PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERBAN Nomor 8 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 4. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 5. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 7. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah. 9. Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha. 10. Penilaian Kinerja PTSP Pemda adalah pengukuran atas Kinerja PTSP Pemda yang dilakukan sesuai dengan standar nasional, metode dan tata cara penilaian. 11. Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga adalah pengukuran atas Kinerja PPB yang dilakukan sesuai dengan standar nasional, metode dan tata cara penilaian. 12. Penilaian Kinerja PPB Pemda adalah pengukuran atas Kinerja PPB yang dilakukan sesuai dengan standar nasional, metode dan tata cara penilaian. 13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media. 14. Nomine Pemda adalah Pemda yang memenuhi kategori penilaian sangat baik untuk Kinerja PTSP dan PPB dan diunggulkan menjadi kandidat Pemda terbaik secara nasional. 15. Nomine Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang memenuhi kategori penilaian kinerja sangat baik untuk Kinerja PPB dan diunggulkan menjadi kandidat Kementerian Negara/Lembaga terbaik secara nasional. 16. Tim Penilai adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga. 17. Tim Teknis Penilai adalah Tim yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai untuk membantu Tim Penilai dalam melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga. 18. Lembaga Survei adalah lembaga yang memiliki kredibilitas dalam bidang survei dan melaksanakan kegiatan survei untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan suatu perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha INDONESIA yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu. 20. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Koreksi

(1) Komponen Penilaian Kinerja PTSP Pemda yaitu: a. komponen utama; dan b. komponen nilai pemangku kepentingan. (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari penilaian mandiri. (3) Komponen nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diperoleh dari a. penilaian Organisasi Pengusaha; dan b. penilaian PTSP Pemda Provinsi. (4) Penilaian Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a digunakan untuk menilai Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. (5) Pembobotan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

(1) Penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kriteria penilaian dan indikator penilaian. (2) Kriteria Penilaian Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kelembagaan; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana kerja; d. capaian realisasi proyek penanaman modal; dan e. inovasi. (3) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. integritas; b. kewenangan; c. soliditas; d. kesinambungan; dan e. tanggung jawab. (4) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. kompetensi penanaman modal; b. pengalaman di bidang penanaman modal; dan c. kompetensi keahlian lainnya. (5) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. sistem pelayanan; dan b. media informasi. (6) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria capaian realisasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. persentase capaian target realisasi nilai penanaman modal; b. persentase capaian target realisasi penyerapan tenaga kerja; dan c. upaya PTSP Pemda dalam mendorong kemitraan penanaman modal besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. (7) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria inovasi yang dilakukan oleh PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. jumlah inovasi; b. implementasi inovasi; dan c. kemanfaatan inovasi ke masyarakat dan pelaku usaha. (8) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

(1) Nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diperoleh berdasarkan penilaian Organisasi Pengusaha terhadap PTSP Pemda dan penilaian PTSP Pemda provinsi terhadap PTSP Pemda kabupaten/kota yang dilaksanakan pada saat melakukan penilaian mandiri. (2) Kriteria, indikator, tolok ukur, dan pembobotan nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Organisasi Pengusaha untuk Penilaian Kinerja PTSP Pemda provinsi dan PTSP Pemda kabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

(1) Selain komponen Penilaian Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penetapan hasil mempertimbangkan hasil kajian instansi atau lembaga lain. (2) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Perizinan Berusaha; b. pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; c. penciptaan birokrasi bersih dan melayani; dan/atau d. pengadaan pelayanan publik. (3) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil penelitian, hasil survei, hasil pemeringkatan dan bentuk kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. (4) Kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah. (5) Kajian instansi atau lembaga lain pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi atau lembaga lain. (6) Kajian lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lembaga nonpemerintah terkait lainnya.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Tim Teknis Penilai melakukan verifikasi penilaian mandiri. (2) Verifikasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan. (3) Hasil penilaian mandiri ditentukan dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1 berdasarkan akumulasi hasil akhir penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda provinsi dan kabupaten/kota dan nilai pemangku kepentingan. (2) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 berdasarkan hasil akhir penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil kajian lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Kriteria dan Indikator Penilaian Mandiri Atas Kinerja PTSP Pemda

Pasal 12

Koreksi

(1) Penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kriteria penilaian dan indikator penilaian. (2) Kriteria Penilaian Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kelembagaan; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana kerja; d. capaian realisasi proyek penanaman modal; dan e. inovasi. (3) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. integritas; b. kewenangan; c. soliditas; d. kesinambungan; dan e. tanggung jawab. (4) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. kompetensi penanaman modal; b. pengalaman di bidang penanaman modal; dan c. kompetensi keahlian lainnya. (5) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. sistem pelayanan; dan b. media informasi. (6) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria capaian realisasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. persentase capaian target realisasi nilai penanaman modal; b. persentase capaian target realisasi penyerapan tenaga kerja; dan c. upaya PTSP Pemda dalam mendorong kemitraan penanaman modal besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. (7) Penilaian Kinerja PTSP Pemda pada kriteria inovasi yang dilakukan oleh PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. jumlah inovasi; b. implementasi inovasi; dan c. kemanfaatan inovasi ke masyarakat dan pelaku usaha. (8) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kelima

Kriteria dan Indikator Penilaian Mandiri Atas Kinerja PPB Pemda

Pasal 15

Koreksi

(1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator penilaian. (2) Kriteria penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan sistem OSS; b. Reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Koneksi Pemda dengan sistem OSS. (3) Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa prosedur operasional standar. (4) Kriteria penyusunan prosedur operasional standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS; c. evaluasi implementasi prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan d. tindak lanjut evaluasi. (5) Kriteria reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. organisasi dan program kerja; b. identifikasi Perizinan Berusaha; c. inventarisasi Perizinan Berusaha; d. deregulasi Perizinan Berusaha; dan e. debirokratisasi pelaksanaan Perizinan Berusaha. (6) Kriteria koneksi Pemda dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya; dan b. implementasi sistem pendukung sistem OSS. (7) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal 18

Koreksi

Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan penilaian mandiri.

Pasal 19

Koreksi

(1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator penilaian. (2) Kriteria penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS; b. Reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS. (3) Kriteria penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, yakni: a. norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS; c. evaluasi implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha; dan d. tindak lanjut evaluasi. (4) Kriteria reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, yakni: a. organisasi dan program kerja; b. identifikasi peraturan Perizinan Berusaha; c. inventarisasi peraturan Perizinan Berusaha; d. deregulasi peraturan Perizinan Berusaha; dan e. debirokratisasi peraturan Perizinan Berusaha. (5) Kriteria koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya; b. implementasi sistem pendukung sistem OSS; dan c. evaluasi implementasi. (6) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

(1) Tim Teknis Penilai melakukan verifikasi penilaian mandiri. (2) Verifikasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan. (3) Hasil penilaian mandiri ditentukan dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

(1) Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 berdasarkan hasil penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

BAB Kesatu

Kriteria dan Indikator Penilaian Mandiri Atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 18

Koreksi

Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan penilaian mandiri.

Pasal 19

Koreksi

(1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator penilaian. (2) Kriteria penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS; b. Reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS. (3) Kriteria penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, yakni: a. norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS; c. evaluasi implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha; dan d. tindak lanjut evaluasi. (4) Kriteria reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, yakni: a. organisasi dan program kerja; b. identifikasi peraturan Perizinan Berusaha; c. inventarisasi peraturan Perizinan Berusaha; d. deregulasi peraturan Perizinan Berusaha; dan e. debirokratisasi peraturan Perizinan Berusaha. (5) Kriteria koneksi Kementerian Negara/Lembaga dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya; b. implementasi sistem pendukung sistem OSS; dan c. evaluasi implementasi. (6) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA PTSP DAN PPB PEMDA SERTA KINERJA PPB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERBAIK

Pasal 22

Koreksi

(1) Tim Penilai menentukan Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga terbaik dengan cara melakukan pemilihan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan pemaparan dan uji petik. (2) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan hasil pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga yang terbaik.

Pasal 23

(1) Tim Penilai melakukan pemilihan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk sejumlah: a. Pemda dengan nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan b. Kementerian Negara/Lembaga dengan nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih pada setiap kategori sebagai berikut: a. Pemda provinsi sejumlah 5 (lima) Nomine Pemda; b. Pemda kabupaten sejumlah 25 (dua puluh lima) Nomine Pemda; dan c. Pemda kota sejumlah 10 (sepuluh) Nomine Pemda. (3) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sejumlah 5 (lima) Nomine Kementerian Negara/Lembaga. (4) Masing-masing Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menunjuk perwakilan untuk melakukan pemaparan di hadapan Tim Penilai.

Pasal 24

(1) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), melakukan pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dengan mengikuti ketentuan mekanisme pemaparan yang disampaikan oleh Tim Teknis Penilai. (2) Mekanisme pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Teknis Penilai kepada Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pemaparan Nomine dilakukan.

Pasal 25

Tim Penilai dapat MENETAPKAN cara lain dengan telekonferensi dalam hal pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Pasal 26

(1) Tim Penilai melakukan penilaian pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut: a. penyajian data dan informasi; b. pemaparan; dan c. waktu paparan. (2) Penilaian pemaparan pada kriteria penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. kelengkapan data dan informasi; b. kompleksitas data dan informasi; dan c. validitas data dan informasi. (3) Penilaian pemaparan pada kriteria pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. teknik pemaparan; dan b. teknik penyusunan paparan. (4) Penilaian pemaparan pada kriteria waktu paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. alokasi waktu; dan b. efisiensi waktu. (5) Tolok ukur dan pembobotan indikator pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan Lembar Kriteria Penilaian Paparan Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

(1) Tim Penilai melakukan Uji Petik untuk Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penilaian pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Uji Petik untuk Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pemda dengan hasil penilaian pemaparan Nomine Pemda tertinggi untuk setiap kategori sebagai berikut: a. kategori Pemda provinsi sejumlah 3 (tiga) Pemda provinsi; b. kategori Pemda kabupaten sejumlah 9 (sembilan) Pemda kabupaten; dan c. kategori Pemda kota sejumlah 5 (lima) Pemda kota. (3) Uji Petik untuk Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap 3 (tiga) Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian pemaparan tertinggi untuk Nomine Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 28

(1) Uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan kunjungan lapangan. (2) Tim Teknis Penilai menyampaikan mekanisme Uji Petik kepada: a. Pemda dengan hasil penilaian pemaparan Nomine tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan b. Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian pemaparan Nomine tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dalam 5 (lima) hari kerja sebelum uji petik dilakukan.

Pasal 29

(1) Tim Penilai melakukan penilaian uji petik atas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut: a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan; dan b. implementasi sistem Perizinan Berusaha. (2) Penilaian uji petik pada kriteria kesesuaian data dan dokumen pendukung pada penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri; dan b. kesesuaian pelaksanaan. (3) Penilaian uji petik pada kriteria implementasi sistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. kualitas implementasi sistem OSS; dan b. kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS. (4) Tolok ukur dan pembobotan indikator uji petik PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), menggunakan kriteria penilaian uji petik Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 30

(1) Penilaian uji petik atas Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan; dan b. implementasi sistem Perizinan Berusaha. (2) Penilaian uji petik pada kriteria kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator: a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri; dan b. kesesuaian pelaksanaan. (3) Penilaian uji petik pada kriteria implementasi sistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator: a. kualitas implementasi sistem OSS; dan b. kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS. (4) Tolok ukur dan pembobotan indikator uji petik Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Kriteria Penilaian Uji Petik Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

(1) Rekapitulasi Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dilakukan untuk MENETAPKAN Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga terbaik. (2) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Penilai berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 30. (4) Tim Teknis Penilai menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penilai.

BAB Kedua

Pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 23

Koreksi

(1) Tim Penilai melakukan pemilihan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga untuk sejumlah: a. Pemda dengan nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan b. Kementerian Negara/Lembaga dengan nilai tertinggi berdasarkan berita acara hasil Penilaian Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih pada setiap kategori sebagai berikut: a. Pemda provinsi sejumlah 5 (lima) Nomine Pemda; b. Pemda kabupaten sejumlah 25 (dua puluh lima) Nomine Pemda; dan c. Pemda kota sejumlah 10 (sepuluh) Nomine Pemda. (3) Nomine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sejumlah 5 (lima) Nomine Kementerian Negara/Lembaga. (4) Masing-masing Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menunjuk perwakilan untuk melakukan pemaparan di hadapan Tim Penilai.

Pasal 24

(1) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), melakukan pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dengan mengikuti ketentuan mekanisme pemaparan yang disampaikan oleh Tim Teknis Penilai. (2) Mekanisme pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Teknis Penilai kepada Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pemaparan Nomine dilakukan.

Pasal 25

Tim Penilai dapat MENETAPKAN cara lain dengan telekonferensi dalam hal pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Pasal 26

(1) Tim Penilai melakukan penilaian pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut: a. penyajian data dan informasi; b. pemaparan; dan c. waktu paparan. (2) Penilaian pemaparan pada kriteria penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. kelengkapan data dan informasi; b. kompleksitas data dan informasi; dan c. validitas data dan informasi. (3) Penilaian pemaparan pada kriteria pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. teknik pemaparan; dan b. teknik penyusunan paparan. (4) Penilaian pemaparan pada kriteria waktu paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. alokasi waktu; dan b. efisiensi waktu. (5) Tolok ukur dan pembobotan indikator pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan Lembar Kriteria Penilaian Paparan Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Ketiga

Uji Petik

Pasal 27

Koreksi

(1) Tim Penilai melakukan Uji Petik untuk Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penilaian pemaparan Nomine Pemda dan Nomine Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Uji Petik untuk Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pemda dengan hasil penilaian pemaparan Nomine Pemda tertinggi untuk setiap kategori sebagai berikut: a. kategori Pemda provinsi sejumlah 3 (tiga) Pemda provinsi; b. kategori Pemda kabupaten sejumlah 9 (sembilan) Pemda kabupaten; dan c. kategori Pemda kota sejumlah 5 (lima) Pemda kota. (3) Uji Petik untuk Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap 3 (tiga) Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian pemaparan tertinggi untuk Nomine Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 28

(1) Uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan kunjungan lapangan. (2) Tim Teknis Penilai menyampaikan mekanisme Uji Petik kepada: a. Pemda dengan hasil penilaian pemaparan Nomine tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan b. Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh hasil penilaian pemaparan Nomine tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dalam 5 (lima) hari kerja sebelum uji petik dilakukan.

Pasal 29

(1) Tim Penilai melakukan penilaian uji petik atas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut: a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan; dan b. implementasi sistem Perizinan Berusaha. (2) Penilaian uji petik pada kriteria kesesuaian data dan dokumen pendukung pada penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri; dan b. kesesuaian pelaksanaan. (3) Penilaian uji petik pada kriteria implementasi sistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, sebagai berikut: a. kualitas implementasi sistem OSS; dan b. kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS. (4) Tolok ukur dan pembobotan indikator uji petik PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), menggunakan kriteria penilaian uji petik Kementerian Negara/Lembaga yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 30

(1) Penilaian uji petik atas Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: a. kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan; dan b. implementasi sistem Perizinan Berusaha. (2) Penilaian uji petik pada kriteria kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan indikator: a. ketersediaan data dan dokumen pendukung penilaian mandiri; dan b. kesesuaian pelaksanaan. (3) Penilaian uji petik pada kriteria implementasi sistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan indikator: a. kualitas implementasi sistem OSS; dan b. kualitas implementasi sistem pendukung sistem OSS. (4) Tolok ukur dan pembobotan indikator uji petik Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Kriteria Penilaian Uji Petik Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan indikator penilaian. (2) Kriteria penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan sistem OSS; b. Reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Koneksi Pemda dengan sistem OSS. (3) Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa prosedur operasional standar. (4) Kriteria penyusunan prosedur operasional standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS; c. evaluasi implementasi prosedur operasional standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan d. tindak lanjut evaluasi. (5) Kriteria reformasi pelaksanaan Perizinan Berusaha dan pengawalan realisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. organisasi dan program kerja; b. identifikasi Perizinan Berusaha; c. inventarisasi Perizinan Berusaha; d. deregulasi Perizinan Berusaha; dan e. debirokratisasi pelaksanaan Perizinan Berusaha. (6) Kriteria koneksi Pemda dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator, meliputi: a. implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya; dan b. implementasi sistem pendukung sistem OSS. (7) Tolok ukur dan pembobotan indikator penilaian mandiri atas Kinerja PPB Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan menggunakan Lembar Penilaian Mandiri untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33

BAB XI