PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

PERMEN Nomor 15 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 5. lzin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 6. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan -- 3 -- pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 13. Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disingkat TSL adalah semua tumbuhan dan/atau satwa liar yang masih mempunyai sifat liar yang hidup di darat, air, dan/atau udara baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 14. Buku Induk (studbook) adalah buku catatan atau rekaman silsilah/generasi dan sejarah keturunan individu TSL. 15. Buku Catatan Kegiatan (logbook) adalah catatan kegiatan yang berisi aktifitas rutin pemeliharaan dan perawatan TSL. 16. Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), yang dilaksanakan oleh badan usaha. 17. Penangkaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disebut Penangkaran Jenis TSL adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran TSL dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 18. Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Peredaran Jenis TSL Dalam -- 4 -- Negeri adalah kegiatan mengedarkan spesimen TSL ke dalam negeri berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut, atau memelihara spesimen TSL yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam untuk kepentingan pemanfaatan. 19. Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri yang selanjutnya disebut Peredaran Jenis TSL Luar Negeri adalah kegiatan mengedarkan spesimen TSL ke luar negeri berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut, atau memelihara spesimen TSL yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam untuk kepentingan pemanfaatan. 20. Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disebut Peragaan Jenis TSL adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen TSL yang dilindungi di dalam negeri maupun di luar negeri. 21. Spesimen adalah fisik, bagian, turunan dari bagian, atau produk yang di dalam label/kemasannya dinyatakan mengandung bagian tertentu dari TSL, baik dalam keadaan hidup atau mati, yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dapat dikenali. 22. Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi yang selanjutnya disebut TSL Dilindungi adalah semua jenis TSL, baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai TSL yang dilindungi. 23. Pengembangbiakan TSL Terkontrol adalah kegiatan berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin maupun tidak kawin dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis dan memperhatikan daya dukung serta mengacu pada pengelolaan koleksi. 24. Unit Penangkaran adalah satuan usaha penangkaran TSL yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan obyek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial yang berhubungan dengan Penangkaran Jenis TSL yang meliputi kegiatan penangkaran, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil penangkaran. 25. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yang selanjutnya disingkat CITES adalah konvensi/perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional Spesimen. 26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 27. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara -- 5 -- Republik lndonesia yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 28. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 30. Sekretaris Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang diserahi tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 31. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 32. Kepala Balai adalah kepala balai besar atau balai konservasi sumber daya alam.

BAB 1

Umum

Pasal 12

Koreksi

Pengelolaan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.

Pasal 13

Koreksi

(1) Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang pemanfaatan jenis TSL dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. perseroan terbatas; atau d. koperasi.

Pasal 14

(1) Permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh badan usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan. (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. proposal; b. berita acara pemeriksaan persiapan teknis; c. pertimbangan teknis; d. Persetujuan Lingkungan; e. rencana karya pengelolaan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum; f. rencana tapak (site plan); g. bukti kepemilikan atau legalitas atas lahan dan/atau legalitas bangunan gedung yang sah sesuai fungsinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; h. pakta integritas dalam bentuk akta notaris; i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; dan j. bukti pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. -- 9 --

Pasal 15

(1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. data badan usaha; b. kelengkapan dokumen legalitas lahan dan/atau bangunan; dan c. rencana pembangunan. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Berita acara pemeriksaan persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil pengecekan persyaratan dan lapangan oleh Kepala Balai. (2) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan pemohon. (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. kesesuaian persyaratan; b. kesesuaian luas lahan dan/atau bangunan yang dimohon; dan c. kesesuaian lahan dan/atau bangunan dengan program dan kegiatan serta rencana TSL koleksi. (4) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan persiapan teknis yang ditandatangani oleh pemohon dan tim teknis balai. (5) Berita acara pemeriksaan persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Kepala Balai berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. proposal kegiatan; dan b. peta lokasi rencana kegiatan. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai paling lambat 7 (tujuh) Hari melakukan penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan. (4) Dalam melakukan penelaahan permohonan, Kepala Balai dapat melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 -- 10 -- ayat (3) Kepala Balai paling lama 7 (tujuh) Hari menyampaikan hasil penelaahan dokumen berupa: a. telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau b. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian. (2) Dalam hal hasil penelaahan dokumen telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kepala Balai menerbitkan pertimbangan teknis. (3) Dalam hal hasil penelaahan dokumen tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Balai menerbitkan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis. (4) Pertimbangan teknis Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan harus ditindaklanjuti dengan proses atau tahap berikutnya.

Pasal 20

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Rencana karya pengelolaan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e disahkan oleh Direktur Jenderal. (2) Penyusunan rencana karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama Kepala Balai dengan direktorat yang membidangi konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik. (3) Rencana karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f berupa rencana penataan sarana dan prasarana sesuai dengan bentuk Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum. -- 11 --

Pasal 23

(1) Bukti kepemilikan atau legalitas atas lahan dan/atau bangunan gedung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g terdiri atas: a. hak milik; b. hak pakai; atau c. hak guna bangunan. (2) Dalam hal hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari perjanjian sewa menyewa atau perjanjian kerja sama, perjanjian dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 26 (dua puluh enam) tahun.

Pasal 24

Pakta integritas dalam bentuk akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h paling sedikit kesanggupan untuk: a. menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah; b. melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan d. memenuhi semua kewajiban.

Pasal 25

(1) Pemohon Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i harus melakukan pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum paling lambat 24 (dua puluh empat) Hari setelah surat perintah pembayaran diterima; dan b. bukti pelunasan iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti penerimaan negara berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak. (2) Dalam hal iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum telah dibayarkan dan kemudian permohonan ditolak, pengembalian iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. -- 12 --

BAB 2

Tata Cara Permohonan

Pasal 14

Koreksi

(1) Permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh badan usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan. (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. proposal; b. berita acara pemeriksaan persiapan teknis; c. pertimbangan teknis; d. Persetujuan Lingkungan; e. rencana karya pengelolaan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum; f. rencana tapak (site plan); g. bukti kepemilikan atau legalitas atas lahan dan/atau legalitas bangunan gedung yang sah sesuai fungsinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; h. pakta integritas dalam bentuk akta notaris; i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; dan j. bukti pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. -- 9 --

Pasal 15

(1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. data badan usaha; b. kelengkapan dokumen legalitas lahan dan/atau bangunan; dan c. rencana pembangunan. (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Berita acara pemeriksaan persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil pengecekan persyaratan dan lapangan oleh Kepala Balai. (2) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan pemohon. (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. kesesuaian persyaratan; b. kesesuaian luas lahan dan/atau bangunan yang dimohon; dan c. kesesuaian lahan dan/atau bangunan dengan program dan kegiatan serta rencana TSL koleksi. (4) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan persiapan teknis yang ditandatangani oleh pemohon dan tim teknis balai. (5) Berita acara pemeriksaan persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Kepala Balai berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. proposal kegiatan; dan b. peta lokasi rencana kegiatan. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai paling lambat 7 (tujuh) Hari melakukan penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan. (4) Dalam melakukan penelaahan permohonan, Kepala Balai dapat melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 -- 10 -- ayat (3) Kepala Balai paling lama 7 (tujuh) Hari menyampaikan hasil penelaahan dokumen berupa: a. telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau b. tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian. (2) Dalam hal hasil penelaahan dokumen telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kepala Balai menerbitkan pertimbangan teknis. (3) Dalam hal hasil penelaahan dokumen tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Balai menerbitkan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis. (4) Pertimbangan teknis Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penolakan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan harus ditindaklanjuti dengan proses atau tahap berikutnya.

Pasal 20

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Rencana karya pengelolaan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e disahkan oleh Direktur Jenderal. (2) Penyusunan rencana karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama Kepala Balai dengan direktorat yang membidangi konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik. (3) Rencana karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f berupa rencana penataan sarana dan prasarana sesuai dengan bentuk Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum. -- 11 --

Pasal 23

(1) Bukti kepemilikan atau legalitas atas lahan dan/atau bangunan gedung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g terdiri atas: a. hak milik; b. hak pakai; atau c. hak guna bangunan. (2) Dalam hal hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari perjanjian sewa menyewa atau perjanjian kerja sama, perjanjian dilaksanakan untuk jangka waktu paling singkat 26 (dua puluh enam) tahun.

Pasal 24

Pakta integritas dalam bentuk akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h paling sedikit kesanggupan untuk: a. menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah; b. melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan d. memenuhi semua kewajiban.

Pasal 25

(1) Pemohon Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i harus melakukan pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum dengan ketentuan: a. berdasarkan surat perintah pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, pemohon melakukan pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum paling lambat 24 (dua puluh empat) Hari setelah surat perintah pembayaran diterima; dan b. bukti pelunasan iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum pada bukti penerimaan negara berupa bukti transfer atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem informasi penerimaan negara bukan pajak. (2) Dalam hal iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum telah dibayarkan dan kemudian permohonan ditolak, pengembalian iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum kepada pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. -- 12 --

Pasal 26

(1) Pemohon Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan harus menyampaikan pemenuhan persyaratan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi. (3) Jangka waktu Sistem OSS Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum dimulai sejak pemenuhan persyaratan diunggah dan disampaikan melalui Sistem OSS.

BAB 3

Pemenuhan Persyaratan

Pasal 26

Koreksi

(1) Pemohon Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan harus menyampaikan pemenuhan persyaratan melalui Sistem OSS. (2) Berdasarkan pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi. (3) Jangka waktu Sistem OSS Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum dimulai sejak pemenuhan persyaratan diunggah dan disampaikan melalui Sistem OSS.

Pasal 27

(1) Berdasarkan pemenuhan persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis. (2) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari.

Pasal 28

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa: a. persetujuan jika hasil verifikasi teknis telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; b. perbaikan jika hasil verifikasi teknis tidak memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian; atau c. penolakan jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis nasional. (2) Direktur Jenderal menyampaikan notifikasi hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS. (3) Notifikasi persetujuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Direktur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal untuk tahap atau proses selanjutnya. (4) Notifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Direktur Jenderal kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan persyaratan. (5) Notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Direktur Jenderal kepada pemohon. -- 13 -- (6) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 14 (empat belas) Hari sejak notifikasi perbaikan diterima. (7) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan, Sekretaris Jenderal melakukan telaah hukum terhadap permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 30

(1) Berdasarkan hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Sistem OSS.

BAB 4

Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 27

Koreksi

(1) Berdasarkan pemenuhan persyaratan melalui Sistem OSS kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis. (2) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari.

Pasal 28

Koreksi

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa: a. persetujuan jika hasil verifikasi teknis telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; b. perbaikan jika hasil verifikasi teknis tidak memenuhi kelengkapan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian; atau c. penolakan jika: 1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai kebijakan strategis nasional. (2) Direktur Jenderal menyampaikan notifikasi hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS. (3) Notifikasi persetujuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Direktur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal untuk tahap atau proses selanjutnya. (4) Notifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Direktur Jenderal kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan persyaratan. (5) Notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Direktur Jenderal kepada pemohon. -- 13 -- (6) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 14 (empat belas) Hari sejak notifikasi perbaikan diterima. (7) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampui dan pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan, Sekretaris Jenderal melakukan telaah hukum terhadap permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum. (2) Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 30

(1) Berdasarkan hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Sistem OSS.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB 1

BAB 3

BAB Keenam

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB III

BAB Kesatu

BAB 1

BAB 2