PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

PERBAN Nomor 22 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah. 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 5. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di INDONESIA. 6. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank dan KPBLN kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. 7. Laporan Berkala adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu. 8. Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu. 9. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

LAPORAN BERKALA

Pasal 6

Koreksi

(1) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas Laporan dengan posisi data: a. harian; b. bulanan; c. triwulanan; d. semesteran; dan e. tahunan. (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok informasi yang meliputi: a. informasi keuangan; b. informasi risiko dan permodalan; c. informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan d. informasi data pokok.

Pasal 7

Koreksi

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan ketentuan: a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya; b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya; c. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan d. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya.

Pasal 9

Bank dan KPBLN wajib menyampaikan Laporan Berkala triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan: a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 2. 7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua; 3. 7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 4. 7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 2. 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua; 3. 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 4. 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; c. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 2. 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua; 3. 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 4. 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; d. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 31 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 2. 31 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua; 3. 30 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 4. terakhir bulan Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; dan e. periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 30 Juni tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 2. 30 September tahun berjalan untuk triwulan kedua; 3. 31 Desember tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 4. 31 Maret tahun berikutnya untuk triwulan keempat.

Pasal 10

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan ketentuan: a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan 2. 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan 2. 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan c. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 1. 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan 2. terakhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 11

(1) Bank dan KPBLN wajib menyampaikan Laporan Berkala tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa rencana kerja dengan ketentuan: a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja. (2) Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala tahunan selain rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk: a. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 Januari tahun berikutnya; b. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan c. periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (3) Bank yang tidak menyampaikan pengkinian rencana aksi pemulihan sampai dengan batas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

Pasal 12

Bank dan KPBLN wajib menyampaikan informasi dalam Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan/atau ayat (2) secara lengkap dan akurat.

Pasal 13

Ketentuan mengenai rincian Laporan Berkala untuk setiap periode penyampaian Laporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Laporan. (2) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan temuan Bank, KPBLN, atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan. (3) Dalam hal terdapat penyampaian informasi dalam Laporan Berkala yang tidak lengkap dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada: a. Laporan yang sama; dan/atau b. Laporan lain, sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada Laporan yang sama dan/atau Laporan lain. (4) Bank dan KPBLN yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan. (5) Bank dan KPBLN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (6) Dalam hal Bank dan KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dan KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan kegiatan usaha tertentu; b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; dan/atau c. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. (7) Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank atau pemimpin KPBLN melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 15

Dalam hal Bank dan KPBLN: a. melakukan koreksi Laporan Berkala atas dasar hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. menyampaikan koreksi Laporan Berkala sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan/atau ayat (2), Bank dan KPBLN dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB V

PENGGABUNGAN LAPORAN DALAM LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN INSIDENTAL

Pasal 20

Koreksi

(1) Bank menyampaikan: a. Laporan rencana penyelenggaraan produk Bank; dan b. Laporan rencana alih daya, dalam rencana bisnis. (2) Bank menyampaikan: a. Laporan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri; b. Laporan berkala bancassurance; c. Laporan outstanding transaksi structured products; d. Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan; e. Laporan kegiatan trust; f. Laporan alih daya yang bermasalah; g. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri; dan h. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu, dalam Laporan realisasi rencana bisnis. (3) Bank menyampaikan Laporan pelaksanaan tata kelola dalam Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan. (4) Bank menyampaikan Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disertai surat komentar (management letter). (5) Bank menyampaikan Laporan perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali Bank berupa badan hukum dalam Laporan daftar rincian pihak terkait.

Pasal 21

(1) BUK menyampaikan: a. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum INDONESIA; b. informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum INDONESIA selain kantor pusat; c. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan d. informasi penutupan sementara jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam Laporan perubahan sementara jaringan kantor. (2) BUS menyampaikan: a. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum INDONESIA; dan b. informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum INDONESIA selain kantor pusat, dalam Laporan perubahan sementara jaringan kantor. (3) UUS menyampaikan: a. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor UUS; dan b. informasi penutupan sementara kantor UUS, dalam Laporan perubahan sementara jaringan kantor. (4) BUK dan BUS menyampaikan: a. informasi perubahan komposisi kepemilikan saham bank berbadan hukum INDONESIA yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian; b. informasi perubahan komposisi kepemilikan saham bank berbadan hukum INDONESIA yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor; c. akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan; dan d. akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pembatalan pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan, dalam Laporan perubahan anggaran dasar.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 22

Koreksi

Bank dan KPBLN dinyatakan menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Koreksi

(1) Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga Bank dan KPBLN tidak dapat menyampaikan Laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank dan KPBLN terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan: a. secara langsung kepada Bank dan KPBLN; b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. melalui media elektronik; dan/atau d. media lainnya. (2) Bank dan KPBLN menyampaikan Laporan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal Bank dan KPBLN mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, Bank dan KPBLN memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan. (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring kepada: a. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan KPBLN; atau b. kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (3) Bank dan KPBLN yang memperoleh penundaan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah Bank dan KPBLN kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. (4) Penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan hanya diberikan sampai dengan keadaan kahar telah teratasi atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikecualikan untuk Bank dan KPBLN yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan/atau koreksi Laporan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank dan KPBLN untuk menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan. (2) Bank dan KPBLN menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Apabila batas waktu penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyampaian: a. Laporan perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; b. Laporan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Manajemen Risiko Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6087); c. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan pihak lain yang dapat dihubungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6285); d. Laporan restrukturisasi kredit dan laporan perbedaan kualitas aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6440); e. Laporan restrukturisasi pembiayaan dan laporan perbedaan kualitas aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6764); f. Laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur nonperforming loans atau nonperforming financing terbesar, dan Laporan data sumber daya manusia perbankan INDONESIA bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6604); g. Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6700) yaitu: 1. Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham; 2. salinan izin pembukaan kantor bank berbadan hukum INDONESIA di luar negeri dari otoritas negara setempat; 3. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat; 4. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum INDONESIA pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank berbadan hukum INDONESIA; 5. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri; 6. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum INDONESIA pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor bank berbadan hukum INDONESIA selain kantor pusat; 7. informasi efektif beroperasi alamat kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 8. informasi pengangkatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris; dan 9. informasi efektif beroperasi alamat jaringan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara jaringan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; h. Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 11/OJK) yaitu: 1. Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham; 2. salinan izin pembukaan kantor bank berbadan hukum INDONESIA di luar negeri dari otoritas negara setempat; 3. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat; 4. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum INDONESIA pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank berbadan hukum INDONESIA; 5. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri; 6. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum INDONESIA pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor bank berbadan hukum INDONESIA selain kantor pusat; dan 7. informasi pengangkatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris; i. Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 45/OJK) yaitu: 1. salinan izin pembukaan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat; 2. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat; 3. informasi efektif beroperasi alamat kantor UUS pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor UUS; 4. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri; dan 5. informasi efektif beroperasi alamat kantor UUS pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor UUS; dan j. Laporan informasi pengangkatan anggota dewan pengawas syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6604), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2025 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

(1) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan Insidental sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. (2) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan tidak MENETAPKAN sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan Insidental setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Laporan. (3) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan temuan Bank, KPBLN, atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan. (4) Bank dan KPBLN yang telah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan. (5) Bank dan KPBLN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (6) Dalam hal Bank dan KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dan KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. pembekuan kegiatan usaha tertentu; b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; dan/atau c. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. (7) Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank atau pemimpin KPBLN melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35