PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

PERDA Nomor 12 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Sanggau. 2. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap Korban. 6. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau kehidupan pribadi. 7. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan dan kerentanan hidup. 8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan. 9. Pelayanan/Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban. 10. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan/atau advokasi. 11. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu lembaga atau unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap Korban Kekerasan. 12. Rumah Aman adalah tempat tinggal untuk Korban selama proses Pendampingan guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya. 13. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yang diajukan Korban, Keluarga dan masyarakat. 14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 15. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 16. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokasi untuk melakukan proses Pendampingan saksi dan/atau Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang sensitif gender. 17. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. 18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan Korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal. 19. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak Keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi Korban. 20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.

BAB II

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Pasal 2

Koreksi

Ruang lingkup Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan meliputi : a. pencegahan; b. Pelayanan/Penanganan; dan c. pemberdayaan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan. (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membentuk jejaring kerja; b. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan; c. membentuk sistem pencegahan Kekerasan; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; dan e. memberikan informasi mengenai Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Pasal 4

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, upaya pencegahan juga dilakukan oleh Keluarga dan/atau kerabat terdekat, masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga adat.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan terhadap Korban dilakukan secara terpadu oleh PPT. (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari dan/atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 6

Bentuk Pelayanan/Penanganan terhadap Korban meliputi: a. Penanganan Pengaduan; b. pelayanan rehabilitasi kesehatan/medis; c. pelayanan Rehabilitasi Sosial; d. pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum; dan e. pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan terhadap Korban dilaksanakan dengan prinsip: a. cepat dan tepat; b. aman dan nyaman; c. rasa empati; d. nondiskriminasi; e. mudah dijangkau; f. tidak dikenakan biaya; dan g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 8

Bentuk pemberdayaan bagi perempuan Korban Kekerasan meliputi: a. membentuk komunitas perempuan Korban Kekerasan; b. pelatihan kerja; c. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan d. bantuan permodalan.

Pasal 9

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. pelatihan keterampilan; b. praktek kerja lapangan; dan c. pemagangan.

Pasal 10

Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. pelatihan keterampilan wirausaha; dan b. Pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 11

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi: a. bantuan sarana dan prasarana; dan b. fasilitas bantuan modal kerja/usaha.

BAB III

KEKERASAN

Pasal 12

Koreksi

Kekerasan Terhadap Perempuan terdiri atas: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran; e. eksploitasi; dan/atau f. kekerasan lainnya.

Pasal 13

Koreksi

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cidera atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan, dan/atau kematian.

Pasal 14

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Pasal 15

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual; b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 16

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi: a. perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangganya; dan/atau b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Pasal 17

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi: a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial; dan/atau c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 18

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi: a. setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan/atau b. suatu keadaan dimana seseorang/Korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29