PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang KERJA SAMA DAERAH

PERDA Nomor 10 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Kota Surakarta dan Daerah lain, antara Kota Surakarta dan pihak ketiga, dan/atau antara Kota Surakarta dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 8. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 9. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 10. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama. (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. KSDD dengan provinsi; dan b. KSDD dengan kabupaten/kota lainnya.

Pasal 5

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikategorikan menjadi: a. kerja sama wajib; dan b. kerja sama sukarela.

Pasal 6

(1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. memiliki eksternalitas lintas daerah; dan b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. (3) Para pihak dalam kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk sekretariat kerja sama. (4) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan. (2) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 8

(1) Objek KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam urutan skala prioritas untuk ditindaklanjuti dengan KSDD.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD dengan objek KSDD yang tidak ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan syarat untuk: a. mengatasi kondisi darurat; b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk menyelenggarakan KSDD. (2) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama. (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan kesepakatan bersama; d. penandatanganan kesepakatan bersama; e. persetujuan DPRD; f. penyusunan perjanjian kerja sama; g. penandatanganan perjanjian kerja sama; h. pelaksanaan; i. penatausahaan; dan j. pelaporan. (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan. (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan g merupakan dokumen KSDD. (4) Tahapan kerja sama dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Tata cara penyelesaian perselisihan harus diatur dan dicantumkan dalam setiap perjanjian KSDD yang disusun dan ditandatangani. (2) Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pasal 13

(1) Berakhirnya KSDD harus diatur dan dicantumkan dalam perjanjian KSDD yang disusun dan ditandatangani. (2) Berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat berakhirnya masa perjanjian KSDD. (3) Selain berakhirnya masa perjanjian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhirnya KSDD dapat juga karena adanya: a. kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian KSDD; b. tujuan KSDD telah tercapai; c. perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian KSDD tidak dapat dilaksanakan; d. perjanjian KSDD baru yang menggantikan perjanjian KSDD yang lama; e. objek perjanjian KSDD hilang; f. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau g. hal yang merugikan kepentingan Daerah. (4) pergantian kepemimpinan di daerah tidak mengakibatkan berakhirnya KSDD kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama. (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas: a. perseorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 16

(1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Daerah melaksanakan KSDPK dengan objek sesuai urutan prioritas yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (2) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya tidak tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat untuk: a. mengatasi kondisi darurat; b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 18

(1) KSDPK meliputi kerja sama dalam: a. penyediaan pelayanan publik; b. pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. investasi; dan d. lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa: a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau b. kerja sama pengadaan barang dan jasa.

Pasal 19

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Pemerintah Daerah melakukan: a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah; dan b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria: a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. layak secara ekonomi dan finansial; dan c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama. (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 21

(1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK. (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 22

(1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang. (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyelesaian perselisihan harus dicantumkan dalam setiap perjanjian tertulis KSDPK. (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat musyawarah mufakat sebagai pilihan pertama untuk penyelesaian perselisihan. (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK. (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KSDPK berakhir karena pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 25

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek kerja sama berupa: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi potensi Daerah; dan/atau e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 26

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas: a. kerja sama kota kembar/bersaudara; dan b. kerja sama lainnya.

Pasal 27

KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas kerja sama semua bidang berdasar: a. kerja sama Pemerintah Pusat; atau b. persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA untuk penyelesaian kepemilikan barang hasil KSDPL dan KSDLL yang tidak tegas kepemilikannya.

Pasal 29

KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari: a. Pemerintah Daerah; b. pemerintah daerah di luar negeri; atau c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA dan/atau Menteri Luar Negeri Republik INDONESIA. (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari: a. Pemerintah Daerah; atau b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 31

(1) Walikota berwenang melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat KSDPL dan/atau KSDLL bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional. (2) Walikota dapat menugaskan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

(1) Walikota dapat membuat pernyataan kehendak kerja sama jika KSDPL atau KSDLL: a. dapat dilakukan; dan b. mempunyai manfaat bagi kepentingan Daerah. berdasar hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2). (2) Walikota harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA dan Menteri Luar Negeri Republik INDONESIA sebelum melakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Walikota dapat menyusun rencana KSDPL atau KSDLL untuk menindaklanjuti pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

KSDPL atau KSDLL dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilakukan dengan: a. penyusunan rencana kerja sama; b. penyusunan rancangan naskah kerja sama; dan c. penandatanganan naskah kerja sama.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang memuat: a. subjek kerja sama; b. latar belakang; c. maksud, tujuan dan sasaran; d. objek kerja sama; e. ruang lingkup kerja sama; f. sumber pembiayaan; dan g. jangka waktu pelaksanaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

(1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Naskah rancangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan. (2) Naskah rancangan kerja sama yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penandatanganan KSDPL dan KSDLL berdasar surat konfirmasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang KERJA SAMA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VI

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42

BAB IX

Pasal 43

BAB X

Pasal 44

BAB XI

Pasal 45

Pasal 46