Koreksi Pasal 14

(1) Selain komponen Penilaian Kinerja PTSP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penetapan hasil mempertimbangkan hasil kajian instansi atau lembaga lain. (2) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Perizinan Berusaha; b. pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; c. penciptaan birokrasi bersih dan melayani; dan/atau d. pengadaan pelayanan publik. (3) Hasil kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil penelitian, hasil survei, hasil pemeringkatan dan bentuk kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. (4) Kajian instansi atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah. (5) Kajian instansi atau lembaga lain pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi atau lembaga lain. (6) Kajian lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lembaga nonpemerintah terkait lainnya.