PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan Yang Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGAJUAN GUGATAN

Article 6

Correction

Gugatan diajukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Correction

(1) OJK berdasarkan penilaiannya dapat mengajukan Gugatan. (2) OJK dapat mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen. (3) Dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat tugas kepada pegawainya atau memberikan surat kuasa khusus kepada pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan gugatan perdata.

Article 8

(1) Gugatan diajukan OJK setelah mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam gugatan. (2) Pengumuman daftar Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari Gugatan; dan b. jangka waktu pengajuan pernyataan keluar. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit melalui: a. situs dan media sosial resmi OJK; b. surat kabar nasional; dan c. papan pengumuman di kantor OJK. (4) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada OJK. (5) Konsumen yang menyatakan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimasukkan dalam daftar Konsumen di dalam gugatan.

Article 9

(1) Konsumen yang mengajukan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. (2) Konsumen yang tidak mengajukan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) serta tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat mengajukan gugatan kembali.

Article 10

(1) Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu: a. PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin; dan/atau b. pihak lain dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan kerugian. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pendaftaran, pencatatan, persetujuan, penetapan, dan/atau pemberian izin.

Article 11

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan setelah OJK melakukan Tindakan Pengawasan kepada PUJK. (2) Dalam hal Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan OJK kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, tidak diperlukan Tindakan Pengawasan.

Article 12

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat: a. Tindakan Pengawasan yang telah dilakukan OJK terhadap PUJK; b. daftar konsumen; c. jumlah kerugian; dan d. mekanisme distribusi pembayaran ganti kerugian. (2) Mekanisme pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat cara pembagian baik pro rata, pari passu, maupun cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal Gugatan diajukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Gugatan juga harus memuat peristiwa hukum antara pihak lain dengan PUJK yang menyebabkan kerugian.

Article 13

(1) Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain yang terafiliasi tidak menghalangi kewenangan OJK untuk mengajukan Gugatan. (2) Dalam hal PUJK: a. dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank peserta program restrukturisasi perbankan; b. merupakan bank dalam resolusi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank dalam resolusi; c. dalam proses likuidasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset likuidasi; atau d. merupakan bank yang menerima pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek dari Bank INDONESIA, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset bank yang tidak dijadikan agunan atas pinjaman atau pembiayaan tersebut. (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan yang berada di bawah penguasaan tergugat.

Article 14

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum tergugat. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih tergugat yang terdiri dari PUJK dan pihak lain, gugatan diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat yang merupakan PUJK. (3) Dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan Yang Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27

BAB VIII

Article 28

Article 29