PP

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang ANGKUTAN JALAN

PP Nomor 74 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 3. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 4. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 6. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan. 7. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang. 8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. 9. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan. 10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 11. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan. 16. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek Angkutan perintis. 17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

Pasal 3

Koreksi

(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan: a. Kendaraan Bermotor; dan b. Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam: a. sepeda motor; b. Mobil Penumpang; c. Mobil Bus; dan d. Mobil Barang. (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus. (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal: a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai; www.djpp.kemenkumham.go.id b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; atau c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang. (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan b. topografi kemiringan lahan sangat terjal. (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat; b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam. (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Pasal 6

Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang. (2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. masalah keamanan; b. masalah sosial; atau c. keadaan darurat.

Pasal 8

(1) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: a. mobilisasi petugas keamanan; dan b. evakuasi korban gangguan keamanan. (2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan b. penertiban umum di bidang sosial. (3) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan. (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

(1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan: a. tersedianya tangga untuk naik dan turun; b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang; c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan d. tersedianya sirkulasi udara. (2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 10

(1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi: a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus; b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi: a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi; b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Pasal 11

Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 12

Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Pasal 13

(1) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (2) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya melampaui batas kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang wilayah operasinya melampaui batas provinsi diatur berdasarkan kesepakatan antara pemerintah provinsi yang berbatasan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB Kedua

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Koreksi

(1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus. (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal: a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai; www.djpp.kemenkumham.go.id b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; atau c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang. (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan b. topografi kemiringan lahan sangat terjal. (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat; b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam. (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Pasal 6

Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang. (2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. masalah keamanan; b. masalah sosial; atau c. keadaan darurat.

Pasal 8

(1) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: a. mobilisasi petugas keamanan; dan b. evakuasi korban gangguan keamanan. (2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan b. penertiban umum di bidang sosial. (3) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan. (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 9

(1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan: a. tersedianya tangga untuk naik dan turun; b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang; c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan d. tersedianya sirkulasi udara. (2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memperhatikan faktor keselamatan.

BAB III

KEWAJIBAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 14

Koreksi

(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara. (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi. (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 16

Kewajiban Pemerintah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; www.djpp.kemenkumham.go.id b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 17

Kewajiban Pemerintah Daerah provinsi menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 18

Kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 16 huruf d, Pasal 16 huruf g, Pasal 17 huruf b, Pasal 17 huruf d, Pasal 17 huruf g, Pasal 18 huruf b, Pasal 18 huruf d, dan Pasal 18 huruf g, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Pasal 20

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang. (2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang; b. penanganan kondisi darurat; dan c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

BAB Kedua

Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 16

Koreksi

Kewajiban Pemerintah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; www.djpp.kemenkumham.go.id b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 17

Kewajiban Pemerintah Daerah provinsi menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 18

Kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi: a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum; c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum; d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum; e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan; f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 16 huruf d, Pasal 16 huruf g, Pasal 17 huruf b, Pasal 17 huruf d, Pasal 17 huruf g, Pasal 18 huruf b, Pasal 18 huruf d, dan Pasal 18 huruf g, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

BAB 1

Umum

Pasal 22

Koreksi

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas: a. Angkutan lintas batas negara; b. Angkutan antarkota antarprovinsi; c. Angkutan antarkota dalam provinsi; d. Angkutan perkotaan; atau e. Angkutan perdesaan.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi kriteria: a. memiliki rute tetap dan teratur; b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan. (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada 74ayat (1) huruf c dapat berupa: a. Terminal; b. halte; dan/atau c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum. (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi: a. Mobil Penumpang umum; dan/atau b. Mobil Bus umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan: a. rencana tata ruang; b. tingkat permintaan jasa Angkutan; c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan; d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. kesesuaian dengan kelas jalan; f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 25

(1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 26

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: a. Jaringan Trayek lintas batas negara; b. Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi; c. Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi; d. Jaringan Trayek perkotaan; dan e. Jaringan Trayek perdesaan. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah; b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan; d. jaringan jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan. (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek. (4) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek lintas batas negara; b. tempat persinggahan dan/atau istirahat; c. jaringan jalan yang dilalui adalah jalan nasional; d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi; e. jumlah kendaraan yang dibutuhkan; f. jenis kelas pelayanan yang disediakan yaitu kelas non-ekonomi; g. tempat pengisian bahan bakar yang disepakati; dan h. analisis keamanan. (2) Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan perjanjian antarnegara. (3) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 28

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek antarkota antarprovinsi merupakan ibukota provinsi, kota, wilayah strategis nasional, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi; b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota; c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota antarprovinsi; d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi; dan e. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota antarprovinsi. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional. (3) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota dalam provinsi; b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota; www.djpp.kemenkumham.go.id c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota dalam provinsi; d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan sekurang- kurangnya Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan e. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota dalam provinsi. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi. (3) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 30

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

BAB 2

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 24

Koreksi

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan: a. rencana tata ruang; b. tingkat permintaan jasa Angkutan; c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan; d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e. kesesuaian dengan kelas jalan; f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 26

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: a. Jaringan Trayek lintas batas negara; b. Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi; c. Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi; d. Jaringan Trayek perkotaan; dan e. Jaringan Trayek perdesaan. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah; b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan; d. jaringan jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan. (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek. (4) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek lintas batas negara; b. tempat persinggahan dan/atau istirahat; c. jaringan jalan yang dilalui adalah jalan nasional; d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi; e. jumlah kendaraan yang dibutuhkan; f. jenis kelas pelayanan yang disediakan yaitu kelas non-ekonomi; g. tempat pengisian bahan bakar yang disepakati; dan h. analisis keamanan. (2) Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan perjanjian antarnegara. (3) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 28

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek antarkota antarprovinsi merupakan ibukota provinsi, kota, wilayah strategis nasional, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi; b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota; c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota antarprovinsi; d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota antarprovinsi; dan e. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota antarprovinsi. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional. (3) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antarkota dalam provinsi; b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota; www.djpp.kemenkumham.go.id c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota dalam provinsi; d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan sekurang- kurangnya Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan e. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota dalam provinsi. (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi. (3) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 30

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang ANGKUTAN JALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB V