PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan

PERDA Nomor 3 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pemohon Izin Gangguan harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang didasarkan kepada radius persebaran dampak yang senyatanya atau yang diperkirakan terkena sebaran dampak dari usaha/kegiatan. (2) Tim Teknis melakukan pengecekan/pemantauan lapangan terhadap surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan yang dimintakan dari warga sekitar sesuai radius sebaran dampak yang diperkiraan timbul akibat adanya usaha/kegiatan. (3) Ketidak setujuan/keberatan warga sekitar terhadap usaha/kegiatan yang didasarkan karena kekawatiran akan persaingan usaha atau alasan lain yang tidak berdasarkan data/fakta, kewajaran dan azas kepatutan tidak boleh menyebabkan penolakan izin. (4) Apabila dalam radius sebaran dampak usaha/kegiatan terdapat beberapa warga sekitar yang tidak menyetujui adanya usaha/kegiatan dimaksud, Tim Teknis harus melaksanakan rapat intern untuk menghasilkan keputusan. (5) Bupati mengatur lebih lanjut radius sebaran dampak usaha/kegiatan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis. (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Setiap keputusan atas permohonan izin wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas. (4) Keputusan atas permohonan izin diberikan kepada pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan. (5) Keputusan atas Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diterbitkan oleh Bupati paling lama 15 (Lima belas) hari kerja.

Pasal 8

Setiap Pemegang Izin Gangguan mempunyai hak : a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan minimal yang telah ditentukan; b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan; c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan; d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah; e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan; f. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan yang telah ditentukan; g. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap dengan sistem, mekanisme dan prosedur perizinan; h. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan; i. mendapatkan pelayandengan standart pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah; j. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan. Setiap pemegang Izin Gangguan wajib : a. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/usaha agar tercita keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya; b. mengatur dan menjaga kegiatan pekerja/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana perusahaan/usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya; c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya; d. mengatur kegiatan perusahaan/usaha agar tidak mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum; e. melaksanakan segala ketentuan sesuai izin yang diberikan; f. mentaati persyaratan yang melekat pada izin; dan g. melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan h. membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama Perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan usahanya. (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tidak dipungut biaya. (3) Setiap pemegang izin yang melakukan pendaftaran ulang izin gangguan harus mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir waktu wajib daftar ulang. (4) Permohonan pengajuan daftar ulang harus ditindaklanjuti dengan peninjauan oleh Tim Teknis untuk mengetahui ada/tidaknya perkembangan/perubahan usaha/kegiatan.

Pasal 10

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila : a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya; b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; c. melanggar ketentuan dalam surat izin; d. kegiatan/usaha yang dilakukantidaksesuaidenganizin yang diterbitkan.

Pasal 11

(1) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib memperbaharui Izin Gangguan apabila terjadi: a. perluasan tempat usaha lebih dari 30 persen; b. perubahan jenis usaha/kegiatan; dan/atau c. relokasi tempat usaha. (2) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan perubahan Izin Gangguan apabila terjadi: a. pengalihan/pemindahtanganan izin; b. perubahan sarana usaha; c. penambahan kapasitas usaha; d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha. (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin. (4) Permohonan izin perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha.

Pasal 12

Apabila pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya maka wajib memberitahukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Permohonan pembaruan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), proses pengajuan Izin Gangguan sesuai dengan pengajuan izin baru sebagaimana dalam Pasal 7. (2) Permohonan perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.

BAB Kesatu

Prosedur Izin

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pemohon Izin Gangguan harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang didasarkan kepada radius persebaran dampak yang senyatanya atau yang diperkirakan terkena sebaran dampak dari usaha/kegiatan. (2) Tim Teknis melakukan pengecekan/pemantauan lapangan terhadap surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan yang dimintakan dari warga sekitar sesuai radius sebaran dampak yang diperkiraan timbul akibat adanya usaha/kegiatan. (3) Ketidak setujuan/keberatan warga sekitar terhadap usaha/kegiatan yang didasarkan karena kekawatiran akan persaingan usaha atau alasan lain yang tidak berdasarkan data/fakta, kewajaran dan azas kepatutan tidak boleh menyebabkan penolakan izin. (4) Apabila dalam radius sebaran dampak usaha/kegiatan terdapat beberapa warga sekitar yang tidak menyetujui adanya usaha/kegiatan dimaksud, Tim Teknis harus melaksanakan rapat intern untuk menghasilkan keputusan. (5) Bupati mengatur lebih lanjut radius sebaran dampak usaha/kegiatan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis. (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Setiap keputusan atas permohonan izin wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas. (4) Keputusan atas permohonan izin diberikan kepada pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan. (5) Keputusan atas Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diterbitkan oleh Bupati paling lama 15 (Lima belas) hari kerja.

BAB Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Gangguan

Pasal 8

Setiap Pemegang Izin Gangguan mempunyai hak : a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan minimal yang telah ditentukan; b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan; c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan; d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah; e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan; f. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan serta sesuai standart pelayanan yang telah ditentukan; g. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap dengan sistem, mekanisme dan prosedur perizinan; h. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan; i. mendapatkan pelayandengan standart pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah; j. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang ditetapkan. Setiap pemegang Izin Gangguan wajib : a. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/usaha agar tercita keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya; b. mengatur dan menjaga kegiatan pekerja/karyawan serta penggunaan prasarana dan sarana perusahaan/usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya; c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya; d. mengatur kegiatan perusahaan/usaha agar tidak mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum; e. melaksanakan segala ketentuan sesuai izin yang diberikan; f. mentaati persyaratan yang melekat pada izin; dan g. melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan h. membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Masa berlaku

Pasal 9

(1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama Perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan usahanya. (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tidak dipungut biaya. (3) Setiap pemegang izin yang melakukan pendaftaran ulang izin gangguan harus mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir waktu wajib daftar ulang. (4) Permohonan pengajuan daftar ulang harus ditindaklanjuti dengan peninjauan oleh Tim Teknis untuk mengetahui ada/tidaknya perkembangan/perubahan usaha/kegiatan.

Pasal 10

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila : a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya; b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; c. melanggar ketentuan dalam surat izin; d. kegiatan/usaha yang dilakukantidaksesuaidenganizin yang diterbitkan.

Pasal 11

(1) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib memperbaharui Izin Gangguan apabila terjadi: a. perluasan tempat usaha lebih dari 30 persen; b. perubahan jenis usaha/kegiatan; dan/atau c. relokasi tempat usaha. (2) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib melakukan perubahan Izin Gangguan apabila terjadi: a. pengalihan/pemindahtanganan izin; b. perubahan sarana usaha; c. penambahan kapasitas usaha; d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha. (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin. (4) Permohonan izin perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha.

Pasal 12

Apabila pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya maka wajib memberitahukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Permohonan pembaruan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), proses pengajuan Izin Gangguan sesuai dengan pengajuan izin baru sebagaimana dalam Pasal 7. (2) Permohonan perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.