PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

PERPRES Nomor 43 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Article 10

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. (2) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; b. tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan c. tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Article 11

(1) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. (2) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tim pengarah; dan b. tim pelaksana.

Article 12

Susunan keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. ketua : Wakil PRESIDEN; b. sekretaris : Menteri; c. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; 2. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; 3. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan 4. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Article 13

Article 14

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Article 15

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada PRESIDEN melalui ketua tim pengarah.

Article 16

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tim pelaksana dibantu sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Article 17

(1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk kelompok kerja. (2) Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Article 18

(1) Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi. (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Article 19

(1) Tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota. (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Article 24

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai kewenangannya. (2) Pemantauan pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Menteri selaku ketua tim pelaksana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada PRESIDEN melalui ketua tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan. (6) Hasil perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

Article 25

(1) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Bupati/wali kota selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. ketua : Menteri; b. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; 6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; 7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; 9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; 10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; 12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 13. menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 14. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 15. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; 16. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; 17. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 18. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; 19. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif; 20. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; 21. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi; 22. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan; 23. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; 24. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 25. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika; 26. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme; dan 27. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. ketua : Menteri; b. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; 6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; 7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; 9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; 10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; 12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 13. menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 14. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 15. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; 16. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; 17. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 18. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; 19. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif; 20. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; 21. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi; 22. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan; 23. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; 24. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 25. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika; 26. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme; dan 27. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.