Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri ini berlaku mulai Tahun Anggaran
2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
STRUKTUR, BAGAN ORGANISASI DAN TUGAS PELAKSANA UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
A. STRUKTUR ORGANISASI
1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).
UAPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Pengguna Barang, yang secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon I yang membidangi kesekretariatan serta Unit Eselon II, Unit Eselon III, dan Unit Eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UAPB adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. UAPB ini membawahi UAPPB-E1, UAPPB-W, dan/atau UAKPB.
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang–Eselon I (UAPPB-E1).
UAPPB-E1 adalah unit yang membantu melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Eselon I pada Pengguna Barang, yang secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon II yang membidangi kesekretariatan serta Unit Eselon III dan Unit Eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UAPPB-E1 adalah pejabat Eselon I. UAPPB-E1 ini membawahi UAPPB-W dan/atau UAKPB.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W).
a. UAPPB-W adalah unit yang membantu melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W oleh Penanggung jawab UAPPB-E1, yang secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon III yang membidangi kesekretariatan dan Unit Eselon IV yang membidangi BMN.
b. Untuk unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, UAPPB-W dilaksanakan oleh Dinas Pemerintah Provinsi/Unit Organisasi Pemerintah Provinsi yang membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Dekonsentrasi, sedangkan untuk Penatausahaan BMN Dana Tugas Pembantuan, UAPPB-W dilaksanakan oleh Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pelimpahan wewenang Tugas Pembantuan.
c. Penanggung jawab UAPPB-W adalah Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. UAPPB-W ini membawahi UAKPB.
d. Untuk unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab UAPPB-W adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi/Unit Organisasi yang membawahi SKPD penerima Dana Dekonsentrasi, sedangkan untuk Penatausahaan
BMN Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UAPPB-W adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pelimpahan wewenang Tugas Pembantuan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
e. UAPPB-E1 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai unit kerja vertikal di daerah, harus membentuk UAPPB-W dengan menunjuk salah satu unit kerja vertikalnya sebagai UAPPB-W untuk membantu pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Unit Eselon I bersangkutan.
f. UAPPB-E1 yang mempunyai satuan kerja Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah harus membentuk koordinator UAPPB-W.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
a. UAKPB adalah unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang), yang secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon III, Eselon IV dan/atau Eselon V yang membidangi kesekretariatan dan/atau BMN. Penanggung jawab UAKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja.
b. Untuk unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, penanggung jawab UAKPB adalah Kepala SKPD.
c. Untuk unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Badan Layanan Umum (BLU), penanggung jawab UAKPB adalah Pimpinan BLU.
d. UAKPB dapat membentuk Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB), dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pembentukan dan penutupan/pengakhiran UAPKPB ditetapkan berdasarkan keputusan penanggung jawab UAKPB.
2) Pembentukan UAPKPB dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a) menyesuaikan struktur organisasi pada satuan kerja;
b) membagi beban kerja Pelaksana Penatausahaan tingkat UAKPB; dan c) memudahkan pelaksanaan Penatausahaan dan pengamanan aset.
3) Penutupan/pengakhiran UAPKPB dilakukan dalam hal keberadaan UAPKPB tersebut sudah tidak dibutuhkan.
B. BAGAN ORGANISASI
1. Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA UNIT ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN UNIT ESELON II YANG MEMBIDANGI BMN UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI BMN UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB UAKPB UAPPB-W Koordinator UAKPB UAKPB UAPPB-W UAKPB
BLU Dana Dekon/TP Kementerian/Lembaga
2. Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-E1)
3. Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W)
PEJABAT ESELON I UNIT ESELON II YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI BMN UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN KEPALA KANTOR WILAYAH/GUBERNUR/ KEPALA DAERAH/ PIMPINAN UNIT YANG DITETAPKAN UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/ PEJABAT YANG UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI BMN/PEJABAT YANG
4. Organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
a. Unit Eselon II sebagai Satuan Kerja
b. Unit Eselon III sebagai Satuan Kerja
c. Unit Eselon IV sebagai Satuan Kerja
C. TUGAS PELAKSANA PENATAUSAHAAN
1. Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
UAKPB bertugas menyelenggarakan Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, meliputi:
a. menyusun Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
b. melakukan Pembukuan BMN;
1) membukukan dan mencatat semua BMN ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang (KIB);
KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELON II UNIT ESELON III YANG MEMBIDANGI UNIT ESELON IV KEPALA KANTOR/ KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELON III UNIT ESELON IV YANG MEMBIDANGI KEPALA KANTOR/ KEPALA SATUAN KERJA/ PEJABAT ESELON IV UNIT ESELON V YANG MEMBIDANGI BMN
2) membukukan dan mencatat mutasi BMN ke dalam Buku Barang dan/atau KIB;
3) membukukan dan mencatat hasil Inventarisasi ke dalam Buku Barang dan/atau KIB;
4) menyusun Daftar Barang yang datanya berasal dari Buku Barang dan KIB;
5) mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan/atau Daftar Barang Lainnya (DBL);
6) mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang;
7) melakukan reklasifikasi ke dalam:
a) Daftar Barang Rusak Berat, dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang berada dalam kondisi rusak berat telah dimohonkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
b) Daftar Barang Hilang, dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang hilang telah dimohonkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
8) menghapus BMN dari:
a) Daftar Barang Rusak Berat apabila keputusan penghapusan mengenai BMN yang rusak berat tersebut telah diterbitkan Pengguna Barang;
b) Daftar Barang Rusak Hilang apabila keputusan penghapusan mengenai BMN yang hilang tersebut telah diterbitkan Pengguna Barang;
9) melakukan reklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap atau mencatat kembali ke dalam akun Aset Tetap, dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan telah dimohonkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan kembali;
10) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
a) melakukan Inventarisasi BMN;
b) melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
c) melakukan rekonsiliasi antara DBKP pada UAKPB dan DBMN- KD pada KPKNL, jika diperlukan oleh Pengelola Barang;
d) melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
(1) menyampaikan DBKP untuk pertama kali kepada UAPPB- W, UPPB-E1 dan KPKNL;
(2) menyusun dan menyampaikan:
(a) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang;
(b) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan (c) Daftar Barang BPYBDS, kepada UAPPB-W, UAPPB-E1, dan KPKNL;
(3) menyampaikan mutasi BMN pada DBKP secara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-E1, dan KPKNL;
(4) menyusun dan menyampaikan LHI BMN kepada UAPPB- W, UAPPB-E1, dan KPKNL;
(5) menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodik kepada UAPPB-W, UAPPB-E1, dan KPKNL;
(6) menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang (LKB) secara periodik kepada UAPPB-W dan UAPPB-E1, dengan tembusan kepada KPKNL;
(7) menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada UAPPB-W dan UAPPB-E1;
e) melakukan pengamanan dokumen, meliputi:
(1) menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
(2) menyimpan foto copy dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
(3) menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang;
(4) menyimpan asli dan/atau foto copy dokumen Penatausahaan BMN.
Dalam hal UAKPB membentuk Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB), maka UAPKPB bertugas membantu UAKPB menyelenggarakan Penatausahaan BMN termasuk tetapi tidak terbatas pada tugas tersebut pada huruf a), huruf b), dan huruf c).
2. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) UAPPB-W bertugas menyelenggarakan Penatausahaan BMN pada Tingkat Wilayah, meliputi:
a. menyusun Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W);
b. melakukan Pembukuan BMN, meliputi:
1) mendaftarkan dan mencatat semua BMN ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari UAKPB yang berada di wilayah kerjanya;
2) mendaftarkan dan mencatat mutasi BMN ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari UAKPB yang berada di wilayah kerjanya;
3) mendaftarkan dan mencatat hasil Inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari UAKPB yang berada di wilayah kerjanya;
4) mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UAKPB;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya;
d. melakukan rekonsiliasi DBP-W pada UAPPB-W dengan DBMN-KW pada Kanwil DJKN, jika diperlukan oleh Pengelola Barang;
e. melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
1) menyampaikan DBP-W untuk pertama kali kepada UAPPB-E1 dan Kanwil DJKN;
2) menghimpun dan menyampaikan:
a) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang;
b) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan c) Daftar Barang BPYBDS, yang datanya berasal dari UAKPB, kepada UAPPB-E1 dan Kanwil DJKN;
3) menyampaikan mutasi BMN pada DBP-W secara periodik kepada UAPPB-E1, dengan tembusan kepada Kanwil DJKN;
4) menghimpun dan menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN, yang datanya berasal dari UAKPB kepada UAPPB-E1, dengan tembusan kepada Kanwil DJKN;
5) menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) Semesteran dan Tahunan secara periodik, yang datanya berasal dari UAKPB, dan menyampaikannya kepada UAPPB-E1, dengan tembusan kepada Kanwil DJKN;
6) menyusun dan menyampaikan LKB, yang datanya berasal dari UAKPB secara periodik kepada UAPPB-E1, dengan tembusan kepada Kanwil DJKN;
7) menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari UAKPB kepada UAPPB-E1, dengan tembusan kepada Kanwil DJKN;
f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP-W Semesteran dan Tahunan dengan UAKPB di wilayah kerjanya, jika diperlukan oleh UAPPB-W;
g. melakukan pembinaan Penatausahaan BMN kepada UAKPB di wilayah kerjanya;
h. melakukan pengamanan dokumen:
1) menyimpan foto copy dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
2) menyimpan foto copy dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
3) menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang;
4) menyimpan asli dan/atau foto copy dokumen Penatausahaan BMN.
3. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) UAPPB-E1 bertugas menyelenggarakan Penatausahaan BMN pada Tingkat Eselon I, meliputi:
a. menyusun Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP-E1);
b. melakukan Pembukuan BMN, meliputi:
1) mendaftarkan dan mencatat semua BMN ke dalam Daftar Barang, yang datanya berasal dari UAPPB-W atau UAKPB yang berada di lingkungan Unit Eselon I bersangkutan;
2) mendaftarkan dan mencatat mutasi BMN ke dalam Daftar Barang, yang datanya berasal dari UAPPB-W atau UAKPB yang berada di lingkungan Unit Eselon I bersangkutan;
3) mendaftarkan dan mencatat hasil Inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang, yang datanya berasal dari UAPPB-W atau UAKPB yang berada di lingkungan Unit Eselon I bersangkutan;
4) mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari UAPPB-W atau UAKPB yang berada di lingkungan Unit Eselon I bersangkutan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di lingkungan Unit Eselon I bersangkutan;
d. melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
1) menyampaikan DBP-E1 untuk pertama kali kepada UAPB;
2) menyampaikan:
a) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang;
b) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan c) Daftar Barang BPYBDS, yang datanya berasal dari UAPPB-W, kepada UAPB dengan tembusan kepada Kantor Pusat DJKN;
3) menyampaikan mutasi BMN pada DBP-E1 secara periodik kepada UAPB;
4) menghimpun dan menyampaikan LHI BMN, yang datanya berasal dari UAPPB-W atau UAKPB kepada UAPB, dengan tembusan kepada Kantor Pusat DJKN;
5) menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-E1) Semesteran dan Tahunan secara periodik, yang datanya berasal dari UAPPB-W atau UAKPB, dan menyampaikannya kepada UAPB, dengan tembusan kepada Kantor Pusat DJKN;
6) menyusun dan menyampaikan LKB, yang datanya berasal dari UAPPB-W secara periodik kepada UAPB, dengan tembusan kepada Kantor Pusat DJKN;
7) menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari UAPPB-W kepada UAPB;
e. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP-E1 Semesteran dan Tahunan dengan UAPPB-W dan/atau UAKPB di wilayah kerjanya, jika diperlukan oleh UAPPB-E1;
f. melakukan pembinaan Penatausahaan BMN kepada UAPPB-W dan/atau UAKPB di wilayah kerjanya;
g. melakukan pengamanan dokumen, meliputi:
1) menyimpan foto copy dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
2) menyimpan foto copy dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
3) menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang;
4) menyimpan asli dan/atau foto copy dokumen Penatausahaan BMN.
4. Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) UAPB bertugas menyelenggarakan Penatausahaan BMN pada Tingkat Pusat, meliputi:
a. menyusun Daftar Barang Pengguna (DBP);
b. melakukan Pembukuan BMN, meliputi:
1) mendaftarkan dan mencatat semua BMN ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari UAPPB-E1;
2) mendaftarkan dan mencatat mutasi BMN ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari UAPPB-E1;
3) mendaftarkan dan mencatat hasil Inventarisasi BMN ke dalam DBP tersebut pada huruf a yang datanya berasal dari UAPPB-E1;
4) mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UAPPB-E1;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN;
d. melakukan rekonsiliasi DBP pada UAPB dengan DBMN per Kementerian/Lembaga pada Kantor Pusat DJKN, jika diperlukan;
e. melakukan Pelaporan BMN, meliputi:
1) menyampaikan DBP untuk pertama kali kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat DJKN;
2) menyampaikan:
a) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang;
b) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan c) Daftar Barang BPYBDS, yang datanya berasal dari UAPPB-E1 kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat DJKN;
3) menyampaikan mutasi BMN pada DBP secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat DJKN;
4) menghimpun dan menyampaikan LHI BMN, yang datanya berasal dari UAPPB-E1, kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat DJKN;
5) menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Semesteran dan Tahunan secara periodik, yang datanya berasal dari UAPPB-E1, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat DJKN;
6) menyusun LKB, yang datanya berasal dari UAPPB-E1, dan menyampaikannya secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q.
Kantor Pusat DJKN.
7) menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN ,yang datanya berasal dari UAPPB-E1, kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat DJKN;
f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UAPPB-E1, jika diperlukan oleh UAPB;
g. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan LBMN Semesteran dan Tahunan dengan Kantor Pusat DJKN;
h. melakukan pembinaan Penatausahaan BMN kepada UAPPB-E1, UAPPB-W, dan/atau UAKPB;
i. melakukan pengamanan dokumen, meliputi:
1) menyimpan foto copy dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
2) menyimpan foto copy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
3) menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang;
4) menyimpan asli dan/atau foto copy dokumen Penatausahaan BMN.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TATA CARA PEMBUKUAN BARANG MILIK NEGARA
A. PENGERTIAN DAN MAKSUD PEMBUKUAN Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pembukuan dimaksudkan agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tercatat dengan baik.
B. PELAKSANAAN PEMBUKUAN Pelaksana Pembukuan terdiri atas seluruh Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
C. TUJUAN PEMBUKUAN BMN
1. Tersedianya data BMN yang baik.
2. Terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.
D. OBJEK PEMMBUKUAN BMN Seluruh BMN merupakan objek Pembukuan, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
E. TATA CARA PEMBUKUAN
1. Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
UAKPB melakukan Pembukuan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN, dan laporan manajerial lainnya, termasuk yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
b. Melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) guna meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. UAKPB Dekonsentrasi/UAKPB Tugas Pembantuan harus melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN, dan laporan manajerial lainnya atas perolehan BMN yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan;
d. Prosedur Pembukuan:
1) Proses pertama kali:
a) Membukukan dan mencatat semua BMN ke dalam Buku Barang dan/atau KIB;
b) Menyusun dan mendaftarkan semua BMN ke dalam DBKP;
c) Meminta pengesahan DBKP kepada penanggung jawab UAKPB.
2) Proses rutin:
a) Melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber pada setiap transaksi dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN, dan laporan manajerial lainnya, termasuk yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
b) Membukukan dan mencatat data transaksi BMN ke dalam Buku Barang Kuasa Pengguna-Intrakomptabel, Buku Barang Kuasa Pengguna-Ekstrakomptabel, Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Bersejarah, Buku Barang Kuasa Pengguna-Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atau Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan berdasarkan dokumen sumber;
c) Membuat dan/atau memutakhirkan KIB, DBR dan DBL;
d) Membukukan dan mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang Kuasa Pengguna-Intrakomptabel, Buku Barang Kuasa Pengguna-Ekstrakomptabel, atau Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Bersejarah berdasarkan dokumen sumber;
e) Membukukan dan mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya ke dalam Buku PNBP;
f) Mengarsipkan/menyimpan asli, duplikat dan/atau fotokopi dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan, dokumen Penatausahaan BMN, dan dokumen pengelolaan BMN secara tertib.
3) Proses Bulanan:
a) Melakukan rekonsiliasi bersama UAKPA dalam rangka keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN;
b) Meminta dokumen pengadaan termasuk fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B/SP2B) kepada UAKPA.
4) Proses Semesteran a) Mencatat setiap perubahan data BMN ke dalam DBKP berdasarkan data dari Buku Barang dan KIB;
b) Meminta pengesahan DBKP kepada penanggung jawab UAKPB;
c) Melakukan rekonsiliasi atas DBKP dengan DBMN-KD pada KPKNL, jika diperlukan.
5) Proses Akhir Periode Pembukuan a) Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masing-masing;
b) Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh Penanggungjawab Ruangan ke dalam DBKP serta Buku Barang dan KIB;
c) Melakukan proses pencadangan (back up) data dan tutup tahun.
6) Proses Lainnya a) Membukukan dan mencatat hasil Inventarisasi ke dalam Buku Barang, Daftar Barang, dan/atau KIB;
b) Melakukan reklasifikasi ke dalam DBKP-Barang Rusak Berat/Barang Hilang terhadap BMN dalam kondisi rusak berat/hilang dan telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang;
c) Melakukan reklasifikasi ke dalam DBKP-Barang BPYBDS, terhadap Barang BPYBDS.
d) Menghapus BMN dari DBKP-Barang Barang Rusak Berat/Barang Hilang, dalam hal Keputusan Penghapusan mengenai BMN yang rusak berat atau hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang;
e) Mencatat kembali ke dalam akun Aset Tetap atau melakukan reklasifikasi dari DBKP-Barang Hilang ke akun Aset Tetap, dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang di kemudian hari ditemukan kembali sebelum terbitnya Keputusan Penghapusan BMN;
f) Melaporkan:
(1) DBKP-Barang Rusak Berat/Barang Hilang terhadap BMN dalam kondisi rusak berat/hilang dan telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan
(2) DBKP-Barang BPYBDS terhadap Barang BPYBDS, jika ada, kepada UAPPB-W atau UAPPB-E1.
e. Dokumen sumber yang digunakan UAKPB termasuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan proses Pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN.
Dokumen sumber dalam Pembukuan BMN termasuk yang berasal dari transaksi BMN yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
Dokumen sumber yang digunakan dalam proses Pembukuan BMN pada tingkat UAKPB sebagai berikut:
1) Dokumen sumber Saldo Awal, meliputi:
a) Buku Barang;
b) DBKP; dan c) LBKP;
periode sebelumnya.
Dalam hal dokumen pada huruf a) sampai dengan huruf c) belum mencukupi, dapat ditambahkan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN.
2) Dokumen sumber Mutasi (perolehan, perubahan, dan penghapusan dari catatan) terdiri atas:
a) Berita Acara Serah Terima BMN;
b) dokumen kepemilikan BMN;
c) dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN:
(1) Untuk yang melalui pembelian langsung:
(a) SPM/SP2D/SP3B/SP2B;
(b) Faktur pembelian; dan (c) Kuitansi;
(2) Untuk yang melalui kontrak:
(a) SPM/SP2D/SP3B/SP2B;
(b) Surat Perintah Kerja (SPK);
(c) Perjanjian/Kontrak;
(d) Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan/Hasil Pekerjaan; dan (e) Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan;
d) dokumen pengelolaan BMN;
e) dokumen lainnya yang sah.
f. Jenis Transaksi Pembukuan BMN Transaksi yang dicatat dalam Pembukuan BMN meliputi 6 (enam) jenis, yaitu:
1) Saldo awal, merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN sampai dengan akhir periode sebelumnya.
2) Penambahan saldo awal, merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan BMN yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan namun belum dicatat dan didaftarkan dalam buku/daftar BMN periode sebelumnya.
3) Perolehan, merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan aset secara kuantitas, baik berupa barang baru maupun barang bekas. Yang termasuk ke dalam perolehan yaitu:
a) Transaksi Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN pada periode berjalan;
b) Transaksi Transfer Masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan Pemerintah Pusat;
c) Transaksi Hibah Masuk, merupakan transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
d) Transaksi Rampasan, merupakan transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hasil sitaan pemerintah yang sudah ditetapkan penggunaannya pada satuan kerja instansi tertentu;
e) Transaksi Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima;
f) Transaksi Pembatalan Penghapusan, merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/dikeluarkan dari Pembukuan berdasarkan Keputusan Penghapusan;
g) Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi pencatatan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain;
h) Transaksi Bangun Guna Serah (BGS), merupakan transaksi untuk membukukan penerimaan pemerintah yang berasal dari pelaksanaan BGS berupa bangunan beserta prasarana dan sarana yang digunakan langsung untuk tugas pokok dan fungsi (setelah selesainya pembangunan oleh mitra BGS), serta bangunan beserta prasarana dan sarana hasil pelaksanaan BGS sesuai perjanjian (setelah berakhirnya perjanjian BGS);
i) Transaksi Bangun Serah Guna (BSG), merupakan transaksi untuk membukukan penerimaan pemerintah yang berasal dari pelaksanaan BSG berupa bangunan beserta prasarana dan sarana hasil pelaksanaan BSG sesuai perjanjian (setelah selesainya pembangunan oleh mitra BSG);
j) Transaksi Kerjasama Pemanfaatan (KSP), merupakan transaksi untuk membukukan penerimaan pemerintah yang berasal dari pelaksanaan KSP berupa bangunan beserta prasarana dan sarana hasil pelaksanaan KSP sesuai perjanjian;
k) Transaksi Pertukaran atau tukar-menukar, merupakan transaksi untuk membukukan aset yang diterima dari pelaksanaan tukar-menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain;
l) Transaksi Perolehan Lainnya, merupakan transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas.
4) Perubahan/Koreksi a) Pengurangan Kuantitas Aset Pengurangan Kuantitas Aset, merupakan transaksi pengurangan kuantitas BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang. Pengurangan kuantitas hanya dapat dilakukan untuk barang berupa tanah, jalan, dan jembatan;
b) Pengembangan Nilai Aset Pengembangan Nilai Aset (pengembangan) merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai BMN sebagai akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan. Pelaksanaan pengembangan nilai dapat pula berpengaruh terhadap penambahan kuantitas BMN yang bersangkutan atas BMN berupa tanah, jalan, dan jembatan;
c) Koreksi Perubahan Kondisi Koreksi Perubahan Kondisi merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan kondisi barang yang dikarenakan adanya perubahan keadaan/kondisi barang tersebut. Perubahan kondisi tidak mengubah nilai dan/atau kuantitas barang;
d) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas barang dikarenakan adanya kesalahan Pembukuan pada nilai/kuantitas;
e) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset/Revaluasi Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset/Revaluasi merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai/ kuantitas barang dikarenakan adanya perubahan nilai/kuantitas akibat pelaksanaan penilaian oleh Tim Penertiban BMN;
f) Koreksi Penyusutan BMN berupa aset tetap Koreksi Penyusutan BMN berupa aset tetap, merupakan transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi atas nilai Penyusutan BMN berupa aset tetap dikarenakan adanya kesalahan nilai Penyusutan BMN;
5) Penghapusan Yang termasuk ke dalam transaksi Penghapusan yaitu:
a) Penghapusan, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari:
(1) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
(2) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(3) sebab-sebab lain, seperti: susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
b) Pemusnahan, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari pelaksanaan pemusnahan fisik dan/atau kegunaan;
c) Penjualan, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari pengalihan BMN kepada pihak lain, dengan memperoleh penggantian dalam bentuk uang;
d) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari pengalihan BMN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum lainnya untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Negara;
e) Tukar menukar, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
f) Hibah Keluar, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN yang disebabkan barang telah diserahkan kepada instansi Pemerintah Daerah, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan/atau lembaga lainnya yang dapat menerima hibah dari Pemerintah Pusat;
g) Transfer Keluar, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN ke Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan satu Pengguna Barang atau diluar Pengguna Barang yang sama;
h) Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru;
i) Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari perbaikan atas kesalahan Pembukuan berupa kelebihan kuantitas barang dan/atau kesalahan pencatatan;
j) Penyerahan Aset kepada Pengelola, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
6) Penyusutan BMN berupa aset tetap Penyusutan BMN berupa aset tetap, merupakan transaksi penyesuaian atas nilai BMN sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
Penyesuaian nilai BMN tersebut dititikberatkan sebagai upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai BMN karena penggunaan potensi manfaat aset yang disebabkan pemakaian
dan/atau pengurangan nilai BMN karena keusangan dan lain- lain.
7) Penghentian penggunaan dan penggunaan kembali BMN a) Penghentian penggunaan BMN Penghentian penggunaan BMN, merupakan transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain.
b) Penggunaan kembali BMN Penggunaan kembali BMN, merupakan transaksi untuk melakukan reklasifikasi BMN yang sebelumnya disajikan dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain ke dalam akun Aset Tetap.
8) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Transaksi untuk membukukan aset yang proses pembangunannya membutuhkan lebih dari 1 (satu) periode pelaporan:
a) Penambahan Saldo Awal KDP, merupakan transaksi untuk melakukan Pembukuan KDP yang diperoleh pada periode sebelumnya;
b) Perolehan KDP, merupakan transaksi untuk melakukan Pembukuan pertama kali KDP;
c) Transfer Masuk KDP, merupakan transaksi untuk melakukan Pembukuan KDP yang diperoleh dari satuan kerja lain di tahun anggaran berjalan dalam lingkup Pemerintah Pusat;
d) Hibah Masuk KDP, merupakan transaksi perolehan BMN hasil penerimaan KDP dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat;
e) Pengembangan KDP, merupakan transaksi untuk melakukan Pembukuan SPM/SP2D kedua, ketiga, atau selanjutnya untuk 1 (satu) KDP yang sudah pernah dibukukan pada pencatatan awal KDP;
f) Koreksi Perubahan Nilai KDP, merupakan koreksi pencatatan atas nilai KDP yang telah dicatat sebelumnya;
g) Transfer Keluar KDP, merupakan transaksi penyerahan KDP ke satuan kerja lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
h) Hibah Keluar KDP, merupakan transaksi penyerahan KDP ke satuan kerja lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
i) Penghapusan/Penghentian KDP, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapuskan dari Pembukuan yang ada dikarenakan adanya kebijakan penghentian atas KDP secara permanen karena sebab tertentu atau adanya kesalahan Pembukuan berupa kelebihan kuantitas dan/atau kesalahan pencatatan.
9) Barang Rusak Berat/Barang Hilang a) Transaksi Barang Rusak Berat
(1) Transaksi Daftar Barang Rusak Berat, merupakan transaksi untuk mengeluarkan BMN dalam kondisi rusak berat atau usang yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang dari neraca dan melakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat.
(2) Transaksi penghapusan BMN dari Daftar Barang Rusak Berat, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapuskan BMN kondisi rusak berat atau usang dari Daftar Barang Rusak Berat.
b) Transaksi Barang Hilang
(1) Transaksi Daftar Barang Hilang, merupakan transaksi untuk mengeluarkan BMN yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah dimohonkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dari neraca dan melakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang.
(2) Transaksi penghapusan BMN dari Daftar Barang Hilang, merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapuskan BMN yang dinyatakan hilang dari Daftar Barang Hilang.
g. Penggolongan dan Kodefikasi, Nomor Urut Pendaftaran (NUP), Satuan Barang, Kode Lokasi, Kode Barang, dan Kode Registrasi untuk BMN diatur dalam peraturan tersendiri.
h. Kapitalisasi BMN Penerapan kapitalisasi dalam Pembukuan BMN, mengakibatkan Buku Barang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
1) Buku Barang Kuasa Pengguna-Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi;
2) Buku Barang Kuasa Pengguna-Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
Aset Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai, karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar atau harga perolehannya.
BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Bersejarah dan DBKP-Barang Bersejarah.
i. Penentuan Kondisi BMN Kondisi BMN dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yakni Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB).
j. Persediaan 1) Persediaan dicatat dalam Buku Barang Kuasa Pengguna- Persediaan sesuai per jenis barang.
2) LBKP Persediaan disusun berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan, menurut sub kelompok barang dan dilaporkan setiap akhir periode pelaporan (semesteran dan tahunan) berdasarkan saldo akhir per sub kelompok barang pada Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan. Pada akhir periode pelaporan catatan persediaan, disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
k. Keluaran dari proses Pembukuan tingkat UAKPB Dokumen yang dihasilkan dari proses Pembukuan BMN tingkat UAKPB, meliputi:
1) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP):
a) DBKP-Persediaan;
b) DBKP-Tanah;
c) DBKP-Gedung dan Bangunan;
d) DBKP-Alat Angkutan Bermotor;
e) DBKP-Alat Besar dan Persenjataan;
f) DBKP-Peralatan dan Mesin Selain Alat Angkutan Bermotor, Alat Besar dan Persenjataan;
g) DBKP-Jalan, Irigasi, dan Jaringan selain Bangunan Air;
h) DBKP-Bangunan Air;
i) DBKP-Aset Tetap lainnya;
j) DBKP-Konstruksi Dalam Pengerjaan;
k) DBKP Aset Lainnya Berupa Aset Tak Berwujud;
l) DBKP-Barang Bersejarah;
m) DBKP-Barang Rusak Berat n) DBKP-Barang Hilang o) DBKP-Barang BPYBDS;
2) Buku Barang dan Kartu Identitas Barang, meliputi:
a) Buku Barang Kuasa Pengguna-Intrakomptabel;
b) Buku Barang Kuasa Pengguna-Ekstrakomptabel;
c) Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Bersejarah;
d) Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan;
e) Buku Barang-Konstruksi Dalam Pengerjaan;
f) Kartu Identitas Barang (KIB), terdiri atas:
(1) KIB-Tanah;
(2) KIB-Gedung dan Bangunan;
(3) KIB-Bangunan Air;
(4) KIB-Alat Angkutan Bermotor;
(5) KIB-Alat Besar;
(6) KIB-Senjata Api;
g) Daftar Barang Ruangan;
h) Daftar Barang Lainnya;
i) Buku Kuasa Pengguna Barang-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam membukukan dan mencatat BMN ke dalam Buku Barang, Daftar Barang, KIB, Daftar Barang Ruangan dan Daftar Barang Lainnya dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada.
2. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB- W).
a. UAPPB-W melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya.
b. UAPPB-W Dekonsentrasi/UAPPB-W Tugas Pembantuan harus melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya atas perolehan BMN yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan.
c. Prosedur Pembukuan 1) Proses pertama kali a) Mendaftarkan semua BMN ke dalam DBP-W, yang datanya berasal dari DBKP di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-W pertama kali kepada penanggung jawab UAPPB-W.
2) Proses rutin a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP-W berdasarkan dokumen sumber.
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP-W berdasarkan dokumen sumber.
c) Menghimpun data PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari Laporan PNBP UAKPB di wilayah kerjanya.
d) Mengarsipkan/menyimpan asli, duplikat dan/atau fotokopi dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan, dokumen Penatausahaan BMN, dan dokumen pengelolaan BMN secara tertib.
3) Proses semesteran a) Mencatat setiap perubahan DBP-W berdasarkan data dari DBKP di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-W kepada penanggung jawab UAPPB-W.
4) Proses Akhir Periode Pembukuan Melakukan proses pencadangan (back up) data dan tutup tahun.
5) Proses Lainnya a) Menyusun DBP-W Barang Rusak Berat/Barang Hilang dengan menghimpun DBKP-Barang Rusak Berat/Barang Hilang di wilayah kerjanya dan melaporkannya ke UAPPB- E1.
b) Menyusun DBP-W Barang BPYBDS dengan menghimpun DBKP-Barang BPYBDS di wilayah kerjanya dan melaporkannya ke UAPPB-E1.
d. Dokumen Sumber UAPPB-W termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan proses Pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses Pembukuan BMN pada tingkat UAPPB-W adalah sebagai berikut:
1) Saldo Awal a) DBP-W dan LBP-W periode sebelumnya;
b) DBKP, LBKP, Laporan Kondisi Barang (LKB), dan LHI BMN dari UAKPB.
2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan yang dilaporkan oleh UAKPB, meliputi DBKP, LBKP, LKB dan LHI BMN dari UAKPB.
e. Keluaran dari proses Pembukuan BMN tingkat UAPPB-W Daftar barang yang dihasilkan dari proses Pembukuan BMN tingkat UAPPB-W, meliputi:
1) DBP-W-Persediaan;
2) DBP-W-Tanah;
3) DBP-W-Gedung dan Bangunan;
4) DBP-W-Alat Angkutan Bermotor;
5) DBP-W-Alat Besar dan Alat Persenjataan;
6) DBP-W-Peralatan dan Mesin Selain Alat Angkutan Bermotor, Alat Besar dan Persenjataan;
7) DBP-W-Jalan, Irigasi, dan Jaringan selain Bangunan Air;
8) DBP-W-Bangunan Air;
9) DBP-W-Aset Tetap Lainnya;
10) DBP-W-Konstruksi Dalam Pengerjaan;
11) DBP-W-Aset Lainnya Berupa Aset Tak Berwujud;
12) DBP-W-Barang Bersejarah;
13) DBP-W-Barang Hilang/Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang/Barang BPYBDS.
3. Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB- E1)
a. UAPPB-E1 melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
b. Prosedur Pembukuan 1) Proses pertama kali a) Mendaftarkan semua BMN ke dalam DBP-E1, yang datanya berasal dari DBKP atau DBP-W di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-E1 pertama kali kepada penanggung jawab UAPPB-E1.
2) Proses rutin a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP-E1 berdasarkan dokumen sumber.
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP-E1 berdasarkan dokumen sumber.
c) Menghimpun PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari Laporan PNBP UAKPB atau UAPPB-W di wilayah kerjanya.
d) Mengarsipkan/menyimpan asli, duplikat, dan/atau fotokopi dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan, dokumen Penatausahaan BMN, dan dokumen pengelolaan BMN secara tertib.
3) Proses Semesteran a) Mencatat setiap perubahan DBP-E1 berdasarkan data dari DBKP atau DBP-W di wilayah kerjanya.
b) Meminta pengesahan DBP-E1 kepada penanggung jawab UAPPB-E1.
4) Proses Akhir Periode Pembukuan Melakukan proses pencadangan (back up) data dan tutup tahun.
5) Proses Lainnya a) Menyusun DBP-E1 Barang Rusak Berat/Barang Hilang dengan menghimpun DBP-W Barang Rusak Berat/Barang Hilang di wilayah kerjanya dan melaporkannya ke UAPB.
b) Menyusun DBP-E1 Barang BPYBDS dengan menghimpun DBP-W Barang BPYBDS di wilayah kerjanya dan melaporkannya ke UAPB.
c. Dokumen Sumber UAPPB-E1 melakukan proses Pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses Pembukuan BMN pada tingkat UAPPB-E1 adalah sebagai berikut:
1) Saldo Awal a) DBP-E1 dan LBP-E1 periode sebelumnya;
b) DBP-W atau DBKP, LBP-W atau LBKP, LKB, dan LHI BMN dari UAKPB atau UAPPB-W.
2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan Penghapusan yang dilaporkan oleh:
a) UAKPB meliputi DBKP, LBKP, LKB, dan LHI BMN dari UAKPB;
b) UAPPB-W meliputi DBP-W, LBP-W, LKB, dan LHI BMN dari UAPPB-W.
d. Keluaran dari proses Pembukuan BMN tingkat UAPPB-E1 Daftar barang yang dihasilkan dari proses Pembukuan BMN tingkat UAPPB-E1, meliputi:
1) DBP-E1-Persediaan;
2) DBP-E1-Tanah;
3) DBP-E1-Gedung dan Bangunan;
4) DBP-E1-Alat Angkutan Bermotor;
5) DBP-E1-Alat Besar dan Alat Persenjataan;
6) DBP-E1-Peralatan dan Mesin Selain Alat Angkutan Bermotor, Alat Besar dan Persenjataan;
7) DBP-E1-Jalan, Irigasi, dan Jaringan selain Bangunan Air;
8) DBP-E1-Bangunan Air;
9) DBP-E1-Aset Tetap Lainnya;
10) DBP-E1-Konstruksi Dalam Pengerjaan;
11) DBP-E1-Aset Lainnya Berupa Aset Tak Berwujud;
12) DBP-E1-Barang Bersejarah;
13) DBP-E1-Barang Hilang/Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang/Barang BPYBDS.
4. Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
a. UAPB melaksanakan proses Pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
b. Prosedur Pembukuan 1) Proses pertama kali a) Mendaftarkan semua BMN ke dalam DBP, yang datanya berasal dari DBP-E1.
b) Meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab UAPB.
2) Proses rutin a) Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP berdasarkan dokumen sumber.
b) Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP berdasarkan dokumen sumber.
c) Menghimpun PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berasal dari LBP-E1-PNBP UAPPB-E1.
d) Mengarsipkan/menyimpan asli, duplikat, dan/atau fotokopi dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan, dokumen Penatausahaan BMN, dan dokumen Pengelolaan BMN secara tertib.
3) Proses Semesteran a) Mencatat setiap perubahan DBP berdasarkan data dari DBP- E1.
b) Meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab UAPB.
c) Melakukan rekonsiliasi atas DBP dengan Kantor Pusat DJKN.
4) Proses Akhir Periode Pembukuan Melakukan proses pencadangan (back up) data dan tutup tahun.
5) Proses Lainnya a) Menyusun DBP Barang Rusak Berat/Barang Hilang dengan menghimpun DBP-E1 Barang Rusak Berat/Barang Hilang.
b) Menyusun DBP Barang BPYBDS dengan menghimpun DBP- E1 Barang BPYBDS.
c. Dokumen Sumber.
UAPB melakukan proses Pembukuan dokumen sumber, verifikasi, dan pelaporan BMN. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses Pembukuan BMN pada tingkat UAPB adalah sebagai berikut:
1) Saldo Awal a) DBP dan LBP periode sebelumnya;
b) DBP-E1, LBP-E1, LKB, dan Laporan Inventarisasi BMN dari UAPPB-E1.
2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan Penghapusan yang dilaporkan oleh UAPPB-E1 yang meliputi DBP-E1, LBP-E1, LKB, dan Laporan Inventarisasi BMN dari UAPPB-E1.
d. Keluaran dari proses Pembukuan BMN tingkat UAPB Daftar barang yang dihasilkan dari proses Pembukuan BMN tingkat UAPB, meliputi:
1) DBP-Persediaan;
2) DBP-Tanah;
3) DBP-Gedung dan Bangunan;
4) DBP-Alat Angkutan Bermotor;
5) DBP-Alat Besar dan Alat Persenjataan;
6) DBP-Peralatan dan Mesin Selain Alat Angkutan Bermotor, Alat Besar dan Persenjataan;
7) DBP-Jalan, Irigasi, dan Jaringan selain Bangunan Air;
8) DBP-Bangunan Air;
9) DBP-Aset Tetap Lainnya;
10) DBP-Konstruksi Dalam Pengerjaan;
11) DBP-Aset Lainnya Berupa Aset Tak Berwujud;
12) DBP-Barang Bersejarah;
13) DBP-Barang Hilang/Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang/Barang BPYBDS.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TATA CARA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
A. PENGERTIAN DAN MAKSUD INVENTARISASI Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
B. TUJUAN INVENTARISASI BMN
1. Tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik.
2. Mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.
C. OBJEK INVENTARISASI BMN Seluruh BMN merupakan objek Inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
D. UMUM
1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Inventarisasi pada masing-masing tingkat unit Penatausahaan pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang di bawah koordinasi UAPPB-W, UAPPB-E1 atau UAPB. Dalam pelaksanaan Inventarisasi, Tim Inventarisasi dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
2. Dalam rangka pelaksanaan Inventarisasi, dalam hal BMN yang diinventarisasi tidak berada dalam penguasaan masing-masing unit Penatausahaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka dibuat Berita Acara Inventarisasi antara unit Penatausahaan dan pihak yang menguasai barang tersebut.
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Inventarisasi harus menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam Daftar Barang dan data yang diperoleh dari hasil Inventarisasi.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang dikuasakan merupakan penanggung jawab pelaksanaan Inventarisasi pada Pengguna Barang.
5. Kepala Satuan Kerja merupakan penanggung jawab pelaksanaan Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang.
E. TATA CARA INVENTARISASI PADA TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UAKPB dalam pelaksanaan Inventarisasi meliputi:
a. DBKP;
b. Buku Barang;
c. KIB;
d. DBR;
e. DBL;
f. LBKP Semesteran dan Tahunan;
g. dokumen kepemilikan BMN;
h. dokumen pengelolaan dan Penatausahaan BMN; dan
i. dokumen lainnya yang diperlukan.
2. Dokumen Pelaksanaan dan Dokumen Keluaran dari Inventarisasi Dokumen pelaksanaan yang diperlukan dan dokumen keluaran dari pelaksanaan Inventarisasi pada tingkat UAKPB meliputi:
a. label sementara dan permanen;
b. Kertas Kerja Inventarisasi (KKI);
c. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN, memuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) yang dilampiri dengan:
1) Rekapitulasi Hasil Inventarisasi;
2) Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Baik;
3) Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Rusak Ringan;
4) Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Rusak Berat;
5) Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Berlebih;
6) Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Tidak Diketemukan;
7) daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Dalam Sengketa;
8) Catatan Atas Hasil Inventarisasi, jika ada; dan 9) Surat Pernyataan tanggung jawab dari Kepala Satuan Kerja/ pejabat yang ditunjuk mengenai kebenaran hasil pelaksanaan Inventarisasi.
3. Prosedur Inventarisasi Prosedur pelaksanaan Inventarisasi oleh UAKPB terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut:
a. Tahap persiapan 1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
2) Mengumpulkan dokumen sumber;
3) Melakukan pemetaan pelaksanaan Inventarisasi, antara lain:
a) menyiapkan denah lokasi; dan
b) memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi;
4) Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
5) Menyiapkan data awal;
6) Menyiapkan KKI beserta tata cara pengisiannya;
b. Tahap pelaksanaan 1) Tahap pendataan a) Menghitung jumlah barang.;
b) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);
c) Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung;
d) Mencatat hasil Inventarisasi tersebut pada KKI;
2) Tahap identifikasi a) Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
b) Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang;
c) Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:
(1) Barang Baik dan Rusak Ringan;
(2) Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi;
d) Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
(1) Barang yang tidak diketemukan;
(2) Barang yang berlebih;
e) Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa;
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun BAHI berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Inventarisasi, dengan kriteria:
a) Barang Baik;
b) Barang Rusak Ringan;
c) Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi;
d) Barang yang berlebih;
e) Barang yang tidak diketemukan; dan f) Barang yang sedang dalam sengketa;
2) Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil Inventarisasi;
3) Menyusun rekapitulasi hasil Inventarisasi;
4) Meminta pengesahan atas LHI BMN dan BAHI beserta lampirannya, termasuk surat pernyataan kebenaran hasil Inventarisasi kepada penanggung jawab UAKPB;
5) Menyampaikan LHI BMN beserta kelengkapannya kepada UAPPB-W atau UAPPB-E1 dengan tembusan kepada KPKNL;
6) Menyampaikan Laporan BMN berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan hasil Inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik sesuai periode pelaporan kepada UAPPB-W atau UAPPB-E1 dengan tembusan kepada KPKNL;
d. Tahap tindak lanjut 1) Membukukan dan mendaftarkan data hasil Inventarisasi pada Buku Barang dan DBKP berdasarkan BAHI beserta lampirannya;
2) Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai dengan hasil Inventarisasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang dikuasakan;
3) Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil Inventarisasi;
4) Melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran antara data hasil Inventarisasi dengan UAPPB-W, UAPPB-E1, dan KPKNL, jika diperlukan oleh UAKPB;
5) Melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang hilang/tidak diketemukan.
F. TATACARA PELAKSANAAN INVENTARISASI PADA TINGKAT UAPPB-W
1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UAPPB-W dalam pelaksanaan Inventarisasi meliputi:
a. LHI BMN dari UAKPB; dan
b. BAHI beserta lampirannya dari UAKPB.
2. Dokumen Keluaran dari Inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Inventarisasi pada tingkat UAPPB-W berupa Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang Wilayah.
3. Prosedur Inventarisasi Prosedur pelaksanaan Inventarisasi oleh UAPPB-W terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut:
a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Inventarisasi dengan UAKPB di wilayah kerjanya;
2) Mengumpulkan dokumen sumber;
b. Tahap pelaksanaan 1) Memberikan bimbingan dan arahan kepada UAKPB di wilayah kerjanya dalam melakukan Inventarisasi;
2) Menghimpun LHI BMN dan BAHI beserta lampirannya dari UAKPB di wilayah kerjanya;
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB di wilayah kerjanya;
2) Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPPB- W;
3) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN beserta kelengkapannya kepada UAPPB-E1 atau UAPB;
d. Tahap tindak lanjut 1) Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan Inventarisasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang dikuasakan pada DBP- W;
2) Melakukan pemutakhiran data hasil Inventarisasi dengan UAKPB, jika diperlukan oleh UAPPB-W.
G. TATACARA PELAKSANAAN INVENTARISASI PADA TINGKAT UAPPB-E1
1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UAPPB-E1 dalam pelaksanaan Inventarisasi meliputi:
a. LHI BMN beserta BAHI dan lampirannya dari UAKPB; dan
b. Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN dari UAPPB-W.
2. Dokumen Keluaran dari Inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Inventarisasi pada tingkat UAPPB-E1 berupa Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang Eselon I.
3. Prosedur Inventarisasi
a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Inventarisasi dengan UAPPB-W atau UAKPB di wilayah kerjanya;
2) Mengumpulkan dokumen sumber;
b. Tahap pelaksanaan 1) Memberikan bimbingan dan arahan kepada UAKPB atau UAPPB- W di wilayah kerjanya dalam melakukan Inventarisasi;
2) Menghimpun LHI BMN dan BAHI beserta lampirannya dari UAKPB atau UAPPB-W;
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB atau Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang Wilayah;
2) Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN kepada penanggung jawab UAPPB-E1;
3) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN kepada UAPB;
d. Tahap tindak lanjut 1) Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan Inventarisasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang dikuasakan pada DBP- E1;
2) Melakukan pemutakhiran data hasil Inventarisasi dengan UAPPB-W atau UAKPB, jika diperlukan oleh UAPPB-E1.
H. TATACARA PELAKSANAAN INVENTARISASI PADA TINGKAT UAPB
1. Dokumen Sumber Dokumen sumber pada tingkat UAPB dalam pelaksanaan Inventarisasi meliputi:
a. LHI BMN beserta BAHI dan lampirannya dari UAKPB;
b. Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang Wilayah; dan
c. Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang Eselon I.
2. Dokumen Keluaran dari Inventarisasi Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Inventarisasi pada tingkat UAPB berupa Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang dan Surat Penetapan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi BMN.
3. Prosedur Inventarisasi
a. Tahap persiapan 1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Inventarisasi dengan UAKPB, UAPPB-W dan/atau UAPPB-E1;
2) Mengumpulkan dokumen sumber;
b. Tahap pelaksanaan 1) Memberikan bimbingan dan arahan kepada UAKPB, UAPPB-W, atau UAPPB-E1 dalam melakukan Inventarisasi;
2) 2) Menghimpun LHI dan BAHI beserta lampirannya dari UAKPB, UAPPB-W atau UAPPB-E1;
c. Tahap pelaporan 1) Menyusun LHI BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB atau Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang Wilayah atau Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN Pengguna Barang Eselon I;
2) Menyusun konsep surat pernyataan tanggung jawab kebenaran pelaksanaan Inventarisasi dari pejabat yang dikuasakan;
3) Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN beserta BAHI dan kelengkapannya serta pernyataan kepada penanggung jawab UAPB;
4) Meminta pengesahan atas konsep surat pernyataan tanggung jawab kebenaran pelaksanaan Inventarisasi kepada pejabat yang dikuasakan;
5) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN kepada Kantor Pusat DJKN;
d. Tahap tindak lanjut 1) Mencatat dan mendaftarkan hasil Inventarisasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang dikuasakan pada DBP;
2) Melakukan pemutakhiran data hasil Inventarisasi dengan UAKPB, UAPPB-W, atau UAPPB-E1, jika diperlukan oleh UAPB.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TATA CARA PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
A. PENGERTIAN DAN MAKSUD PELAPORAN Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Maksud Pelaporan agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat setiap semester dan tahun, guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.
B. PELAKSANAAN PELAPORAN Pelaksana Pelaporan adalah seluruh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
C. TUJUAN PELAPORAN Tujuan Pelaporan adalah tersajinya data dan informasi BMN hasil Pembukuan dan Inventarisasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.
D. OBJEK PELAPORAN BMN Seluruh BMN merupakan objek Pelaporan, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
E. BATASAN PENYAJIAN DAFTAR BMN DAN PENYAMPAIAN DAFTAR DAN MUTASI BMN Batasan penyajian daftar BMN pada unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, batasan penyajian untuk penyampaian daftar BMN untuk pertama kali, dan batasan penyajian untuk penyampaian mutasi BMN oleh unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai berikut:
1. Daftar BMN berupa Persediaan
a. Tingkat UAKPB, disajikan per jenis barang;
b. Tingkat UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB disajikan masing-masing tingkat organisasi pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang per sub-sub kelompok barang.
2. Daftar BMN berupa Aset Tetap Daftar BMN berupa Aset Tetap disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang per Nomor Urut Pendaftaran (NUP).
3. Daftar BMN berupa Aset Lainnya Daftar BMN berupa aset lainnya disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang per NUP.
F. BATASAN PENYAJIAN UNTUK PELAPORAN BMN Batasan penyajian untuk penyampaian laporan berupa laporan barang semesteran dan tahunan, termasuk laporan kondisi barang pada masing- masing unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN, baik pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut:
Laporan BMN berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:
1. Tingkat UAKPB, disajikan per sub-sub kelompok barang.
2. Tingkat UAPPB-W, disajikan per sub kelompok barang.
3. Tingkat UAPPB-E1, dan UAPB, disajikan per kelompok barang.
G. PELAPORAN BMN PADA PENGGUNA BARANG
1. Tingkat UAKPB
a. Dokumen sumber:
1) DBKP;
2) Buku Barang;
3) KIB;
4) dokumen Inventarisasi BMN; dan 5) dokumen Pembukuan lainnya.
b. Jenis laporan:
1) DBKP (untuk pertama kali);
2) LBKP Semesteran, terdiri atas:
a) LBKP Semesteran, meliputi:
(1) LBKP-Intrakomptabel;
(2) LBKP-Ekstrakomptabel; dan
(3) LBKP-Gabungan.
b) LBKP Persediaan;
c) LBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan;
d) LBKP Aset Tak Berwujud;
e) LBKP Barang Bersejarah;
f) LBKP Barang Rusak Berat;
g) LBKP Barang Hilang;
h) LBKP Barang BPYBDS;
i) LBKP PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
j) LBKP Posisi BMN di Neraca;
k) LBKP Penyusutan BMN;
(1) LBKP Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBKP Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBKP Penyusutan BMN Gabungan.
3) LBKP Tahunan, terdiri atas:
a) LBKP Tahunan, meliputi:
(1) LBKP-Intrakomptabel;
(2) LBKP-Ekstrakomptabel; dan
(3) LBKP-Gabungan.
b) LBKP Persediaan;
c) LBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan;
d) LBKP Aset Tak Berwujud;
e) LBKP Barang Bersejarah;
f) LBKP Barang Rusak Berat;
g) LBKP Barang Hilang;
h) LBKP Barang BPYBDS;
i) LBKP PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
j) LBKP Kondisi Barang;
k) LBKP Posisi BMN di Neraca;
l) LBKP Penyusutan BMN;
(1) LBKP Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBKP Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBKP Penyusutan BMN Gabungan;
4) LHI;
5) Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN);
6) Arsip Data Komputer (ADK).
c. Prosedur Pelaporan Prosedur Pelaporan yang ditempuh UAKPB sebagai berikut:
1) Pertama kali Menyampaikan DBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB yang berisi semua BMN, beserta ADK-nya kepada UAPPB-W, UAPPB-E1, atau UAPB, dan KPKNL.
2) Semesteran a) Menyusun LBKP Semesteran yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan DBKP;
b) Meminta pengesahan LBKP Semesteran kepada pejabat penanggung jawab UAKPB;
c) Menyampaikan LBKP Semesteran yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya kepada UAPPB- W atau UAPPB-E1, dan KPKNL. LBKP Semesteran dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d) Menyusun LBKP Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
e) Meminta pengesahan LBKP Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) kepada pejabat penanggung jawab UAKPB;
f) Menyampaikan LBKP Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB secara semesteran kepada UAPPB-W, UAPPB- E1 atau UAPB.
3) Akhir periode pembukuan a) Menyusun LBKP Tahunan yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, dan Daftar Barang;
b) Meminta pengesahan LBKP Tahunan kepada pejabat penanggung jawab UAKPB;
c) Menyampaikan LBKP Tahunan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB beserta ADK-nya kepada UAPPB- W atau UAPPB-E1, dan KPKNL. LBKP Tahunan dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d) Menyusun LBKP Tahunan-Kondisi Barang;
e) Meminta pengesahan LKBP Tahunan-Kondisi Barang kepada pejabat penanggung jawab UAKPB;
f) Menyampaikan LBKP Tahunan-Kondisi Barang yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB secara tahunan kepada UAPPB-W atau UAPPB-E1 dengan tembusan kepada KPKNL.
4) Waktu lainnya a) Menyusun LHI BMN;
b) Meminta pengesahan LHI BMN kepada pejabat penanggung jawab UAKPB;
c) Menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB kepada:
(1) UAPPB-W, UAPPB-E1, atau UAPB; dan
(2) KPKNL.
d. Untuk UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, selain mengirimkan laporan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga mengirimkan laporan kepada UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi /Dana Tugas Pembantuan.
2. Tingkat UAPPB-W
a. Dokumen sumber:
1) DBP-W;
2) LBKP Semesteran dan Tahunan dari UAKPB di wilayah kerjanya;
3) LBKP Tahunan-Kondisi Barang dari UAKPB di wilayah kerjanya;
4) LBKP Semesteran/Tahunan-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) dari UAKPB di wilayah kerjanya;
5) Dokumen Inventarisasi BMN; dan 6) Dokumen pembukuan lainnya.
b. Jenis laporan:
1) DBP-W (untuk pertama kali);
2) LBP-W Semesteran, terdiri atas:
a) LBP-W Semesteran, meliputi:
(1) LBP-W Intrakomptabel;
(2) LBP-W Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP-W Gabungan.
b) LBP-W Persediaan;
c) LBP-W Konstruksi Dalam Pengerjaan;
d) LBP-W Aset Tak Berwujud;
e) LBP-W Barang Bersejarah;
f) LBP-W Barang Rusak Berat;
g) LBP-W Barang Hilang;
h) LBP-W Barang BPYBDS;
i) LBP-W PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
j) LBP-W Posisi BMN di Neraca;
k) LBP-W Penyusutan BMN;
(1) LBP-W Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBP-W Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP-W Penyusutan BMN Gabungan.
3) LBP-W Tahunan, terdiri atas:
a) LBP-W Tahunan, meliputi:
(1) LBP-W Intrakomptabel;
(2) LBP-W Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP-W Gabungan.
b) LBP-W Persediaan;
c) LBP-W Konstruksi Dalam Pengerjaan;
d) LBP-W Aset Tak Berwujud;
e) LBP-W Barang Bersejarah;
f) LBP-W Barang Rusak Berat;
g) LBP-W Barang Hilang;
h) LBP-W Barang BPYBDS;
i) LBP-W PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
j) LBP-W Kondisi Barang (LKB);
k) LBP-W Posisi BMN di Neraca;
l) LBP-W Penyusutan BMN;
(1) LBP-W Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBP-W Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP-W Penyusutan BMN Gabungan.
4) Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi;
5) CaLBMN;
6) ADK.
c. Prosedur Pelaporan Prosedur Pelaporan yang ditempuh UAPB-W sebagai berikut:
1) Pertama kali Menyampaikan DBP-W yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang berisi semua BMN, beserta ADK-nya kepada UAPPB-E1 dan Kanwil DJKN.
2) Semesteran a) Menyusun LBP-W Semesteran yang datanya berasal dari himpunan LBKP Semesteran UAKPB di wilayah kerjanya;
b) Meminta pengesahan LBP-W Semesteran kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
c) Menyampaikan LBP-W Semesteran yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-E1 dan Kanwil DJKN. LBP-W Semesteran dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d) Menyusun LBP-W Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN), yang datanya berasal dari himpunan LBKP Semesteran-PNBP dari UAKPB di wilayah kerjanya;
e) Meminta pengesahan LBP-W Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
f) Menyampaikan LBP-W Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W kepada UAPPB-E1.
3) Akhir periode pembukuan a) Menyusun LBP-W Tahunan yang datanya berasal dari himpunan LBKP Tahunan dari UAKPB di wilayah kerjanya;
b) Meminta pengesahan LBP-W Tahunan kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
c) Menyampaikan LBP-W Tahunan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W beserta ADK-nya secara periodik kepada UAPPB-E1 atau UAPB dengan tembusan kepada Kanwil DJKN.
LBP-W Tahunan dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d) Menyusun LBP-W Tahunan-Kondisi Barang yang datanya berasal dari himpunan LBKP Tahunan Kondisi Barang dari UAKPB di wilayah kerjanya;
e) Meminta pengesahan LBP-W Tahunan-Kondisi Barang kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-W;
f) Menyampaikan LBP-W Tahunan-Kondisi Barang yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W yang datanya berasal dari UAKPB secara tahunan kepada UAPPB-E1 dan Kanwil DJKN.
4) Waktu lainnya a) Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN dari UAKPB;
b) Meminta pengesahan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN;
c) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-W kepada UAPPB-E1 dan Kanwil DJKN.
3. Tingkat UAPPB-E1
a. Dokumen sumber:
1) DBP-E1;
2) LBKP Semesteran dan Tahunan dari UAKPB dan/atau LBP-W Semesteran dan Tahunan dari UAPPB-W di wilayah kerjanya;
3) LKB dari UAKPB dan/atau UAPPB-W di wilayah kerjanya;
4) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) dari UAKPB dan/atau UAPPB-W di wilayah kerjanya;
5) dokumen Inventarisasi BMN;
6) dokumen Pembukuan lainnya.
b. Jenis laporan:
1) DBP-E1 (untuk pertama kali);
2) LBP-E1 Semesteran, terdiri atas:
a) LBP-E1 Semesteran, meliputi:
(1) LBP-E1 Intrakomptabel;
(2) LBP-E1 Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP-E1 Gabungan.
b) LBP-E1 Persediaan;
c) LBP-E1 Konstruksi Dalam Pengerjaan;
d) LBP-E1 Aset Tak Berwujud;
e) LBP-E1 Barang Bersejarah;
f) LBP-E1 Barang Rusak Berat;
g) LBP-E1 Barang Hilang;
h) LBP-E1 Barang BPYBDS;
i) LBP-E1 PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
j) LBP-E1 Posisi BMN di Neraca;
k) LBP-E1 Penyusutan BMN;
(1) LBP-E1 Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBP-E1 Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP- E1 Penyusutan BMN Gabungan.
3) LBP-E1 Tahunan, terdiri atas:
a) LBP-E1 Tahunan, meliputi:
(1) LBP-E1 Intrakomptabel;
(2) LBP-E1 Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP-E1 Gabungan.
b) LBP-E1 Persediaan;
c) LBP-E1 Konstruksi Dalam Pengerjaan;
d) LBP-E1 Aset Tak Berwujud;
e) LBP-E1 Barang Bersejarah;
f) LBP-E1 Barang Rusak Berat;
g) LBP-E1 Barang Hilang;
h) LBP-E1 Barang BPYBDS;
i) LBP-E1 PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
j) LBP-E1 Kondisi Barang (LKB);
k) LBP-E1 Posisi BMN di Neraca;
l) LBP-E1 Penyusutan BMN;
(1) LBP-E1 Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBP-E1 Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP-E1 Penyusutan BMN Gabungan.
4) Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi;
5) CaLBMN;
6) ADK.
c. Prosedur Pelaporan Prosedur Pelaporan yang ditempuh UAPPB-E1 sebagai berikut:
1) Pertama kali Menyampaikan DBP-E1 yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 yang berisi semua BMN beserta ADK-nya kepada UAPB dan Kantor Pusat DJKN, dalam hal diminta.
2) Semesteran a) Menyusun LBP-E1 Semesteran yang datanya berasal dari himpunan LBKP-Semesteran UAKPB atau LBP-W Semesteran UAPPB-W di wilayah kerjanya;
b) Meminta pengesahan LBP-E1 Semesteran kepada penanggung jawab UAPPB-E1;
c) Menyampaikan LBP-E1 Semesteran yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 beserta ADK-nya kepada UAPB. LBP-E1 Semesteran dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d) Menyusun LBP-E1 Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) yang datanya berasal dari himpunan LBKP Semesteran-PNBP UAKPB atau LBP-W Semesteran-PNBP UAPPB-W di wilayah kerjanya;
e) Meminta pengesahan LBP-E1 Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) kepada penangung jawab UAPPB-E1;
f) Menyampaikan LBP-E1 Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 secara semesteran kepada UAPB.
3) Akhir periode pembukuan a) Menyusun LBP-E1 Tahunan yang datanya berasal dari himpunan LBKP-Tahunan UAKPB atau LBP-W Tahunan UAPPB-W di wilayah kerjanya;
b) Meminta pengesahan LBP-E1 Tahunan kepada penanggung jawab UAPPB-E1.
c) Menyampaikan LBP-E1 Tahunan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 beserta ADK-nya kepada UAPB. LBP-E1 Tahunan dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d) Menyusun LBP-E1 Tahunan-Kondisi Barang yang datanya berasal dari himpunan LBKP Tahunan-Kondisi Barang UAKPB atau LBP-W Tahunan Kondisi Barang UAPPB-W di wilayah kerjanya;
e) Meminta pengesahan LBP-E1 Tahunan-Kondisi Barang kepada penanggung jawab UAPPB-E1;
f) Menyampaikan LBP-E1 Tahunan-Kondisi Barang yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 secara tahunan kepada UAPB dan Kantor Pusat DJKN, dalam hal diminta.
4) Waktu lainnya a) Menghimpun dan menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan LHI BMN UAKPB atau Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi UAPPB-W di wilayah kerjanya;
b) Meminta pengesahan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN kepada pejabat penanggung jawab UAPPB-E1;
c) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPPB-E1 kepada UAPB.
4. Tingkat UAPB
a. Dokumen sumber:
1) DBP;
2) LBKP Semesteran dan Tahunan dari UAKPB, LBP-W Semesteran dan Tahunan dari UAPPB-W, dan/atau LBP-E1 Semesteran dan Tahunan dari UAPPB-E1;
3) LKB dari UAKPB, UAPPB-W dan/atau UAPPB-E1;
4) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) dari UAKPB, UAPPB-W, dan/atau UAPPB-E1;
5) dokumen Inventarisasi BMN;
6) dokumen Pembukuan lainnya.
b. Jenis laporan:
1) DBP (untuk pertama kali);
2) LBP Semesteran, terdiri atas:
a) LBP Intrakomptabel;
b) LBP Ekstrakomptabel;
c) LBP Gabungan;
d) LBP Persediaan;
e) LBP Konstruksi Dalam Pengerjaan;
f) LBP Aset Tak Berwujud;
g) LBP Barang Bersejarah;
h) LBP Barang Rusak Berat;
i) LBP Barang Hilang;
j) LBP Barang BPYBDS;
k) LBP PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
l) LBP Posisi BMN di Neraca;
m) LBP Penyusutan BMN;
(1) LBP Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBP Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP Penyusutan BMN Gabungan.
3) LBP Tahunan, terdiri atas:
a) LBP Intrakomptabel;
b) LBP Ekstrakomptabel;
c) LBP Gabungan;
d) LBP Persediaan;
e) LBP Konstruksi Dalam Pengerjaan;
f) LBP Aset Tak Berwujud;
g) LBP Barang Bersejarah;
h) LBP Barang Rusak Berat;
i) LBP Barang Hilang;
j) LBP Barang BPYBDS;
k) LBP PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
l) LBP Kondisi Barang;
m) LBP Posisi BMN di Neraca;
n) LBP Penyusutan BMN;
(1) LBP Penyusutan BMN Intrakomptabel;
(2) LBP Penyusutan BMN Ekstrakomptabel; dan
(3) LBP Penyusutan BMN Gabungan.
4) Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi;
5) CaLBMN;
6) ADK.
c. Prosedur Pelaporan Prosedur Pelaporan yang ditempuh UAPB sebagai berikut:
1) Pertama kali Menyampaikan DBP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB yang berisi semua BMN, beserta ADK-nya kepada Kantor Pusat DJKN.
2) Semesteran a) Menyusun LBP Semesteran yang datanya berasal dari himpunan LBKP Semesteran pada UAKPB, LBP-W Semesteran pada UAPPB-W, dan/atau LBP-E1 Semesteran pada UAPPB-E1.
b) Meminta pengesahan LBP Semesteran kepada pejabat penanggung jawab UAPB.
c) Menyampaikan LBP Semesteran yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK-nya kepada Kantor Pusat DJKN. LBP Semesteran yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
d) Menyusun LBP Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) yang datanya berasal dari himpunan LBKP Semesteran-PNBP UAKPB, LBP-W Semesteran UAPPB-W, dan/atau LBP-E1 Semesteran-PNBP UAPPB-E1.
e) Meminta pengesahan LBP Semesteran-PNBP kepada pejabat penanggung jawab UAPB.
f) Menyampaikan LBP Semesteran-PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN) yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB kepada Kantor Pusat DJKN.
3) Akhir periode pembukuan a) Menyusun LBP Tahunan yang datanya berasal dari himpunan LBKP Tahunan UAKPB, LBP-W Tahunan UAPPB- W, dan/atau LBP-E1 Tahunan UAPPB-E1.
b) Meminta pengesahan LBP Tahunan kepada pejabat penanggung jawab UAPB.
c) Menyampaikan LBP Tahunan yang telah disahkan oleh pejabat penanggung jawab UAPB beserta ADK-nya secara periodik kepada Kantor Pusat DJKN. LBP Tahunan dapat pula disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
d) Menyusun LBP Tahunan-Kondisi Barang yang datanya berasal dari himpunan LBKP Tahunan-Kondisi Barang UAKPB, LBP-W Tahunan-Kondisi Barang UAPPB-W atau LBP-E1 Tahunan Kondisi Barang dari UAPPB-E1.
e) Meminta pengesahan LBP Tahunan-Kondisi Barang kepada pejabat penanggung jawab UAPB.
f) Menyampaikan LBP Tahunan-Kondisi Barang yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB secara tahunan kepada Kantor Pusat DJKN.
4) Waktu lainnya a) Menghimpun dan menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN yang datanya berasal dari himpunan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Pengguna Barang Eselon 1 UAPPB-E1.
b) Meminta pengesahan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Pengguna Barang kepada pejabat penanggung jawab UAPB.
c) Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Pengguna Barang yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAPB kepada Kantor Pusat DJKN.
BAGAN ARUS PENYAMPAIAN DAFTAR BARANG/DAFTAR MUTASI DAN LAPORAN BMN
:
Alur penyampaian Laporan/Daftar Barang (Semester/Tahunan) :
Alur Tembusan Laporan/Daftar Barang (Semester/Tahunan) : Rekonsiliasi Laporan Barang & Daftar Barang
H. JADWAL PELAPORAN BMN
1. Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester I Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester I Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang Pelaksana Penatausahaan Tanggal Terima (*) Waktu Proses Dan Rekonsiliasi (*) Tanggal Kirim (*) Waktu Pengiriman UAKPB
UAPPB-W
UAPPB-E1
UAPB
Menkeu c.q.
DJKN -
14 Juli
20 Juli
23 Juli
26 Juli 10 Juli
17 Juli
22 Juli
26 Juli
- 12 Juli
18 Juli
22 Juli
26 Juli
-
2 hari
2 hari
1 hari
0 hari (*) Keterangan: tanggal merupakan batas terakhir pelaksanaan
DJPb UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB KW-DJKN DJKN KPKNL UAKPA/PPK
2. Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester II dan Tahunan Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Semester II dan Tahunan Pelaksana Penatausahaan Pada Pengguna Barang Pelaksana Penatausahaan Tanggal Terima (*) Waktu Proses Dan Rekonsiliasi (*) Tanggal Kirim (*) Waktu Pengiriman UPKPB
UPPB-W
UPPB-E1
UPPB
Menkeu c.q.
DJKN -
23 Januari
2 Februari
10 Februari
Tanggal terakhir Februari 2xx1 17 Januari
29 Januari
8 Februari
Tanggal terakhir Februari 2xx1(**) - 20 Januari
29 Januari
8 Februari
Tanggal terakhir Februari 2xx1(**) -
3 hari
4 hari
2 hari
0 hari (*) Keterangan: tanggal merupakan batas terakhir pelaksanaan (**) Keterangan: tahun setelah tahun periode pelaporan
3. Perubahan Jadwal Rekonsiliasi Data dan Penyampaian Laporan Perubahan jadwal rekonsiliasi data dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rekonsiliasi data BMN.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEDOMAN AKUNTANSI DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
A. UMUM Penatausahaan BMN meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMN. Seluruh BMN merupakan objek Penatausahaan, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang .
Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh unit akuntansi pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dapat dibantu oleh unit akuntansi tingkat wilayah dan/atau unit akuntansi tingkat eselon I.
Hasil Penatausahaan BMN dapat digunakan dalam rangka:
1. Penyusunan anggaran Pemerintah Pusat setiap tahun;
2. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;
dan
3. Pengawasan dan pengendalian BMN.
Penatausahaan BMN tersebut, termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMN, Penatausahaan BMN berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
B. PEDOMAN AKUNTANSI BMN Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Sejalan dengan tujuan akhir dalam Pelaporan BMN, yaitu sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat, maka dalam perlakuan akuntansinya, BMN dikategorikan sebagai aset dan dibedakan dalam pengklasifikasian sesuai neraca akuntansi pemerintahan. Aset dalam hal ini adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Sesuai SAP, BMN sebagai aset tersebut diklasifikasi ke dalam BMN berupa aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan BMN berupa aset bersejarah.
Pedoman akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan.
1. BMN berupa Aset Lancar Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang masuk kategori aset lancar adalah barang persediaan.
a. Definisi, Ruang Lingkup, dan Jenis Definisi sesuai SAP, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berupa:
1) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
2) bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah;
3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
a) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
b) tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
5) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak atau cadangan beras.
Jenis persediaan antara lain:
1) berdasarkan sifat pemakaiannya:
a) barang habis pakai;
b) barang tak habis pakai;
c) barang bekas pakai.
2) berdasarkan bentuk dan jenisnya:
a) barang konsumsi;
b) amunisi;
c) bahan untuk pemeliharaan;
d) suku cadang;
e) persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f) pita cukai dan leges;
g) bahan baku;
h) barang dalam proses/setengah jadi;
i) tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
j) peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
k) jalan, irigasi, dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
l) aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
m) hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
b. Pengakuan 1) Persediaan diakui pada saat:
a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan, sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral;
dan/atau b) diterima dan hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencataan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).
Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
Pada akhir periode Pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil Inventarisasi fisik.
Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLBMN maupun CaLK. Untuk itu, LBMN melampirkan persediaan barang rusak atau usang.
2) Beban persediaan Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
c. Pengukuran Persediaan disajikan sebesar:
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi:
a) harga pembelian;
b) biaya pengangkutan;
c) biaya penanganan;
d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan meliputi:
a) potongan harga;
b) rabat; dan c) hal lainnya yang serupa.
2) Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi dapat terdiri atas biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
Dalam menghitung biaya pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
3) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
Contoh:
proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.
Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:
1) Metode FIFO, yakni barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.
Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:
a) tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
b) peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
c) jalan, irigasi, dan jalanan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
d) hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah;
2) Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam, maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.
Klasifikasi yang menggunakan metode ini adalah:
a) Barang konsumsi;
b) Amunisi;
c) Bahan untuk pemeliharaan;
d) Suku cadang;
e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f) Pita cukai dan leges;
g) Bahan baku;
h) Barang dalam proses/setengah jadi.
Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan Inventarisasi fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar.
Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan Stock Opname (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil Inventarisasi fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.
Stock Opname tersebut tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah:
1) yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sampai dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan; dan 2) belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan.
CaLBMN maupun CaLK untuk persediaan mengungkapkan:
1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3) penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan 4) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
e. Perlakuan Khusus Persediaan 1) Barang persediaan yang memiliki nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
2) Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berada dalam penguasaan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan tetap disajikan sebagai persediaan, dilaporkan dalam neraca, dan diungkapkan dalam CaLBMN maupun CaLK;
3) Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP);
4) Ada kalanya unit pemerintah, karena tugas dan fungsinya, menerima hibah berupa emas, seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang (contoh: kepada Kementerian Sosial). Dalam hal ini, persediaan berupa emas tersebut dicatat sebagai harga wajar pada saat perolehan.
2. BMN Berupa Aset Tetap Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/ penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.
Aset tetap merupakan kelompok terbesar dari BMN dibandingkan dengan aset lancar dan aset lainnya, bahkan aset tetap merupakan komponen terbesar dalam neraca Pemerintah Pusat.
Akuntansi aset tetap telah diatur, baik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2005 maupun PSAP 07 dari Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.
a. Definisi dan ruang lingkup Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, contoh:
instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan (b) Hak atas tanah.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
Masa manfaat adalah (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
Nilai wajar berpedoman pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
1) Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, contoh: tanah yang digunakan Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, hanya diakui bila berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan
yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik INDONESIA berada, kepemilikan tersebut bersifat permanen.
2) Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin dapat berupa alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Wujud fisik peralatan dan mesin dapat meliputi Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, dan Unit Proses/Produksi.
3) Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan, antara lain gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.
Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan tersebut dimasukkan dalam kelompok Tanah.
Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri atas komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin/air conditioner), dan komponen penunjang lain seperti saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, contohnya sebagai berikut:
Gedung:
a) bangunan fisik;
b) Bangunan taman, jalan, tempat parkir, dan pagar;
c) instalasi Air Conditioner (AC);
d) instalasi listrik dan generator;
e) lift;
f) instalasi penyediaan air, saluran air bersih, dan air limbah;
dan g) saluran telepon.
Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat dirinci sedemikian rupa, sehingga terdapat perincian masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi dan jaringan tersebut.
Jalan, irigasi dan jaringan pada umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi universal yang digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.
Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
Jalan, irigasi, dan jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.
Tanah yang diperoleh untuk keperluan tersebut dimasukkan dalam kelompok Tanah.
Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
Selain itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.
Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
Irigasi terdiri atas 2 (dua) jenis jaringan, yaitu jaringan irigasi primer, dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
5) Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.
Selain itu, termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
Perolehan aset dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga pada dasarnya sama.
Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara membangun sendiri (swakelola) adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap tersebut selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila aset yang tersisa bernilai material.
Suatu konstruksi dalam pengerjaan ada yang dibangun tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, maka terhadap penyelesaian bagian tertentu (persentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Permasalahan utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah mengidentifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.
Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, dam, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan dan penggunaan utama. Contoh: kontrak konstruksi kilang-kilang minyak, kontrak konstruksi jaringan irigasi, atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrikan atau peralatan.
Kontrak konstruksi dapat meliputi:
a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan d) kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.
Dalam hal suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah sepanjang memenuhi persyaratan:
a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
b) aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah, sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
Adakalanya kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, contoh: kontraktor utama membangun fisik gedung, sedangkan subkontraktor menyelesaikan pekerjaan mechanical enginering seperti lift, listrik, atau saluran telepon.
Namun demikian, penanggungjawab utama tetap kontraktor utama, pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama, karena kontraktor utama harus bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan subkontraktor.
Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.
b. Pengakuan Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria:
1) berwujud;
2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
dan 5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, contoh:
sertipikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
Dalam hal perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertipikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, contoh: telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertipikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
Sedangkan Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang atau putusan/penetapan pengadilan.
Pengakuan atas Aset Tetap antara lain berdasarkan jenis transaksinya sebagai berikut:
1) Perolehan, adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
2) Pengembangan, adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
3) Pengurangan, adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
4) Penghentian dan pelepasan, adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu Aset Tetap.
Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis aset sebagai berikut:
1) Tanah Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c) tidak dimaksudkan untuk dijual; dan d) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
Berdasarkan hal tersebut, dalam hal salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.
Pengakuan tanah akan sangat andal apabila tanah telah diterima atau diserahkan hak atas tanah tersebut dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
Hak atas tanah ditunjukkan dengan adanya alat bukti bahwa telah terjadi peralihan hak dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertipikat hak atas tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan alat bukti yang sah, maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, contoh:
a) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku, apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
b) asli akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan, apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
c) hak pengelolaan, dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang;
d) tanah wakaf, dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
e) hak milik atas satuan rumah susun, dibuktikan dengan akta pemisahan;
f) pemberian hak tanggungan, dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan;
g) hak atas tanah, dibuktikan dengan sertipikat.
Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertipikatkan atas nama pemerintah. Selain itu, terdapat tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan atas hak yang sah atas tanah tersebut.
Terkait dengan kasus kepemilikan atas tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan hak yang sah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
b) Dalam hal hak atas tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
c) Dalam hal hak atas tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan hak, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
d) Perlakuan tanah milik pemerintah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
(1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
(2) Dalam hal bukti kepemilikan pemerintah atas tanah tersebut hanya berupa suatu alas hak yang bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan, sedangkan tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
(3) Dalam hal hak atas tanah terdapat bukti kepemilikan ganda, sedangkan tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
(4) Dalam hal hak atas tanah terdapat bukti kepemilikan ganda, sedangkan tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah. Adanya sertipikat ganda tersebut harus diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK.
Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai, baik pada CaLBMN maupun CaLK.
Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik INDONESIA berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen, terkuat dan terpenuh.
Hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, contoh: tanah yang digunakan Perwakilan
di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan
berada.
Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang terkuat dan terpenuh diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.
2) Peralatan dan Mesin Pengakuan atas peralatan dan mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai dan/atau masa manfaat peralatan dan mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.
Peralatan dan mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
Peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat peralatan dan mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan peralatan dan mesin tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan adalah penurunan nilai peralatan dan mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
3) Gedung dan Bangunan Pengakuan atas gedung dan bangunan ditentukan oleh jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya
pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai gedung dan bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
Gedung dan bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat gedung dan bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Saat pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, contoh: akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila perolehan gedung dan bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka gedung dan bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas gedung dan bangunan tersebut telah berpindah, contoh: telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengakuan atas jalan, irigasi dan jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan jalan, irigasi dan jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai jalan, irigasi dan jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai jalan, irigasi, dan jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
Untuk dapat diakui sebagai jalan, irigasi, dan jaringan, maka jalan, irigasi, dan jaringan harus memenuhi kriteria:
a) berwujud;
b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) biaya perolehannya dapat diukur secara andal;
d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas; dan e) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan, baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
5) Aset Tetap Lainnya Pengakuan atas aset tetap lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
Aset tetap lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Aset tetap lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat aset tetap lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, ketentuannya telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dan Buletin Teknis Nomor 09 tentang Aset Tetap, sebagai berikut:
a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap, contoh: perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi.
Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai belanja operasional tahun berjalan.
Aset tetap renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari 1 (satu) tahun buku dan memenuhi syarat pada butir 1) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat pada butir 1) dan butir 2) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan.
Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu konstruksi dalam pengerjaan adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif telah dapat diakui dengan cara memindahkan konstruksi dalam pengerjaan tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:
a) Atas dasar bukti transaksi yang objektif (objective evidences).
b) Menggunakan prinsip subtansi mengungguli bentuk formal (substance over form), dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang objektif.
Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan, didasarkan pada pedoman sebagai berikut:
a) Apabila aset telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, BAPP sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun BAPP belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan diungkapkan, baik di dalam CaLBMN maupun CaLK.
d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan) karena sebab-sebab lain, contoh: terkena bencana alam/force majeure aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut konstruksi dalam pengerjaan dapat dihapusbukukan.
f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
Dalam beberapa kasus, suatu konstruksi dalam pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian- kejadian lainnya. Penghentian konstruksi dalam pengerjaan dapat berupa penghentian sementara atau penghentian permanen.
Apabila suatu konstruksi dalam pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai, baik di dalam CaLBMN maupun CaLK. Namun, apabila pembangunan konstruksi dalam pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai, baik dalam CaLBMN maupun CaLK.
c. Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan antara lain untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Untuk aset yang diperoleh dari bonus pembelian (contoh: beli tiga gratis satu), maka biaya perolehan atas aset hasil bonus tersebut adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri (swakelola), suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
BMN berupa aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan disajikan dalam neraca laporan keuangan, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan disajikan dalam laporan keuangan di bagian neraca.
Pengaturan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur pertama kali dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, yang diatur kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.
Berdasarkan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi tersebut, maka:
1) BMN berupa aset tetap yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
2) Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diperoleh mulai dari 1 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
3) Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin dan alat olah raga yang diperoleh mulai dari 1 Januari 2002 dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Kategori ini dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
4) Aset tetap berupa tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002 dibukukan dalam Buku Barang Intrakomptabel.
Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pemerintah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme:
1) Pembelian/pengadaan Pengeluaran biaya yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat, serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:
a) biaya persiapan tempat;
b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
c) biaya pemasangan (installation cost);
d) biaya profesional, seperti arsitek dan insinyur; dan e) biaya konstruksi.
f) biaya pengujian aset untuk mengetahui apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost).
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula halnya dengan biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, pembayaran honorarium tim, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak atas tanah (termasuk pensertipikatan), biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya, baik yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan, sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Untuk pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak, biaya perolehan dapat berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. Sedangkan untuk pembuatan yang dilaksanakan secara swakelola, biaya perolehan dapat berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak.
Untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak, biaya perolehan dapat berupa pengeluran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Sedangkan untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, biaya perolehan dapat berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak, biaya yang dikapitalisasi berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
Sedangkan untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai seperti ongkos angkut.
Untuk pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak, biaya perolehan dapat berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan. Sedangkan untuk pembangunan/pembuatan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
2) Pengadaan secara bertahap (konstruksi dalam pengerjaan) Nilai yang dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya- biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
dan c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
a) biaya pekerja lapangan, termasuk penyelia;
b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
d) biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
a) asuransi;
b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.
Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
Klaim dapat timbul, contohnya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
Dalam hal konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing- masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Dalam hal pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya, dalam hal pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,
maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
Dalam hal jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.
3) Donasi Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh: tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.
Sebagai contoh: dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan (donasi) aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, contoh: perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh 1 (satu) unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, dalam hal penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.
Sebagai contoh:
perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4) Rampasan Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan, kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak ada, digunakan harga wajar.
5) Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
6) Perolehan lainnya Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya mengubah apabila menambah umur, kapasitas, dan manfaat.
7) Pertukaran Aset (Exchanges of Assets) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa.
Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun- nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh: dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Dalam hal terdapat aset lainnya dalam pertukaran, contoh: kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
8) Pengeluaran Setelah Perolehan Awal (Subsequent Expenditures) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus MENETAPKAN batasan jumlah tersebut dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya.
Batasan jumlah biaya kapitalisasi ini disebut juga sebagai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
Dalam pengaturannya, dikenal beberapa istilah terkait pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap, yakni rehabilitasi, renovasi, dan restorasi.
Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
Dari ketiga kegiatan tersebut, pengeluaran/belanja untuk kegiatan renovasi dan restorasi termasuk dalam kategori pengeluaran yang dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran/belanja untuk kegiatan rehabilitasi dikategorikan sebagai belanja operasional.
9) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam hal terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
a) Penyusutan Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
(i) Metode garis lurus (straight line method); (ii) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method); (iii) Metode unit produksi (unit of production method); (iv) Metode lainnya, yakni seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
b) Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.
10) Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan, baik dalam CaLBMN maupun CaLK.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
d. Penyajian dan Pengungkapan Laporan BMN harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
a) penambahan;
b) pelepasan;
c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan d) mutasi aset tetap lainnya.
3) Informasi penyusutan, meliputi:
a) nilai penyusutan;
b) metode penyusutan yang digunakan;
c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
Laporan BMN juga harus mengungkapkan:
1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka harus diungkapkan:
1) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2) tanggal efektif penilaian kembali;
3) nama penilai independen, jika ada;
4) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan 5) nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
Adapun penyajian dan pengungkapan untuk masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Penyajian dan Pengungkapan Tanah Tanah disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh.
Selain itu, dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula hal berikut:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrying amount) tanah.
b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, dalam hal tanah tidak mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
c) Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
(2) perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah; dan
(3) pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).
2) Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula hal berikut:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) peralatan dan mesin.
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan peralatan dan mesin.
c) Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
(2) perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin; dan
(3) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
d) Informasi penyusutan peralatan dan mesin yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
3) Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula hal berikut:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan.
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung dan bangunan.
c) Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
(2) perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan; dan
(3) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
d) Informasi penyusutan gedung dan bangunan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4) Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Selain itu, dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula hal berikut:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan.
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan jalan, irigasi, dan jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
c) Rekonsiliasi nilai tercatat jalan, irigasi, dan jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
(2) perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan; dan
(3) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
d) Informasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang
digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
5) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
Selain itu, dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula hal berikut:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap lainnya.
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya.
c) Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
(2) perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya; dan
(3) pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
d) Informasi penyusutan aset tetap lainnya yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
6) Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula informasi mengenai:
a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal neraca;
d) uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan e) jumlah retensi.
Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam CaLK.
Demikian pula halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.
3. BMN Berupa Aset Lainnya Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
BMN yang masuk kategori aset lainnya antara lain adalah aset tak berwujud, dan aset lain-lain seperti kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.
a. Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud adalah aset non keuangan (non moneter) yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi perangkat lunak (software) komputer, lisensi dan waralaba (franchise), hak cipta (copyrights), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
1) Pengakuan Pengakuan atas aset tak berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan.
Penambahan adalah peningkatan nilai aset tak berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tak berwujud tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tak berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tak berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial, tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.
2) Pengukuran Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.
3) Pengungkapan Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneternya. Selain itu, di dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula hal berikut:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan pengurangan.
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tak berwujud.
b. Aset Lain-lain Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga dicatat
sebagai aset lain-lain, termasuk aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sebagai aset lain-lain.
1) Pengakuan Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Keputusan Penghapusan.
Pengakuan atas aset lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai aset lain- lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap.
Pengurangan adalah penurunan nilai aset lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Keputusan Penghapusan dan harus dikeluarkan dari neraca.
2) Pengukuran Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.
3) Pengungkapan Aset lain-lain disajikan di neraca sebesar nilai moneternya.
Selain itu, di dalam CaLBMN dan CaLK diungkapkan pula hal berikut:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan pengurangan.
c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset lain-lain.
4. BMN Berupa Aset Bersejarah (Heritage Assets) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan, baik dalam CaLBMN maupun CaLK.
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
Karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, yakni:
a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, contoh: jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.
Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, seperti bangunan bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh: monumen dan reruntuhan (ruins).
C. PEDOMAN DI BIDANG KAPITALISASI Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan sistem akuntansi BMN, maka diperlukan suatu pedoman di bidang kapitalisasi BMN.
Kapitalisasi digunakan dalam penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran yang ditentukan dalam kapitalisasi BMN. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya, dirinci sebagai berikut:
1. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honorarium tim, biaya pembuatan sertipikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurukan.
2. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
3. Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi:
a. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
b. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak
langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
4. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
a. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
b. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
5. Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi:
a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
6. Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
7. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya meliputi:
a. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
b. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksiran, ditambah dengan biaya pengurusan.
Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan, kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya mengubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurukan dan pematangan.
Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengingkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri ini, yaitu:
1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Kecuali terhadap pengeluaran untuk BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan, tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
Ketentuan kapitalisasi tersebut berlaku terhadap pengeluaran untuk perolehan awal BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan meningkatkan kapasitas/efisiensi dan/atau memperpanjang umur teknis yang menambah nilai BMN berupa aset tetap.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara tetap digunakan sebagai batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca, sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
D. JENIN PENCATATAN BMN Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang, yang terdiri atas:
1. Buku barang intrakomptabel, mencatat BMN yang memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap; dan
2. Buku barang ekstrakomptabel, mencatat BMN yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan dan tanaman.
E. PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya
a. Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
b. Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh, tetapi kurang berfungsi dengan baik.
Untuk berfungsi dengan baik
memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
2. Tanah
a. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
b. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (contoh:
pengeringan, pengurukan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi, dan sebagainya.
3. Gedung dan Bangunan
a. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti, kecuali pemeliharaan rutin.
b. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
c. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
a. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
b. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.50/MENLHK/SETJEN/KAP.2/10/2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN) CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA …(1)...
PERIODE …(2)...
A.
PENDAHULUAN - Dasar Hukum (berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan BMN).
- Entitas Pelaporan (berisi uraian/informasi mengenai entitas pelapor).
- Periode Laporan (berisi penjelasan mengenai periode laporan).
B.
KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (menjelaskan kebijakan Penatausahaan BMN pada entitas pelapor, antara lain kebijakan penggolongan/kodefikasi, kapitalisasi, rekonsiliasi, dan penyusutan BMN).
C.
PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN …(1)… ...(2)… merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh …(3)...
Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada …(2)… ini adalah sebesar Rp...(114)... (…dalam huruf…), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp…(15)...
(…dalam huruf…) dan nilai mutasi yang terjadi selama …(2)... sebesar Rp...(115)... (…dalam huruf…). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.
(paragraf berikut diisi apabila mengelola dana yang berasal dari BA 999.
Apabila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan) Selain memperoleh dana dari DIPA ….(3)…, dalam periode laporan ini ....(3)... juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar Rp…(6)... (…dalam huruf…), dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp…(6)... (…dalam huruf…). Selanjutnya …(1)… atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.07 dan BA
999.08) disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.
(paragraf berikut hanya diisi oleh jenjang entitas pelapor UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB)
...(1)… ...(2)… merupakan himpunan dari LBKP pada …(7)… Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas …(8)... satuan kerja Kantor Pusat, …(9)... satuan kerja Kantor Daerah, …(10)... satuan kerja Dekonsentrasi, …(11)... satuan kerja Tugas Pembantuan, …(12)... satuan kerja BLU, dan satuan kerja ...(13).... (sebagaimana daftar satuan kerja terlampir).
Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:
1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAIBA-SIMAK pada ...(3)…;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).
D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER …(2)….
1. Saldo Awal …(2)...
Nilai BMN per ...(14)… menurut …(3)… adalah sebesar Rp…(15)… (…dalam huruf…) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp…(16)… (…dalam huruf…) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp ….(17)... (…dalam huruf…).
(paragraf berikut diisi apabila terjadi perbedaan saldo awal) Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar Rp…(18)… (…dalam huruf…) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp…(19)… (…dalam huruf…) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp…(20)... (…dalam huruf…).
Perubahan penyajian saldo awal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. ...................................................................................(21)...........
b. ...................................................................................(21)..., dst.
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara ...(2)...
Mutasi BMN per …(2)… adalah sebagai berikut:
a. Barang Persediaan Saldo Persediaan pada …(1)… per …(22)… sebesar Rp…(23)… (…dalam huruf…), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp…(24)… (…dalam huruf…) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp…(25)... (…dalam huruf…).
Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
Uraian Saldo Awal (Rp) Mutasi (Rp) Saldo Akhir (Rp)
(26) .............. (27) .............(28) ..............(29) .............(30)
JUMLAH .............(31) ..............(32) .............(33) Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp…(34)… yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp….(35)... (…dalam huruf…) dan kondisi usang senilai Rp…(36)… (…dalam huruf…).
b. Tanah Saldo Tanah pada …(1)… per ...(22)… sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…) Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas ...(38)… m2 dengan nilai sebesar Rp ...(39)… (…dalam huruf…), mutasi tambah seluas ...(40)… m2 dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang seluas ...(42)… m2 dengan nilai sebesar Rp ...(43)... (…dalam huruf…).
Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) ………………………………… (44) ..…..........……….…………. (45) ………………………………… (44) …………………….…………. (45) ………………………………… (44) …………………….…………. (45) ………………………………… (44) …………………….…………. (45)
Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) ………………………………… (46) ………………….……………. (47) ………………………………… (46) ………………………………. (47) ………………………………… (46) ………………………………. (47) ………………………………… (46) ………………………………. (47)
Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah …(48)… bidang dengan nilai sebesar Rp …(49)… (…dalam huruf…), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah … (50)… bidang dengan nilai sebesar Rp…(51)…. (…dalam huruf…).
Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:
Uraian Kondisi Kuantitas (m2) Nilai (Rp) Baik ………..……. (52) ………..……. (52) Rusak Ringan .……….……. (52) ………..……. (52) Rusak Berat ………..……. (52) ………..……. (52) *) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah …. (53)… m2/Rp …(53)….
Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh …(3)…, yaitu:
Permasalahan Tanah Kuantitas (bidang/m2) Nilai (Rp) Sengketa ………. (54) ……..……. (54) Tidak terdapat Dokumen Kepemilikan …..…. (55) ……..……. (55) Dikuasai pihak lain …..…. (56) ……..……. (56) ………………………………………… ………. (57) …….……. (57)
(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut)………………………………………………………………………… ………………………………………………………………............…(58)....
c. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin pada …(1)… per ...(22)… adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp ...(39)… (…dalam huruf…), mutasi tambah sebesar Rp ...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sebesar Rp ...(43)….
(…dalam huruf…).
Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:
1) …(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) Saldo ….(59)... pada …(1)… per ...(22)… sebesar Rp...(37)...
(…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar ...(38)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (…dalam huruf…) mutasi tambah jumlah barang ...(40)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang jumlah barang ...(42)…(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...43)…. (…dalam huruf…)..
Mutasi Tambah …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) …………………… (44) ….…………. (45) …….………. (45) …………………… (44) ….….……….(45) …….………. (45) …………………… (44) ...…….……. (45) …….………. (45) …………………… (44) …….………. (45) …….………. (45)
Mutasi Kurang …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) ……………………… (46) ….…………. (47) ….…………. (47) ……………………… (46) ….…………. (47) ….…………. (47) ……………………… (46) ….…………. (47) ….…………. (47) ……………………… (46) ….…………. (47) ….…………. (47)
Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah …(48)…. (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp…(49)… (…dalam huruf…), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah …(50)… kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing- masing) dengan nilai sebesar Rp…(51)… (…dalam huruf…).
Dari jumlah …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:
Uraian Kondisi Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) Nilai (Rp) Baik ………….….. (52) ……..……... (52) Rusak Ringan ………..……. (52) ……….……. (52) Rusak Berat ………..……. (52) ……..……... (52) *) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB
Kelompok barang …(sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut)… yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah …. (53) …unit/Rp …(53)….
(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………................…(58)...
2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...
d. Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan pada …(1)… per ...(22)… adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)… (…dalam huruf…), mutasi tambah sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43)…. (…dalam huruf…).
Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:
1) …(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) Saldo ….(59)... pada …(1)… per ...(22)… adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak ...(38)… (sesuai dengan satuan barang masing- masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (…dalam huruf…), mutasi tambah sejumlah ...(40)… (sesuai dengan satuan barang masing- masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)…. (…dalam huruf…).
Mutasi Tambah …(59) (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabe l (Rp) Ekstrakomptabe l (Rp) …………………………… (44) ..….……. (45) …….………. (45) …………………………… (44) …………. (45) …….………. (45) …………………………… (44) ..…………. (45) …….………. (45) …………………………… (44) ..….……. (45) …….………. (45)
Mutasi Kurang …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabe l (Rp) Ekstrakomptabe l (Rp) ……………………..…… (46) ….....……. (47) ……………. (47) ……………………..…… (46) ...….....…. (47) ……………. (47) …………………….….… (46) …………... (47) ……………. (47) …………………….….… (46) …………... (47) ……………. (47)
Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah …(48)... (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp…(49)… (…dalam huruf…), sedang dalam proses penghapusan adalah …(50)… kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp…(51)… (…dalam huruf…).
Dari jumlah …(59)... (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:
Uraian Kondisi Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) Nilai (Rp) Baik …..…………. (52) ….…………. (52) Rusak Ringan …..…………. (52) …..………. (52) Rusak Berat …..…………. (52) …..………. (52) *) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB (paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).
………………………………………………………………………...(58)...
2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...
e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada …(1)… per ...(22)… adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)… (…dalam huruf…), mutasi tambah sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43)…. (…dalam huruf…).
Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:
1) …(59)...; (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut) Saldo ….(59)... pada …(1)… per ...(22)… adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak ...(38)…(sesuai dengan satuan barang masing- masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (…dalam huruf…), mutasi tambah sebanyak ...(40)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)….
(…dalam huruf…).
Mutasi Tambah …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) ……………………… (44) …………. (45) …….………. (45) ……………………… (44) …………. (45) …….………. (45) ……………………… (44) …………. (45) …….………. (45) ……………………… (44) …………. (45) …….………. (45)
Mutasi Kurang…(59)… (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) ……………..……...… (46) ……….…. (47) ……….……. (47) ……………….…..… (46) ……….…. (47) ……….……. (47) …………………...… (46) ……….…. (47) ……….……. (47) ………………….….. (46) ……….…. (47) ……….……. (47)
Dari jumlah ...(59)... (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan)... di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah …(48)….(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp …(49)… (…dalam huruf…), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak …(50)… kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp…(51)… (…dalam huruf…).
Dari jumlah …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:
Uraian Kondisi Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) Nilai (Rp) Baik …….…. (52) ………. (52) Rusak Ringan …….…. (52) ………. (52) Rusak Berat ….……. (52) ………. (52) *) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB (paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).
………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………............……....…(58)...
2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...
f. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya pada …(1)… per ...(22)… sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)… (…dalam huruf…), mutasi tambah sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sebesar Rp...
(43)…. (…dalam huruf…).
Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:
1) …(59)...; (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) Saldo ….(59)... pada …(1)… per ...(22)… adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah ...(38)… (sesuai dengan satuan barang masing- masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (…dalam huruf…), mutasi tambah sejumlah ...(40)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)….
(…dalam huruf…).
Mutasi Tambah …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya)… tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) …………..…………… (44) …….……. (45) ……….……. (45) …………..…………… (44) …….……. (45) ……….……. (45) …………..…………… (44) …….……. (45) ……….……. (45) …..…………………… (44) …….……. (45) ……….……. (45)
Mutasi Kurang …(59)... (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) ………..……………… (46) ……………. (47) ……….……. (47) …………..…………… (46) ……………. (47) ……….……. (47) …………..…………… (46) ……………. (47) ……….……. (47) …………..…………… (46) ……….…... (47) ……….……. (47)
Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah …(48)….
(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp…(49)… (…dalam huruf…), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah …(50)… kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp …(51)…(…dalam huruf…).
Dari jumlah …(59)...(sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:
Uraian Kondisi Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) Nilai (Rp) Baik ……….……. (52) ……….……. (52) Rusak Ringan ……….……. (52) ……….……. (52) Rusak Berat ……….……. (52) ……….……. (52) *) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB (paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).
……….……......…………………………………………………………….
…………………………………………………………...........….…(58)..
2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.
...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...
g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo KDP pada …(1)… per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)...
(…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)… (…dalam huruf…), mutasi tambah sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sebesar Rp...(43)... (…dalam huruf…).
Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Nilai (Rp) ………………………….…… (60) ……………………………….… (60) ………………………….…… (60) ……………………………….… (60) ………………………….…… (60) ……………………………….… (60) ………………………….…… (60) ……………………………….… (60)
Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Nilai (Rp) …………………………….... (61) ……………………………….… (61) ………………………….…… (61) ……………………………….… (61) …………………………....… (61) ……………………………….… (61) ………………………...….… (61) ……………………………….… (61)
Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah …(48)…. (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp…(49)… (…dalam huruf…), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah …(50)… kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing- masing) dengan nilai sebesar Rp …(51)… (…dalam huruf…).
h. Aset Lainnya Saldo Aset lainnya pada …(1)… per ...(22).. adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(39)... (…dalam huruf…), mutasi tambah sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sebesar Rp... (43)...
(…dalam huruf…).
1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada …(1)… per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(38)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (…dalam huruf…), mutasi tambah sejumlah ...(40)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)…. (…dalam huruf…).
Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) …………..…………… (44) ……….…. (45) ……….……. (45) …………..…………… (44) …….……. (45) ……….……. (45) …………..…………… (44) ……….…. (45) ……….……. (45) ……………………..… (44) ……………. (45) ……….……. (45)
Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) ………..……………… (46) ……………. (47) ……….……. (47) …………..…………… (46) ……………. (47) ……….……. (47) …………..…………… (46) ……………. (47) ……….……. (47) …………..…………… (46) ………...…. (47) ……….……. (47)
Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada ...(1)... per ...(22)... per golongan barang adalah sebagai berikut:
Golongan Barang Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) 1 Tanah ……..…(121) ……..…(121) 2 Peralatan dan Mesin ……..…(121) ……..…(121) 3 Gedung dan Bangunan ……..…(121) ……..…(121) 4 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan ……..…(121) ……..…(121) 5 Aset Tetap Lainnya ……..…(121) ……..…(121) JUMLAH …….….(122) …..…… (122)
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga ...
(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...
2) Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud pada …(1)… per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)... (…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(38)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)...
(…dalam
huruf…), mutasi tambah sejumlah ...(40)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)…. (…dalam huruf…).
Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Nilai (Rp) ………………………..……… (44) …………………..………… (45) ………………………..……… (44) …………………..………… (45) ………………………..……… (44) …………………..………… (45) ………………………..……… (44) …………………..………… (45) Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Nilai (Rp) ……………………………… (46) …………………..………… (47) ……………………………… (46) …………………..………… (47) ……………………………… (46) …………………..………… (47) ……………………………… (46) …………………..………… (47)
Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah …(48)….
(sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp…(49)… (…dalam huruf…), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah …(50)… kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp …(51)…(…dalam huruf…).
Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah …. (53)… unit/Rp …(53)….
(paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut).
…………………………………………………………………………………… ………………………........................................................................
.................………………………………..............……(58)...
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
...(dijelaskan besaran amortisasi dengan merinci per akun neraca)...
3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah
Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada …(1)… per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)...
(…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp...(38)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(39)... (…dalam huruf…), mutasi tambah sejumlah ...(40)… (sesuai dengan satuan barang masing- masing) dengan nilai sebesar Rp...(41)… (…dalam huruf…), dan mutasi kurang sejumlah ...(42)… (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp...(43)…. (…dalam huruf…).
Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) ………………….…… (62) …….……. (62) ……….……. (62) ………….….……..… (62) …….……. (62) ……….……. (62) ………….…………… (62) ……….…. (62) ……….……. (62) ………….…………… (62) ……………. (62) ……….……. (62)
Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada ...(1)...
per ...(22)... per golongan barang adalah sebagai berikut:
Golongan Barang Intrakomptabel (Rp) Ekstrakompt abel (Rp)
1. Tanah ……..………. (64) ……..…… (64)
2. Peralatan dan Mesin ……..………. (64) ……..…… (64)
3. Gedung dan Bangunan ……..………. (64) ……..…… (64)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan ……..………. (64) ……..…… (64)
5. Aset Tetap Lainnya ……..………. (64) ……..…… (64) JUMLAH ……..………. (65) ……..…… (65) Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah ...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...
i. BMN Berupa Aset Bersejarah Saldo BMN berupa aset bersejarah pada …(1)… per ...(22)... adalah sebanyak ...(66)… unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal
sebanyak ...(38)... unit, mutasi tambah sebanyak ...(40)… unit, dan mutasi kurang sebanyak ...(42)…. unit.
Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Kuantitas Perolehan Barang Bersejarah ……….…. (123) Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif) …….…….…(124)
Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:
Uraian Jenis Transaksi Kuantitas Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif) …….……. (124) Penghapusan Barang Bersejarah …….……. (125)
3. Barang Milik Negara pada ...(1)... Per …(22)…
a. BMN per akun neraca Nilai BMN pada ...(1)... Per …(22)… adalah sebesar Rp...(114)...
(…dalam huruf…), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.
Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Neraca Intra komptabel Ekstra komptabel Gabungan Rp % Rp % Rp % I Aset Lancar
1 Persediaan ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) ...(67) ...(68)
Sub Jumlah (1) ...(69) ...(70) ...(69) ...(70) ...(69) ...(70) II Aset Tetap
1 Tanah ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) 2 Peralatan dan Mesin ...(67) ...(68)
...(67) ...(68) ...(67) ...(68) 3 Gedung dan Bangunan ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) ...(67) ...(68)
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan ....(67 ) ...(68) ...(67) ..(68) ...(67) ...(68) 5 Aset Tetap Lainnya ...(67) ...(68) ...(67) ..(68) ...(67) ...(68) 6 KDP ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) ...(67) ...(68)
Sub Jumlah (2) ...(69) ...(70) ...(69) ...(70) ...(69) ...(70) III Aset Lainnya
1 Kemitraan dengan pihak ketiga ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) 2 Aset Tak Berwujud ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) ...(67) ...(68) 3 Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah ..(67) ...(68) ...(67) ...(68) ...(67) ...(68)
Sub Jumlah (3) ...(69) ...(70) ...(69) ...(70) ...(69) ...(70) Total ...(71) ...(71)
...(71)
Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada ...(1)... per ...(22)...
per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:
No Uraian Neraca Intra komptabel Ekstra komptabel Gabungan Rp % Rp % Rp % I Aset Tetap
1 Peralatan dan Mesin ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) 2 Gedung dan Bangunan ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) 3 Jalan, Irigasi dan Jaringan ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) 4 Aset Tetap Lainnya ..(116)
..(117) ..(116)
..(117) ..(116)
..(117)
Sub Jumlah (I) ..(118) ..(119) ..(118) ..(119) ..(118) ..(119)
II Aset Lainnya
1 Kemitraan dengan pihak ketiga ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) ..(116) ..(117)
2 Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah ..(116) ..(117) ..(116) ..(117) ..(116) ..(117)
Sub Jumlah (II) ..(118) ..(119) ..(118) ..(119) ..(118) ..(119) Total ..(120)
..(120)
..(120)
b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada ...(1)... per ...(22)… per akun neraca adalah sebagai berikut:
No Uraian Neraca Laporan Barang Laporan Keuangan Selisih 1 Persediaan ...........(72) ............(73) ........ (74) 2 Tanah ...........(72) ............(73) ........ (74) 3 Peralatan dan Mesin ...........(72) ............(73) ........ (74) 4 Gedung dan Bangunan ...........(72) ............(73) .........(74) 5 Jalan, Irigasi dan Jaringan ...........(72) ............(73) .........(74) 6 Aset Tetap Lainnya ...........(72) ............(73) .........(74) 7 KDP ...........(72) ............(73) .........(74) 8 Aset Tak Berwujud ...........(72) ............(73) .........(74) 9 Aset Lain-lain*) ...........(72) ............(73) .........(74) Total ............(75) ............(76) .........(77) *) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.
Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp...(77)... (…dalam huruf…) dengan penjelasan sebagai berikut:
1) ........................................................................................ ;
2) .................................................................................(78)… E.
INFORMASI BMN LAINNYA
1. Perkembangan Nilai BMN Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:
No Periode Laporan Nilai BMN Perkembangan Rupiah Persen 1 ...................(79) ...................(80) .................(81) ........(82) 2 ...................(79) ...................(80) .................(81) .......(82) 3 .................. (79) .................. (80) ................ (81) .......(82) 4 .................. (79) .................. (80) ................ (81) .......(82) 5 .................. (79) .................. (80) ................ (81) .......(82)
2. Informasi Pengelolaan BMN
a. Penetapan Status Penggunaan BMN Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada ...(1)… per ...(22)… adalah sebagai berikut:
No Uraian Sudah Ditetapkan Status Penggunaan Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp) (Rp) 1 Tanah ....................... (83) .................... (84) 2 Peralatan Mesin ....................... (83) ....................... 4) 3 Gedung & Bangunan ....................... (83) .................... (84) 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan ....................... (83) .................... (84) 5 Aset tetap lainnya ....................... (83) .................... (84) Jumlah ....................... (85) .................... (86) (Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut.
Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).
1. …………………...………………………………………....................…
2. ……………………..…………………………………..........….....(87)...
b. Pengelolaan BMN No Uraian Penggu naan Peman faatan Pemindah tanganan Pengha pusan Jum lah 1 Dalam proses ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89)
pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *) 2 Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89) 3 Dalam proses Pengelola Barang ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89) 4 Selesai di Pengelola Barang ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89) a Dikembalikan
(88)
(88)
(88)
(88)
(89) b Ditolak
(88)
(88)
(88)
(88)
(89) c Disetujui
(88)
(88)
(88)
(88)
(89) 5 Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89) 6 Telah diterbit- kan Keputusan dari Pengguna Barang ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89) 7 Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89) 8 Selesai serah terima ......(88) ......(88) ......(88) ......(88) ...(89) Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1 Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan) 1) …………………………………………………………..................… 2) ……………………………………………………....................(90)..
{Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)}.
1) …………………………………………………………..................…… 2) …………………………………………………...........………...(90)....
c. Pengelolaan BMN Idle No Uraian Jumlah 1 Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle ......(91) 2 Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola ......(91) 3 Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola ......(91) 4 Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna ......(91) 5 Selesai serah terima kepada Pengelola ......(91) {Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penyerahan BMN Idle tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)}.
1) ……………………….................………………………………………… 2) …………………………….....…………………………...…….......(92)...
3. BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.
Daftar SKPD yang sampai dengan per ...(22)... masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:
No Daftar Satker Intra komptabel (neraca) (Rp) Ekstra komptabel (Rp) Gabungan (Rp) 1 (93) ........ (94) ..............(95) ................(95) .............(95) 2 (93) ........ (94) ..............(95) ................(95) .............(95) 3 (93) ........ (94) ..............(95) ................(95) .............(95) Total ...............96) ................(96) .............(96)
Daftar SKPD yang sampai dengan per ...(22)… masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:
No Daftar Satker Intra komptabel (neraca) (Rp) Ekstra komptabel (Rp) Gabungan (Rp) 1 (93) ........ (94) ...............(95) ...............(95) ............(95) 2 (93) ........ (94) ...............(95) ...............(95) ............(95) 3 (93) ........ (94) ...............(95) ...............(95) ............(95) Total ...............(96) ...............(96) ............(96)
4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).
Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:
Kode Satker Satker Badan Layanan Umum Nilai Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
...(97) ................(98) ……….....(99) …......(100) ….....(101)
T O T A L ……......(102) .……....(102) ….....(102)
5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999) (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi).
Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada ...(1)… per ...(22).., adalah sebagai berikut:
No SATUAN KERJA Intra komptabel (neraca) (Rp) Ekstra komptabel (Rp) Gabungan (Rp) 1 (103) ......... (104) ...........(105) .............(105) ..........(105) 2 (103) ......... (104) ...........(105) .............(105) ..........(105) 3 (103) ......... (104) ...........(105) .............(105) ..........(105) Total ...........(106) .............(106) ...........106)
Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.
6. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk tingkat UAKPB, jika tidak ada tidak perlu diisi)
a. Daftar Barang Rusak Berat.
Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada …(1)… per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)...
(…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp...(126)… (…dalam huruf…) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp...(127)… (…dalam huruf…).
BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada …(1)… per ...(22)... dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :
No Perkiraan Neraca Nilai Perolehan Nilai Buku 1
(107) .............. (108) ............(128) ............(129) 2
(107) .............. (108) ............(128) ............(129) 3
(107) .............. (108) ............(128) ............(129) Total ............(130) ............(131)
b. Daftar Barang Hilang.
Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada …(1)… per ...(22)... adalah sebesar Rp...(37)...
(…dalam huruf…). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp...(126)… (…dalam huruf…) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp...(127)… (…dalam huruf…).
BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada …(1)… per ...(22)... dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :
No Perkiraan Neraca Nilai Perolehan Nilai Buku 1
(107) ................ (108) ..............(128) ...........(129) 2
(107) ................ (108) ..............(128) ...........(129) 3
(107) ................ (108) ..............(128) ...........(129) Total ..............(130) ...........(131)
7. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).
Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)… per ...(22)…, adalah sebagai berikut:
No SATUAN KERJA Nilai Perolehan Nilai Buku 1
(107) ................... (108) .............(128) .........(129) 2
(107) ................... (108) .............(128) .........(129) 3
(107) ................... (108) .............(128) .........(129) Total ..............(130) .........(131) (Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).
a. ………………………………………………………................…………….
b. ………………………………………………………….........……....(112)...
8. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang.
(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).
Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ...(1)… per ...(22)…, adalah sebagai berikut:
No SATUAN KERJA Nilai Perolehan Nilai Buku 1
(107) .................. (108) ............(128) ..........(129) 2
(107) .................. (108) ............(128) ..........(129) 3
(107) .................. (108) ............(128) ..........(129) Total ............(130) ..........(131) aragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).
a. …………………………………………………………................………….
b. …………………………………………………………….........…....(111)...
9. BMN Berupa Barang BPYBDS diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi) Terdapat BMN yang masuk sebagai Barang BPYBDS pada ...(1)… per ...(22)…, adalah sebagai berikut:
No SATUAN KERJA Nilai 1
(107) ...................... (108) ............................. (109) 2
(107) ...................... (108) ............................. (109) 3
(107) ...................... (108) ............................. (109) Total ............................. (110) (Paragraf berikut diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa Barang BPYBDS tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).
a. …………………………………………………………..............………….
b. …………………………………………………………….......…...(113)...
10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:
a. ……………………………………………........................……………..;
b. ..........…………………………………………...................…...(132)...
11. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:
a. ……………………………………………...................…………….……..;
b. ..........………………………………………………....................(133)...
Penanggungjawab ...(1)... ...(2)… Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Barang
Nama lengkap (xxx) NIP/NRP ...................... (xxx)
CARA PENGISIAN FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN BMN (CaLBMN)
1. Disesuaikan dengan jenis laporan dan jenjang pelaporannya, yaitu:
a. Untuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/Satuan Kerja (satker), diisi dengan:
- Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau - Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
b. Untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UAPPB-W)/Koordinator Wilayah (korwil), diisi dengan:
- Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau - Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
c. Untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon I (UAPPB-E1)/Koordinator Eselon I, diisi dengan:
- Laporan Barang Pengguna Eselon I Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau - Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
d. Untuk Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian/Lembaga (K/L), diisi dengan:
- Laporan Barang Pengguna Semesteran, untuk CaLBMN laporan Semesteran; atau - Laporan Barang Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN laporan Tahunan.
2. Diisi periode pelaporan BMN.
Disesuaikan dengan jenis periode laporan, yaitu:
(a) Semester I/II Tahun Anggaran 20xx, untuk CaLBMN Laporan Semesteran;
(b) Tahun Anggaran 20xx, untuk CaLBMN Laporan Tahunan.
3. Diisi nama entitas penyusun laporan barang.
4. Diisi tanggal akhir periode pada laporan periode berjalan.
Contoh: per 31 Desember 2015 (untuk laporan tahunan Tahun 2015).
5. Diisi tanggal akhir periode pada laporan sebelumnya yang menjadi saldo awal pada laporan periode berjalan.
Contoh: per 30 Juni 2015 (untuk laporan semester I Tahun 2015).
6. Diisi total realisasi belanja yang menjadi BMN, baik persediaan maupun aset tetap.
7. Diisi jumlah satker yang dihimpun menjadi laporan (jumlah ditulis angka dan huruf).
8. Diisi jumlah satker Kantor Pusat (KP) yang dihimpun menjadi laporan (jumlah ditulis angka dan huruf).
9. Diisi jumlah satker Kantor Daerah (KD) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
10. Diisi jumlah satker Dekonsentrasi (DK) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
11. Diisi jumlah satker Tugas Pembantuan (TP) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
12. Diisi jumlah satker Badan Layanan Umum (BLU) yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
13. Diisi jumlah satker lainnya selain KP, KD, DK, TP dan BLU yang dihimpun menjadi laporan, jumlah ditulis angka dan huruf (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
14. Diisi tanggal awal periode laporan periode berjalan, contoh: per 01 Januari 2012 (untuk laporan tahunan 2012).
15. Diisi nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode laporan sebelumnya (yang menjadi nilai saldo awal laporan berjalan).
16. Diisi jumlah Nilai Neraca BMN (intrakomptabel) yang menjadi nilai saldo awal pada laporan periode berjalan, contoh: nilai neraca per 01 Januari 2012 untuk laporan tahunan 2012.
17. Diisi jumlah Nilai BMN ekstrakomptabel yang menjadi nilai saldo awal pada laporan periode berjalan, contoh: nilai neraca per 01 Januari 2012 untuk laporan tahunan 2012.
18. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN gabungan (neraca dan ekstrakomptabel).
19. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN neraca/intrakomptabel.
20. Diisi nilai perubahan saldo awal (selisih antara nilai laporan barang periode sebelumnya dibandingkan dengan nilai saldo awal pada laporan periode berjalan), disajikan/dihitung dari nilai BMN ekstrakomptabel.
21. Diisi penjelasan dari entitas laporan terkait adanya perubahan saldo awal tersebut.
22. Diisi tanggal akhir periode pada laporan periode berjalan, contoh: per 31 Desember 2012 (untuk laporan tahunan 2012).
23. Diisi jumlah nilai saldo akhir persediaan (per tanggal akhir periode laporan) pada periode berjalan.
24. Diisi jumlah nilai saldo awal persediaan (per tanggal awal periode laporan) periode berjalan.
25. Diisi jumlah nilai bersih (net) mutasi persediaan (nilai saldo akhir dikurangi nilai saldo awal) pada periode berjalan.
26. Diisi kode akun neraca persediaan dirinci per akun neraca, contoh: 117111
27. Diisi uraian barang persediaan dirinci per kode akun neraca, contoh:
Barang Konsumsi.
28. Diisi nilai saldo awal barang persediaan dirinci per akun neraca, contoh:
10.000.000.
29. Diisi nilai bersih (net) mutasi barang persediaan per akun neraca, contoh:
(500.000).
30. Nilai saldo akhir barang persedian dirinci per akun neraca, contoh:
9.500.000
31. Jumlah/Total Saldo Awal Barang Persediaan.
32. Jumlah/Total Mutasi Barang Persediaan.
33. Jumlah/Total Saldo Akhir Barang Persediaan.
34. Jumlah/Total nilai barang Persediaan dalam kondisi rusak/usang (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
35. Nilai Persediaan yang kondisinya rusak.
36. Nilai Persediaan yang kondisinya usang.
37. Nilai saldo akhir BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
38. Jumlah kuantitas saldo awal BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
39. Jumlah nilai saldo awal BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
40. Jumlah kuantitas mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
41. Jumlah nilai mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
42. Jumlah kuantitas mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
43. Jumlah nilai mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
44. Diisi nama transaksi per jenis dan kode transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
Jenis dan kode transaksi mutasi tambah pada pembukuan:
(a) 100 Saldo Awal (b) 101 Pembelian (c) 102 Transfer Masuk (d) 103 Hibah (Masuk) (e) 104 Rampasan (f) 105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (g) 113 Penyelesaian Pembangunan Langsung (h) 106 Pembatalan Penghapusan (p) 177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (q) 199 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya (r) 202 Pengembangan Nilai Aset (s) 204 Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (t) 205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (u) 206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi
(i) 107 Reklasifikasi Masuk (j) 108 Bangun Serah Guna (k) 109 Bangun Guna Serah (l) 110 Kerjasama Pemanfaatan (m) 111 Pertukaran (n) 112 Perolehan Lainnya (o) 114 Reklasifikasi dari BPYBDS (v) 207 Koreksi Nilai Revaluasi (w) 208 Pengembangan Melalui KDP (x) 402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
45. Diisi nilai mutasi tambah intrakomptabel/ekstrakomptabel per jenis transaksi yang berpengaruh sebagai mutasi tambah pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
46. Diisi nama transaksi per jenis dan kode transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
Jenis dan kode transaksi mutasi kurang pada pembukuan terdiri atas:
(a) 201 Pengurangan Nilai Aset (b) 204 Koreksi Perubahan Nilai/ Kuantitas (c) 205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (d) 207 Koreksi Nilai Revaluasi (e) 301 Penghapusan (f) 302 Transfer Keluar (g) 303 Hibah (Keluar) (h) 304 Reklasifikasi Keluar (i) 305 Koreksi Pencatatan (j) 306 Permohonan Barang Rusak Berat ke Pengelola (k) 307 Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset BPYBDS (l) 308 Permohonan Barang Hilang ke Pengelola (m) 399 Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya (n) 401 Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
47. Diisi nilai mutasi kurang intrakomptabel/ekstrakomptabel per jenis transaksi yang berpengaruh sebagai mutasi kurang pada BMN tersebut pada laporan periode berjalan.
48. Diisi jumlah kuantitas BMN tersebut yang sebagian/seluruhnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan berlaku.
Pemanfaatan tanah pada pihak ketiga dapat berupa:
a. Sewa;
b. Pinjam pakai;
c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
d. Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG);
e. Pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan.
Jika tidak terdapat informasi terkait, maka isian ini dapat ditiadakan.
49. Diisi jumlah nilai BMN tersebut yang sebagian/seluruhnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
50. Diisi jumlah kuantitas BMN tersebut yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
51. Diisi jumlah nilai BMN tersebut yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
52. Diisi jumlah nilai/kuantitas BMN tersebut yang kondisinya Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat (dipilih salah satu) pada periode laporan berjalan.
53. Diisi jumlah kuantitas/nilai BMN tersebut yang sudah dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah, karena berbagai sebab (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
54. Diisi jumlah kuantitas/nilai tanah yang sedang dalam kondisi sengketa, karena berbagai sebab (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
55. Diisi jumlah kuantitas/nilai tanah yang tidak punya bukti kepemilikan, sedang dalam proses pensertipikatan, dan/atau bukti kepemilikan hilang.
56. Diisi jumlah kuantitas/nilai tanah yang sedang dikuasai pihak ketiga tidak sesuai ketentuan. Pihak ketiga dapat merupakan Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau lembaga/organisasi swasta/pemerintah.
57. Permasalahan atas tanah selain 3 (tiga) hal di atas, disebutkan permasalahannya (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
58. Diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
59. Diisi dengan nama bidang dalam akun yang bersangkutan terdiri atas:
I. Akun Peralatan dan Mesin dengan perincian bidang barang sebagai berikut:
1) Alat Besar (3.01) 2) Alat Angkutan (3.02) 3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) 4) Alat Pertanian (3.04) 5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) 6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)
7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) 11) Alat Eksplorasi (3.11) 12) Alat Pengeboran (3.12) 13) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13) 14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14) 15) Alat Keselamatan Kerja (3.15) 16) Alat Peraga (3.16) 17) Peralatan Proses/Produksi (3.17) 18) Rambu-Rambu (3.18) 19) Peralatan Olah Raga (3.19)
8) Alat Laboratorium (3.08) 9) Alat Persenjataan (3.09) 10) Komputer (3.10) II. Akun Gedung dan Bangunan dengan perincian bidang barang sebagai berikut:
1) Bangunan Gedung (4.01) 2) Monumen (4.02) 3) Bangunan Menara (4.03) 4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) III. Akun Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan dengan perincian bidang barang sebagai berikut:
1) Jalan dan Jembatan (5.01) 2) Bangunan Air (5.02) 3) Instalasi (5.03) 4) Jaringan (5.04) IV. Akun Aset Tetap Lainnya dengan perincian bidang barang sebagai berikut:
1) Bahan Perpustakaan (6.01) 2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga (6.02) 3) Hewan (6.03) 4) Ikan (6.04) 5) Tanaman (6.05) 6) Barang Koleksi Non Budaya (6.06) 7) Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)
Contoh:
Alat Besar (3.01) Saldo “Alat Besar” pada “Nama entitas penyusun Laporan barang” per tanggal akhir periode laporan, contoh: per 31 Desember 2012 (untuk laporan tahunan 2012)….sebesar Rp…..(nilai BMN). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal kuantitas (unit/buah), saldo awal Nilai BMN (dalam rupiah) mutasi tambah kuantitas (unit/buah) Rp…..nilai BMN (dalam rupiah) mutasi kurang kuantitas (unit/buah) Rp…..nilai BMN (dalam rupiah).
Contoh tersebut berlaku untuk semua bidang barang pada setiap jenis akun.
60. Diisi nama transaksi per jenis transaksi dan nilai KDP yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah KDP pada laporan periode berjalan.
Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi tambah KDP pada pembukuan:
(a) 501 Saldo Awal KDP (b) 502 Perolehan/Penambahan KDP (c) 503 Pengembangan KDP (d) 504 Koreksi Nilai KDP (positif) (e) 506 Transfer Masuk KDP (f) 508 Hibah Masuk KDP Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
61. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang KDP pada laporan periode berjalan.
Kode dan Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi kurang KDP pada pembukuan BMN:
(a) 504 Koreksi Nilai KDP (negatif) (b) 505Penghapusan/Penghentian KDP (c) 507 Transfer Keluar KDP (d) 509 Hibah Keluar KDP (e) 599 Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
62. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan periode berjalan.
Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada pembukuan BMN adalah Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya dari Aset Tetap (188).
Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
63. Diisi nama transaksi per jenis transaksi yang termasuk/berpengaruh sebagai mutasi kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada laporan periode berjalan.
Kode dan Jenis transaksi yang termasuk sebagai mutasi kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada pembukuan BMN adalah:
(a) 402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya (b) 391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) (c) 392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) (d) 394 Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) (e) 393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) (f) 395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) (g) 396 Permohonan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) (h) 397 Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset BPYBDS (BMN yang dihentikan) (i) 398 Permohonan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan) Disebutkan jenis transaksi yang ada/dipakai di periode berjalan (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
64. Diisi saldo akhir Nilai intrakomptabel/ekstrakomptabel BMN yang telah dihentikan penggunaannya per golongan barang .
65. Diisi total Saldo Akhir Nilai intrakomptabel/ekstrakomptabel BMN yang telah dihentikan penggunaannya per golongan barang.
66. Diisi jumlah kuantitas barang bersejarah.
67. Diisi nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per akun neraca pada akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
68. Diisi angka persentase untuk nilai tersebut dibandingkan dengan total nilai neraca BMN pada laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
69. Diisi jumlah Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
70. Diisi angka persentase untuk nilai tersebut dibandingkan dengan total nilai neraca BMN pada laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/ gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
71. Diisi total Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
72. Diisi Nilai Saldo Akhir laporan barang intrakomptabel untuk kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
73. Diisi nilai neraca aset pada laporan keuangan untuk kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
74. Diisi selisih antara nilai neraca aset pada laporan keuangan dan laporan barang untuk akun neraca tersebut.
75. Diisi jumlah Nilai Saldo Akhir laporan barang intrakomptabel (neraca) pada laporan periode berjalan.
76. Diisi jumlah Nilai neraca aset pada laporan keuangan pada laporan periode berjalan.
77. Diisi jumlah Selisih antara nilai neraca aset pada laporan keuangan dan laporan barang.
78. Pengungkapan terkait adanya perbedaan penyajian nilai per akun neraca antara laporan barang dan laporan keuangan, bila tidak terdapat selisih, maka uraiannya dapat diungkapkan sebagai berikut:
“Tidak terdapat perbedaan penyajian nilai per akun neraca antara laporan barang dan laporan keuangan pada ... (1) per ...(22).”
79. Diisi jenis laporan yang sama dengan laporan periode berjalan selama 5 (lima) periode laporan terakhir, contoh: untuk penyusunan laporan Tahunan TA 2012, maka laporan sejenis untuk 5 (lima) periode laporan terakhir adalah laporan Tahunan TA 2008, laporan Tahunan TA 2009, laporan Tahunan TA 2010, laporan Tahunan TA 2011, dan laporan Tahunan TA 2012.
80. Diisi nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode laporan tersebut.
81. Diisi perubahan nilai BMN antara jumlah laporan gabungan periode tersebut dibandingkan dengan nilai BMN pada periode sebelumnya.
82. Diisi persentase perubahan nilai BMN antara jumlah laporan gabungan periode tersebut dibandingkan dengan nilai BMN pada periode sebelumnya.
83. Diisi nilai dari BMN yang sudah ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
84. Diisi nilai dari BMN yang belum ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
85. Diisi jumlah Nilai dari BMN yang sudah ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
86. Diisi jumlah Nilai dari BMN yang belum ditetapkan statusnya, baik oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, sesuai kelompok BMN, sampai dengan periode laporan berjalan.
87. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
88. Diisi jumlah paket permohonan status penggunaan/pemanfaatan/ pemindahtanganan/penghapusan pada tahap proses tersebut, pada periode laporan berjalan.
89. Diisi jumlah total paket permohonan pengelolaan BMN pada tahap proses tersebut, pada periode laporan berjalan.
90. Diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan permohonan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
91. Diisi jumlah paket permohonan terkait pengelolaan BMN Idle, pada periode laporan berjalan.
92. Diisi keterangan/informasi-informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan permohonan pengelolaan BMN Idle tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
93. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>.<Kode Eselon I>.<Kode Wilayah>.<Kode Satker>.<Jenis Kewenangan> Contoh: 026.06.0100.123456.DK
94. Diisi uraian nama satker, contoh: Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta.
95. Diisi saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel/ gabungan (intrakomptabel/ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
96. Diisi total Nilai Saldo Akhir Laporan intrakomptabel/ekstrakomptabel /gabungan (intrakomptabel/ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
97. Diisi kode satker BLU.
98. Diisi nama Satker BLU.
99. Diisi nilai BMN perolehan aset tetap satker BLU untuk satker tersebut pada laporan periode berjalan.
100. Diisi Nilai Akumulasi Penyusutan satker BLU pada laporan periode berjalan.
101. Diisi Nilai Buku satker BLU pada laporan periode berjalan.
102. Diisi total nilai perolehan/akumulasi penyusutan/nilai buku satker BLU pada laporan periode berjalan.
103. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>.<Kode Eselon I>.<Kode Wilayah>.<Kode Satker>.<Jenis Kewenangan> Contoh: 026.06.0100.123456.DK
104. Diisi uraian nama satker, contoh: Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta.
105. Diisi nilai BMN Intrakomptabel/ektrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang berasal dari BA.999.07. dan BA.999.08.
106. Diisi total nilai BMN Intrakomptabel/ektrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang berasal dari BA.999.07. dan BA.999.08.
107. Diisi kode Lokasi Kuasa Pengguna Barang dengan format:
<kode KL>.<Kode Eselon I>.<Kode Wilayah>.<Kode Satker>.<Jenis Kewenangan> Contoh: 026.06.0100.123456.DK
108. Diisi uraian nama satker, contoh: Dinas Tenaga Kerja dan Keimigrasian Kota Jakarta.
109. Diisi nilai BMN yang menjadi BPYBDS untuk satker tersebut pada laporan periode berjalan.
110. Diisi jumlah nilai BMN yang menjadi BPYBDS pada entitas laporan tersebut.
111. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
112. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.
113. Diisi keterangan/informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN berupa BPYBDS tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).
114. Diisi nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
115. Diisi jumlah nilai mutasi BMN pada laporan periode berjalan.
116. Diisi nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ekstrakomptabel/ gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per akun neraca pada akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
117. Diisi angka persentase untuk nilai akumulasi tersebut dibandingkan dengan total nilai akumulasi penyusutan pada laporan periode berjalan.
118. Diisi jumlah nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada kelompok akun neraca tersebut pada laporan periode berjalan.
119. Diisi angka persentase untuk jumlah nilai akumulasi kelompok akun neraca tersebut dibandingkan dengan total nilai akumulasi penyusutan pada laporan periode berjalan.
120. Diisi total nilai akumulasi penyusutan intrakomptabel/ ekstrakomptabel/gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada laporan periode berjalan.
121. Diisi nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga intrakomptabel /ekstrakomptabel per golongan barang pada laporan periode berjalan.
122. Diisi jumlah nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga intrakomptabel/ekstrakomptabel per golongan barang pada laporan periode berjalan.
123. Diisi jumlah perolehan/penambahan kuantitas BMN berupa barang bersejarah karena transaksi perolehan pada periode berjalan.
124. Diisi nilai saldo akhir Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-intrakomptabel pada periode berjalan.
125. Diisi nilai saldo akhir Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-ekstrakomptabel pada periode berjalan.
126. Diisi nilai perolehan Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
127. Diisi nilai buku Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
128. Diisi jumlah nilai perolehan Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
129. Jumlah nilai buku Barang Rusak Berat/Barang Hilang yang telah dimohonkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang-gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode berjalan.
130. Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN.
131. Diisi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA