PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penduduk

PERDA Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Penduduk adalah warga negara INDONESIA dan orang asing yang bertempat tinggal di INDONESIA. 5. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah yang diinginkan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. 6. Kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi diikuti dengan pemotongan tali pusar dan keluarnya plasenta. 7. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda- tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setelah kelahiran hidup. 8. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 9. Mobilitas Penduduk adalah suatu gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang melewati batas wilayah dalam periode waktu tertentu. 10. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. 11. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 12. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut dengan Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. 13. Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan adalah sebuah sistem data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang berisi tentang data dan peristiwa kependudukan serta keluarga yang berdasarkan pada prinsip satu data INDONESIA.

BAB III

PENGENDALIAN KELAHIRAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengendalian kelahiran diarahkan untuk tercapainya kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudi pekerti luhur, produktif, dan berdaya saing dalam rangka pembangunan berkelanjutan. (2) Pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan program KB.

Pasal 8

Koreksi

Program KB dilaksanakan untuk membantu dan memfasilitasi calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Pasal 9

(1) Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. usia ideal perkawinan; b. usia ideal melahirkan; c. jarak ideal melahirkan; dan d. jumlah ideal anak yang dilahirkan. (2) Peningkatan pencapaian usia ideal perkawinan dan usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja; b. pendampingan dan edukasi kesehatan reproduksi serta penatalaksanaan keluarga bagi calon pasangan usia subur/pasangan pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah; c. pendidikan karakter, keagamaan, nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. (3) Peningkatan pencapaian jarak ideal melahirkan dan jumlah ideal anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui: a. promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif; b. promosi pemberian air susu ibu hingga 2 (dua) tahun; c. promosi pentingnya KB pasca persalinan dan keguguran bagi keluarga pasca melahirkan dan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; d. upaya penyediaan metode kontrasepsi jangka panjang; e. upaya penyediaan metode kontrasepsi mantap bagi kelompok unmet need; dan f. pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri.

Pasal 10

(1) Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki dua sasaran yang meliputi: a. sasaran langsung; dan b. sasaran tidak langsung. (2) Sasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk pasangan usia subur. (3) Pelaksanaan program KB untuk pasangan usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. mengupayakan penyediaan alat, obat, dan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri; b. mengupayakan penyediaan alat, obat, dan metode kontrasepsi secara bebas biaya bagi penduduk miskin; c. mengupayakan penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi; d. mengupayakan peningkatan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan serta ketersediaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi; e. mengupayakan ketersediaan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi; dan f. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB pria yang merata melalui penyediaan paling sedikit 1 (satu) fasilitas pelayanan KB pria di setiap kabupaten/kota. (4) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pelaksana dan pengelola Program KB. (5) Pelaksanaan program KB untuk pelaksana dan pengelola program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui: a. memberikan pelatihan kepada pelaksana dan pengelola program KB dalam mengkomunikasikan dan memperkenalkan alat, obat, dan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri; dan b. merekrut pelaksana atau pengelola program KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai atau memiliki dasar pengetahuan kesehatan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanganan infertilitas dan fekunditas bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur di Daerah. (2) Fasilitasi penanganan infertilitas dan fekunditas bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling infertilitas atau fekunditas di fasilitas kesehatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian kelahiran diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB Kedua

Program KB

Pasal 8

Koreksi

Program KB dilaksanakan untuk membantu dan memfasilitasi calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Pasal 9

Koreksi

(1) Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. usia ideal perkawinan; b. usia ideal melahirkan; c. jarak ideal melahirkan; dan d. jumlah ideal anak yang dilahirkan. (2) Peningkatan pencapaian usia ideal perkawinan dan usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja; b. pendampingan dan edukasi kesehatan reproduksi serta penatalaksanaan keluarga bagi calon pasangan usia subur/pasangan pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah; c. pendidikan karakter, keagamaan, nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan d. penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. (3) Peningkatan pencapaian jarak ideal melahirkan dan jumlah ideal anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui: a. promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif; b. promosi pemberian air susu ibu hingga 2 (dua) tahun; c. promosi pentingnya KB pasca persalinan dan keguguran bagi keluarga pasca melahirkan dan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; d. upaya penyediaan metode kontrasepsi jangka panjang; e. upaya penyediaan metode kontrasepsi mantap bagi kelompok unmet need; dan f. pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri.

Pasal 10

(1) Program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki dua sasaran yang meliputi: a. sasaran langsung; dan b. sasaran tidak langsung. (2) Sasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk pasangan usia subur. (3) Pelaksanaan program KB untuk pasangan usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. mengupayakan penyediaan alat, obat, dan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri; b. mengupayakan penyediaan alat, obat, dan metode kontrasepsi secara bebas biaya bagi penduduk miskin; c. mengupayakan penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi; d. mengupayakan peningkatan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan serta ketersediaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi; e. mengupayakan ketersediaan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi; dan f. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB pria yang merata melalui penyediaan paling sedikit 1 (satu) fasilitas pelayanan KB pria di setiap kabupaten/kota. (4) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pelaksana dan pengelola Program KB. (5) Pelaksanaan program KB untuk pelaksana dan pengelola program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui: a. memberikan pelatihan kepada pelaksana dan pengelola program KB dalam mengkomunikasikan dan memperkenalkan alat, obat, dan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri; dan b. merekrut pelaksana atau pengelola program KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai atau memiliki dasar pengetahuan kesehatan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penanganan infertilitas dan fekunditas bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur di Daerah. (2) Fasilitasi penanganan infertilitas dan fekunditas bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling infertilitas atau fekunditas di fasilitas kesehatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian kelahiran diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penurunan angka kematian diarahkan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi seluruh penduduk untuk semua usia sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Prioritas penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penurunan angka kematian ibu hamil; b. penurunan angka kematian ibu melahirkan; c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; d. penurunan angka kematian bayi dan anak di bawah 5 (lima) tahun; dan e. peningkatan kesehatan lansia.

Pasal 14

Koreksi

Penurunan angka kematian ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pencegahan perkawinan usia anak; b. penurunan angka kelahiran menurut kelompok umur; c. pelayanan antenatal atau antenatal care/ANC untuk memastikan kesehatan ibu selama kehamilan dilakukan sesuai standar; d. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi ibu hamil status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial dan ibu hamil dalam bencana; e. pemberian tablet tambah darah bagi pasangan usia subur, calon ibu, dan ibu hamil; f. pertolongan komplikasi persalinan atau pasca aborsi tidak aman; g. pemberian layanan shelter bagi perempuan yang mengalami masalah kehamilan yang tidak dikehendaki dan yang tidak menghendaki kehamilannya diakhiri (diaborsi); h. pemanfaatan teknologi informasi kesehatan dan buku kesehatan ibu dan anak, yang mampu memenuhi kebutuhan informasi kesehatan pada ibu hamil sesuai usia kehamilan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak di bawah usia 5 (lima) tahun; dan i. pemberian informasi mengenai penundaan kehamilan hingga mencapai syarat sehat kehamilan.

Pasal 15

Penurunan angka kematian ibu melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. pertolongan persalinan sesuai standar dan kompetensi yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; b. pelayanan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan baik Puskesmas dan Praktek Mandiri Bidan atau klinik yang terstandar dan kompeten; c. pertolongan persalinan dengan kondisi tidak normal/penyulit dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan; dan d. pemerataan desa siaga yang memudahkan keterjangkauan penduduk untuk mengakses.

Pasal 16

Penurunan angka kematian pasca melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pelaksanaan kunjungan nifas sesuai standar.

Pasal 17

Penurunan angka kematian bayi dan balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. peningkatan pelayanan kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan sesuai standar; b. promosi pentingnya air susu ibu eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan; c. pemenuhan makanan pendamping air susu ibu untuk anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan; d. pemenuhan layanan tata laksana gizi buruk bagi anak di bawah usia 5 (lima) tahun gizi buruk; e. pemenuhan tambahan asupan gizi bagi anak di bawah usia 5 (lima) tahun gizi kurang; f. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan sesuai standar; dan/atau g. peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penurunan angka kematian bayi dan anak di bawah usia 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Peningkatan kesehatan lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e untuk mewujudkan lansia sehat produktif dan mandiri, dilakukan melalui: a. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang diperluas pada bidang pelayanan penanganan penyakit pada lansia di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut; b. pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita penyakit kronis/penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta peningkatan sumber daya manusia pelayanan penanganan penyakit pada lansia; c. pemberian jaminan sosial bagi lansia miskin tidak produktif dan lansia terlantar; d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lansia di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya; e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lansia; f. pengembangan kelompok kegiatan keluarga lansia/penduduk lansia; g. peningkatan dukungan pendampingan dan perawatan jangka panjang lansia berbasis keluarga; dan/atau h. pengembangan pendampingan dan perawatan jangka panjang lansia berbasis komunitas.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penurunan angka kematian diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DAN PENGARAHAN MOBILITAS

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dengan pertimbangan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (2) Penetapan kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal. (3) Prioritas kebijakan penataan persebaran penduduk dilakukan melalui: a. pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sesuai; b. perencanaan dan tata kelola urbanisasi; c. pemerataan pembangunan antar kabupaten atau kota; d. kerja sama penataan persebaran antar kabupaten/kota; e. pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi antar wilayah; dan f. kerja sama antara investasi yang masuk ke Daerah dengan usaha lokal. (4) Prioritas kebijakan pengarahan mobilitas penduduk meliputi: a. pengarahan mobilitas antar kabupaten/kota di Daerah; b. pengarahan mobilitas ke luar Daerah; c. pengarahan mobilitas penduduk masuk Daerah; dan d. pengarahan mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu.

Pasal 21

Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan: a. arahan pemanfaatan ruang wilayah; b. analisis dampak lingkungan; c. analisis dampak kependudukan; d. meminimalisir alih fungsi lahan produktif dan kawasan konservasi; e. pemenuhan ketersediaan fasilitas dasar untuk penduduk; f. aksesibilitas antar wilayah; dan g. mitigasi bencana.

Pasal 22

Pengarahan mobilitas antar kabupaten atau kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan melalui: a. peningkatan aksesibilitas wilayah antar kabupaten atau kota dan aksesibilitas desa – kota; b. pengarahan mobilitas sirkuler penduduk ke kawasan strategis; c. pengarahan dan pengendalian mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan dan/atau urbanisasi; dan d. pemerataan akses jaringan komunikasi/akses internet ke seluruh wilayah.

Pasal 23

Pengarahan mobilitas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan melalui: a. penyediaan sistem informasi lapangan kerja bagi penduduk; b. peningkatan kualitas penduduk angkatan kerja melalui pelatihan dalam jaringan dan/atau balai latihan kerja; c. peningkatan kompetensi bagi penduduk angkatan kerja; d. pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan/atau penyaluran tenaga kerja; dan e. pelaksanaan kerja sama program transmigrasi dengan pemerintah daerah lain melalui koordinasi Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Pengarahan mobilitas penduduk masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan melalui: a. pendataan penduduk; b. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi di kawasan strategis ; dan c. pengarahan mobilitas penduduk ke kawasan strategis dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

(1) Pengarahan mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d mencakup bencana alam, konflik sosial, pandemi, dan kondisi tertentu lainnya. (2) Pengarahan mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: a. evakuasi penduduk ke luar kawasan rawan bencana dan/atau konflik sosial; dan b. pembatasan akses ke luar dan masuk lintas kabupaten, kota dan/atau provinsi saat terjadi pandemi.

Pasal 26

Perencanaan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dalam sebuah sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

SISTEM DATA DAN INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK

Pasal 35

Koreksi

(1) Pengendalian penduduk diselenggarakan dengan pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu. (2) Sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu berisi data dan informasi kependudukan yang dapat diakses secara daring maupun luring melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk. (3) Pengembangan sistem manajemen data dan pemanfaatan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang lebih cepat, realtime, akurat, periodik, reguler, dan terbarukan. (4) Data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh/dianalisis dari data administrasi kependudukan (registrasi vital), Sensus Penduduk, Survei Penduduk, statistik sektoral, dan pendataan keluarga. (5) Pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (6) Pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengendalian penduduk untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan pengendalian penduduk, dan pembangunan lain. (7) Pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah Satu Data INDONESIA.

Pasal 36

Dalam pengelolaan manajemen data pengendalian penduduk dilaksanakan melalui perangkat Dashboard kependudukan untuk pengolahan data, analisis, dan informasi terbaru kependudukan.

Pasal 37

(1) Pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penduduk

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB X

Pasal 38

BAB XI

Pasal 39

BAB XII

Pasal 40

Pasal 41