS yang tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS melalui mekanisme pengenaan denda berupa pemotongan berat terhadap TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; c. kewajiban Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra wajib: 1. menjual TBS kepada PKS mitra, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati; dan 2. tidak menjual TBS hasil kebunnya selain kepada PKS mitra; dan d. kewajiban PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS wajib: 1. membeli TBS dari Pekebun Mitra perjanjian kerja sama, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati; 2. membayar Pekebun Mitra kerja sama melalui Kelembagaan Pekebun; dan 3. tidak membeli TBS hasil kebun dari Pekebun Mitra lain yang telah terikat perjanjian kerja sama dengan PKS lain.

Pasal 7

(1) Hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 mengacu pada: a. rendemen tabel CPO dan PK provinsi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2); dan b. Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (2) Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angka realisasi pengelolaan kebun Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya berdasarkan praktek perkebunan yang baik, berupa: a. rendemen tabel CPO tenera yang terkoreksi 90% (sembilan puluh persen); b. Rendemen CPO dura yang didasarkan pada rendemen tabel CPO tenera provinsi yang terkoreksi 81% (delapan puluh satu persen); dan c. Rendemen PK tenera dan dura yang didasarkan pada Rendemen PK tenera provinsi yang terkoreksi 110% (seratus sepuluh persen). (3) Rendemen CPO dan PK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Apabila hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, dapat dilakukan adendum atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa penggantian Rendemen CPO dan Rendemen PK berdasarkan faktor koreksi menjadi berdasarkan hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK.

Pasal 8

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diketahui oleh: a. bupati/wali kota untuk lahan budi daya objek perjanjian kerja sama dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan b. gubernur untuk lahan budi daya objek perjanjian kerja sama lintas kabupaten/kota; (2) Dalam hal lahan budi daya objek perjanjian kerja sama terletak pada wilayah lintas provinsi, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh masing-masing gubernur. (3) Gubernur atau bupati/wali kota dalam mengetahui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Koreksi

(1) Harga pembelian TBS Pekebun Mitra ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, berdasarkan hasil penghitungan: a. Indeks “K”; b. Rendemen CPO dan Rendemen PK; dan c. harga penjualan CPO dan PK. (2) Harga pembelian TBS Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS.

Pasal 10

Koreksi

(1) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari unsur: a. Dinas provinsi dan kabupaten/kota; b. PKS dan/atau asosiası pengusaha kelapa sawit; dan c. Kelembagaan Pekebun dan/atau asosiasi pekebun kelapa sawit. (2) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. (3) Tim penetapan harga pembelian TBS pada ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang penetapan harga pembelian TBS sebelum melaksanakan tugas.

Pasal 11

Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas: a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks “K” kepada Kepala Dinas provinsi; b. memastikan penghitungan besaran Indeks “K” serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun Mitra yang diusulkan oleh PKS; c. melakukan rapat penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun Mitra, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) pekan; d. mengusulkan harga pembelian TBS kepada Kepala Dinas provinsi berdasarkan hasil kesepakatan rapat penetapan harga pembelian TBS; e. mengusulkan harga pembelian Cangkang kepada Kepala Dinas provinsi berdasarkan hasil kesepakatan rapat tim penetapan harga pembelian TBS; f. melakukan pembinaan dalam penetapan harga pembelian TBS secara periodik; dan g. menyampaikan laporan: 1. perkembangan harga pembelian TBS Pekebun Mitra, volume TBS yang diolah, produksi CPO dan PK bulanan masing-masing PKS di wilayahnya; dan 2. pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS, kepada Kepala Dinas provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Besaran Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

(1) Setiap PKS yang bekerja sama dengan Pekebun Mitra menyampaikan usulan penghitungan Indeks “K” dan data dukung atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Usulan penghitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditabulasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS secara tertimbang untuk mendapatkan Indeks “K” rata-rata yang berlaku untuk wilayah yang bersangkutan.

Pasal 14

Penentuan besaran Indeks “K” dihitung menggunakan rumus penghitungan Indeks “K” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga atau institusi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (4) Biaya pengukuran rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 16

(1) Harga penjualan CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mengacu pada penjualan CPO dan PK suatu PKS mitra periode sebelumnya. (2) Dalam hal tidak terdapat penjualan CPO dan PK suatu PKS mitra periode sebelumnya dan/atau terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim penetapan harga pembelian TBS, data harga CPO dan/atau PK dapat menggunakan: a. rata-rata penjualan CPO dan/atau PK pada PKS anggota tim penetapan harga pembelian TBS; b. harga penjualan yang bersumber dari kantor Pemasaran Bersama milik BUMN; atau c. harga penjualan CPO yang bersumber Bursa CPO INDONESIA, sesuai keputusan anggota Tim penetapan harga.

Pasal 17

(1) Penentuan harga pembelian TBS Pekebun Mitra oleh PKS dihitung menggunakan rumus harga pembelian TBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Harga pembelian TBS produksi Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga pembelian di PKS.

Pasal 18

(1) Cangkang yang tidak digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pengolahan TBS oleh PKS dapat dihitung sebagai Nilai Cangkang dalam pembelian TBS produksi Pekebun Mitra jika cangkang tersebut bernilai ekonomis. (2) Nilai Cangkang dalam pembelian TBS produksi Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus Nilai Cangkang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Nilai Cangkang dalam pembelian TBS produksi Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Penentuan besaran Indeks “K” dihitung menggunakan rumus penghitungan Indeks “K” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pekebun Mitra menyerahkan TBS kepada PKS sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

Koreksi

(1) PKS menghitung berat dan melakukan sortasi terhadap TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Penghitungan dan sortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh petugas yang mewakili Pekebun Mitra. (3) Hasil penghitungan berat TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi variabel penghitungan pembayaran pembelian TBS.

Pasal 21

TBS yang diterima di PKS harus memenuhi syarat penerimaan buah di pabrik sebagai berikut: a. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen); b. tidak terdapat tandan kosong; c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter); d. jumlah buah yang telah lepas dari tandan yang dikirim ke PKS pengolahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari berat TBS yang diterima; e. tandan dan/atau buah segar yang telah lepas dari tandan dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan f. berat TBS paling sedikit 3kg (tiga kilogram) pertandan.

Pasal 22

(1) TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai denda berupa pemotongan berat. (2) Besaran denda berupa pemotongan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Koreksi

(1) PKS wajib melaporkan: a. usulan indeks “K” dan data dukung; b. harga pembelian TBS, volume TBS yang diolah, produksi CPO dan PK; c. jumlah pekebun dan luasan mitra plasma maupun swadaya, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Dinas provinsi untuk diklarifıkasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS. (2) Kepala Dinas provinsi menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur yang selanjutnya disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai rekomendasi kebijakan terhadap perizinan PKS sesuai kewenangan masing-masing. (3) PKS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan, berupa peringatan tertulis yang diberikan maksimal 2 (dua) kali dengan selang waktu 1 (satu) bulan. (4) Apabila setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKS tidak melakukan pelaporan, pemberi perizinan berusaha melakukan pencabutan perizinan berusaha sesuai kewenangan.

Pasal 24

Koreksi

(1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pembinaan penetapan dan penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra. (2) Direktur Jenderal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. pengawalan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun Mitra secara berkala. b. pelatihan dan pembinaan tim penetapan harga pembelian TBS. (3) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. fasilitasi pembentukan Kelembagaan Pekebun yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit; dan b. percepatan pembangunan kemitraan berkelanjutan oleh seluruh PKS di wilayahnya.

Pasal 25

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 26

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur: a. Direktorat Jenderal; b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; c. Dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota; d. Inspektorat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan e. dinas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, dan/atau koperasi; dan f. unsur lain yang menunjang tugas pengawasan. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim penetapan harga yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 27

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas: a. mengawasi penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra; b. menerima keluhan atau laporan pengaduan dari para pihak kemitraan; c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan para pihak kemitraan; d. mengawasi penyampaian dokumen komponen Indeks “K” dan data dukung; e. mengawasi kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pemberi izin usaha perkebunan.

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Koreksi

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perjanjian kerja sama antara PKS dengan Pekebun Mitra yang telah ada tetap berlaku sampai Perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 29

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2024 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA RUMUS PENGHITUNGAN INDEKS “K”, HARGA PEMBELIAN DAN NILAI CANGKANG A. PENGHITUNGAN INDEKS “K” Penghitungan indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta biaya penyusutan. 1. Rumus Penetapan Indeks “K” Keterangan: HTBS(P-1) : Harga TBS di PKS periode sebelumnya. HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya. HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya. RCPO(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya. RPK(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya. 2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta penyusutan PKS sebagai berikut: NO JENIS BIAYA RP/KG KETERANGAN I PENGOLAHAN Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan PKS. A Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum PKS. 2. Pengolahan limbah. B Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di PKS. 2. Gaji dan upah pegawai non staf di PKS. NO JENIS BIAYA RP/KG KETERANGAN C Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil. 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan. 3. Bahan dan alat analisa. 4. Bahan bakar dan minyak pelumas. 5. Penerangan dan air. 6. Pengangkutan dalam PKS (forklift). D Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan PKS. 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya. E Biaya Pengepakan/Kema san II PEMASARAN Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing PKS. A Sewa tangki timbun B Instalasi/Pemomp aan minyak sawit kasar C Asuransi barang/produksi D Ongkos pemuatan pelabuhan E Provisi Bank F Analisa dan sertifikat III PENGANGKUTAN KE PELABUHAN / TEMPAT TUJUAN Pengiriman dari PKS ke pelabuhan/tempat tujuan NO JENIS BIAYA RP/KG KETERANGAN IV PENYUSUTAN PKS Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan PKS Dihitung menurut harga perolehan PKS secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas PKS. V BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (BOTL) 1 - 2% A Cost Of Money (bunga dan biaya bank). 0,7% B Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi. 0,3% C 1. Biaya pembinaan kemitraan yang dikeluarkan oleh PKS. 2. Biaya transportasi anggota tetap tim penetapan harga TBS. Maks. 0,9% Maks. 0,1% anggota tetap terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan Pekebun plasma dan 1 (satu) orang perwakilan Pekebun swadaya 3. Biaya Penyusutan Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service output). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) PKS secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis. Penghitungan biaya penyusutan sebagai berikut: Keterangan: a. harga perolehan PKS dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan PKS mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan pendukungnya. b. nilai sisa dihitung berdasarkan harga PKS setelah melewati umur ekonomis dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing PKS, tetapi nilai sisa dinilai 5% (lima persen) dari nilai investasi PKS. c. perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas PKS selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan. 4. Penghitungan Besarnya Indeks “K” Penghitungan besarnya Indeks “K” dilakukan dengan melakukan penghitungan sesuai uraian sebagaimana dalam tabel berikut: No. Uraian Minyak Sawit Inti Sawit Tandan Buah Segar Keterangan Ekspor Lokal Ekspor Lokal 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Harga CPO dan PK (FOB) X x x x Harga penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya 2. Pajak dan Pungutan Ekspor X x x x Seluruh pajak/ pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK 3. Biaya Pemasaran X x x x Sesuai dengan pengeluaran riil 4. Harga CPO dan PK (FOB bersih) X x x x No. 1 dikurangi No. 2 dan No. 3 5. Pengangkutan ke pelabuhan X x x x Dihitung menurut pengeluaran riil 6. Harga bersih CPO dan PK di PKS X x x x No. 4 dikurangi No. 5 7. Rendemen ...% ...% ...% ...% Rendemen aktual di PKS 8. Harga TBS X x x x No. 6 dikali No. 7 9. Persentase volume penjualan ...% ...% ...% ...% Rata-rata presentase volume penjualan pada periode sebelumnya 10. Harga TBS rata-rata tertimbang di PKS x Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No. 8 dikali No. 9) 11. Biaya pengolahan x Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan No. Uraian Minyak Sawit Inti Sawit Tandan Buah Segar Keterangan Ekspor Lokal Ekspor Lokal 1 2 3 4 5 6 7 8 pada periode sebelumnya 12. Penyusutan x Dihitung menurut harga perolehan PKS secara proporsional 13. Nilai TBS ditimbangan PKS x No. 10 dikurangi No. 11 dan No. 12 14. Biaya Operasional tidak langsung x Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan 15. Harga TBS di PKS x No. 13 dikurangi No.14 Rumus Penghitungan Indeks “K”: B. PENGHITUNGAN HARGA PEMBELIAN TBS 1. Rumus Harga pembelian TBS produksi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun plasma HTBS(P) = K(P-1) {(HCPO(P)×RCPO(Tab))+(HPK(P)×RPK(Tab))} Keterangan: HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun Mitra di tingkat PKS dinyatakan dalam Rp/kg. K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya. HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%). RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%). Dalam hal tidak ada penjualan CPO dan/atau PK suatu PKS mitra periode sebelumnya dan/atau terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim penetapan harga pembelian TBS, data harga CPO dan/atau PK menggunakan: a. rata-rata penjualan CPO dan/atau PK pada PKS anggota tim penetapan harga pembelian TBS; b. harga penjualan yang bersumber dari kantor Pemasaran Bersama milik BUMN; atau c. harga penjualan CPO yang bersumber Bursa CPO INDONESIA; sesuai keputusan anggota Tim penetapan harga. 2. Rumus Harga Pembelian TBS Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya HTBSms = K(P-1)×((HCPO×RCPO)+(HPK×RPKakt)) Keterangan: HTBSms : Harga TBS Pekebun Mitra K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya. HCPO : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan mitra pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). HPK : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan mitra pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). RCPO : Rendemen CPO Konversi atau Hamparan dinyatakan dalam persentase (%). RPKakt : Rendemen PK Konversi atau Hamparan dinyatakan dalam persentase (%). C. PENGHITUNGAN NILAI CANGKANG Penghitungan Nilai Cangkang dalam pembelian TBS Pekebun sebagai berikut: NC = (A) × (B) Keterangan NC : Nilai Cangkang (Rp/kg) A : Sisa Cangkang yang dijual, diperhitungkan rendemen 2 - 2,5% B : Harga Cangkang Rp/kg Sehingga : Harga TBS Mitra = HTBS (tim) + NC Rendemen Cangkang didasarkan Hasil Uji Rendemen CPO, PK dan Cangkang yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap lima (5) tahun. Rendemen Cangkang merupakan berat cangkang yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100 % (seratus persen). MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TBS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENERIMAAN BUAH DIPABRIK Penghitungan pembayaran TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di PKS dengan pengenaan denda (pemotongan berat TBS), sebagai berikut: a. buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar: 50% × BM × berat TBS yang diterima Keterangan: 1. angka 50% : efisiensi yang dicapai PKS bila mengolah buah mentah. 2. BM : persentase buah sangat mentah. b. buah lewat matang didenda sebesar: 25% × (BLM – 5%) × berat TBS yang diterima Keterangan: 1. angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang. 2. BLM : persentase jumlah buah lewat matang. 3. angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan. c. tandan kosong didenda sebesar 100% × TK × berat TBS yang diterima Keterangan: TK : persentase jumlah tandan kosong. d. buah gagang panjang (BG) didenda sebesar: 1% × BG × berat TBS yang diterima Keterangan: 1. angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS. 2. BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang. e. jumlah buah yang telah lepas dari tandan yang diterima lebih kecil dari 10% didenda sebesar: 30% × (10% – X) × berat TBS yang diterima Keterangan: 1. angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan. 2. X : persentase jumlah brondolan yang dikirim. f. jumlah buah yang telah lepas dari tandan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 × berat kotor. g. TBS yang dikirim ke PKS beratnya kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70% × berat TBS yang diterima kurang dari 3 Kg per tandan. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30