PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

PERDA Nomor 4 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber- sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. 7. Banjir adalah peristiwa meluapnya Air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase. 8. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan Air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan/atau kebangunan resapan buatan. 9. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan Air permukaan akibat hujan, sehingga tidak mengganggu aktifitas serta harta benda milik negara maupun masyarakat dan dapat 4 memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. 10. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan. 11. Prasarana Drainase adalah lingkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 12. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran Air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa atau pintu air. 13. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar Drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah. 14. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan. 15. Penyelenggaraan Drainase adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Penyelenggaraan Drainase Perkotaan. 16. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase. 17. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi, pelaksanaan kontruksi dan uji coba sistem. 18. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan Prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.

BAB Kesatu

Umum

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber- sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. 7. Banjir adalah peristiwa meluapnya Air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase. 8. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan Air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan/atau kebangunan resapan buatan. 9. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan Air permukaan akibat hujan, sehingga tidak mengganggu aktifitas serta harta benda milik negara maupun masyarakat dan dapat 4 memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. 10. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan. 11. Prasarana Drainase adalah lingkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 12. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran Air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa atau pintu air. 13. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar Drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah. 14. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan. 15. Penyelenggaraan Drainase adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Penyelenggaraan Drainase Perkotaan. 16. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase. 17. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi, pelaksanaan kontruksi dan uji coba sistem. 18. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan Prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.

BAB III

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Article 6

Correction

(1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi: a. penyusunan rencana induk; b. studi kelayakan; dan c. perencanaan teknik terinci. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Article 7

Correction

(1) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Drainase dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah. (3) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. rencana pengelolaan sumber daya air; 7 b. rencana tata ruang wilayah; c. tipologi wilayah; d. konservasi air; dan e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal. (4) Materi muatan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 8

(1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan teknis; b. kelayakan teknis; c. kelayakan ekonomi; d. kelayakan lingkungan; dan e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan. (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. analisis hidrologi dan hidrolika; b. sistem jaringan Drainase; c. analisis model sistem jaringan Drainase; d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air; e. nota desain; f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan bangunan pelengkap; g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan; dan h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan. (4) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan. 8 (5) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan. (6) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem Drainase. (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. rencana induk sistem Drainase; b. studi kelayakan; dan c. kondisi lokal lokasi perencanaan. (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase; b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan c. rancangan teknik terinci sistem peresapan. (4) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. analisis hidrologi dan hidrolika; b. sistem jaringan Drainase; c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem Drainase; d. nota perhitungan; e. gambar detail bangunan air; f. spesifikasi teknis Prasarana dan Sarana Drainase; g. volume pekerjaan sipil; h. mechanical electrical, bila diperlukan; i. perkiraan biaya pembangunan sistem Drainase; j. dokumen pengadaan Prasarana dan Sarana Drainase; k. metode Pelaksanaan Konstruksi; dan l. manual Operasi pemeliharaan. 9

BAB IV

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Article 10

Correction

(1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan: a. pembangunan baru; dan/atau b. normalisasi. (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas: a. persiapan konstruksi; b. Pelaksanaan Konstruksi; dan c. uji coba sistem. (3) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih.

Article 11

Correction

(1) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung memanjang dan kolam retensi. (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

Article 12

(1) Persiapan konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi: a. persiapan gambar desain; b. persiapan lapangan; c. mendirikan bangunan kantor dan gudang; d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air Banjir; e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan f. perizinan. (2) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. persiapan meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan; 10 b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa dan kolam tampung; c. pemantauan, meliputi pembuatan gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, network planning dan biaya; dan d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji material bangunan air. (3) Uji coba Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada: a. saluran; b. bangunan perlintasan; c. bangunan pompa air; dan d. bangunan pintu air.

BAB V

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Article 13

Correction

(1) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Drainase dengan prinsip aman dan bersih. (2) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (3) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. (4) Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase dikawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku usaha menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Article 14

(1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi : a. pintu air manual dan otomatis; b. saringan sampah manual dan otomatis; c. pompa; d. sistem polder; dan e. sistem pembuangan sedimen. 11 (2) Pengaturan aliran Air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, dan pintu air. (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan Prasarana Drainase Perkotaan.

Article 15

(1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan Prasarana Drainase. (2) Kegiatan pemeliharaan meliputi : a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala; c. rehabilitasi; dan d. pemeliharaan khusus.

Article 16

(1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan mesin listrik. (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/ kolam/ bak kontrol/ gorong-gorong/ syphon/ kolam tandon/ kolam retensi, dan pemeliharaan mesin listrik. (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun kondisi darurat atau akibat terjadi bencana. (4) Pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah upaya menjaga dan mengamankan secara khusus saluran Drainase agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna 12 memperlancar pelaksanaan Operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

BAB IX

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB X

Article 25

BAB XI

Article 26

Article 27

BAB XII

Article 28

BAB XIII

Article 29

BAB XIV

Article 30

BAB XV

Article 31

BAB XVI

Article 32