PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

PERMEN Nomor 2 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. 2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 3. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 4. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh Pelapor atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti Pelanggaran. 5. Pelapor Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran. 6. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran. 7. Pegawai Kementerian Koordinator yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 8. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dan risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan. 9. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima Pelapor. 10. Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pegawai yang bertugas di Inspektorat Kementerian Koordinator untuk mengelola Pelaporan Pelanggaran. 11. Saluran Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Saluran Pelaporan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan Pelaporan Pelanggaran. 12. Sistem Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (whistleblowing system) yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem yang digunakan sebagai Saluran Pelaporan Pelanggaran dan sarana untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Pelaporan Pelanggaran. 13. Pihak Eksternal adalah setiap individu atau badan hukum baik berupa instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi lainnya yang berada di luar Kementerian Koordinator. 14. Unit Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran selanjutnya disebut Inspektorat adalah unit kerja yang secara struktural ditugaskan oleh Menteri Koordinator untuk mengelola WBS. 15. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman dan membahayakan jiwa Pelapor dan keluarganya, baik langsung maupun tidak langsung. 16. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari istri/suami dan anak dari Pelapor atau orang yang menjadi tanggungan Pelapor. 17. Penghargaan adalah apresiasi atau imbalan yang diberikan kepada Pelapor yang pelaporannya telah terbukti kebenarannya dan memenuhi syarat tertentu. 18. Penelaahan adalah proses mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa berkas Pelaporan yang masuk ke Inspektorat sebagai dasar pemberian jawaban pelaporan kepada Pelapor. 19. Pembuktian/Operasi Tangkap Tangan adalah teknik membuktikan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai dengan cara menyergap, memaksa, menangkap Pegawai dan mendapatkan barang bukti secara tiba-tiba ketika kejadian dugaan pelanggaran terjadi. 20. Pihak yang Berwenang adalah pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pembuktian tangkap tangan dan/atau memberikan perlindungan pada pelapor, terlapor dan/atau pihak terkait lainnya. 21. Tim Penelaahan adalah tim yang ditugaskan oleh Menteri Koordinator atau Inspektur Kementerian Koordinator untuk melakukan penelaahan atas pelaporan yang diterima. 22. Tim Audit adalah tim yang ditugaskan oleh Menteri Koordinator atau Inspektur Kementerian Koordinator untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas Pelaporan yang diterima. 23. Bukti Pelaporan adalah informasi, dokumen, atau barang bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mencari simpulan atas suatu Pelaporan. 24. Berkas Pelaporan adalah surat Pelaporan, daftar panduan pertanyaan, ringkasan Pelaporan, hasil cetak Pelaporan melalui media elektronik, dokumen, dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan Pelaporan yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang diberi kode “RAHASIA”.

BAB II

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 3

Koreksi

Setiap masyarakat dan/atau Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator yang mengetahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pegawai di Kementerian Koordinator dapat melaporkannya melalui WBS Kementerian Koordinator.

Pasal 4

Koreksi

Pelapor berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang disampaikan; b. memberikan keterangan tanpa tekanan; c. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses Pelaporan; d. memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian; e. memperoleh jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak ditelantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi; f. memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan; dan g. memperoleh perlindungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelapor wajib: a. melengkapi laporan yang diajukan; b. memenuhi permintaan Inspektorat untuk melengkapi bukti laporan; c. menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan melalui WBS; d. memberikan informasi yang diperlukan oleh Inspektorat dengan baik dan benar; e. beritikad baik; dan f. bersikap kooperatif.

Pasal 6

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikannya, Inspektorat memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor tersebut.

Pasal 7

Pelaporan melalui WBS Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi data dan informasi yang meliputi: a. nama asli Pelapor; b. identitas Terlapor paling sedikit memuat nama lengkap, jabatan, dan unit kerja; c. substansi Pelaporan berupa: 1. bentuk Pelanggaran; 2. pihak yang turut terlibat bila ada; 3. tempat kejadian; dan 4. waktu kejadian. d. bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan Pelanggaran berupa: 1. dokumen; 2. gambar; 3. rekaman; dan/atau 4. bukti lainnya.

Pasal 8

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pelaporan melalui WBS Kementerian Koordinator.

Pasal 9

(1) WBS Kementerian Koordinator memberikan fasilitas kepada Pelapor berupa: a. Saluran Pelaporan melalui situs resmi, aplikasi, telepon, surat, surat elektronik, dan media Saluran Pelaporan lainnya yang independen, bebas dan rahasia; dan b. informasi tindak lanjut atas laporan Pelapor yang disampaikan secara rahasia kepada Pelapor. (2) WBS Kementerian Koordinator memberikan perlindungan kepada Pelapor berupa: a. perlindungan kerahasiaan identitas Pelapor; dan b. perlindungan dari Tindakan Balasan yang merugikan Pelapor.

Pasal 10

Dalam mengelola WBS Kementerian Koordinator, Inspektorat wajib: a. menerima berkas Pelaporan, melakukan administrasi dan merekapitulasi semua Pelaporan dan bukti-bukti yang diterima untuk bahan penyelidikan lebih lanjut, serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor; b. menelaah Pelaporan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pelaporan ditindaklanjuti ke pemeriksaan; c. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dari hasil Pelaporan yang dapat ditindaklanjuti ke pemeriksaan; d. membuat laporan hasil penanganan Pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Pelaporan.

Pasal 11

(1) Inspektorat menerima berkas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a melalui WBS atas Pelaporan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. (2) Penyampaian secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pelaporan yang berupa layanan bantuan yang disediakan oleh Inspektorat. (3) Penyampaian secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran elektronik dan/atau bersurat ke alamat yang telah disediakan oleh Inspektorat. (4) Inspektorat harus mempublikasikan Saluran Pelaporan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada situs dan/atau papan pengumuman resmi kantor secara berkelanjutan. (5) Saluran Pelaporan yang dimiliki Inspektorat dicantumkan pada amplop dan map kantor.

Pasal 12

(1) Hasil penelaahan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. uraian pelanggaran; c. bukti; d. analisis; e. kesimpulan; dan f. rekomendasi. (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak terbukti adanya Pelanggaran, Inspektorat menginformasikan kepada Pelapor. (3) Dalam hal hasil penelaahan menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran, Inspektorat dapat menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan tim pemeriksa khusus yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran.

Pasal 13

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat berupa: a. penjatuhan hukuman disiplin; b. pengembalian kerugian negara; c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada komisi pemberantasan korupsi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan atas suatu keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Inspektur berwenang melakukan eksaminasi. (2) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan unit kerja eselon I atau Menteri Koordinator untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 15

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disusun oleh Pengelola untuk disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan Pelaporan yang diterima melalui Saluran Pelaporan.

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bertujuan untuk: a. menjamin pengelolaan Pelaporan dilaksanakan dengan benar; b. menyelesaikan kendala pengelolaan Pelaporan; dan/atau c. perbaikan berkelanjutan pengelolaan Pelaporan.

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 17

Koreksi

Prinsip dasar dalam petunjuk pelaksanaan WBS meliputi: a. kerahasiaan; b. perlindungan; c. kemudahan; d. independen; dan e. fokus pada substansi.

Pasal 18

Koreksi

Untuk memenuhi prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi maupun keluarganya serta bebas dari ancaman dan Tindakan Balasan yang berkenaan dengan Pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pasal 19

Untuk memenuhi prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri Koordinator, pimpinan unit kerja, Tim Penelaah, Tim Audit, dan/atau pihak terkait lainnya yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pelaporan wajib: a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, informasi pelaporan, isi pelaporan, laporan penelaahan, laporan audit dengan tujuan tertentu, dan laporan penanganan pelaporan; b. memberikan kemudahan dan layanan yang baik kepada Pelapor dalam menyampaikan Pelaporan; c. bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun; dan d. fokus pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak mengarah pada pencarian identitas Pelapor.

Pasal 20

(1) Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan penanganan Pelaporan dugaan Pelanggaran meliputi: a. penerimaan Pelaporan; b. tindak lanjut Pelaporan; c. pemantauan tindak lanjut; d. pemberian perlindungan; e. respon cepat; dan f. penyampaian hasil penanganan Pelaporan. (2) Petunjuk pelaksanaan penanganan Pelaporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 21

(1) Penerimaan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disampaikan melalui Saluran Pelaporan. (2) Jenis saluran untuk penerimaan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pelaporan langsung kepada Inspektorat; dan b. Pelaporan secara tidak langsung melalui surat, media elektronik, dan/atau telepon. Pasal 22 Dalam hal Pelapor mengundang pers dan/atau Pihak Eksternal untuk meliput penyampaian Pelaporan langsung, Inspektorat: a. melarang pers dan/atau Pihak Eksternal masuk ke dalam ruang Pelaporan dan mengambil gambar/suara pada saat Pelapor menyampaikan materi Pelaporan; dan b. tidak diperkenankan untuk memberikan informasi terkait substansi Pelaporan, identitas Pelapor, dan identitas terlapor kepada pers dan/atau Pihak Eksternal.

Pasal 23

Tindak lanjut Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi: a. penerimaan berkas Pelaporan di Inspektorat; b. penelaahan Pelaporan; c. audit dengan tujuan tertentu; dan d. pengiriman laporan dan pemberian surat jawaban kepada Pelapor.

Pasal 24

(1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh Inspektorat melalui pemantauan terhadap rekomendasi hasil penelaahan dan hasil audit dengan tujuan tertentu. (2) Dalam hal terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Inspektur Kementerian Koordinator dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mempercepat proses tindak lanjut.

Pasal 25

(1) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diberikan kepada: a. Pelapor; b. Terlapor; dan/atau c. pihak terkait lainnya. (2) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Koordinator. (3) Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat juga dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (4) Pelapor yang berstatus Pegawai dapat memperoleh upaya perlindungan berupa: a. bantuan hukum; b. perlindungan dari Tindakan Balasan yang merugikan Pelapor; dan/atau c. pemindahan tugas/mutasi bagi Pelapor atau Terlapor dalam hal timbul ancaman terhadap Pelapor. (5) Pelapor yang berstatus Pegawai tidak mendapatkan bantuan hukum dalam hal Inspektorat memiliki bukti yang cukup atas keterlibatan Pelapor dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkan. (6) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat direkomendasikan oleh Menteri Koordinator dan/atau Inspektur Kementerian Koordinator untuk mendapat keringanan sanksi dalam persidangan tim pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 26

Dalam hal penanganan Pelaporan memerlukan respon cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, Inspektur dapat melimpahkan penanganan Pelaporan kepada Pihak yang Berwenang untuk Pelaporan yang berkaitan dengan: a. Pelanggaran dan/atau dugaan Pelanggaran yang akan atau sedang dilakukan Pegawai yang memerlukan pembuktian tangkap tangan; dan/atau b. Pelanggaran dan/atau dugaan Pelanggaran yang membahayakan keselamatan Pelapor, Terlapor, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 27

(1) Penyampaian hasil penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan oleh Inspektur 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah dan jenis pelaporan; b. jumlah dan jenis pelaporan yang ditindaklanjuti; dan c. hal lainnya yang perlu dilaporkan atas pelaporan yang ditindaklanjuti. (3) Informasi terkait penyampaian hasil penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat pada situs resmi Kementerian Koordinator. (4) Dalam hal hasil tindak lanjut terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran, Inspektur dapat merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 28

(1) Pemberian penghargaan kepada Pelapor dapat diberikan kepada Pelapor yang telah berjasa menyampaikan Pelaporan. (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30

BAB I

BAB II

BAB III