PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2024 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik

PERMEN Nomor 20 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENDIRIAN, PENEGERIAN, DAN PENUTUPAN

Pasal 12

(1) Penegerian SMAK harus memenuhi persyaratan: a. administratif; dan b. teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. surat rekomendasi penegerian dari Uskup setempat; b. surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah; c. surat rekomendasi dari Bupati/Wali Kota; d. berita acara serah terima aset di hadapan notaris mengenai penyerahan dan aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMAK kepada Kementerian; e. surat pernyataan bermeterai guru dan tenaga kependidikan SMAK untuk tidak menuntut diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara; dan f. skema pengalihan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. peserta didik paling sedikit berjumlah 60 (enam puluh) orang; b. memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) guru tetap untuk setiap mata pelajaran dengan kualifikasi akademik yang bidang keilmuannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; c. memiliki tanah dengan luas paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) yang telah dihibahkan dan proses balik nama atas nama Kementerian; dan d. memiliki prasarana pendidikan paling sedikit berupa: 1. 3 (tiga) unit ruang kelas; 2. 1 (satu) unit ruang perpustakaan; 3. 1 (satu) unit ruang guru; 4. 4 (empat) unit toilet; dan 5. 1 (satu) unit ruang laboratorium.

Pasal 13

(1) Pimpinan penyelenggara mengajukan usulan penegerian SMAK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan penilaian permohonan usulan penegerian SMAK. (3) Penilaian dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan b. visitasi lapangan. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 14

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon disertai dengan alasan.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan usulan penegerian SMAK memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengajukan permohonan penegerian kepada Menteri. (2) Menteri mengajukan permohonan penegerian SMAK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16

Penutupan SMAK dilakukan apabila: a. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; b. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan/atau c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Menteri dapat menutup SMAK yang diselenggarakan oleh Menteri. (2) Penutupan SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal. (3) Usulan penutupan SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Direktur Jenderal dapat menutup SMAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat. (2) Penutupan SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. usulan dari pimpinan penyelenggara SMAK yang menyelenggarakan SMAK; atau b. hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Tata cara penutupan SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Penutupan SMAK ditindaklanjuti dengan: a. pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain yang jenjangnya sama; b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Direktorat Jenderal bagi SMAK yang diselenggarakan oleh Menteri; c. penyerahan aset milik SMAK dan dokumen lainnya kepada penyelenggara bagi SMAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau d. penataan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 3

SMAK diselenggarakan oleh: a. Menteri; dan b. Masyarakat.

Pasal 4

(1) Menteri MENETAPKAN pendirian SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Pendirian SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan: a. kebutuhan Masyarakat; b. kebutuhan pembangunan daerah; c. kebijakan pemerintah pusat; atau d. pemerataan akses pendidikan berkualitas.

Pasal 5

(1) Pendirian SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. studi kelayakan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperoleh: a. surat rekomendasi dari Uskup setempat; dan b. surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memenuhi ketentuan: a. tanah milik Kementerian dengan luas paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi); dan b. dokumen rencana induk pengembangan SMAK yang mencakup: 1. Kurikulum; 2. jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan; 3. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; 4. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan; 5. sistem evaluasi; dan 6. manajemen dan proses pendidikan SMAK. (4) Persyaratan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memenuhi ketentuan: a. aspek tata ruang, geografis, dan ekologis; b. proyeksi peserta didik; c. aspek sosial dan budaya; d. aspek demografi anak usia sekolah; dan e. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal menyampaikan usulan pendirian SMAK kepada Menteri dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Menteri menyampaikan usulan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan. (3) Tata cara pendirian SMAK oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 2

Pendirian oleh Menteri

Pasal 4

(1) Menteri MENETAPKAN pendirian SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Pendirian SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan: a. kebutuhan Masyarakat; b. kebutuhan pembangunan daerah; c. kebijakan pemerintah pusat; atau d. pemerataan akses pendidikan berkualitas.

Pasal 5

(1) Pendirian SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. studi kelayakan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperoleh: a. surat rekomendasi dari Uskup setempat; dan b. surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memenuhi ketentuan: a. tanah milik Kementerian dengan luas paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi); dan b. dokumen rencana induk pengembangan SMAK yang mencakup: 1. Kurikulum; 2. jumlah dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan; 3. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; 4. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan; 5. sistem evaluasi; dan 6. manajemen dan proses pendidikan SMAK. (4) Persyaratan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memenuhi ketentuan: a. aspek tata ruang, geografis, dan ekologis; b. proyeksi peserta didik; c. aspek sosial dan budaya; d. aspek demografi anak usia sekolah; dan e. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal menyampaikan usulan pendirian SMAK kepada Menteri dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Menteri menyampaikan usulan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan. (3) Tata cara pendirian SMAK oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN pendirian SMAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. studi kelayakan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum; b. memiliki struktur organisasi; c. mendapat surat rekomendasi dari Uskup setempat; d. mendapat surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah; dan e. melampirkan pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kurikulum; b. memiliki paling sedikit 30% (tiga puluh persen) guru mata pelajaran dengan kualifikasi akademik yang bidang keilmuannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; c. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit 2 (dua) orang; d. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; e. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan; f. sistem evaluasi; dan g. manajemen dan proses pendidikan SMAK. (4) Persyaratan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. aspek tata ruang, geografis, dan ekologis; b. proyeksi peserta didik; c. aspek sosial dan budaya; d. aspek demografi anak usia sekolah; dan e. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

Pasal 8

(1) Pimpinan penyelenggara SMAK selaku pemohon mengajukan permohonan usulan pendirian SMAK kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Penilaian dilakukan dengan cara melakukan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan b. visitasi lapangan. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau sah, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen. (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a menyatakan permohonan lengkap dan sah, tim melakukan visitasi lapangan.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon disertai dengan alasan. (2) Dalam hal hasil visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal MENETAPKAN izin pendirian SMAK.

BAB 3

Pendirian oleh Masyarakat

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal MENETAPKAN pendirian SMAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. studi kelayakan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum; b. memiliki struktur organisasi; c. mendapat surat rekomendasi dari Uskup setempat; d. mendapat surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah; dan e. melampirkan pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kurikulum; b. memiliki paling sedikit 30% (tiga puluh persen) guru mata pelajaran dengan kualifikasi akademik yang bidang keilmuannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; c. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit 2 (dua) orang; d. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; e. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan; f. sistem evaluasi; dan g. manajemen dan proses pendidikan SMAK. (4) Persyaratan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. aspek tata ruang, geografis, dan ekologis; b. proyeksi peserta didik; c. aspek sosial dan budaya; d. aspek demografi anak usia sekolah; dan e. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.

Pasal 8

(1) Pimpinan penyelenggara SMAK selaku pemohon mengajukan permohonan usulan pendirian SMAK kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Penilaian dilakukan dengan cara melakukan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan b. visitasi lapangan. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau sah, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen. (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a menyatakan permohonan lengkap dan sah, tim melakukan visitasi lapangan.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon disertai dengan alasan. (2) Dalam hal hasil visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal MENETAPKAN izin pendirian SMAK.

BAB Kedua

Penegerian

Pasal 12

(1) Penegerian SMAK harus memenuhi persyaratan: a. administratif; dan b. teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. surat rekomendasi penegerian dari Uskup setempat; b. surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah; c. surat rekomendasi dari Bupati/Wali Kota; d. berita acara serah terima aset di hadapan notaris mengenai penyerahan dan aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMAK kepada Kementerian; e. surat pernyataan bermeterai guru dan tenaga kependidikan SMAK untuk tidak menuntut diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara; dan f. skema pengalihan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. peserta didik paling sedikit berjumlah 60 (enam puluh) orang; b. memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) guru tetap untuk setiap mata pelajaran dengan kualifikasi akademik yang bidang keilmuannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; c. memiliki tanah dengan luas paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) yang telah dihibahkan dan proses balik nama atas nama Kementerian; dan d. memiliki prasarana pendidikan paling sedikit berupa: 1. 3 (tiga) unit ruang kelas; 2. 1 (satu) unit ruang perpustakaan; 3. 1 (satu) unit ruang guru; 4. 4 (empat) unit toilet; dan 5. 1 (satu) unit ruang laboratorium.

Pasal 13

(1) Pimpinan penyelenggara mengajukan usulan penegerian SMAK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan penilaian permohonan usulan penegerian SMAK. (3) Penilaian dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan b. visitasi lapangan. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 14

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan pemohon disertai dengan alasan.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan usulan penegerian SMAK memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengajukan permohonan penegerian kepada Menteri. (2) Menteri mengajukan permohonan penegerian SMAK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapat persetujuan.