PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

PERBAN Nomor 8 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disingkat dengan PPJFP adalah pelatihan yang merupakan syarat bagi pejabat fungsional peneliti ahli pertama berisi tentang kompetensi teknis penelitian, manajemen penelitian, sosial kultural dalam tim penelitian, etika dan perilaku,dan pengembangan karir sebagai pejabat fungsional peneliti. 2. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. 3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan,dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah. 4. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah. 5. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 8. Pusat adalah satuan kerja LIPI yangmenyelenggarakan fungsi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan di lingkungan LIPI.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

Koreksi

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan PPJFP terdiri atas: a. sumber daya manusia akademis; dan b. sumber daya manusia nonakademis.

Pasal 13

Koreksi

Sumber daya manusia akademis sebagamana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas: a. widyaiswara; b. fasilitator; c. tenaga ahli; d. pembimbing; e. penguji; dan f. evaluator

Pasal 14

Persyaratan widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut: a. jabatan fungsional widyaiswara pertama sampai dengan jabatan fungsional widyaiswara utama; dan b. berasal dari LIPI maupun dari luar LIPI.

Pasal 15

Persyaratan fasilitatorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf bsebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata-1; b. menduduki Jabatan Fungsional Peneliti ahli madya bagi PNS Peneliti; c. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator; d. memiliki komitmen dan integritas tinggi; e. mampu bekerjasama dengan tim; f. tidak pernah terlibat dan terbukti dalam pelanggaran etika peneliti; g. mendapatkan rekomendasi dari kepala instansi/kepala pusat penelitian/pusat/balai besar/Upt; h. telah mengikuti training of trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat LIPI; i. diutamakan memiliki rekam jejak perolehan dana penelitian dari lembaga donor/eksternal instansi; dan j. diutamakan memiliki karya tulis ilmiah(KTI) yang terbit di jurnal nasional terakreditasi/internasional (dua tahun terakhir).

Pasal 16

Tenaga ahlisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan tenaga pelatihan yang ditunjuk karena keahlian dan kepakarannya dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan PPJFP baik dari instansi penyelenggara atau di luar instansi penyelenggara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 17

Persyaratan pembimbingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf dsebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata-2; b. menduduki Jabatan Fungsional Peneliti ahli madya bagi pembimbing yang berasal dari Jabatan Fungsional Peneliti; c. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing; d. memiliki komitmen dan integritas tinggi; e. mampu bekerjasama dengan tim; f. tidak pernah terlibat dan terbukti dalam pelanggaran etika peneliti; g. mendapatkan rekomendasi dari kepala instansi/kepala pusat penelitian/pusat/balai besar/upt; h. telah mengikuti training of trainer(TOT) yang diselenggarakan oleh Pusat; i. diutamakan memiliki rekam jejak perolehan dana penelitian dari lembaga donor/eksternal instansi; j. diutamakan memiliki karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi/internasional 2 (dua)tahun terakhir; dan k. diutamakan mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan.

Pasal 18

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan tenaga pelatihan yang diangkat sebagai anggota tim dalam uji kompetensi peserta PPJFP.

Pasal 19

Persyaratan evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf fsebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata-1; b. memahami proses pembelajaran dan prosedur evaluasi dengan baik; c. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakantugas sebagai pendamping; d. memiliki komitmen dan integritas tinggi; e. mampu bekerjasama dengan tim; f. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung; g. telah mengikuti training of course (TOC) yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat LIPI.

Pasal 20

Sumber daya manusia nonakademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan bertugas mempersiapkan dan memperlancar pelaksanaan PPJFP baik secara manajerial maupun teknis.

Pasal 21

Sumber daya manusia nonakademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator; b. memiliki komitmen dan integritas tinggi; c. mampu bekerjasama dengan tim; d. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung; dan e. telah mengikuti training of course(TOC) yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat LIPI atau instansi lain yang berwenang.

BAB Kedua

Sumber Daya Manusia Akademis

Pasal 13

Koreksi

Sumber daya manusia akademis sebagamana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas: a. widyaiswara; b. fasilitator; c. tenaga ahli; d. pembimbing; e. penguji; dan f. evaluator

Pasal 14

Koreksi

Persyaratan widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut: a. jabatan fungsional widyaiswara pertama sampai dengan jabatan fungsional widyaiswara utama; dan b. berasal dari LIPI maupun dari luar LIPI.

Pasal 15

Persyaratan fasilitatorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf bsebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata-1; b. menduduki Jabatan Fungsional Peneliti ahli madya bagi PNS Peneliti; c. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator; d. memiliki komitmen dan integritas tinggi; e. mampu bekerjasama dengan tim; f. tidak pernah terlibat dan terbukti dalam pelanggaran etika peneliti; g. mendapatkan rekomendasi dari kepala instansi/kepala pusat penelitian/pusat/balai besar/Upt; h. telah mengikuti training of trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat LIPI; i. diutamakan memiliki rekam jejak perolehan dana penelitian dari lembaga donor/eksternal instansi; dan j. diutamakan memiliki karya tulis ilmiah(KTI) yang terbit di jurnal nasional terakreditasi/internasional (dua tahun terakhir).

Pasal 16

Tenaga ahlisebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan tenaga pelatihan yang ditunjuk karena keahlian dan kepakarannya dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan PPJFP baik dari instansi penyelenggara atau di luar instansi penyelenggara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 17

Persyaratan pembimbingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf dsebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata-2; b. menduduki Jabatan Fungsional Peneliti ahli madya bagi pembimbing yang berasal dari Jabatan Fungsional Peneliti; c. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing; d. memiliki komitmen dan integritas tinggi; e. mampu bekerjasama dengan tim; f. tidak pernah terlibat dan terbukti dalam pelanggaran etika peneliti; g. mendapatkan rekomendasi dari kepala instansi/kepala pusat penelitian/pusat/balai besar/upt; h. telah mengikuti training of trainer(TOT) yang diselenggarakan oleh Pusat; i. diutamakan memiliki rekam jejak perolehan dana penelitian dari lembaga donor/eksternal instansi; j. diutamakan memiliki karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi/internasional 2 (dua)tahun terakhir; dan k. diutamakan mampu berbahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan.

Pasal 18

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan tenaga pelatihan yang diangkat sebagai anggota tim dalam uji kompetensi peserta PPJFP.

Pasal 19

Persyaratan evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf fsebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata-1; b. memahami proses pembelajaran dan prosedur evaluasi dengan baik; c. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakantugas sebagai pendamping; d. memiliki komitmen dan integritas tinggi; e. mampu bekerjasama dengan tim; f. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung; g. telah mengikuti training of course (TOC) yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat LIPI.

BAB VIII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 31

Koreksi

Evaluasi PPJFP dilaksanakan terhadap: a. pelatihan; b. pascapelatihan

Pasal 32

Koreksi

Evaluasi pelatihan dalam penyelenggaraan PPJFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf dilaksanakan penilaian terhadap: a. peserta; b. fasilitator; c. pembimbing; dan d. penyelenggara.

Pasal 33

Penilaian terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan melalui pengamatan dan penilaian terhadap proses pembelajaran meliputi: a. pemahaman materi; b. penyelesaian tugas-tugas mata pelatihan yang diberikan dalam pembelajaran; c. melakukan praktek pengumpulan data,

Pasal 34

Aspek sikap dan perilaku tidak dimasukan dalam persentase penilaian peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tetapi menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan perserta mengikuti pelatihan melalui proses pengamatan selama pelatihan berlangsung.

Pasal 35

Persentasepenilaian terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut: a. kegiatan belajar mengajar dengan bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen) terdiri atas: 1. penilaian pemahaman materi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen), dengan indikator penilaian sebagai berikut: a) kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang diajarkan; dan b) kemampuan peserta berperan aktif dalam pembelajaran melalui bertanya, menanggapi, diskusi, dan memberikan argumentasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan 2. penilaian penugasan mata pelatihan dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) diperoleh melalui penugasan yang diberikan pengajar materi secara individu maupun kelompok b. uji kompetensi dengan bobot penilaian sebesar 60% (enam puluh persen) terdiri atas: 1. bimbingan penulisan proposal penelitian dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian sebagai berikut: a) menjelaskan ide penelitian yang dilakukan dan keterkaitan dengan organisasi masing masing; b) sistematika penulisan proposal penelitian sesuai dengan kaidah yang ditetapkan; dan c) original dan novelty proposal penelitian yang bebas dari pelanggaran etik penulisan dan paham penerapan klirens etik. 2. wawancara substantif proposal penelitian dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian sebagai berikut: a) teknik menyajikan; b) teknik penyampaian jawaban dan pertanyaan; dan c) keakomodatifan/argumentasi.

Pasal 36

Penilaian terhadap fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: a. penguasaan materi; b. sistematika penyajian; c. kemampuan menyajikan; d. ketepatan waktu kehadiran dan menyajikan; e. penggunaan metode dan sarana pelatihan; f. sikap dan perilaku; g. cara menjawab pertanyaan dari peserta; h. penggunaan bahasa; i. pemberian motivasi kepada peserta; j. pencapaian tujuan pembelajaran; k. kerapian berpakaian; dan l. kerja sama antar widyaiswara.

Pasal 37

Penilaian terhadap pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: a. sistematika pembimbingan; b. penguasaan materi; c. kemampuan membimbing/memfasilitasi; d. kehadiran dan keefektifan waktu hadir; e. penggunaan metode dan sarana; f. sikap dan perilaku; g. cara menjawab pertanyaan; dan h. pemberian motivasi kepada peserta.

Pasal 38

Penilaian terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: a. aspek kurikulum/program pelatihan; b. aspek sarana dan prasarana pelatihan; c. aspek peserta; d. aspek fasilitator/pembimbing; e. aspek pelayanan sekretariat; f. aspek proses pembelajaran; g. aspek proses bimbingan; h. aspek produk/hasil akademis; dan i. aspek produk/hasil sikap dan perilaku.

Pasal 39

(1) Evaluasi pascapelatihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah peserta mengikuti PPJFP. (2) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak dari materi PPJFP dalam membantu tugas sebagai pejabat fungsional Peneliti. (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi tentang hasil kerja alumni pelatihan yang sesuai/menunjang jabatan fungsional peneliti.

Pasal 40

Peserta PPJFP mendapatkan sertifikasi dan surat rekomendasi setelah mengikuti semua tahapan penyelenggaraan PPJFP dengan ketentuan sebagai berikut: a. peserta akan menerima surat tanda tamat pelatihan (STTP) yang menerangkan bahwa peserta telah mengikuti dan lulus PPJFP; b. bagi peserta yang telah mengikuti dan lulus PPJFP akan menerima surat rekomendasi untuk diangkat sebagai pejabat fungsional peneliti ahli pertama; dan c. bagi peserta yang tidak lulus PPJFP diperkenankan mengikuti kembali sebanyak satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB Kesatu

Evaluasi

Pasal 31

Koreksi

Evaluasi PPJFP dilaksanakan terhadap: a. pelatihan; b. pascapelatihan

Pasal 32

Koreksi

Evaluasi pelatihan dalam penyelenggaraan PPJFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf dilaksanakan penilaian terhadap: a. peserta; b. fasilitator; c. pembimbing; dan d. penyelenggara.

Pasal 33

Penilaian terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan melalui pengamatan dan penilaian terhadap proses pembelajaran meliputi: a. pemahaman materi; b. penyelesaian tugas-tugas mata pelatihan yang diberikan dalam pembelajaran; c. melakukan praktek pengumpulan data,

Pasal 34

Aspek sikap dan perilaku tidak dimasukan dalam persentase penilaian peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tetapi menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan perserta mengikuti pelatihan melalui proses pengamatan selama pelatihan berlangsung.

Pasal 35

Persentasepenilaian terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut: a. kegiatan belajar mengajar dengan bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen) terdiri atas: 1. penilaian pemahaman materi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen), dengan indikator penilaian sebagai berikut: a) kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang diajarkan; dan b) kemampuan peserta berperan aktif dalam pembelajaran melalui bertanya, menanggapi, diskusi, dan memberikan argumentasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan 2. penilaian penugasan mata pelatihan dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) diperoleh melalui penugasan yang diberikan pengajar materi secara individu maupun kelompok b. uji kompetensi dengan bobot penilaian sebesar 60% (enam puluh persen) terdiri atas: 1. bimbingan penulisan proposal penelitian dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian sebagai berikut: a) menjelaskan ide penelitian yang dilakukan dan keterkaitan dengan organisasi masing masing; b) sistematika penulisan proposal penelitian sesuai dengan kaidah yang ditetapkan; dan c) original dan novelty proposal penelitian yang bebas dari pelanggaran etik penulisan dan paham penerapan klirens etik. 2. wawancara substantif proposal penelitian dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian sebagai berikut: a) teknik menyajikan; b) teknik penyampaian jawaban dan pertanyaan; dan c) keakomodatifan/argumentasi.

Pasal 36

Penilaian terhadap fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: a. penguasaan materi; b. sistematika penyajian; c. kemampuan menyajikan; d. ketepatan waktu kehadiran dan menyajikan; e. penggunaan metode dan sarana pelatihan; f. sikap dan perilaku; g. cara menjawab pertanyaan dari peserta; h. penggunaan bahasa; i. pemberian motivasi kepada peserta; j. pencapaian tujuan pembelajaran; k. kerapian berpakaian; dan l. kerja sama antar widyaiswara.

Pasal 37

Penilaian terhadap pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: a. sistematika pembimbingan; b. penguasaan materi; c. kemampuan membimbing/memfasilitasi; d. kehadiran dan keefektifan waktu hadir; e. penggunaan metode dan sarana; f. sikap dan perilaku; g. cara menjawab pertanyaan; dan h. pemberian motivasi kepada peserta.

Pasal 38

Penilaian terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi: a. aspek kurikulum/program pelatihan; b. aspek sarana dan prasarana pelatihan; c. aspek peserta; d. aspek fasilitator/pembimbing; e. aspek pelayanan sekretariat; f. aspek proses pembelajaran; g. aspek proses bimbingan; h. aspek produk/hasil akademis; dan i. aspek produk/hasil sikap dan perilaku.

Pasal 39

(1) Evaluasi pascapelatihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah peserta mengikuti PPJFP. (2) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak dari materi PPJFP dalam membantu tugas sebagai pejabat fungsional Peneliti. (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi tentang hasil kerja alumni pelatihan yang sesuai/menunjang jabatan fungsional peneliti.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kesatu

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39