PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

PERDA Nomor 9 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Ciamis. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. 8. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit. 9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. 10. Physical Distancing adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter. 11. Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. 12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat. 13. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. 14. Penyidikan adalah serangkaian tindakkan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 16. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah penyakit adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

BAB IV

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui: a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit; b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan; c. pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat; d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan dan penanggulangan wabah penyakit; e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena wabah penyakit; f. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan g. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat wabah penyakit. (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak wabah penyakit melakukan upaya perlindungan sosial. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak termasuk warga yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama bencana non alam dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

Setiap orang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah penularan wabah penyakit.

Pasal 25

Dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah penyakit di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melaksanakan surveilans dan deteksi dini wabah penyakit.

Pasal 26

Hasil dari surveilans dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setiap orang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yaitu pengambilan specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau perawatan penyakit menular di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Setiap orang wajib mengikuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Perintah Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya dengan mengedepankan cara persuasif.

Pasal 30

(1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi suspek, probable, kontak erat atau konfirmasi penyakit menular, maka Pimpinan/Penanggung Jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib: a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan; b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja secara selektif; c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan disinfektan; d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit; e. mengatur sirkulasi udara di tempat pekerja sakit; dan f. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/ karantina mandiri. (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kontak erat, suspek atau probable wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten. (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria konfirmasi, wajib untuk: a. segera dilakukan isolasi mandiri atau segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan b. dilakukan tracing untuk menemukan Kontak Erat. (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan orang dengan konfirmasi positif penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan tracing. (5) Pemulasaraan bagi pasien penyakit menular yang meninggal dunia, dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing-masing desa/kelurahan dengan protokol penanganan jenazah penyakit menular.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Koreksi

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 20, dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut: a. teguran lisan atau teguran tertulis; b. kerja sosial; c. larangan memasuki suatu area; d. pembubaran kegiatan; dan/atau e. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (12) dan ayat (3) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20, dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembubaran kegiatan/usaha; d. penutupan sementara tempat usaha selama pandemi wabah penyakit; e. pencabutan izin usaha; dan/atau f. denda administratif, dengan besaran : 1) usaha mikro dan kecil, maksimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 2) usaha menengah, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 3) usaha besar, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau g. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemeriksaan kepada Setiap Orang dan setiap Pimpinan/Penanggung Jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang/pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 45. (2) Dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati dapat berkoordinasi dengan: a. Unsur Tentara Nasional INDONESIA; b. Unsur Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau c. Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VIII

Pasal 44

BAB IX

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB X

Pasal 50

BAB XI

Pasal 51

Pasal 52

BAB XII

Pasal 53