PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang KERJA SAMA DAERAH

PERDA Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Article 6

Correction

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Daerah dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; dan c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Kerja sama daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Article 7

(1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. daerah dengan provinsi; b. daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi; c. daerah dengan kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan d. daerah dengan provinsi lain;

Article 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Article 9

(1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi: a. kerja sama dengan penyediaan pelayanan publik; b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan kilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk kerja sama yang paling sedikit mengatur: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan study kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Article 10

(1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi potensi daerah; dan e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada yat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada yat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Perjanjian Kerja Sama

Article 13

Correction

(1) Perjanjian kerja sama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau kepala Perangkat Daerah. (2) Perjanjian kerja sama antara lain memuat maksud, tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pemerintah daerah dengan mitra kerja sama.

Article 14

(1) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila: a. memerlukan persetujuan DPRD; b. penandatangan dengan: 1) mitra kerja sama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon I. 2) mitra kerja sama dari daerah lain dilakukan oleh Bupati. 3) mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum INDONESIA, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat.dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat. c. Jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila penandatanganan dengan: a. mitra kerja sama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II; b. mitra kerja sama daerah lain dilakukan oleh sekretaris daerah atau pejabat setingkat; c. mitra kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum INDONESIA, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat; dan d. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (3) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah, apabila penandatanganan dengan: a. mitra kerjasama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III; b. mitra kerjasama daerah lain dilakukan oleh sKepala Perangkat Daerah atau pejabat setingkat; dan c. mitra kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum INDONESIA, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat.dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat. (4) Dalam hal TKKSD menetukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) karena terkait materi/obyek kesepakatan bersama, maka kewenangan penandatanganan kesepakatan bersama sesuai dengan pendapat TKKSD. (5) Pembahasan materi perjanjian kerjasama yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh perangkat daerah atau unit yang tugas pokok dan fungsinya membidangi langsung obyek perjanjian kerja sama dan berkoordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi kerja sama.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang KERJA SAMA DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VIII

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

BAB XII

Article 23

BAB XIII

Article 24

Article 25

BAB XIV

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 26

BAB Kedua

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

BAB XV

Article 29

BAB XVI

Article 30

Article 31

BAB XVII

Article 32

BAB XVIII

Article 33