PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER

PERDA Nomor 11 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki- laki dan perempuan. 9. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki. 12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. 13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. 14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 17. Tim Teknis PUG adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh ketua Pokja PUG yang memahami analisis ARG. 18. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya/Bidang masing-masing Perangkat Daerah. 19. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja yang dilakukan melalui Analisis Gender. (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain. (3) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. (5) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG. (6) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki program dan kegiatan yang responsif Gender. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Gender di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah harus: a. memiliki rencana pembangunan yang responsif Gender; b. memiliki aturan yang responsif Gend untuk urusan internal; c. memiliki aturan yang responsif Gender untuk urusan eksternal yang menjadi urusannya; d. memiliki sarana prasarana kantor yang responsif Gender; e. melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak internal dan eksternal yang menjadi bidang urusannya; dan f. melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak internal dan eksternal yang menjadi bidang urusannya. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang aturan internal dan ekternal, bangunan dan sarana prasaranya yang responsif Gender akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Walikota bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG. (2) Dalam hal pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota MENETAPKAN Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG. (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah. (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.

Pasal 12

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas: a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah; c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun; d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive Gender; e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; f. merumuskan rekomendasi kebijakan; g. menyusun profil Gender; h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing Perangkat Daerah; i. melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya dalam melakukan pemantauan pelaksanaan PUG; j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing-masing Perangkat Daerah; l. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG Daerah; dan m. MENETAPKAN Tim Teknis PUG untuk melaksanakan analis terhadap anggaran Daerah. (2) Dalam pelaksaan tugasnya Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan kepada Walikota.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi: a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya;dan b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 14

Tim Teknis beranggotakan aparatur yang memahami analisis Anggaran Responsive Gender.

Pasal 15

Penetapan Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 16

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertugas: a. mempromosikan PUG pada unit kerja; b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender; c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah; e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;dan f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

Rencana Aksi Daerah PUG adalah pedoman pelaksanaan PUG dalam kurun waktu lima tahun,memuat: a. PUG dalam peraturan perundang-undangan Daerah; b. PUG dalam siklus pembangunan Daerah; c. penguatan kelembagaan PUG Daerah; dan d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan laki-laki yang meliputi: a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki; b. peningkatan kualitas keluarga; dan c. penyediaan data pilah Gender.

Pasal 19

Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a melalui: a. pelembagaan kualitas hidup perempuan dan laki-laki pada lembaga Pemerintah Daerah, lembaga dan instansi lainnya; b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan laki-laki; c. pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang pembangunan; dan d. perlindungan perempuan dan laki-laki.

Pasal 20

Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b melalui: a. pelembagaan peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak; b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak;dan c. pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga.

Pasal 21

(1) Pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah, Badan, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan dengan memasukkan unsur perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan maupun pengambilan keputusan. (2) Keterwakilan unsur perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat administratif dalam pengajuan pendanaan ke Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah, Badan, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat dan pelaku usaha dengan penyediaan sarana dan prasarana yang responsif Gender. (4) Perangkat Daerah, Badan, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa lisan dan tertulis atau dalam bentuk sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan yang mendapat bantuan dana atau sarana prasarana dari Pemerintah Daerah, tidak akan mendapatkan bantuan anggaran atau sarana prasarana dari Pemerintah Daerah. (6) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. tertulis; c. penutupan tempat usaha;dan d. pencabutan ijin usaha. (7) Kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5), dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

(1) Penyedia data pilah Gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c melalui sistem data dan informasi. (2) Sistem data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan,masyarakat dan perlindungan anak. (3) Dalam pengelolaan system dan informaasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan di bidang pemberdayaan perempuan,masyarakat dan perlindungan anak dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data pilah Gender dan anak dalam kelembagaan data.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32