PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2023 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 32 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang dikemas dalam kaleng dan mengalami proses sterilisasi komersial berisi ikan tuna sesuai spesifikasi produk namun tidak terbatas pada chunk, flake atau flakes, grated atau shredded dan solid dengan menggunakan media air, minyak, air garam atau media lain dengan atau tanpa bahan pangan lainnya. 2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang dikemas dalam kaleng dan mengalami proses sterilisasi komersial berisi minimum dua potong ikan sarden atau makerel, mengandung hanya satu spesies setiap kaleng sesuai spesifikasi produk dengan menggunakan media air, minyak, air garam atau media lain dengan atau tanpa bahan pangan lainnya. 3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Bahan Baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan. 5. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. 6. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari maka residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi. 7. Fnol yang selanjutnya disebut F0 adalah ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekuivalen lama pemanasan dalam satuan menit pada suhu konstan 121,1 0C (seratus dua puluh satu koma satu derajat Celcius)/250 0F (dua ratus lima puluh derajat Fahrenheit). 8. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Persyaratan SNI. 10. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari lembaga sertifikasi produk yang mempunyai ruang lingkup hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha yang mampu menerapkan persyaratan SNI. 11. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. 12. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 13. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 15. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN yang melakukan pengujian terhadap contoh produk perikanan sesuai persyaratan dan metode uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. 16. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan. 17. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. 18. Audit adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, serta kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi. 19. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

BAB II

STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG

Pasal 2

Koreksi

(1) Memberlakukan SNI sebagai berikut: a. SNI 8223:2022 Tuna dalam Kemasan Kaleng; dan b. SNI 8222:2022 Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, secara wajib. (2) SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pos tarif/kode harmonize system (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng untuk diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibuktikan dengan: a. memiliki SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sesuai dengan ketentuan dalam SNI; dan b. membubuhkan Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro yang ditetapkan oleh KAN pada label produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro yang ditetapkan oleh KAN pada label produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng di tempat yang mudah dibaca dan penandaan yang tidak mudah hilang. (2) Setiap Pelaku Usaha yang mengedarkan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib mengedarkan produk yang memiliki Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Kewajiban membubuhkan Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau menghasilkan barang telah membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. (4) Kewajiban membubuhkan Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. (5) Pembubuhan Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro pada label produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan pada label produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Tanda SNI dan nomor Akreditasi LSPro pada label produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan pada label produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng harus memenuhi persyaratan: a. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan produk, serta melakukan pembuatan produk di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan produk yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan produk dan pembuatan produk di pabrik yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. berkedudukan hukum di wilayah wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, melakukan pembuatan produk di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan produk serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; e. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, melakukan perancangan dan pembuatan produk di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang MENETAPKAN spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum Pelaku Usaha luar negeri pemegang hak hukum atas produk dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. (2) Pelaku Usaha untuk memiliki SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng harus memiliki Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup sesuai dengan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 5

Tahapan penerbitan Sertifikat Kesesuaian terdiri atas: a. permohonan Sertifikasi; b. kaji ulang permohonan; c. penandatanganan perjanjian Sertifikasi; d. evaluasi; e. tinjauan hasil evaluasi; dan f. keputusan Sertifikasi.

Pasal 6

(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Kesesuaian harus mengajukan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a secara tertulis kepada LSPro yang paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. maksud dan tujuan; c. jenis produk; dan d. nomor dan judul SNI. (2) Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. dokumen perizinan berusaha; b. dokumen produk; c. dokumen proses produksi; d. bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; e. bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain bagi Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; f. pernyataan dari Pelaku Usaha bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi. g. sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/ hazard analysis and critical control points bagi produk yang diproduksi dalam negeri; h. sertifikat kelayakan pengolahan bagi unit pengolah ikan di dalam negeri yang digunakan untuk menyimpan produk yang berasal dari luar negeri; i. sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis and critical control points atau sertifikat sistem SNI ISO 22000 bagi produk yang berasal dari luar negeri; j. persetujuan impor bagi produk dari luar negeri; k. nilai F0; l. sertifikat analisis/Certificate of Analysis atau hasil uji; dan m. surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan Tanda SNI sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA dan skala usaha.

Pasal 8

Dokumen produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat informasi: a. merek dagang; b. jenis/tipe/varian produk; c. nomor dan judul SNI; d. keterangan terkait kemasan primer produk; e. daftar Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong; f. label produk; g. foto produk dalam kemasan primer; h. foto produk dalam kemasan sekunder; dan i. masa kedaluwarsa produk.

Pasal 9

Dokumen proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat informasi: a. pemasok, prosedur evaluasi pemasok, dan prosedur inspeksi Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong; b. proses pembuatan produk; c. prosedur dan rekaman pengendalian mutu; d. pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan e. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 10

(1) Bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau bukti pendaftaran merek. (2) Perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa surat perjanjian para pihak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Bukti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa perjanjian para pihak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pernyataan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha atau pihak yang diberikan kuasa.

Pasal 13

Sertifikat kelayakan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dan huruf h diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis and critical control points sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis and critical control points atau sertifikat sistem ISO SNI 22000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 15

Persetujuan impor bagi produk dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Nilai F0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k tercantum dalam: a. sertifikat dan/atau laporan yang diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi atau yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran F0; dan/atau b. laporan yang diterbitkan oleh petugas UPI yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran F0. (2) Nilai F0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Sertifikat analisis/Certificate of Analysis atau hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l merupakan hasil pengujian produk sesuai parameter SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (2) Sertifikat analisis/Certificate of Analysis atau hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Laboratorium Penguji. (3) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng tersebut telah terakreditasi oleh KAN; atau b. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng tersebut belum terakreditasi oleh KAN maka terhadap Laboratorium Penguji tersebut harus dievaluasi oleh LSPro terkait parameter uji yang belum terakreditasi. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada ketentuan Akreditasi oleh KAN. (5) Dalam hal Laboratorium Penguji berada di luar negeri, Laboratorium Penguji tersebut harus memenuhi persyaratan: a. telah memiliki kerja sama dengan LSPro yang didahului dengan kerja sama antarnegara; dan b. telah terakreditasi oleh lembaga Akreditasi negara setempat yang memiliki perjanjian saling pengakuan/mutual recognition agreement dengan KAN. (6) Sertifikat analisis/Certificate of Analysis atau hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Sertifikat analisis/Certificate of Analysis atau hasil uji yang telah diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan Sertifikasi Kesesuaian. (7) Sertifikat analisis/Certificate of Analysis atau hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan hasil pengambilan contoh dan pengujian contoh sesuai SNI yang memenuhi keterwakilan semua produk yang diajukan.

Pasal 18

Kaji ulang permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 19

Dalam hal kaji ulang permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, Pelaku Usaha melakukan pembayaran: a. penerimaan negara bukan pajak kepada LSPro milik pemerintah pusat; atau b. pungutan lain kepada LSPro milik pemerintah daerah atau swasta.

Pasal 20

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah dilakukan, Pelaku Usaha melakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi dengan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

Pasal 21

(1) LSPro melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terhadap kebenaran, keabsahan, dan pemenuhan persyaratan permohonan Sertifikasi setelah dilakukan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro menerbitkan laporan hasil evaluasi. (3) Berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSPro melakukan tinjauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

Pasal 22

(1) Berdasarkan tinjauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), LSPro MENETAPKAN keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan. (2) Dalam hal keputusan Sertifikasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LSPro menerbitkan Sertifikat Kesesuaian. (3) Dalam hal keputusan Sertifikasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LSPro menerbitkan surat penolakan yang disertai alasan penolakan. (4) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 23

Jangka waktu penandatanganan perjanjian Sertifikasi sampai dengan penetapan keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari.

Pasal 24

(1) Penerbitan Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar pemberian SPPT SNI. (2) Pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan Sertifikat Kesesuaian.

Pasal 25

Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 26

(1) Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan identitas Pelaku Usaha. (2) Dalam hal dilakukan perubahan Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha mengajukan dokumen permohonan perubahan Sertifikat Kesesuaian kepada LSPro dengan melampirkan bukti dukung. (3) LSPro melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan perubahan Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hasilnya: a. sesuai; atau b. tidak sesuai. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LSPro menerbitkan Sertifikat Kesesuaian perubahan. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LSPro menerbitkan surat penolakan yang disertai alasan penolakan. (6) Jangka waktu penerbitan Sertifikat Kesesuaian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 27

Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dengan bentuk dan format tercantum dalam Lampiran IV dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan bentuk dan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SURVEILAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Sertifikat Kesesuaian yang telah diterbitkan dilakukan pemeliharaan kesesuaiannya melalui surveilan oleh LSPro. (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Surveilan pertama dilakukan melalui: a. Audit proses produksi di UPI yang sedang melakukan produksi terhadap produk yang diajukan; dan b. pengujian contoh produk di Laboratorium Penguji.

Pasal 29

(1) Audit proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan paling sedikit terhadap: a. tahapan kritis proses produksi mulai dari Bahan Baku sampai produk akhir; dan b. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi. (2) Audit proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Audit yang merupakan kombinasi dari Audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode Audit lainnya. (3) Pengujian contoh produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pengambilan contoh produk untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Penguji milik LSPro atau yang bekerja sama dengan LSPro yang memenuhi persyaratan: a. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng tersebut telah terakreditasi oleh KAN; atau b. parameter uji SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng tersebut belum terakreditasi oleh KAN maka terhadap Laboratorium Penguji tersebut harus dievaluasi oleh LSPro terkait parameter uji yang belum terakreditasi. (4) Hasil Audit proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengujian contoh produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan: a. sesuai, LSPro MENETAPKAN keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau b. tidak sesuai, Pelaku Usaha melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan baik terhadap proses produksi atau contoh produk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah surat penyampaian laporan hasil Audit proses produksi atau pengujian contoh produk diterima. (5) LSPro melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. (6) Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. sesuai dengan persyaratan SNI dan tidak melewati batas waktu perbaikan, LSPro MENETAPKAN keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau b. tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau melewati batas waktu perbaikan, LSPro membekukan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI. (7) Dalam hal terjadi force majeure yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang sehingga pelaksanaan kegiatan Audit proses produksi atau pengujian contoh produk tidak dapat dilakukan maka: a. Audit proses produksi dilakukan dengan Audit dokumen/rekaman dan/atau melalui Audit jarak jauh (remote Audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif; dan b. pengujian contoh produk dilakukan terhadap produk yang dikirim dari lokasi.

Pasal 30

(1) Surveilan kedua dan selanjutnya dilakukan dengan pengujian contoh produk yang diambil: a. di gudang penyimpanan produk pada tahap awal distribusi untuk produk dalam negeri; atau b. di gudang distribusi yang mewakili untuk produk dari luar negeri dan dilakukan pengujian contoh produk. (2) Hasil pengujian contoh produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan: a. sesuai, LSPro MENETAPKAN keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha; b. tidak sesuai, dilakukan pengujian ulang contoh produk terhadap arsip contoh yang disimpan di LSPro. (3) Dalam hal surveilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan yang disebabkan oleh Pelaku Usaha, dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI; dan c. pencabutan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI. (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat keterangan dari LSPro yang menyatakan surveilan tidak dapat dilakukan. (5) Pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan surveilan. (6) Pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (7) Pencabutan Sertifikat Kesesuian dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenai dalam hal jangka waktu pembekuan Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tidak dapat dilakukan surveilan.

Pasal 31

Pengambilan contoh produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam pengambilan contoh yang ditunjuk oleh LSPro.

Pasal 32

Apabila hasil pengujian ulang contoh produk pada arsip contoh di LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dinyatakan: a. sesuai, LSPro MENETAPKAN keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau b. tidak sesuai, dilakukan pengujian ulang produk terhadap arsip contoh yang disimpan di Pelaku Usaha.

Pasal 33

(1) Apabila hasil pengujian ulang contoh produk pada arsip contoh yang disimpan di Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dinyatakan: a. sesuai, LSPro MENETAPKAN keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau b. tidak sesuai, LSPro menyampaikan laporan hasil uji ulang kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan tindakan perbaikan terhadap parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI. (2) Pelaku usaha melakukan perbaikan ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap contoh produk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah surat penyampaian laporan pengujian contoh produk diterima. (3) Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. sesuai dengan persyaratan SNI dan tidak melewati batas waktu perbaikan, LSPro MENETAPKAN keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha; atau b. tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau melewati batas waktu perbaikan, LSPro membekukan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI. (4) Pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu tindakan perbaikan telah habis dan tidak dilakukan tindakan perbaikan. (5) Dalam hal jangka waktu pembekuan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan tidak dilakukan tindakan perbaikan, LSPro mencabut Sertifikat Kesesuian dan SPPT SNI.

Pasal 34

Biaya yang timbul dari kegiatan surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 dibebankan kepada Pelaku Usaha.

BAB V

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 35

Koreksi

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat menerbitkan Sertifikat Kesesuaian setelah mendapatkan Akreditasi dari KAN. (2) Untuk mendapatkan Akreditasi dari KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri dengan melampirkan dokumen yang memuat: a. uraian tugas dan fungsi di bidang Sertifikasi dan/atau pengujian produk perikanan bagi instansi pemerintah; b. legalitas usaha bagi LSPro yang berasal dari swasta; dan c. keterangan kepemilikan fasilitas laboratorium untuk pengujian parameter sesuai ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (3) Berdasarkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pemeriksaan kebenaran, keabsahan, dan pemenuhan persyaratan dokumen yang disampaikan oleh LSPro yang hasilnya berupa: a. penerbitan rekomendasi; atau b. penolakan rekomendasi. (4) Dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen yang disampaikan oleh LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LSPro dapat mengajukan Akreditasi kepada KAN. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa penolakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LSPro tidak dapat mengajukan permohonan Akreditasi kepada KAN.

Pasal 36

(1) LSPro yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan telah mendapatkan Akreditasi dari KAN, ditetapkan oleh Menteri sebagai LSPro yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menerbitkan Sertifikat Kesesuaian juga diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.

Pasal 37

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib melaporkan hasil kinerja secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap: 1. Sertifikat Kesesuaian; dan 2. SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. b. rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; dan c. surat keputusan Akreditasi. (3) Laporan penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan. (4) Laporan rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (5) Laporan surat keputusan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak surat keputusan Akreditasi diterbitkan.

Pasal 38

(1) LSPro yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan atas penunjukan LSPro; dan c. pencabutan atas penunjukan LSPro. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) LSPro tidak menyampaikan laporan hasil kinerja. (3) Pembekuan atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSPro tidak menyampaikan laporan hasil kinerja. (4) Pembekuan atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Pencabutan atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai dalam hal jangka waktu pembekuan atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan LSPro tidak menyampaikan laporan hasil kinerja.

Pasal 39

(1) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas laporan hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian atas laporan hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait pengembangan standardisasi produk kelautan dan perikanan.

BAB VI

VERIFIKASI

Pasal 40

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang berasal dari produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah memiliki Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI, Direktur Jenderal menugasi LSPro untuk melakukan verifikasi. (2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kejadian keracunan pangan dimana terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan; atau b. terjadinya ketidaksesuaian mutu yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan meresahkan masyarakat. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pengambilan contoh untuk pengujian produk di jalur distribusi awal di gudang penyimpanan produk untuk produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk produk dari luar negeri; dan/atau b. pemeriksaan fasilitas dan proses produk di UPI. (4) LSPro berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian kesesuaian yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai. (5) Apabila hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai, LSPro MENETAPKAN keputusan hasil verifikasi bahwa SPPT SNI dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha, Menteri, dan instansi terkait. (6) Dalam hal Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI. (7) Terhadap produk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang hasil verifikasinya tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penarikan dan pemusnahan produk. (8) Terhadap Pelaku Usaha yang terbukti mengakibatkan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (9) Biaya yang timbul dari kegiatan penarikan dan pemusnahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada Pelaku Usaha.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2023 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB POS TARIF/KODE HARMONIZE SYSTEM (HS) STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG NO. PRODUK JENIS IKAN KODE HS 1. Tuna dalam Kemasan Kaleng Tuna (Thunnus sp.) ex. 1604.14.11 Tongkol (Euthynnus spp., Auxis spp.) ex. 1604.19.90 Cakalang (Katsuwonnus spp.) ex. 1604.14.19 Bonito (Sarda spp.) ex. 1604.14.19 2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Sardinella spp. ex. 1604.13.91 Sardina spp. ex. 1604.13.11 Sardinops spp. ex. 1604.13.11 Sparattus spp. ex. 1604.13.91 Hyperlophus spp. ex. 1604.13.91 Nematalosa spp. ex. 1604.12.10 Etrumeus spp. ex. 1604.12.10 Ethmidium spp. ex. 1604.13.91 Engralius spp. ex. 1604.16.10 Opisthonema spp. ex. 1604.12.10 Clupea spp. ex. 1604.12.10 Scomber spp. ex. 1604.15.10 Decapterus spp. ex. 1604.19.20 ex. 1604.19.30 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB BENTUK DAN UKURAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN NOMOR AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK A. Bentuk Tanda Standar Nasional INDONESIA dalam Peraturan Menteri ini sebagai berikut: NOMOR AKREDITASI LSPRO B. Ukuran Tanda Standar Nasional INDONESIA sebagai berikut: NOMOR AKREDITASI LSPRO Keterangan: y = 11x r = 0,5x Nomor akreditasi LSPRO font MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB FORMAT SURAT PERNYATAAN (kop perusahaan Pelaku Usaha) SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB Sehubungan dengan pengajuan permohonan Penggunaan Tanda SNI, dengan ini kami menyatakan bersedia untuk: a. menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah disertifikasi; b. membubuhkan Tanda SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; c. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang menunjukkan ketidakmampuan Pelaku Usaha dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada huruf a; d. menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan SPPT SNI; dan/atau e. tidak mencantumkan Tanda SNI pada produk dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut, atau berakhir masa berlakunya. Tempat, tanggal Penanggungjawab usaha, (meterai 10.000) (Nama jelas) Jabatan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KESESUAIAN LOGO LSPRO NAMA LSPRO ALAMAT LSPRO SERTIFIKAT KESESUAIAN Nomor: ….……………….. Lembaga Sertifikasi Produk ……, memberikan Sertifikat Kesesuaian kepada: Nama Pelaku Usaha : Nama Penanggung Jawab : Alamat Pelaku Usaha : Alamat Pabrik : Nomor Perjanjian Sertifikasi : Nama Produk : Merek Produk : Jenis/Tipe/Varian Produk : Nomor dan Judul SNI : Berdasarkan Skema : Diterbitkan di : Tanggal terbit : Tanggal perubahan : Berlaku sampai dengan : Kepala, Nama Jelas Penanda tangan (………………………………….) MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB BENTUK DAN FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA LOGO LSPRO NAMA LSPRO ALAMAT LSPRO SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI Nomor: ……………….. Lembaga Sertifikasi Produk ......................................... memberikan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI, kepada: Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Alamat Pabrik*) : Jenis Barang : Merek dagang*) : Tipe berdasarkan katalog produsen*) : atas pemenuhannya terhadap Persyaratan Acuan ................... Masa berlaku sampai dengan ………………. Diterbitkan di Pada Tanggal Kepala, (………………………………….) *) sesuai peruntukan sertifikat MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TERAKREDITASI RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN/ATAU STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG No. NAMA LEMBAGA ALAMAT 1. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Jl. Raya Setu Cipayung No. 70, Cilangkap, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13880 Telp. (021) 84997969, 84998429 Fax. 84999360 Email: bbp2hp@kkp.go.id 2. Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan Medan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Pulau Biak No. 1, Kawasan Industri Medan, Mabar, Medan 20242 Telp. 0811605533 Email: lppmhp_medan@yahoo.co.id 3. Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jl. Pluit Permai No. 1, RT 17/RW 4, Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450 Telp. (021) 6684224 Fax. (021) 6692291 Email: labmutu_dki@yahoo.com 4. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Semarang Jl. Siliwangi No. 636, Semarang, Jawa Tengah 50184 Telp. (024) 7623231 Email: lppmhp_semarang@yahoo.com 5. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya Jl. Pagesangan II No. 58B, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235 Telp. (031) 8274692 Email: pmp2kpsby1@gmail.com 6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Banyuwangi Jl. Barong No. 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur 68431 Telp. (0333) 417845 Fax. (0333) 417846 Email: lppmhpbanyuwangi@yahoo.com No. NAMA LEMBAGA ALAMAT 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Provinsi Bali Jl. Tantular No. 10, Denpasar, Bali 80235 Telp. (0361) 262836 Fax. (0361) 262836 Email: lppmhpprovbali@yahoo.co.id 8. Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Jl. Cakalang No. 1, Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera, Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara Telp. (0438) 34224 Email: labbpshp@gmail.com 9. Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Jl. Prof. Sutami No. 23, Makassar 90244 Telp. 0812 4496 2783 Email: pengujian.bppmhpmks@gmail.com 10. PT. Sucofindo (Persero)–SBU Sertifikasi & Eco Framework Sucofindo International Certification Services Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780 Telp. (021) 7987015, Email: customer.service@sucofindo.co.id 11. PT. Tuv Nord INDONESIA Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, Lantai 7, Suite 706 Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Email: dony@tuv-nord.com, mrosita@tuv- nord.com 12. PT. Multicert Global INDONESIA Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 Telp. (021) 3907774 Email: info@mgi-cert.com MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2023 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB V

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VI

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42

BAB IX

Pasal 43

Pasal 44

BAB X

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB XI

Pasal 48

BAB XII

Pasal 49

Pasal 50