KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1984 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES Nomor 61 Tahun 1984

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Nama dan Tempat Organisasi ini bernama "LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA" (disingkat LVRI) dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

Pasal 2

BAB III

ORGANISASI

Pasal 10

Koreksi

Susunan Organisasi (1) Susunan organisasi Legiun Veteran Republik INDONESIA berbentuk piramidal dan vertikal yang berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, sampai ke Tingkat Pusat. (2) Di Desa dibentuk Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah Desa dan bermarkas di Markas Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA. (3) Di Ibukota Kecamatan dibentuk Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah Kecamatan bermarkas di Markas Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA. (4) Di Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah dan bermarkas di Markas Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA. (5) Di Ibukota Propinsi dibentuk Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Musyawarah Daerah dan bermarkas di Markas Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA. (6) Di Ibukota Negara Republik INDONESIA dibentuk Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA oleh Kongres dan bermarkas di Markas Besar Legiun Veteran Republik INDONESIA. (7) Wilayah kerja Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah Wilayah Negara Republik INDONESIA, Wilayah kerja Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah Wilayah Propinsi, Wilayah kerja Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah Wilayah Kabupaten/Kotamadya Wilayah kerja Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah Wilayah Kecamatan, dan Wilayah kerja Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah Wilayah Desa.

Pasal 11

(1) Sesuai dengan perkembangan dapat dibentuk Anak Organisasi sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA atasannya. (2) Wewenang untuk MENETAPKAN dan mengesahkan Pengurus Anak Organisasi disesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut : a. Pengurus Anak Organisasi tingkat pusat oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat Pusat yang bersangkutan; b. Pengurus Anak Organisasi tingkat daerah oleh Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat daerah yang bersangkutan; c. Pengurus Anak Organisasi tingkat cabang oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Musyawarah Anak Organisasi tingkat cabang yang bersangkutan; (3) Pada tingkat Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA tidak diadakan Anak Organisasi. (4) Susunan pengurus Anak Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi yang bersangkutan. (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Anak Organisasi diatur sendiri oleh Anak Organisasi yang bersangkutan dengan etentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 12

Kekuasaan dan Pimpinan Pusat (1) Kedaulatan organisasi berada di tangan seluruh anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. (2) Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA merupakan kekuasaan tertinggi di antara 2 (dua) Kongres terdiri atas sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang yang dipilih oleh Kongres dari unsur yang mewakili Daerah, Anak organisasi tingkat Pusat dan Tokoh Veteran.Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. (3) Pimpinan Pusat merupakan Pimpinan Harian yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang yang dipilih oleh Kongres. Susunan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA terdiri atas : a.Ketua Umum; b.Beberapa Ketua; c.Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal; d.Bendahara dan Wakil Bendahara; e.Beberapa Kepala Bagian; f.Beberapa Pembantu Umum.

Pasal 13

Kekuasaan dan Pimpinan Daerah (1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik INDONESIA di tingkat Propinsi berada di tangan Musyawarah Daerah. (2) Dewan Paripurna Daerah merupakan kekuasaan tertinggi di antara 2 (dua) Musyawarah Daerah terdiri atas sebanyak-banyaknya 45 (empatpuluh lima) orang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dari unsur yang mewakili Cabang, Anak Organisasi tingkat Daerah, dan Tokoh Veteran di daerah. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang wakil. (3) Pimpinan Daerah merupakan Pimpinan Harian dan terdiri atas sebanyak-banyaknya 17 (tujuhbelas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah.Susunan Pimpinan Daerah terdiri atas : a.Ketua; b.Beberapa Wakil Ketua; c.Sekretaris dan Wakil Sekretaris; d.Bendahara; e.Beberapa Kepala Bagian; f.Beberapa Pembantu Umum.

Pasal 14

Kekuasaan dan Pimpinan Cabang (1) Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran di tingkat Kabupaten/Kotamadya berada di tangan Musyawarah Cabang. (2) Dewan Paripurna Cabang merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Musyawarah Cabang terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang yang dipilih oleh Musyawarah Cabang dari unsur yang mewakili Ranting, Anak Organisasi tingkat Cabang, dan Tokoh Veteran di wilayah Cabang. Setiap unsur diwakili oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil. (3) Pimpinan Cabang merupakan Pimpinan Harian dan terdiri atas sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Cabang. Susunan Pimpinan Cabang terdiri atas : a.Ketua; b.Beberapa Wakil Ketua; c.Sekretaris dan Wakil Sekretaris; d.Bendahara; e.Beberapa Kepala Bagian; f.Beberapa Pembantu.

Pasal 15

Kekuasaan dan Pimpinan Ranting/Anak Ranting Susunan Ranting/Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA disesuaikan dengan ruang lingkup wilayah kerja masing-masing berdasar kan situasi dan kondisi veteran setempat yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Kedudukan Pimpinan Anggota Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA dari tingkat Pusat sampai tingkat terendah yang karena sesuatu hal menduduki Pimpinan Organisasi lain harus mendapat izin dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 17

Tugas dan Tanggung Jawab (1) Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Kongres serta bertanggung jawab kepada Kongres. (2) Pimpinan Anak Organisasi dan Korps Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja serta segala keputusan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA atasannya sesuai dengan tingkatan masing- masing. (3) Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah. (4) Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. (5) Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting. (6) Pimpinan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Ranting.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Koreksi

Anggota Biasa (1) Semua Veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 2 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967; (2) Warga Negara yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967, tetapi belum memiliki pengesahan dapat diterima menjadi anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA dengan seizin dan keputusan Pimpinan Pusat; (3) Anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA (ABRI) atau Purnawirawan ABRI yang karena jabatan dan atau kedudukan sosialnya dengan sukarela menyatakan kehendaknya untuk menjadi Anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA dan disetujui oleh Pimpinan Daerah maupun Pimpinan Kesatuan/Induk Organisasinya; (4) Bagi Anggota seperti tersebut ayat (3) yang akan menduduki Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA di daerah, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan : a.Untuk Pimpinan Daerah oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA dengan seizin Panglima Angkatan Bersenjata; b.Untuk Pimpinan Cabang dan Ranting oleh Panglima Komando Daerah Militer yang bersangkutan.

Pasal 4

Anggota Kehormatan Dewan Paripurna Pusat Anggota Kehormatan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah : a.PRESIDEN Republik INDONESIA; b.Wakil PRESIDEN Rpublik INDONESIA; c.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; d.Ketua Dewan Pertimbangan Agung; e.Ketua Mahkamah Agung; f.Menteri Pertahanan Keamanan; g.Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 5

Penetapan Keanggotaan (1)Penetapan Keanggotaan Legiun Veteran Republik INDONESIA dilaku- kan dengan pemberian Kartu Tanda Anggota; (2)Kartu Tanda Anggota diberikan oleh Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA dan penyalurannya diatur melalui Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA, kecuali untuk anggota Kehormatan yang akan diatur oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA; (3)Bentuk, isi, dan pengadaan Kartu Tanda Anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA; (4)Setiap Markas Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA wajib memelihara Daftar Anggota secara teratur menurut kelompok Ranting dalam wilayah kerjanya.

Pasal 6

Kewajiban Anggota Disamping semua kewajiban yang telah ditetapkan menurut UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967, maka setiap anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA berkewajiban : a.Membayar Uang Pangkal dan iuran; b.Menaati semua keputusan dan ketentuan organisasi; c.Menjunjung tinggi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; d.Melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

Hak Anggota (1)Setiap Anggota berhak : a.Berbicara dan mempunyai hak suara menurut tingkatan organisasi; b.Mengajukan koreksi atau usul melalui tingkat organisasi; c.Mendapatkan penghargaan organisasi berdasarkan jasa-jasanya; d.Melaporkan berbagai masalah Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dianggap perlu; e.Menghadiri rapat-rapat menurut tingkatan organisasi; f.Memilih dan dipilih; g.Membela diri sampai ke tingkat Kongres. (2)Anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA mempunyai hak meminta bantuan kepadaLegiun Veteran Republik INDONESIA dalam rangka pembinaan organisasi dan melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967 serta ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota (1)Anggota diberhentikan karena : a.Kehilangan haknya sebagai Veteran Republik INDONESIA menurut UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967; b.Meninggal dunia; c.Atas permintaaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA melalui saluran bertingkat; d.Merangkap jabatan atau keanggotaan organisasi lain tanpa seizin Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA; e.Mengingkari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; f.Terlibat dalam tindakan subversi, baik langsung ataupn tidak langsung, yang membahayakan keselamatan negara dan bangsa. (2)Pemberhentian Anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA atas usul Pimpinan Cabang yang bersangkutan, dan cara pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Daerah. (3)Sambil menunggu keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA dapat melakukan pemberhentian sementara dengan cara menarik kembali Kartu Tanda Anggota beserta kelengkapan lainnya.

Pasal 9

Tindakan Disiplin (1)Tindakan disiplin dilakukan terhadap anggota apabila : a.Melalaikan kewajiban sebagai anggota; b.Melanggar disiplin organisasi; c.Melanggar keputusan dan Peraturan organisasi; d.Merugikan nama baik organisasi dan martabat Veteran. (2)Tindakan disiplin dilakukan dengan bijaksana dan bersifat mendidik dengan maksud memberi kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk memperbaiki dirinya. Tindakan disiplin dinyatakan dalam bentuk : a.Pemberian tegoran atau peringatan secara lisan atau tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; b.Pemberhentian sementara (schorsing). (3)Tegoran atau peringatan kepada Anggota biasa dilakukan oleh Pimpinan Cabang, tegoran atau peringatan untuk Anggota Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Cabang, untuk anggota Pimpinan Cabang dan Dewan Paripurna Cabang oleh Pimpinan Daerah, untuk Pimpinan Daerah dan Dewan Paripurna Daerah oleh Pimpinan Pusat, sedangkan untuk anggota Pimpinan Pusat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat atau Keputusan Rapat Pimpinan Pusat; (4)Sesudah tegoran dan peringatan diberikan sampai 3 (tiga) kali tetapi anggota yang bersangkutan tidak menunjukkan tanda-tanda dan bukti perbaikannya, maka tindakan disiplin ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara (schorsing); (5)Pemerhentian sementara (schorsing) untuk anggota biasa, anggota Pimpinan Ranting, Anggota Pimpinan Cabang, dan Dewan Paripurna Cabang dilakukan oleh Pimpinan Daerah. Pemberhentian sementara untuk anggota Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Pimpinan Pusat. Pemberhentian sementara (schorsing) untuk Anggota Pimpinan Pusat dilakukan dengan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat. Pemberhentian sementara (schorsing) untuk Anggota Dewan Paripurna Pusat dilakukan dengan Keputusan Musyawarah Dewan Paripurna Pusat.

Pasal 10

Pembelaan Seseorang anggota yang menerima tindakan disiplin berupa pemberhentian sementara (schorsing) dapat mengajukan pembelaannya kepada Pimpinan yang MENETAPKAN pemberhentian sementara (schorsing). Apabila anggota tersebut tidak puas mengenai putusan terhadap pembelaan yang diajukan, maka dapat mengajukan pembelaannya sekali lagi kepada Pimpinan Legiun Veteran Republik INDONESIA, pembelaan terakhir kepada Kongres.

BAB III

ORGANISASI, KEKUASAAN DAN PIMPINAN

Pasal 11

Koreksi

Organisasi (1)Susunan Organisasi Legiun Veteran Republik INDONESIA berbentuk Piramidal dan Vertikal yang berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, sampai tingkat Pusat. (2)Untuk satu wilayah desa yang terdapat sedikit-dikitnya 15 (limabelas) orang Veteran dapat didirikan Anak Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting. Wilayah desa yang jumlah Veterannya kurang dari 15 (limabelas) orang dapat bergabung dengan desa lainnya yang terdekat; (3)Untuk satu wilayah Kecamatan yang terdapat sedikit-dikitnya 30 (tigapuluh) orang Veteran didirikan Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Ranting dan bermarkas di Markas Ranting Legiun Veteran Republik INDONESIA. Wilayah Kecamatan yang jumlah Veterannya kurang dari 30 (tigapuluh) orang dapat bergabung dengan Kecamatan yang terdekat; (4)Untuk satu daerah Kabupaten/Kotamadya yang memiliki 2 (dua) Ranting atau lebih didirikan Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang dan bermarkas di Markas Cabang Legiun Veteran Republik INDONESIA; (5)Untuk satu daerah Propinsi yang memiliki 2 (dua) Cabang atau lebih didirikan Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Daerah dan bermarkas di Markas Daerah Legiun Veteran Republik INDONESIA; (6)Untuk tingkat pusat didirikan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA yang dipimpin oleh Pimpinan Pusat dan bermarkas di Markas Besar Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 12

Anak Organisasi (1)Sebagai unsur pelaksana kebijaksanaan Legiun Veteran Republik INDONESIA dibentuk Anak Organisasi Legiun Veteran Republik INDONESIA; (2)Anak Organisasi tersebut ialah : a.Korps Cacad Veteran Republik INDONESIA; b.Yayasan Karya Dharma; c.Koperasi Veteran Republik Indonesial; d.Korps Sarjana Veteran Republik INDONESIA; e.Korps Veteran Karyawan Republik INDONESIA; f.Persatuan Isteri Veteran Republik INDONESIA; g.Dewan Ekonomi Veteran Republik INDONESIA; h.Korps Wanita Veteran Republik INDONESIA; i.Yayasan Gedung Veteran Republik INDONESIA; j.Pemuda Pancamarga; k.Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. (3)Anak Organisasi wajib menaati segala keputusan dan ketentuan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. Anak Organisasi yang tidak mengindahkan kewajibannya dapat dikenakan tegoran, tindakan administratip, pembekuan dan dalam keadaan yang sangat terpaksa dapat berupa pembubaran. Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut kepada Dewan Paripurna Pusat dan Kongres.

Pasal 13

Penggunaan Nama Veteran Penggunaan nama atau sebutan Veteran menurut pengertian UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967 untuk maksud apapun oleh sesuatu organisasi, badan usaha, atau perorangan hanya dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA.

Pasal 14

Pimpinan Nasional (1) a.Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik INDONESIA berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. b.Dewan Paripurna Pusat yang merupakan kekuasaan tertinggi diantara 2 (dua) Kongres berjumlah sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang, dipilih oleh Kongres dan diambil dari Daerah, Anak Organisasi tingkat Pusat, dan Tokoh Veteran yang masing-masing diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan diusulkan oleh induk organisasinya. (2) a.Pimpinan Pusat menjalankan Pimpinan Organisasi sehari-hari dan terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 (duapuluhlima) orang yang dipilih oleh Kongres. b.Pimpinan Pusat merupakan kesatuan dan bersifat kolektif. Di antara Ketua Umum dan Para Ketua diadakan pemagian tugas, sehingga Ketua Umum melakukan tugas sebagai Pimpinan Umum, sedangkan para Ketua melakukan tugas koordinator dalam bidangnya masing-masing. c.Anggota Pimpinan Pusat adalah Anggota Dewan Paripurna Pusat. d.Susunan anggota Dewan Paripurna Pusat serta susunan anggota Pimpinan Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA atas usul Kongres, (3) a.Dewan Paripurna Pusat MENETAPKAN kebijaksanaan pokok dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kongres serta pengawasan umum. b.Pimpinan Pusat menyelenggarakan Pimpinan sehari-hari guna melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Pusat dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kongres.

Pasal 15

Pimpinan Daerah (1) a.Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik INDONESIA di tingkat Daerah berada di tangan Musyawarah Daerah. b.Dewan Paripurna Daerah yang merupakan kekuasaan tertinggi di antara 2 (dua) Musyawarah Daerah berjumlah sebanyak-banyaknya 45 (empatpuluhlima) orang, dipilih oleh Musyawarah Daerah dan diambil dari Cabang Anak Organisasi tingkat Daerah, dan Tokoh Veteran di Daerah yang masing-masing diwakili oleh sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang dan diusulkan oleh induk organisasinya. c.Untuk Daerah yang memiliki banyak Cabang (Kabupaten/- Kotamadya), diwakili 2 (dua) orang wakil dari tiap-tiap Cabang dan ditambah wakil Anak organisasi serta Tokoh Veteran seperlunya. (2) a.Pimpinan Daerah merupakan Pimpinan Tingkah Daerah yang menjalankan Pimpinan Organisasi sehari-hari, dan terdiri atas sebanyak-banyaknya 17 (tujuhbelas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah. b.Pimpinan Daerah merupakan satu kesatuan kolektif yang diatur pembagian tugas koordinasi bidangnya masing-masing. c.Anggota Pimpinan Daerah adalah anggota Dewan Paripurna Daerah. d.Penetapan susunan Anggota Dewan Paripurna Daerah dan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Pimpinan Pusat atas usul Musyawarah Daerah. (3) a.Dewan Paripurna Daerah MENETAPKAN kebijaksanaan pokok dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah dan pengawasan umum di tingkat Daerah. b.Pimpinan Daerah menyelenggarakan Pimpinan sehari-hari guna melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Daerah dan Ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 16

Pimpinan Cabang (1) a.Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik INDONESIA di tingkat Cabang berada di tangan Musyawarah Cabang. b.Dewan Paripurna Cabang yang merupakan kekuasaan tertinggi di antara 2 (dua) Musyawarah Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 25 (duapuluhlima) orang, dipilih oleh Musyawarah Cabang, dan Tokoh Veteran di daerah masing-masing diwakili oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan diusulkan oleh induk organisasinya. c.Untuk suatu Cabang yang memiliki demikian banyak Ranting (Kecamatan), sehingga jumlah 25 (duapuluhlima) untuk anggota Dewan Paripurna kurang mencukupi, maka pembentukan Dewan Paripurna Cabang dilakukan dengan memilih seorang wakil untuk tiap-tiap Ranting dan ditambah Wakil Anak Organisasi serta Tokoh Veteran seperlunya. (2) a.Pimpinangan Cabang merupakan pimpinan tingkat Cabang yang menjadi Pimpinan Organisasi sehari-hari dan terdiri atas sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang dipilih oleh Musyawarah Cabang. b.Pimpinan Cabang merupakan satu kesatuan kolektif yang diatur pembagian tugas koordinasi bidangnya masing-masing. c.Anggota Pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Paripurna Cabang. d.Penetapan susunan Anggota Dewan Paripurna Cabang dan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Pimpinan Daerah atas usul Musyawarah Cabang. (3) a.Dewan Paripurna Cabang MENETAPKAN kebijaksanaan pokok untuk melaksanakan Keputusan Musyawarah Cabang dan pengawasan umum di tingkat Cabang. b.Pimpinan Cabang menyelenggarakan Pimpinan sehari-hari guna melaksanakan kebijaksanaan pokok Dewan Paripurna Cabang, keputusan Musyawarah Cabang, dan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 17

Pimpinan Ranting (1) a.Kekuasaan tertinggi Legiun Veteran Republik INDONESIA di tingkat Rantng berada di tangan Musyawarah Anggota. b.Pimpinan Ranting merupakan Pimpinan tingkat Ranting yang menjalankan Pimpinan organisasi sehari-hari dan terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih langsung oleh Musyawarah Anggota. (2) a.Susunan Pimpinan Ranting terdiri atas : -Ketua dan Wakil Ketua; -Sekretaris; -Kepala Bagian. b.Penetapan susunan anggota Pimpinan Ranting dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang atas usul Musyawarah Anggota. (3)Pimpinan Ranting menyelenggarakan Pimpinan sehari-hari untuk melaksanakan keputusan Musyawarah Anggota dan ketetapan Cabang.

Pasal 18

Pimpinan Anak Ranting (1)Pimpinan Anak Ranting merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Ranting. (2)Susunan Pimpinan Anak Ranting terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. (3)Pimpinan Anak Ranting menyelenggarakan Pimpinan sehari-hari untuk melaksanakan keputusan Musyawarah Anggota dan petunjuk Pimpinan Ranting.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 19

Koreksi

Tingkatan Musyawarah dan Rapat Tingkatan Musyawarah dan Rapat terdiri dari : a.Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional : 1.Kongres menyelenggarakan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2.Dewan Paripurna Pusat menyelenggarakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3.Pimpinan Pusat menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. b.Musyawarah dan Rapat tingkat Daerah : 1.Musyawarah Daerah menyelenggarakan musyawarah sekurang- kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2.Dewan Paripurna Daerah menyelenggarakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3.Pimpinan Daerah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. c.Musyawarah dan Rapat tingkat Cabang : 1.Musyawarah Cabang menyelenggarakan musyawarah sekurang- kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2.Dewan Paripurna Cabang menyelenggarakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun. 3.Pimpinan Cabang menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. d.Musyawarah dan Rapat tingkat Ranting : 1.Musyawarah Anggota menyelenggarakan musyawarah sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 2.Pimpinan Ranting menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. e.Guna membahas dan menyelesaikan persoalan yang bersifat khusus dan atau mendesak Kongres dapat menyelenggarakan musyawarah Istimewa atas usul paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pimpinan Daerah.

Pasal 20

Pasal 21

Hak Bicara dan Hak Suara (1)Anggota peserta Musyawarah dan rapat memiliki hak bicara dan hak suara di dalam Musyawarah dan rapat memiliki yang bersangkutan. (2)Peninjau dalam musyawarah dan rapat hanya memiliki hak bicara setelah mendapt izin dari Pimpinan Sidang.

Pasal 22

Kuorum Musyawarah dan Rapat (1)Setiap musyawarah atau rapat baru sah dan dapat mengambil putusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah peserta. (2)Apabila musyawarah atau rapat dengan acara yang ditetapkan tidak mencapai kuorum. maka rapat ditunda paling lama 6 (enam) jam. Apabila musyawarah atau rapat berikutnya dengan pemberian undangan baru untuk acara yang sama masih tetap belum mencapai kuorum, maka rapat adalah sah serta dapat mengambil putusan.

Pasal 23

Pengambilan Putusan (1)Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2)Apabila ketentuan tersebut ayat (1) tidak terlaksana maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan mengadakan pemungutan dan perhitungan suara secara langsung dari peserta. Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir dan memenuhi kuorum. (3)Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dianggap penting dilakukan secara rahasia atau tertulis.

Pasal 24

Tata Tertib Musyawarah dan Rapat Hal lain yang belum diatur dalam musyawarah dan rapat akan ditetapkan di dalam Tata Tertib Musyawarah dan Rapat yang bersangkutan.

BAB V

KODE KEHORMATAN, LAMBANG, PANJI-PANJI, BENDERA, DAN LAGU

Pasal 25

Koreksi

Kode Kehormatan Veteran Kode kehormatan Veteran Republik INDONESIA adalah "PANCAMARGA" yang berbunyi sebagai berikut : a.Kami Veteran Republik INDONESIA adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang senantiasa siap sedia menjadi penegak dan pembela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. b.Kami Veteran Republik INDONESIA adalah Patriot serta pencinta Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa INDONESIA sesuai dengan Sumpah Pemuda. c.Kami Veteran Republik INDONESIA memiliki sifat-sifat Ksatria, jujur, dan menaati janji. d.Kami Veteran Republik INDONESIA memiliki disiplin yang hidup, taat kepada organisasi, UNDANG-UNDANG Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara. e.Kami Veteran Republik INDONESIA adalah manusia teladan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa dalam melakukan semua tanggung jawab dan kewajiban.

Pasal 26

Lambang Lambang Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah "KARYA DHARMA" yang isi dan bentuknya disusun sebagai berikut : a.Bintang bersudut 5 (lima), warna kuning emas, dilingkari oleh setangkai padi berjumlah 22 (duapuluhdua) biji di sebelah kiri dan setangkai bunga kapas berdaun 12 (duabelas) buah di sebelah kanan. b.Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita berwarna coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut. c.Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "KARYA DHARMA" yang seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna emas.

Pasal 27

Panji-panji (1)Panji-panji Legiun Veteran Republik INDONESIA mempunyai bentuk serta ukuran menurut ketentuan sebagai berikut : a.Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 78 Cm, panjang 117 Cm dengan warna kuning emas. b.Di tengah-tengah terletak bintang bersudut lima warna kuning emas dengan garis tengah berukuran 42 Cm, dilingkari oleh biji padi sebanyak 22 (duapuluhdua) dan bunga kapas berdaun sebanyak 12 (duabelas) buah. c.Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut berukuran lebar 8 Cm. d.Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi "KARYA DHARMA" seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas tebal 2 Cm, tinggi 4 Cm. e.Di tepi diberi kuncir-kuncir (jumbai) yang mengelilingi seluruh tepi panji dengan panjang 6 Cm dan berwarna kuning emas. f.Panji-panji diikat pada sebuah tongkat yang berukuran panjang 250 Cm garis tengah 4 Cm, dan ujungnya diberi bintang bersudut lima dibuat dari logam dengan garis tengah 15 Cm di tengah-tengah tebal 5 Cm, pada kelima ujung bintang berbentuk tajam dan berwarna kuning emas. (2)Arti Panji-panji : a.Warna dasar kuning emas mengandung arti persatuan, kebesaran, keluhuran dan kejayaan. b.Bintang emas bersudut lima, mengandung ari makna cita-cita luhur dan keadilan. c.Karya Dharma mengandung arti perjuangan yang terus-menerus, jujur, dan kebaktian yang ikhlas. d.Setangkai padi dan setangkai kapas berdaun yang diikat dengan pita coklat, mengandung makna kesungguhan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. e.Duapuluh dua biji padi dan duabelas bunga kapas beraun adalah angka-angka dimulainya Kongres Ke-I Legiun Veteran Republik INDONESIA yaitu tanggal 22 Desember 1956.

Pasal 28

Bendera Legiun Veteran Republik INDONESIA Bentuk Bendera Legiun Veteran Republik INDONESIA, warna, dan isinya sama dengan panji-panji Legiun Veteran Republik INDONESIA, tanpa kuncir-kuncir (jumbai) dengan ukuran perbandingan 2 X 3.

Pasal 29

Lencana Veteran Lencana Veteran adalah lambang Veteran yang terbuat dari bahan logam berwarna emas serta berukuran garis tengah 17 mm.

Pasal 30

Lagu Legiun Veteran Republik INDONESIA Lagu Legiun Veteran Republik INDONESIA ialah Mars Veteran Republik INDONESIA yang susunan kata-kata dan iramanya akan ditetapkan seara tersendiri.

Pasal 31

Pakaian Seragam Pakaian seragam Veteran Republik INDONESIA ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atas usul Kongres.

Pasal 32

Penggunaan dan Pengawasan (1) a.Setiap anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA wajib mengerti dan hafal Pancamarga. b.Setiap anggota Legiun Veteran Republik INDONESIA di dalam kehidupannya wajib mengindahkan isi dan jiwa Pancamarga. c.Pancamarga diucapkan dalam acara/upacara khusus Veteran. (2) a.Pengawalan dan pengamanan Panji-panji Legiun Veteran Pusat dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Pusat; jika sedang berada di Daerah kepada Pimpinan Daerah; di Cabang kepada Pimpinan Cabang; sedangkan di Ranting kepada Pimpinan Ranting. b.Panji-panji hanya dikeluarkan atas putusan Pimpinan Pusat untuk keperluan Upacara resmi dan atau peristiwa khusus. c.Pada waktu Panji-panji keluar setiap Veteran wajib memberi hormat menurut ketentuan yang berlaku. d.Panji-panji Legiun Veteran Republik INDONESIA memberi hormat kepada : -Sang Saka Merah Putih -Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya. -Kepala Negara Republik INDONESIA. -Jenazah dalam suatu upacara tertentu. (3)Pemakaian Lencana Veteran Republik INDONESIA akan diatur dengan ketetapan Pimpinan Pusat. (4)Lagu Veteran Republik INDONESIA dapat dinyanyikan secara tunggal dan atau secara bersama-sama pada waktu upacara, berbaris dan lain-lain.

Pasal 33

Hari Veteran dan Hari Ulang Tahun Legiun Veteran RI Hari Veteran dan Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik INDONESIA adalah tanggal 2 Januari.

Pimpinan Musyawarah (1)Kongres dipimpin oleh Presidium yang dipilih oleh musyawarah Nasional. Selama Presidium belum terpilih, maka musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Pusat, yang disebut Pimpinan Sementara dengan tugas memilih Presidium. Musyawarah dihadiri oleh : a.Utusan Daerah dan Cabang yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. b.Seluruh Anggota Dewan Paripurna Pusat termasuk pula seluruh anggota Pimpinan Pusat. c.Utusan Anak Organisasi tingkat Pusat. d.Peninjau. (2)Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Daerah. Selama Pimpinan Musyawarah Daerah belum terpilih, maka musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Daerah, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Daerah. Musyawarah dihadiri oleh : a.Utusan Cabang dan Ranting yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. b.Para Anggota Dewan Paripurna Daerah termasuk pula Pimpinan Daerah. c.Utusan Anak Organisasi tingkat Daerah. d.Peninjau. (3)Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Cabang yang dipilih oleh Musyawarah. Selama Pimpinan Musyawarah Cabang belum terpilih, maka musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Cabang, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Cabang. Musyawarah dihadiri oleh : a.Utusan Ranting dengan perhitungan setiap 15 anggota diwakili oleh seorang utusan. b.Seluruh Anggota Dewan Paripurna Cabang termasuk pula seluruh anggota Pimpinan Cabang. c.Utusan Anak Organisasi tingkat Cabang. d.Peninjau. (4)Musyawarah Anggota Ranting dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Anggota Ranting yang dipilih oleh Musyawarah. Selama Pimpinan Musyawarah Anggota Ranting belum terpilih, maka musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Ranting, yang disebut Pimpinan Sementara, dengan tugas memilih Pimpinan Musyawarah Anggota. Musyawarah dihadiri oleh : a.Seluruh Anggota Ranting. b.Seluruh Anggota Pimpinan Ranting. c.Seluruh Anggota Pimpinan Anak Ranting. d.Peninjau. (5)Ketentuan seperti tersebut ayat (1) sampai (4) pasal 20 ini berlaku pula bagi rapat Dewan Paripurna Pusat, Dewan Paripurna Daerah, dan Dewan Paripurna Cabang dengan pengecualian, bahwa rapat tersebut hanya dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Paripurna yang bersangkutan.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1984 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36